Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, perekonomian Indonesia tidak akan bisa tumbuh di atas 5% apabila hanya andalkan kebijakan stimulus fiskal dan moneter.

Sri Mulyani menjelaskan, harus ada transformasi kebijakan struktural perekonomian berdasarkan daya saing dan produktivitas apabila pertumbuhan ekonomi ingin digenjot di atas 5%.

"Kalau ingin mencapai di atas 5% maka instrumennya adalah bukan pada stimulus menggunakan baik fiskal-moneter tetapi harus melalui kebijakan struktural dan productivity [produktivitas]," jelas Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi seperti menjaga produksi rumah tangga dan investasi melalui instrumen fiskal.

Selain itu, belanja pemerintah juga akan dikucurkan untuk memperbaiki struktur perekonomian dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui makan bergizi gratis, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja hingga jaringan pengaman sosial.

"Dari sisi ekspor, selain competitiveness [daya saing], kita juga memposisikan Indonesia di dalam global value chains [rantai nilai global] melalui kebijakan hilirisasi," lanjut Sri Mulyani.

Bendahara Negara tersebut menjelaskan, semua strategi tersebut untuk menjaga pertumbuhan domestik sekaligus memperkuat struktur ekonomi agar terus bertransformasi berdasarkan daya saing dan produktivitas. Menurutnya, daya saing dan produktivitas dapat dilihat berdasarkan sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan yang baik, dan efisiensinya.

"Ini semuanya yang harus diperbaiki melalui reformasi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman, dan pembangunan infrastruktur serta kebijakan investasi perdagangan," tutup Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa risiko utang tetap terjaga dengan desain defisit APBN 2025 di 2,53%.

Sri Mulyani menyampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin RAPBN 2025 adalah target pendapatan negara Rp2.996,9 triliun dengan rencana belanja negara Rp3.613,1 triliun. Artinya, terdapat rencana defisit APBN Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.

Menurut Sri Mulyani, desain defisit APBN 2025 memang lebih tinggi dari 2024 di angka Rp522,8 triliun atau 2,29%. Namun demikian, proyeksi 2025 itu dinilai tetap aman, terutama bagi utang negara.

"Level 2,53% cukup baik untuk memberi ruang dan cukup hati-hati untuk menjaga eksposur defisit dan utang kita," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pemerintah meningkatkan defisit APBN untuk memberi ruang bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan berbagai program dan janji kampanyenya.

"Defisit fiskal didesain 2,53% agar pada tahun pertama tetap bisa menjalankan berbagai program yang telah menjadi prioritas dan dijanjikan, tanpa membuat APBN-nya menjadi collapse atau kredibilitasnya tererosi," kata bendahara negara.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merancang penarikan utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama Prabowo Subianto atau untuk 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang rilis usai presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Pidato Kenegaraan untuk RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di DPR, kemarin, Jumat (16/8/2024).

Pada dasarnya, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar 2,53% yang setara dengan Rp616,2 triliun atau lebih lebar dari target tahun ini yang sebesar 2,29% atau Rp522,8 triliun.

“Defisit akan terus dijaga relatif dan level yang aman meskipun kadang bergerak karena situasi ekonomi terus dinamis, pembiayaan dijaga terus prudent, inovatif dan produktif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).

Dalam dokumen tersebut, Sri Mulyani merencanakan pembiayaan utang untuk tahun depan senilai Rp775,9 triliun. Angka tersebut melesat Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun.

Bukan hanya untuk membiayai kebutuhan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

“Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali,” tulisnya dalam dokumen tersebut.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang Rp775,9 triliun akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman seinlai Rp133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp642,6 triliun.

Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp128,1 triliun. Instrumen pinjaman nantinya akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas pemerintah.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Pemerintah 2020-2025

Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025

*outlook

**RAPBN 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan setoran dividen BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau di tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat mencapai Rp86 triliun.

Berdasarkan nota keuangan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), terutama dividen BUMN mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020–2023, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 15,8% tiap tahunnya.

Pertumbuhan terendah terjadi pada 2021, terkontraksi sebesar 53,8% karena berkurangnya setoran dividen BUMN. Adapun, pada saat itu, setoran dividen BUMN jeblok dari Rp41,9 triliun pada 2020 menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 saat pandemi Covid-19 merebak.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pendapatan KND tetutama dividen BUMN terjadi pada 2023 sebesar 102,1% disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022. Kondisi tersebut juga didorong oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian. Tercatat, realisasi penerimaan dividen BUMN pada 2023 mencapai Rp81,2 triliun.

Adapun, tahun ini pendapatan KND dari dividen diperkirakan mencapai Rp85,84 triliun atau tumbuh 4,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan.

Sementara, pendapatan KND dari dividen dalam RAPBN tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp86 triliun atau tumbuh 0,2% dari outlook 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh penguatan tata kelola dan kinerja keuangan BUMN yang berkelanjutan di tengah dinamika stabilitas politik dan kondisi global.

"Peran BUMN ini akan terus ditingkatkan," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat (16/8/2024).

Beragam upaya dilakukan seperti transformasi BUMN, pengawasan efektivitas kinerja penyertaan modal negara (PMN) terhadap kinerja usaha BUMN, hingga evaluasi proses penetapan dividen.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya berharap dalam 2 tahun hingga 3 tahun ke depan dividen BUMN berada di level Rp100 triliun.

“Tahun lalu laba kita Rp290 triliun dengan dividen ATH [all time high] Rp80 triliun lebih, dalam 2-3 tahun ke depan bisa Rp100 triliun,” kata Tiko dalam Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024 pada 30 April 2024.

Tiko juga mengklaim jika perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan para masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN.

Realisasi Setoran Dividen BUMN 2014-2024 (Rp triliun)

Sumber: Pemerintah, IDX, Kementerian, diolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusun asumsi dasar makro ekonomi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, sebagai pedoman bagi presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal tersebut menjadi mekanisme rutin yang berlangsung setiap masa transisi pemerintahan, yakni pemerintahan presiden saat itu berkoordinasi dan mengakomodir program-program dari presiden penerusnya.

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan mengenai asumsi makro dan APBN 2025 pada Jumat (16/8/2024) di hadapan para anggota dewan dan pemimpin pemerintahan. Pidato itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah memandang perekonomian tahun depan sekaligus anggaran dan rencana belanja yang disiapkan.

Salah satu tolok ukur utama adalah target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%, yang angkanya sama dengan target tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama pemerintahan Jokowi terjadi pada 2022, yakni mencapai 5,31%. Angka itu tidak lepas dari efek basis rendah (low based effect), karena pertumbuhan ekonomi 2021 ada di 3,69% atau dalam tahap pemulihan dari pandemi Covid-19.

Target pertumbuhan ekonomi 2025 masih landai.

Dari sisi inflasi, pemerintah menargetkan untuk terjaga di level 2,5%. Angka itu sejalan dengan tren inflasi tahun ini, yang sejak Januari 2024 menyentuh 2,57% (year-on-year/YoY), sempat naik, hingga Juli 2024 turun ke 2,13% (YoY).

Meskipun inflasi diyakini terjaga, tolok ukur pemerintah terhadap nilai tukar rupiah justru tampak tidak begitu optimistis. Pemerintah mematok asumsi makro nilai tukar 2025 di Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi 2024 yakni Rp15.000 per dolar AS.

Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Jokowi, pada perdagangan Jumat (16/8/2024) kurs rupiah ditutup menguat 0,04% ke level Rp15.693 per dolar AS. Beberapa waktu terakhir rupiah menunjukkan penguatannya dan berhasil menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS.

Pemerintah juga mematok suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 7,1%. Asumsi itu naik dari tolok ukur 2024 yakni 6,7%.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Tolok ukur yieldSBN yang tinggi dapat menjadi strategi untuk menarik modal masuk ke Tanah Air—meskipun biaya untuk membayar imbal hasilnya menjadi meningkat.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari.

Asumsi harga minyak mentah tetap sama dengan 2024. Namun demikian, target lifting minyak dan gas tercatat turun dari 2024, seiring tantangan untuk mencapai target yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2025

APBN 2025: Menjaga Porsi Defisit meskipun Belanja Pecah Rekor

Pemerintah mematok defisit APBN sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Proyeksi defisit itu lebih tinggi dari asumsi 2024, yakni 2,29%.

Tidak hanya itu, proyeksi defisit APBN 2,53% menjadi yang tertinggi setelah pandemi Covid-19, yakni pada 2020 defisit 6,09% dan 2021 defisit 4,65%.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Postur APBN 2025 (dalam triliun rupiah)

Bisnis.com, JAKARTA - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi (migas) pada 2025 diperkirakan cenderung stagnan bila dibandingkan dengan tahun ini.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN) 2025, pendapatan sumber daya alam dari sektor migas ditargetkan mencapai Rp120,99 triliun atau terkontraksi 0,4% dari outlook 2024.

Angka tersebut terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi sebesar Rp89,03 triliun dan pendapatan SDA gas bumi sebesar Rp31,96 triliun.

“Pendapatan SDA migas ini relatif sama dengan outlook tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi [ICP], peningkatan cost recovery, serta potensi atau risiko penurunan lifting migas,” dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025, Sabtu (17/8/2024).

Sementara itu, realisasi pendapatan SDA migas pada 2024 diperkirakan hanya naik 4,6% menjadi Rp121,48 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh fluktuasi ICP yang diperkirakan sekitar US$77-84 per barel, berada pada kisaran asumsi APBN tahun 2024 sebesar US$82 per barel.

Pemerintah memperkirakan ICP dalam jangka menengah bergerak pada kisaran US$70 – 90 per barel. Pergerakan harga minyak mentah tersebut masih dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak konflik geopolitik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina.

Adapun, terdapat beberapa kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan SDA migas. Pertama, mendorong penyempurnaan regulasi, baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, serta perbaikan tata kelola industri hulu migas.

Kedua, mendorong upaya peningkatan lifting migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, melakukan transformasi sumber daya ke cadangan dan mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, mempercepat enchanced oil recovery (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (giant discovery).

Ketiga, mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas. Poin keempat, meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi.

Kelima, mendukung efektivitas implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya.

Selain itu, adanya peningkatan daya saing, perluasan kesempatan kerja, dan efisiensi subsidi dalam jangka menengah. Terakhir, mendorong digitalisasi proses bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba pada 2025 diperkirakan akan makin menyusut bila dibandingkan dengan tahun ini.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pendapatan sumber daya alam (SDA) pertambangan minerba diproyeksikan mencapai Rp87,48 triliun.

Target pendapatan dari minerba tahun depan tersebut terkontraksi atau turun 14,3% dari outlook tahun 2024 yang mencapai Rp102,06 triliun.

“Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tren pergerakan harga minerba di pasar internasional,” dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025, Jumat (16/8/2024).

Adapun, tren moderasi harga komoditas minerba diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2025.

Pendapatan SDA pertambangan minerba sebagai kontributor terbesar pada pendapatan SDA nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 63,9% dalam periode 2020– 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 147,1% yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba, terutama batu bara.

Rata-rata harga batu bara acuan (HBA) pada 2022 sebesar US$276,6 per ton, lebih tinggi dari rata-rata HBA pada 2021 yang sebesar US$121,5 per ton.

Sementara itu, pada 2024, pendapatan SDA pertambangan minerba diperkirakan akan terkontraksi 21% menjadi Rp102,06 triliun yang disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas.

Adapun, dalam rangka untuk mencapai target penerimaan pada 2025, pemerintah bakal menerapkan sejumlah kebijakan. Pertama, melakukan peningkatan kerja sama antarinstansi terkait, antara lain audit kewajiban PNBP SDA minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Minerba.

Kedua, melakukan optimalisasi pengelolaan batu bara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal.

Ketiga, implementasi Automatic Blocking System (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor minerba.

Keempat, adanya pemanfaatan dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antarkementerian dan lembaga (Simbara) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik.

Poin kelima, adanya bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batu bara serta pemerintah daerah terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNBP minerba.

Keenam, diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Terakhir, adanya pemberian sanksi terkait ketidakpatuhan atas pemenuhan domestic market obligation (DMO) batu bara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan asumsi makro untuk tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% dan inflasi sebesar 2,5%. Lalu, bagaimana dampak dari pembacaan nota keuangan ini ke pasar modal?

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat daya beli dan konsumsi akan semakin pudar di tahun 2025 mendatang. Kenaikan harga barang mulai memberikan tekanan kepada masyarakat kelas menengah hingga bawah.

"Oleh sebab itu, diharapkan tingkat suku bunga juga dapat segera diturunkan begitu The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka," ujarnya, Jumat (16/8/2024).

Langkah itu, lanjut dia, agar dapat memberikan stimulus untuk menjaga daya beli, konsumsi, dan kredit. Selain itu, pertumbuhan ekonomi 5,2% juga dilihat masih bisa untuk dicapai, apalagi tahun depan penurunan tingkat suku bunga dapat segera dilakukan untuk mendorong perekonomian, disertai dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri.

Di sisi lain, dengan pemerintah yang menurunkan anggaran infrastruktur menjadi Rp400,3 triliun di 2025 menurutnya akan memberikan dampak terhadap pembangunan, khususnya dalam hal pemerataan perekonomian. Akan tetapi, apabila dibandingkan, dari RAPBN 2024 sebelumnya, penurunan anggaran infrastruktur ini tidak banyak yakni dari Rp422,7 triliun menjadi Rp400,3 triliun.

"Apalagi seperti yang kita ketahui, tahun 2025 merupakan transisi dari pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru sehingga tentu rasanya kalau melihat dari anggaran ini memang sesuai dengan tema yang diangkat untuk tahun 2025 mendatang," tuturnya.

Nico juga mencatat belanja pemerintah sendiri juga naik 8,66% dan sesuai dengan harapan dari pemerintah untuk memperkuat konsumsi dalam negeri.

Dengan asumsi makro tersebut, Nico mencermati dampak terhadap pasar modal cenderung tidak terlalu besar. Hanya saja, apabila melihat asumsi rupiah pada level yang jauh lebih tinggi di Rp16.100, hal ini memberikan gambaran jika rupiah masih berpotensi untuk melemah di tengah tingginya volatilitas pasar saat ini.

Selain itu, imbal hasil SUN 10 tahun juga terlihat mengalami kenaikan bahkan hingga 7,1% meskipun tingkat suku bunga mengalami penurunan.

"Yang akan menjadi pembeda mungkin data ekonomi yang akan hadir setiap harinya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Subsidi energi dan kompensasi Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi 131,3 triliun," papar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Anggaran subsidi BBM, listrik, LPG 3 kg, hingga kompensasi harga BBM (Pertalite) dan listrik pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tersebut naik 17,8% bila dibandingkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp334,8 triliun.

Bila diperinci, dari Rp394,3 triliun, alokasi anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp204,53 triliun yang terbagi untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu (Solar subsidi) dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp114,31 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp90,22 triliun.

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun depan lebih tinggi 2% apabila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 sebesar Rp112,03 triliun.

Sementara itu, anggaran subsidi listrik pada RAPBN 2025 naik 11,8% bila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp80,72 triliun. Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, peningkatan anggaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, serta peningkatan volume listrik bersubsidi.

Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan BPP listrik, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, dan kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan memperkirakan outlook subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) sepanjang 2024 dapat mencapai Rp7,88 triliun. Subsidi PSO ini naik drastis sejak periode 2020 akibat proyek LRT Jabodebek.

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7.888,3 miliar atau Rp7,88 triliun. Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran subsidi PSO dalam periode 2020-2024 antara lain peningkatan anggaran subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.

Subsidi PSO 2024 tersebut tertinggi sejak 2020. Pada periode 2020–2023, realisasi subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun dari semula sebesar Rp4,74 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp5,09 triliun pada tahun anggaran 2023.

Pada RAPBN 2024, subsidi PSO direncanakan sebesar Rp8,09 triliun. Alokasi subsidi PSO terbesar diberikan kepada KAI, disusul oleh Pelni dan Antara. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2,20 triliun apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp5.894,5 miliar.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat memberikan komentar terkait investasi pada transportasi massal LRT, MRT dan Whoosh yang rugi. Adapun, kerugian akibat transportasi massal dalam hal ini biaya operasional dan investasi harus dapat ditanggung oleh PSO maupun APBD.

“MRT, LRT, kereta cepat semuanya itu rugi, artinya harus ada PSO, APBD harus siap meng-cover biaya operasional,” ujarnya.

Di sisi lain, pada RAPBN 2025 PSO direncanakan sebesar Rp7,96 triliun, lebih tinggi 0,9% atau sebesar Rp71,9 miliar dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun. Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Sebanyak 60,26% akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia, yaitu sekitar Rp4,79 triliun disusul PT Pelni sebesar Rp2,97 triliun dan Perum LKBN Antara sebesar Rp184,6 miliar.