IDXChannel - Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah Kementerian menjadi 44 dalam kabinet 2024-2029 dinilai akan menjadi tantangan ke depannya.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Akhmad Akbar Susamto mengakui, penambahan jumlah Kementerian tersebut dapat memberikan pelayanan publik yang lebih spesifik. Namun, juga menimbulkan kekhawatiran terkait anggaran dan efektivitas koordinasi antar Kementerian.

Salah satu kekhawatiran utama adalah pembengkakan anggaran dalam hal ini APBN. Menurutnya, seorang Menteri tidak hanya membutuhkan gaji dan tunjangan, tetapi juga pejabat di bawahnya, fasilitas, dan hingga petugas pengawal Menteri, yang semuanya akan menambah beban anggaran negara.

“Dari segi anggaran akan lebih bengkak. Seorang Menteri bukan sekadar gaji dan tunjangan, pasti akan ada pejabat di bawahnya, fasilitas termasuk petugas pengawal Menteri yang akan menambah anggaran,” kata Akbar dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Selain masalah anggaran, penambahan Kementerian juga dianggap sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan orang-orang yang ingin menjadi Menteri. “Itu saya kira yang harus diperhatikan, kalau tidak hati-hati, saya rasa lebih banyak memberatkannya daripada hal positifnya,” kata dia.

Di samping itu, dengan bertambahnya jumlah Kementerian, koordinasi akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, ada usulan untuk menambah jumlah Kementerian Koordinator (Kemenko).

Di satu sisi, penambahan Kemenko dapat memperkuat koordinasi Kementerian di bawah satu Kemenko. Sementara di sisi lain, juga dapat melemahkan koordinasi antar Kemenko.

Dalam memilih orang untuk mengisi posisi Menteri nantinya, Akbar menegaskan, integritas menjadi salah satu kriteria utama. Seorang Menteri harus memiliki komitmen, kemampuan dasar, kemampuan untuk menjadi koordinator, serta kemampuan untuk memimpin dengan baik.

“Menteri harus cekatan, kalau tidak, nanti tidak bisa mengimplementasikan hal-hal yang teknis,” ujar Akbar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah Kementerian menjadi 44 dalam kabinetnya telah memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Penambahan ini dinilai bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan koordinasi antar Kementerian.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah Kementerian sepanjang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak menjadi masalah.

“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Trubus menuturkan, banyaknya Kementerian/Lembaga diyakini akan membuat fokus pelayanan publik menjadi lebih prioritas. Contoh pemisahan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pemisahan ini, kata dia, selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, dinilai bisa memberikan keuntungan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat lebih fokus pada perumahan rakyat dan infrastruktur, tidak hanya di Proyek Strategis Nasional (PSN) tetapi juga di pusat dan daerah.

“Yang penting bagaimana jangan sampai tebang pilih dan tumpang tindih kebijakan,” kata Trubus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Akhmad Akbar Susamto menilai, penambahan Kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik. Namun, koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

“Problem-nya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,” kata Akbar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kabar yang menyebutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 44 kementerian. Artinya, jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan saat ini yaitu 34 kementerian.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Sehingga, semua keputusan harus tetap didukung.

"Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja," ujar Bahlil ketika ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2024).

Bahlil meyakini Prabowo pasti telah dan akan mempertimbangkan kebijakan tersebut secara matang.

"Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

Bahlil juga mengaku dirinya tidak mempersalahkan jumlah kementerian yang nanti akan dibentuk Prabowo ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia tersebut. Hal itu merespons pertanyaan awak media apakah 44 kementerian itu tidak terlalu gemuk.

"Ya enggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu, masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda," ujar dia.

(Dhera Arizona)