JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P I Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Wayan menyayangkan Jokowi yang tidak terlalu lugas dalam menyampaikan pidatonya.

"Materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA. Bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti Komisi Yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar Komisi Yudisial ini berperan," ujar Wayan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus Law. Tapi sekali lagi, penjelasannya tidak memadai. Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum," sambungnya.

Wayan menjelaskan, persoalan di dunia hukum saat ini adalah ketidakadilan pemberian hukum kepada rakyat, di mana orang-orang yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlakuan istimewa.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, orang yang tidak dekat dengan kekuasaan malah dicari-cari terus kesalahannya.

"Paling tidak kita berharap, kalaupun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," kata Wayan.

Maka dari itu, kata Wayan, demi persatuan dan kebaikan bersama, pihaknya akan memberi masukan kepada Jokowi.

Dia merasa, paling tidak, Jokowi bisa menekankan betapa pentingnya persatuan, demokrasi, dan hak rakyat.

"Walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat," ucapnya.

Sementara itu, Wayan merasa Jokowi kini sudah bukan negarawan lagi, tidak seperti ketika dirinya masih menjadi relawan Jokowi di masa lalu.

Dia mengaku tidak punya data untuk mendukung kenegarawan Jokowi.

"Bisa jadi sebagian orang masih tetap menganggap Pak Jokowi itu politisi yang negarawan. Yang luar biasa. Bisa jadi. Kalau kita lihat hasil surveinya kan, apakah survei itu objektif dan tidak objektif, tapi nyatanya survei itu masih banyak memberikan apresiasi," jelas Wayan.

"Tapi kalau saya agak sulit memilih kata-kata untuk menyatakan akhir-akhir ini beberapa kebijakannya sebagai seorang negarawan yang bisa kita terima," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan dan amanat kepada Presiden terpilih Prabowo Subiantopada saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan psan dan harapan ke penerusnya itu pada bagian terakhir sebelum penutup.

Dia menyampaikan bahwa Prabowo, yang memenangkan Pilpres 2024, akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan pada tahun selanjutnya.

"Terakhir pada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tahun depan inshaallah bapak yang akan menyampaikan pdiato kenegaraan," tuturnya sambil memandang ke arah tempat duduk Prabowo.

Mantan Wali Kota Solo itu melanjutkan, nantinya pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di 20 Oktober mendatang, dia akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan.

"Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia," tuturnya.

Prabowo pun berdiri sambil mendengarkan pesan yang disampaikan Jokowi kepadanya.

Adapun pada kesempatan yang sama, mantan Gubernur Jakarta itu turut mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh pihak.

"Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada bapak ibu semuanya, kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada yang selama 10 tahun dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langlah demi langkah dan menghadapi perubahan demi perubahan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ingin pemerintah menggenjot perdagangan/bursa karbon hingga menaikkan tax ratio alias rasio pajak untuk tahun depan, jelang pembacaan nota keuangan 2025 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menjelaskan, pihaknya ingin target pertumbuhan ekonomi di atas 5% untuk tahun depan. Menurutnya, target tersebut akan tercapai asal pemerintah bisa memanfaatkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Selama ini kan yang menjadi mesin pertumbuhan itu kenaikan harga komoditas, itu kan enggak bisa kita andalkan karena di luar kuasa kita. Ini kita ciptakan mesin pertumbuhan baru," jelas Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Pimpinan Komisi VII DPR ini mengusulkan, perdagangan karbon menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia. Oleh sebab itu, dia ingin Bursa Karbon Indonesia digalakkan terus.

Tak hanya itu, Eddy ingin agar rasio pajak dinaikkan karena selama ini angkanya hanya berkisar di angka 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, dia tidak menyebutkan angka kenaikan pasti yang diinginkan.

"Sektor ekonomi karbon yaitu menjadi salah satu sektor yang akan mendorong perekonomian kita ke depan. Termasuk juga bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dari pajak, jadi rasio pajak yang akan meningkat," katanya.

Apalagi, sambungnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan oleh pemerintah presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Dia menyebutkan, PR tersebut seperti penyediaan lapangan kerja, kedaulatan pangan, hingga kemandirian energi.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi akan membacakan nota keuangan terakhirnya dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Nota keuangan sendiri adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan. Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengungkapkan alasan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) absen dalam Sidang Tahunan MPR 2024.

Untuk diketahui, Presiden dan Wakil Presiden RI periode sebelumnya dikabarkan hadir, mulai dari Megawati, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, hingga Boediono. Sementara itu, SBY diketahui tidak hadir.

"Kita sadar bahwa [SBY] memiliki agenda selepas dari tugas negaranya, tahun ini SBY ada di Pacitan karena ada syukuran Museum SBY-Ani," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, sebagai pendiri sekaligus penggagas dari Museum tersebut, SBY ingin secara langsung hadir untuk melakukan selamatan agar ke depan Museum dapat terus baik dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

Sebelumnya, Sekjen DPR Ri Indra Iskandar jug mengungkapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran dipastikan tak mendapat undangan dalam Sidang Tahunan.

"Jadi, untuk Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih secara formil tidak kami undang, mengingat karena keterbatasan, karena hari ini tata letak kursi berbeda dari tahun sebelumnya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan untuk tahun ini, panggung utama hanya akan ditempati oleh Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Sidang, yakni Ketua MPR, DPR dan DPD.

Begitu juga, pada siang harinya ada Presiden Wapres dan Pimpinan DPR.

Kata Indra, apabila selama ini jajaran Menteri Kabinet ada di stage utama, khusus tahun ini akan ditempatkan di blok B yang selama ini ditempati oleh Duta Besar.

Lalu, Dubes akan bergeser ke blok E bersama anggota DPR dan DPD pada bagian belakang.

"Jadi, karena keterbatasan itu maka Presiden terpilih tidak diundang, tapi Pak Prabowo akan hadir sebagai dua [peran] Menhan dan Ketua Partai [Gerindra]," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR untuk menghadiri Pidato Kenegaraan serta Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba mengenakan setelan jas lengkap dan kopiah (songkok) hitam. Dia tiba setelah beberapa pejabat tinggi negara dan elite partai politik lainnya.

Presiden terpilih 2024 itu juga sempat melambaikan tangan ke para wartawan yang berada di depan Gedung Nusantara, DPR. Tak lama kemudian, dia langsung masuk ke ruangan acara.

Prabowo merupakan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah pejabat juga sudah mulai berdatangan di lokasi Sidang Tahunan MPR/DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Ma'ruf Amin tiba di Gedung DPR pada pukul 08.33 WIB. Lebih dulu sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono tiba dilokasi pada pukul 08.30 WIB.

Tidak berselang lama, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla juga terpantau memasuki gedung DPR.

Sementara itu, pejabat lain yang telah tiba dilokasi yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno tiba pukul 08.36 WIB, disusul oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terpantau telah hadir di lokasi yaitu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah pejabat mulai berdatangan di lokasi Sidang Tahunan MPR/DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Ma'ruf Amin tiba di Gedung DPR pada pukul 08.33 WIB. Lebih dulu sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono tiba dilokasi pada pukul 08.30 WIB.

Tidak berselang lama, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla juga terpantau memasuki gedung DPR.

Sementara itu, pejabat lain yang telah tiba dilokasi yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno tiba pukul 08.36 WIB, disusul oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terpantau telah hadir di lokasi yaitu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie.

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengonfirmasi kehadiran di Pidato Kenegaraan Presiden di DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain Megawati, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Jusuf Kalla dan Boediono dikonfirmasi hadir.

"Pak SBY enggak hadir," ujar Indra di DPR.

Indra lalu mengatakan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran dipastikan tak mendapat undangan.

"Jadi, untuk Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih secara formil tidak kami undang, mengingat karena keterbatasan, karena hari ini tata letak kursi berbeda dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen DPR, Indra Iskandar menyebut Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengonfirmasi kehadiran di Pidato Kenegaraan Presiden di DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain Megawati, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Jusuf Kalla dan Boediono juga dikonfirmasi hadir.

"Pak SBY enggak hadir," ujar Indra di DPR.

Indra lalu mengatakan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran dipastikan tak mendapat undangan.

"Jadi, untuk Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih secara formil tidak kami undang, mengingat karena keterbatasan, karena hari ini tata letak kursi berbeda dari tahun sebelumnya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan untuk tahun ini, panggung utama hanya akan ditempati oleh Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Sidang, yakni Ketua MPR, DPR dan DPD.

Begitu juga, pada siang harinya ada Presiden Wapres dan Pimpinan DPR.

Kata Indra, apabila selama ini jajaran Menteri Kabinet ada di stage utama, khusus tahun ini akan ditempatkan di blok B yang selama ini ditempati oleh Duta Besar.

Lalu, Dubes akan bergeser ke blok E bersama anggota DPR dan DPD pada bagian belakang.

"Jadi, karena keterbatasn itu maka Presiden terpilih tidak diundang, tapi Pak Prabowo akan hadir sebagai dua [peran] Menhan dan Ketua Partai [Gerindra]," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember

JAKARTA,investor.id – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini diprediksi menguat terbatas. Pada perdagangan Kamis (15/8/2024), IHSG ditutup melemah sebesar 26,5 poin (0,36%) ke level 7.409.

Sementara itu, pasar saham Asia Pasifik Pasar menguat pada Jumat pagi (16/8/2024) dan bersiap mengakhiri minggu ini dengan kenaikan. Sedangkan di Wall Street melejit pada Kamis (15/8/2024). Di saat investor kembali percaya diri terhadap ekonomi setelah data konsumen dan tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang menggembirakan meredakan kekhawatiran akan resesi.

Dengan melihat situasi dan sentimen yang ada, para analis merekomendasikan beberapa saham pilihan untuk trading hari ini dan target harganya. Dimulai dari Mandiri Sekuritas yang memberikan beberapa saham pilihan, yaitu:

1.BBRI

- Rekomendasi: Buy

- Harga penutupan: 4.830

- Target harga: 4.920

- Stop loss/Reversal: 4.810

- Support: 4.810

- Resistance: 4.920

2.SMRA

- Rekomendasi: Buy

- Harga penutupan: 640

- Target harga: 655

- Stop loss/Reversal: 630

- Support: 630

- Resistance: 655

3.INDY

- Rekomendasi: Buy

- Harga penutupan: 1.485

- Target harga: 1.515

- Stop loss/Reversal: 1.475

- Support: 1.475

- Resistance: 1.515

Sementara itu, RHB Sekuritas merekomendasikan beberapa saham pilihan, yaitu:

1. BUMI (80) : Shariah-Compliant

- Call: BUY

- Outlook: Breakout 78

- Levels: 85, 92

- Exit: Below 75

2. SIDO (720) : Shariah-Compliant

- Call: BUY

- Outlook: Breakout 715

- Levels: 755, 775

- Exit: Below 770

3. BBYB (250)

- Call: BUY

- Outlook: Breakout 246

- Levels: 262, 276

- Exit: Below 240

4. DEWA (68) : Shariah-Compliant

- Call: BUY

- Outlook: Breakout 67

- Levels: 70, 73

- Exit: Below 65

Sedangkan BNI Sekuritas merekomendasikan enam saham pilihan, yaitu:

1.ADRO

- Rekomendasi: Spec Buy dengan area beli di 3.200

- Cutloss jika break di bawah 3.170. Jika tidak break di bawah 3.200, potensi naik ke 3.250-3.300 short term.

2.BBCA 

- Rekomendasi: Spec Buy dengan area beli di 10.200

- Cutloss jika break di bawah 10.150. Jika tidak break di bawah 10.150, potensi naik ke 10.300-10.450 short term.

3.BBNI 

- Rekomendasi: Spec Buy dengan area beli di 5.200

- Cutloss jika break di bawah 5.100. Jika tidak break di bawah 5.100, potensi naik ke 5.350-5.500 short term.

4.BSDE

- Rekomendasi: Spec Buy dengan area beli di 1.140

- Cutloss jika break di bawah 1.120. Jika tidak break di bawah 1.140, potensi naik ke 1.165-1.180 short term.

5.PWON 

- Rekomendasi: Spec Buy dengan area beli di 456

- Cutloss jika break di bawah 450. Jika tidak break di bawah 456, potensi naik ke 460-465 short term.

6.EXCL

- Rekomendasi: Buy on Weakness dengan area beli di 2.200

- Cutloss jika break di bawah 2.170. Jika tidak break di bawah 2.170, potensi naik ke 2.250-2.300 short term.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD 2024 yang akan dilanjutkan dengan pembacaan pidato Nota Keuangan.

Dilansir dari laman Sekretariat Presiden, (Jokowi) akan menyampaikan dua pidato di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Pertama, Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa pihaknya siap menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

“Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019-2024,” ujar Bamsoet.

Sidang tersebut, kata Ketua MPR, akan dihadiri oleh sekitar 2.022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD.

Pada malam hari pukul 00.00 WITA 17 Agustus 2024, Presiden Jokowi diagendakan untuk melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci (AKRS) di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. (BPMI Setpres/ Humas MPR RI/ Humas DPR RI/ DNS)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakancuaca di DKI Jakarta akan cerah dan berawan hampir di seluruh wilayah pada Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan prakiraan dari BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta akan didominasi oleh kondisi cuaca berawan. Kendati demikian, terdapat empat wilayah yang diprediksi cerah pada siang hari.

Perinciannya, di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Khusus Jakarta Barat diprakirakan cerah berawan, sementara Jakarta Selatan berawan.

Di sisi lain, BMKG mencatat suhu di wilayah DKI Jakarta akan bervariasi dengan rentang 23 hingga 35°C. Tingkat kelembapan diperkirakan berada pada angka 42 hingga 95%.

Berikut perincian prakiraan cuaca Jabodetabek BMKG :

Jakarta Barat

- Pagi : cerah berawan
- Siang : cerah berawan
- Sore: berawan
- Malam : berawan

Jakarta Pusat

- Pagi : cerah berawan
- Siang : cerah
- Sore: berawan
- Malam : berawan

Jakarta Selatan

- Pagi : cerah berawan
- Siang : berawan
- Sore: berawan
- Malam : berawan

Jakarta Timur

- Pagi : berawan
- Siang : cerah
- Sore: berawan
- Malam : berawan

Jakarta Utara

- Pagi : cerah berawan
- Siang : cerah
- Sore: berawan
- Malam : berawan

Kepulauan Seribu

- Pagi : cerah berawan
- Siang : cerah
- Sore: berawan
- Malam : berawan

Bisnis.com, JAKARTA – Pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, apa itu nota keuangan? Simak penjelasannya di bawah ini.

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024) esok.

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2026), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember.

Lantas, apa isi dari nota keuangan? Secara daftar isi, dokumen nota keuangan kerap berubah dari tahun ke depan. Kendati demikian, setidaknya ada enam pokok bahasan selalu di bahas.

Pertama, asumsi dasar makro yaitu perhitungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah yang akan menjadi proyeksi keuangan pemerintah tahun depan.

Kedua, pendapatan yaitu perincian sumber pemasukan negara yang diharapkan pada tahun depan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), kepabeanan dan cukai, serta sejenisnya.

Ketiga, belanja negara yaitu perincian proyeksi pengeluaran pemerintah pada tahun depan untuk berbagai sektor seperti perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, subsidi energi, pertanian, UMKM, dan lain sebagainya. Setiap sektor punya alokasi anggaran tersendiri, tergantung prioritas pemerintah.

Keempat, arah kebijakan fiskal yaitu berisi penjelasan prioritas pembangunan pemerintah pada tahun depan hingga evaluasi anggaran berdasarkan tahun lalu. Biasanya, akan dijelaskan rencana kebijakan-kebijakan seperti tarif pajak, subsidi, hingga intensif untuk pertumbuhan sektor tertentu.

Kelima, defisit dan pembiayaan anggaran yaitu perincian tentang rencana jumlah utang negara yang akan diterbitkan, tingkat bunganya, waktu pinjamannya, hingga pembayaran kembali. Sejalan dengan itu, adakan dijelaskan ihwal pembiayaan investasi hingga pemberian dan kewajiban pinjaman.

Keenam, risiko dan tantangan fiskal yaitu pengidentifikasian faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan rencana keuangan seperti perubahan kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas global, hingga dampak dan risiko implementasi sebuah kebijakan.

Biasanya, seorang presiden akan diberi waktu sekitar 45 menit untuk membacakan keterangan atas nota keuangan beserta RAPBN tahun selanjutnya.