REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pidato kepresidenan di hadapan MPR/DPR RI. Dalam pidato kenegaraan yang menjadi pidato terakhirnya, Presiden menyampaikan beberapa catatan keberhasilan dan capaian kinerja Pemerintah dalam mewujudkan program prioritas dan rencana pembangunan nasional.

Presiden menyampaikan capaian Pemerintah dalam kepemimpinannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting, keberhasilan pembangunan infrastruktur, capaian ekonomi dan finansial, penyelenggaraan pemilu, hingga pembangunan sistem penegakan hukum dan peradilan.

Presiden menyampaikan capaian dalam 10 (sepuluh) tahun kepemimpinannya. Presiden menekankan bahwa dalam periode kepemimpinannya, Pemerintah telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru yakni “pembangunan yang Indonesiasentris”.

Dari pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, memperkuat persatuan bangsa, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan global. Presiden menyampaikan berbagai keberhasilan program-programnya selama 10 tahun dalam mendukung produktivitas nasional, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan, hingga penataan sistem hukum dan keadilan. Presiden kemudian menutup pidatonya dengan pesan keberlanjutan yang terjaga kepada Presiden terpilih selanjutnya.

Apresiasi tentunya dialamatkan kepada Pemerintah selama berjalannya waktu terutama dalam mendukung kinerja Pak Jokowi dalam mencapai target pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Banyak tentunya hasil-hasil capaian Pemerintah yang patut untuk diberi penghargaan, membutuhkan keberlanjutan dalam peningkatannya, maupun catatan kritis terhadap implementasi pelaksanaan kewenangan.

Dalam catatan evaluatif maupun kritis berbagai kalangan, termasuk yang menghiasi media massa, Pemerintah telah berupaya untuk membangun kepercayaan dan kepuasan publik dengan berbagai kinerja maupun teknik pencitraan.

Alhasil, kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara sedikit banyak terpengaruh pada upaya maupun capaian kinerja Pemerintah. Salah satu hal yang paling banyak disorot tentunya adalah sistem kepemimpinan Presiden dalam menciptakan kehidupan demokratis yang adil dan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, fluktuasi politik dan hukum terjadi. Perbedaan pendapat atau pandangan menghiasi media dalam menilai keberhasilan Pemerintah untuk menciptakan iklim bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun mengapa kemudian banyak catatan miring atau kritis terhadap kinerja Pemerintah di bidang politik, khususnya terhadap momen pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2024 ini.

Model kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awalnya mengusung kepemimpinan yang demokratis dan transformatif. Presiden menyerukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan berbangsa menyongsong perubahan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil seperti menjanjikan kehidupan yang demokratis, yakni lebih aspiratif dan memprioritaskan penyelesaian permasalahan pokok masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kepemimpinan Presiden Jokowi pada awalnya merespon berbagai keluhan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan pokok seperti yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang dapat kita lihat baik itu sebuah kemajuan dan pembangunan maupun dalam kehidupan berpolitik. Presiden pada awalnya kurang mendapat dukungan politik, hingga akhirnya mampu merangkul berbagai partai politik dan organisasi, serta mendapat afirmasi terhadap program-program kerjanya. Pemerintahan yang tadinya merespon kritik publik yang banyak, menjadi pemerintahan yang kurang mendapat kritik.

Secara obyektif, selain penghargaan terhadap capain dan prestasi, kita dapat melihat bahwa masih terdapat berbagai temuan dan catatan kritis terhadap Pemerintah dalam kepemimpinan Pak Jokowi.

Dalam catatan Indikator misalnya terhadap nilai kepuasan publik terhadap Presiden pada 2024 terlihat masih ada ketidakpuasan sebesar 22,7 persen. Sedangkan sisanya, 49 persen hanya merasa cukup puas.

Alasan sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Presiden menyangkut berbagai hal seperti ketidakmerataan atau persamaan dalam bantuan sebesar 25,9 persen dari jawabn tidak puas tersebut, kegagalan dalam pemberantasan korupsi (9,4 persen), harga kebutuhan yang meningkat (7,9 persen) dan kenaikan hutang negara (5,9 persen). Nilai kepuasan ini sebenarnya menurun dari tahun sebelumnya yakni penurunan sebesar dua persen.

Dari data tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Bayu Adji P

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasang muka serius saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyampaikan pidato tajamnya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR 2024, Jumat (16/8/2024). Politikus PDI Perjuangan itu, dalam pidatonya, menyindir kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sindiran Puan mulai dari kualitas demokrasi, penggunaan hukum yang tak tepat guna untuk kepentingan-kepentingan politik, sampai dengan kritik atas proyek strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tanpa perencanaan matang. Dari penggalan video, terlihat Jokowi hanya pasang muka serius, dengan mata sayu saat mendengarkan 31 menit pidato dari Puan.

Arah garis bibir Presiden Jokowi tampak melengkung ke bawah, alih-alih ke atas sebagai tanda gembira. Mengenakan pakaian adat Betawi, Jokowi yang duduk di kursi presiden, menampakkan kedua jemari-jemari kedua tangannya yang menyatu, dengan menekan kedua ibu jarinya. Ekspresi Presiden Jokowi itu tertangkap pada saat Puan, mengkritisi soal hasil dari pembangunan IKN.

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara selain membutuhkan perancanaan manajemen sumber daya manusia yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi juga sangat ditentukan oleh dukungan seluruh pemangku kepentingan, dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara, sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan,” kata Puan.

“Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintahn ke depan, pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan lebih baik dari pada rencana-rencana besar yang hanya dibiacarakan,” sambung Puan.

Puan juga mengkritisi kualitas politik Indonesia belakangan yang jauh dari etika dan martabat. Dalam pidatonya, kata Puan, demokrasi yang semestinya menjadi patron dalam perpolitikan di Indonesia, belakangan jauh dari etika, dan martabat.

Sehingga, kata Puan, muncul anggapan di masyarakat bahwa politik hanya menggambarkan pemerintahan yang seolah-olah hanya milik satu pihak. Tanpa, mementingkan aspirasi dari masyarakat. “Negara Indonesia, bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan. Akan tetapi, kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all,” sambung Puan.

Dalam pidato terakhirnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung MPR/DPR, Jumat (16/8/2024), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu tak hanya diucapkan satu kali, melainkan berkali-kali.

Jokowi mengatakan, sepuluh tahun memimpin Indonesia bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Ia sangat menyadari dirinya masih jauh dari sempurna, apalagi istimewa. Ia mengaku, sangat mungkin masih ada hal yang luput dari pandangannya sebagai presiden.

"Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," kata dia dalam pidatonya.

Karena itu, Jokowi meminta maaf kepada seluruh warga. Apalagi, saat ini merupakan penghujung masa jabatannya sebagai presiden.

"Di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun. Saya dan KH Ma’ruf Amin mohon maaf," kata Jokowi.

Ia meminta maaf karena sangat mungkin masih ada warga yang kecewa. Apalagi, masih banyak harapan yang mungkin belum bisa terwujud dan cita-cita yahg belum bisa tergapai.

"Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, capaian yang telah dilakukannya belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Capaiannya juga disebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan warga.

"Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sidang tahunan ini dihadiri oleh banyak tokoh negara, beberapa di antaranya menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Lantas, siapa saja tokoh politik tersebut?

1. Joko Widodo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan busana adat Ujung Serong asal Betawi.

Pakaiannya mencakup peci, jas tertutup, celana kain, dan pantofel berwarna hitam, yang dilengkapi dengan kain batik dan jam saku emas.

Saat Kota Jakarta masih bernama Batavia, pakaian ini digunakan oleh para pria dari kalangan berada alias orang kaya yang sudah menikah, termasuk yang berprofesi sebagai tuan tanah.

Pakaian Ujung Serong, juga disebut dengan jas demang Ujung Serong, sering dilengkapi oleh kain Betawi dengan tumpal pucuk rebung, belah ketupat, atau pagi sore.

Sementara aksesori pada bagian atas jas demang bisa berupa rantai kuku macan atau jam saku seperti yang dikenakan Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI.

Filosofi Ujung Serong berkaitan dengan status sosial karena pakaiannya menandakan simbol kemakmuran dan kekayaan rakyat Betawi di Batavia.

Berdasarkan ketarangan pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jumat, pakaian adat ini dipilih oleh Jokowi karena turut mencerminkan nilai-nilai kesopanan.

Selain itu, lanjut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulisnya, Ujung Serong asal Betawi juga mencerminkan ketaatan terhadap agama.

Kemudian adalah kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi yang disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani.

“Betawi merepresentasikan wajah Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, mengenai akulturasi yang kuat dari berbagai suku bangsa di Indonesia,” ungkap Abetnego, Jumat.

2. Ma’ruf Amin

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga tidak ingin kalah. Ia datang menggunakan pakaian adat khas Melayu Palembang.

Tampilan pakaiannya berupa kemeja, celana kain, dan pantofel berwarna hitam. Lalu, ikat kepala atau tanjak dan songket berwarna emas dan merah.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (10/4/2021), tanjak adalah salah satu perlengkapan pakaian di Palembang yang dipakai oleh bangsawan dan tokoh masyarakat di masa lampau.

Tanjak berasal dari bahasa Melayu Palembang. Artinya adalah naik atau menjulang ke tempat yang tinggi. Inilah mengapa tanjak berbentuk menjulang tinggi atau meninggi pada ujungnya.

Filosofi tanjak adalah menunjukkan sesuatu yang ditinggikan, bukan direndahkan. Pada tubuh manusia, kepala adalah tempat tertinggi dan dimuliakan.

3. Puan Maharani

Puan Maharani adalah tokoh politik ketiga yang menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 dengan menggunakan baju adat.

Dibalut dengan kebaya Kutubaru bernuansa emas, tampilannya dilengkapi dengan selendang sutera yang juga berwarna emas, bros kupu-kupu, dan kain batik berwarna hitam emas.

Disadur dari salah satu unggahan akun Instagramnya, @puanmaharaniri, makna di balik penggunaan kebaya emas adalah optimisme, kejayaan, dan harapan masa depan.

Sementara selendang sutera berwarna emas dimaknai sebagai kelembutan, ketenangan, dan penuh kedamaian. Untuk bros kupu-kupu, artinya adalah berproses, tumbuh, dan terus berkembang.

Kemudian, kain batik yang digunakan Puan bermotif Sulur dan Buketan.

Ini mencerminkan indahnya proses yang terus bertumbuh. Dua motif itu dipadukan dengan motif Kawung yang berarti kemurnian, kebaikan, dan persatuan.

4. Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir menggunakan kebaya putih yang dilengkapi dengan bros berwarna emas dan selendang berwarna merah.

Untuk bawahannya, Sri menggunakan kain yang didominasi oleh warna merah, dengan corak berwarna emas dan biru muda. Alas kakinya adalah pump shoes berwarna nude.

5. Retno Marsudi

Menteri dengan tampilan merah dan putih selain Sri Mulyani adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sama dengan Sri, Retno tampak modis dengan atasan putih berupa outer transparan.

Bagian dalam outer dilengkapi dengan pakaian putih dan obi merah bermotif jumputan. Bagian depan outer adalah bros bunga berwarna merah dan berukuran besar.

Ia juga membawa sebuah selendang berwarna merah putih.

Sementara kain yang digunakan sebagai rok memiliki warna merah dengan corak putih. Untuk alas kaki, Retno memilih flat shoes berwarna hitam dan putih.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi pada hari ini membacakan pidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Berikut isi pidato lengkap Jokowi yang tampak hadir mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong khas Betawi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Bismillahirrahmanirrahim,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom om swastyastu namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin,

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), dan Ka-BIN (Kepala Badan Intelijen Negara),

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik (ketum parpol),

Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap sepuluh tahun saya menjabat sebagai Presiden, dan genap lima tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan bagi saya.

Hari ini, (Jumat), 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama sepuluh tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai di titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama sepuluh tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, dan membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini, kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Sehingga, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya (di) peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024. Sehingga, kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas lima persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas enam persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Angka stunting (kekerdilan pada anak) juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Sebanyak) Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

(Sebanyak) Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama sepuluh tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD (sekolah dasar) sampai SMA/SMK (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan) di seluruh Indonesia. (Sebanyak) Rp 225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama sepuluh tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. (Sebanyak) Rp 60,3 triliun anggaran (Kartu) Prakerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp 158 triliun selama delapan tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt. untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya (mungkin) untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 Gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen pada 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen pada 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan pengembangan startup (perusahaan rintisan) Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur (wirausahawan) muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara) 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara (UU IKN), UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda (peraturan daerah), serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu (Pemilihan Umum).

Serta Mahkamah Agung (MA) RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice (keadilan restoratif) untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial (KY) RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak (dan) Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden terpilih (periode 2024-2029), Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka,

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om shanti shanti shanti om, namo buddhaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saban tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengenakan pakaian adat berbeda-beda ketika menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Tahun ini, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat bangsawan Betawi, apakah ada pesan tersembunyi yang hendak disampaikannya lewat baju adat yang dikenal dengan nama Ujung Serong tersebut?

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menjelaskan, pakaian adat Betawi yang dikenakan Presiden Jokowi merupakan simbol terima kasih presiden kelahiran Solo tersebut terhadap Jakarta yang sebagai ibu kota dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Tahun ini masa pengabdian Jokowi sebagai Presiden habis setelah 10 tahun atau dua periode menjabat sebagai kepala negara.

"Presiden memaknai pakaian adat Betawi sebagai simbol terima kasih untuk Kota Jakarta yang sudah resmi menjadi Ibu Kota sejak tahun 1966," kata Abetnego, lewat siaran pers, Jumat (16/8/2024).

Pakaian Ujung Serong yang dipilih Presiden Jokowi juga mencerminkan nilai-nilai kesopanan, ketaatan terhadap agama, kekuatan, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai tersebut, kata Abetnego, disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani, serta kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi.

"Betawi merepresentasikan wajah Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka, mengenai akulturasi yang kuat dari berbagai suku bangsa di Indonesia," kata dia.

Seperti diketahui, karier politik Presiden Jokowi dimulai sebagai Wali Kota Solo. Setelah 7 tahun menjadi orang nomor satu di Surakarta, Jokowi melanjutkan pengabdiannya menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah terpilih pada Pilgub DKI 2012 bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Baru dua tahun menjabat, Jokowi maju dalam Pilpres 2014 dan terpilih menjadi Presiden ke-7 RI bersama Jusuf Kalla sebagai Wapres. Pada 2019 Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin kembali memenangkan Pilpres dan melanjutkan pemerintahan periode keduanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Apresiasi itu disampaikan khususnya terkait dengan permintaan maaf Jokowi. Menurutnya, pidato yang disampaikan Jokowi menyentuh dan pihaknya memberikan apresiasi.

"Saya pikir apa yang diutarakan oleh beliau itulah yang memang datang dari sesungguhnya emosi, perasaan, dan pemahaman yang juga dapat kita pahami. Beliau menyatakan itulah upaya yang paling optimal yang bisa dilakukan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Paloh lalu menyampaikan perlunya keberlanjutan dari yang telah dilakukan Jokowi selama 10 tahun, meskipun ada kebijakan atau program yang perlu dikoreksi.

"Banyak yang perlu dikoreksi, tapi banyak keberhasilan-keberhasilan yang secara obyektif tidak bisa dipungkiri," tuturnya.

Untuk diketahui, Nasdem merupakan pengusung Jokowi sejak Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Partai pimpinan Surya Paloh itu melanjutkan dukungan ke Jokowi pada Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2024, Nasdem sempat mengalihkan dukungannya ke Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Anies merupakan sosok yang kerap dipandangan bersebrangan dengan Jokowi.

Adapun Jokowi menyampaikan permintaan maaf dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada hari ini, Jumat (16/8/2024). Permintaan maaf itu juga mewakili Wakil Presiden Maruf Amin.

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf," jelas Jokowi.

Dia mengakui bahwa hasil yang dicapai kini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan keinginan seluruh pihak.

"Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melihat permintaan maaf Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR DPR 2024 merupakan hal yang wajar.

Djarot menyampaikan dirinya juga pernah melakukan hal tersebut saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

“Saya pernah menjadi Wali Kota, Wakil Gubernur, permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar, dan hal normal dan hal wajar,” kata Djarot saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Djarot menuturkan hal yang paling penting dibandingkan permintan maaf adalah menyelesaikan kebijakan yang telah dibuat. Sebab, hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabakan.

“Sehingga rakyat yang bisa menilai itu satu hal yang wajar yang normal itu etika pemerintahan seperti itu,” ucap Djarot.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Pada Sidang Tahunan MPR yang digelar Jumat (16/8/2024), Jokowi, yang juga mengatasnamakan sang Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permintaan maaf bagi setiap pihak yang kecewa hingga hal-hal yang mungkin belum terwujud.

“Saya dan Prof. Dr. [H.C.] K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf,” kata Jokowi di gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Saat mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, intonasi suara Jokowi terdengar lebih rendah dan pelan dibandingkan saat dia membacakan capaian kinerja selama 10 tahun terakhir.

Jokowi mengetahui bahwa hasil yang dicapai kini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan keinginan seluruh pihak.

“Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

JAKARTA - Jokowi menyampaikan pidato terakhir sebagai presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 mengenai Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Berikut isi pidato lengkap Jokowi yang mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong asal Betawi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom Om Swastyastu Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma?ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma?ruf Amin,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan KaBIN,

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik,

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma?ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa bapak, ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan saya.

Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma?ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Sehingga kita berhasil menurun-kan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024. Sehingga Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.

Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024.

Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt. untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen pada tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen pada tahun 2024.

Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia.

Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu.

Serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil Dan Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma?ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, ... Merdeka! ... Merdeka! ... Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir masa jabatannya, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen.

Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di posisi 5,05 persen pada kuartal II-2024 dan pulih lebih cepat dibandingkan banyak negara lain yang melambat.

"Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," ungkap Jokowi saat Pidato dalam sidang tahunan MPR DPR DPD di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi selama genap 10 tahun ini, wilayah Timur khususnya Papua dan Maluku tumbuh paling tinggi.

"Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,05 persen (yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan, atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.536,5 triliun, PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2024 bila dibandingkan triwulan II 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,05 persen," ujar Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/8/2024).

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2023, lanjut Edy, atau secara bulanan (q-to-q), ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 terkontraksi sebesar 3,79 persen.

Menurut Edy, ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08 persen pada Semester I 2024 (c-to-c).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling banyak mengucapkan kata "Indonesia" dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Kata-kata lain yang berulang kali disebut dalam pidato kenegaraan Jokowi di antaranya adalah undang-undang (UU), kerja, energi, hingga maaf.

Jokowi sampaikan pidato kenegaraan terakhir dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat (16/8/2024). Pidato kali ini menjadi unik, lantaran menjadi pidato terakhir Jokowi sebelum menyerahkan kepemimpinannya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

Presiden membuka pidatonya dengan menceritakan genap 10 tahun ia menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, sambil mengatasnamakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Tidak Lupa, Jokowi juga menyampaikan berbagai prestasi sang Tanah Air. Contohnya saja, Jokowi banyak menyampaikan prestasi di bidang hukum. Setelah 79 tahun merdeka, Jokowi pamer bahwa Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal.

Sebab demikian, undang-undang menjadi salah satu kata yang paling banyak muncul dalam Pidato kenegaraan kali ini. Dia juga menyampaikan suksesi dari DPR, DPD, hingga Mahkamah Konstitusi seperti menyelesaikan undang-undang strategis, pengawasan pelaksanaan UU, serta menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa pemilu.

Bisnis menggunakan piranti Word Cloud Generator untuk melihat kata apa yang paling banyak muncul dalam Pidato Kenegaraan Jokowi 2024. Sejumlah kata yang tidak kontekstual diabaikan dari perhitungan, seperti kata "dan", "oleh", "yang", dan lain-lain.

Berdasarkan perhitungan itu, "Indonesia" menjadi kata yang paling banyak disebut oleh Jokowi dalam pidatonya, yakni mencapai 24 kali. Lalu, "Negara" muncul 14 kali, "UU" sebanyak 20 kali, "Rakyat" 10 kali, dan "Masyarakat" 8 kali.

Berikut kata-kata yang paling banyak muncul dalam Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2024:

• Indonesia (24 kali)
• Negara (14 Kali)
• UU (10 Kali)
• Rakyat (9 Kali)
• Masyarakat (8 Kali)
• Bangsa (8 Kali)
• Kerja (7 Kali)
• Pembangunan (6 Kali)
• Negeri (6 Kali)
• Energi (6 Kali)
• Harapan (5 Kali)
• Anggaran (5 Kali)
• Desa (4 Kali)
• Daerah (4 Kali)
• Dunia (4 Kali)
• Ekonomi (4 Kali)
• Transisi (4 Kali)
• Ma'ruf (3 Kali)
• Tantangan (3 Kali)
• Cita-Cita (3 Kali)
• Perubahan (3 Kali)
• Persatuan (3 Kali)

Perbesar

Namun, terdapat juga kata-kata yang menarik perhatian seperti kata "maaf". Hal ini lantaran Jokowi, yang juga mengatasnamakan sang Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan permintaan maaf bagi setiap pihak yang kecewa hingga hal-hal yang mungkin belum terwujud.

Jokowi juga sempat menyebut soal "Prabowo", sang Presiden Terpilih, yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya. Ia berharap bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kemudahan baginya dalam memimpin Indonesia.

Digitalisasi dan komoditas juga tak lupa disebut. Ia menyebut soal "Digitalisasi" sebanyak 3 kali dalam konteks layanan pemerintah, kemudian "Nikel", "Bauksit", "Tembaga" sebanyak 2 kali, dalam konteks smelter dan industri pengolahan, dan langkah tidak lagi mengekspor bahan mentah.

Kali ini Jokowi juga menyebut kata "iklim" sebanyak satu kali dalam konteks klaimnya bahwa Indonesia berhasil mengatasi krisis iklim—setelah dalam pidato tahun lalu dia tidak sama sekali menyebutkannya. Dia juga menyebut kata "hijau" dua kali, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 mengenai Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI. Berikut isi pidato lengkap Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong asal Betawi saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastyastu Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan KaBIN,

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik,

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa bapak, ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan saya.

Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Selama 10 tahun kita telah mampu....

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu.

Serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil Dan Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, ... Merdeka! ... Merdeka! ... Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti sejumlah isu dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024, Jumat (16/8/2024).

Dalam pidatonya, Puan menyinggung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), kesetaraan bagi perempuan hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara.

Pidato puan pada Sidang Tahunan MPR kali ini mendapatkan apresiasi hingga standing applause dari para peserta sidang.

Berikut isi pidato lengkap Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2024:

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Om swastiastu
Namo buddhaya
Salam Kebajikan

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Pada awal tahun ini, kita, bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan; yaitu Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Anggota DPD.

Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada
Bapak / Ibu yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD periode mendatang.

Pelaksanaan Pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi: rakyat dianggap menjadi penting; rakyat diundang oleh setiap calon; ada yang menyediakan hiburan; ada yang menyediakan konsumsi; ada yang menyediakan oleh-oleh; Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi.

Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya; berusaha tampil simpatik; foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok; rumah makan; pohon-pohon jadi korban; tiang listrik penuh tempelan; semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat.

Bagi yang berhasil dalam Pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang; sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit; sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali.

Itulah potret Pemilu 2024; Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua.
Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya; rakyat telah menilai dan memilih.

Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya.
Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya; terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya.

Pengalaman demokrasi sudah panjang; pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu; apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil?

Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari Kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.

Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menang kalah selalu ada dalam pemilu; Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang; Siap bertanding, siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya; Dalam Pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang: Sehingga berlaku adagium: "Suara rakyat adalah suara Tuhan" (Vox Populi, Vox Dei)

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa; rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa; Hakekat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya; sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya. Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat.

Konstitusi kita telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat; bahwa Indonesia adalah negara hukum; segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis; yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;

Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaraan akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara; sehingga politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika; sehingga perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.

Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan; tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. “All for one; One for All”

Seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara, yang harus lebih baik; sedangkan Politisi, akan memikirkan masa depan hasil pemilu, yang harus lebih baik;
Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia; kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang;

Oleh karena itu, untuk menjalankan praktek politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan; sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar; bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu.

Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial; baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya; yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.

Mewujudkan demokrasi yang sejati, bukanlah jalan yang mudah, karena itu jalan yang sulit dilalui. Mungkin saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur; karena tujuan kita mulia; tujuan sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Dalam praktek berdemokrasi di Indonesia, saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif yaitu demokrasi berwacana; Media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, membangun opini dan persepsi.

Melalui media sosial, dapat diciptakan berbagai persepsi: persepsi mengangkat citra seseorang; persepsi yang merendahkan seseorang; bahkan orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat; begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik; orang yang salah menjadi orang yang benar; orang yang benar menjadi orang yang salah.

Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya; Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya;

Oleh karena itulah peran Negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara; hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga negara; hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara; peran Negara adalah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
Berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak yang berdialektika memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang;
Tanpa syarat ini maka dialektika tidak berjalan; brain storming menjadi brain washing; dalam jangka menengah panjang terjadi pengendalian persepsi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, semakin membutuhkan kehadiran negara; ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan mem-viralkan di media sosial; No Viral, No Justice.

Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, POLRI, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran Negara;

Kehadiran negara jangan menunggu "Viral For Justice". Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat;

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Besok, 17 Agustus 2024, adalah 79 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; 79 tahun kita Menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia, berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia.

Sudah 79 tahun, bangsa dan negara kita membangun; membangun di berbagai bidang: politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Kita selayaknya berterima kasih atas upaya setiap pemerintahan untuk membangun Indonesia dan mengatasi tantangan di zamannya.

Terima kasih, kita sampaikan juga kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, yang akan segera berakhir masa tugasnya, atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini, dalam membangun Indonesia.

Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai maupun hanya fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai. Fokus pada hal-hal yang telah dicapai; mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan. Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai; mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan.

Jadi, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan, masih terdapat pengarusutamaan yang lain yaitu Progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang maju.

Maju berarti menjadi berkualitas; berkembang berarti menjadi inklusif.
Pembangunan yang berkualitas ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, sejahtera, mudah dalam berbagai urusan, negara hadir untuk berpihak pada rakyat.

Pembangunan yang inklusif, ditandai dengan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan; petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, PNS, swasta, dan lain sebagainya, semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan; termasuk juga kaum perempuan.

Pembangunan yang inklusif, juga memberikan ruang bagi Perempuan dalam Pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara.
Saat ini, masih banyak ditemukan cara pikir yang seperti ini:
"The happiness of man is: I will.
The happiness of woman is: he wills."
Sehingga seolah-olah hanya ada:
"His-story" tidak ada "Her-story"

Cara pikir dan cara sikap yang seperti inilah yang harus diubah.
Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan karena kebencian pada kaum laki-laki.

Akan tetapi atas kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia sama, baik laki-laki maupun perempuan; baik kulit putih maupun kulit hitam; baik rambut lurus maupun rambut keriting; harkat dan martabat manusia adalah sama.

Kesetaraan perempuan dan laki-laki tetap mengakui dan menghormati kodrat masing-masing; tidak mungkin atas nama kesetaraan, perempuan menggunakan pakaian laki-laki; dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Apa jadinya kalau laki-laki yang hadir di sini menggunakan pakaian perempuan? Demi kesetaraan.

Kesetaraan tetap mengakui kodrat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik.

Ayo perempuan Indonesia, tunjukanlah bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat!

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Pembangunan nasional ke depan, memiliki sejumlah agenda strategis.
Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi; persaingan global; ekonomi digital; ekonomi disruptif; generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya.

Sumber Daya Manusia Indonesia yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia. Ke depan kita juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat; hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral; hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif.

Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

Pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan; Politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun.
Tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif.

Kita juga harus melakukan Pembangunan Karakter Bangsa, Nation and Character Building. Dengan Nation and Character Building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang “Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri.”

Agenda strategis ke depan lainnya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa, untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

Saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang handal, agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah kedepan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik; daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan.

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan adalah menjadi tugas seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, laki-laki dan perempuan, semua generasi; generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z; pokoknya seluruh rakyat Indonesia.

Kerja bersama ini, seperti meletakkan satu persatu batu peradaban bangunan Indonesia sehingga menjadi rumah Indonesia yang kokoh, tentram dan sentosa;

Batu peradaban tersebut direkatkan oleh kepentingan bersama; kepentingan bangsa dan negara; kepentingan rakyat. Tanpa perekat yang kuat maka susunan batu rumah Indonesia akan mudah roboh dan hancur. Kita membutuhkan perekat yang kuat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, Kita adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, mendiami di 17.000 berbagai pulau Nusantara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dengan keragamannya.
Lihat saja keragaman budaya daerah dalam memberikan salam yang penuh dengan kearifan lokal:

Suku Batak: Horas
Suku Lampung-Komering: Tabik Pun
Suku Jawa: Rahayu yang artinya: "Selamat, sejahtera, beruntung, terhindar dari malapetaka atau kesengsaraan."

Suku Sunda: "Sampurasun: sampurna ning ingsun." Yang artinya: "Semoga diri Anda dalam kondisi sempurna.
Suku Dayak: "Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata." Yang artinya: "Adil ke sesama, bercermin ke surga, dan bernapas kepada Tuhan."
Suku Bugis-Makassar: Salamaki Tapada Salama
Suku Minahasa: Tabea
Minang: Ba'a kaba ?
Bali: Om swastiastu !
Papua: Nara gerotelo
Dan seterusnya begitu banyaknya kearifan budaya daerah

Keberagaman yang tidak mungkin kita hilangkan;
Keberagaman adalah kekayaan budaya Indonesia; Bhineka Tunggal Ika
Ke depan, kita harus tetap mawas diri; pengalaman banyak negara yang gagal merajut persatuan dan kesatuan bangsanya adalah karena masalah politik, masalah krisis ekonomi, masalah keadilan, masalah krisis kepercayaan rakyat.

Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, berbhineka tunggal ika, dalam begitu banyak keragaman hanya karena kita memiliki Pancasila sebagai Ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara; sebagai jiwa bangsa Indonesia.

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Kita akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 37 Provinsi dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 508 Kabupaten/Kota.

Kita semua berkomitmen, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang baru lalu, baik yang manis, maupun yang pahit apalagi getir, menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah; bagi kita semua, sebagai Bangsa Indonesia. Yang sudah baik mari kita pertahankan, dan yang masih kurang baik, terutama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki.

Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Besok, saat matahari terbit bersinar terang; Tanda buana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.
Mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, membutuhkan perjuangan; gotong royong, kerja bersama seluruh anak bangsa.

Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka; tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut; yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia.

Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia; kita hanya dapat berusaha dan berjuang, sampai takdir mengungkapkan dirinya.
Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai; yang terpenting adalah kita harus memulai untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa.
Selamat Ulang Tahun yang ke-79
Dirgahayu Republik Indonesia;
Merdeka!!!

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua