JAKARTA - Agus Salim seorang korban tindak kekerasan brutal yang mengalami penyiraman air keras beberapa waktu lalu, dan Pratiwi Noviyanthi, seorang pegiat sosial telah menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari tuduhan Agus yang mengklaim bahwa Novi tidak transparan dalam pengelolaan uang donasi yang terkumpul untuk biaya pengobatannya. Sementara, Agus juga diduga telah menyalahgunakan dana donasi yang telah dikumpulkan Novi melalui para donatur.

Dalam episode terbaru AB+ bersama Abraham Silaban malam ini akan membahas secara mendalam kasus Agus Salim yang hingga saat ini belum ada penyelesaian di antara kedua belah pihak, yakni antara Agus dan Novi yang masih berada pada pandangan yang berbeda.

Sebagai korban, Agus memerlukan dana yang besar untuk biaya perawatan dan pengobatan yang intensif akibat luka bakar serius yang dideritanya. Namun, bantuan yang sudah terkumpul Rp1,5 miliar tersebut malah digunakan Agus untuk membayar utang dan dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya. Sontak hal tersebut membuat Novi geram dan kecewa.

Di sisi lain, Novi juga menyatakan bahwa ia telah melakukan penyaluran dana dengan transparan. Novi menegaskan bahwa semua dana telah dikelola sesuai dengan kebutuhan medis Agus dan mempertanggungjawabkannya melalui laporan keuangan yang bisa diakses.

Kontroversi ini kian panas ketika isu tersebut ramai dibicarakan di media sosial, mengundang opini beragam dari warganet. Banyak yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang berhak mengatur dana donasi serta batas tanggung jawab penggalang dana. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini?

Saksikan selengkapnya, liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ "Polemik Donasi Korban Air Keras, Uang Disalahgunakan?" menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber tepercaya. Malam Ini pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan PT Pindad mendapatkan segudang orderan untuk memproduksi mobil Maung. Ada ribuan mobil yang dipesan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Erick bilang totalnya ada 4.600 mobil Maung yang dipesan dari Pindad. Pesanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Ya, Pindad tentu sudah siapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 Maung selama 2 tahun ke depan. Alokasi produksinya di situ," ungkap Erick di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Soal rencana penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, Erick mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian. Dia justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose.

"Apakah ada tambahan order kementerian kembali tanya ke Dirut Pindad, agar ini line of production-nya ini untuk diproyeksikan jangan sampai nanti jadi isu yang lain," ujar Erick.

Pada intinya, Erick bilang pemerintah ingin agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Tentu semuanya harus ada tahapan yang dilakukan dan tak bisa terburu-buru.

"Kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan. pasti ada tahapannya nggak bisa harus hari ini, line produksinya harus ditata. Dirut Pindad yang tahu itu" ungkap Erick.

Ketika ditanya apakah benar ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, Erick tak menjawab dan malah mengatakan pihaknya akan mendukung rencana program pemerintah.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," ungkap Erick.

(hal/kil)

Jakarta -

PT Pindad mengaku mendapat pesanan 4.000 unit Maung MV3 dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pesanan itu disebut sudah mulai dikirim secara bertahap.

"Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV3," kata Direktur Utama Pindad, Abraham Mose kepada detikcom, Senin (28/10/2024).

Hal itu dikatakan Abraham saat ditanya apakah sudah ada pesanan untuk mobil dinas jajaran Kabinet Merah Putih. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto tidak mau anak buahnya menggunakan mobil impor.

Abraham menyebut untuk saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian. Rencana itu disebut baru dibicarakan saat retreat Kabinet Merah Putih di Magelang.

"Belum ada (pesanan) dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin. Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," tutur Abraham.

Meski begitu, ia menyambut positif rencana tersebut. Keputusan itu dinilai sebagai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ucap Abraham.

Prabowo Mau Pejabat Pakai Mobil Dinas Buatan Dalam Negeri

Keinginan Prabowo agar menteri dan eselon I menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual.

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

(aid/ara)

Jakarta -

PT Pindad angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai pekan depan.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menyambut positif rencana tersebut. Keputusan itu dinilai sebagai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," kata Abraham kepada detikcom, Senin (28/10/2024).

Meski begitu, untuk saat ini pihaknya mengaku masih menunggu tindak lanjut terkait tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian. Rencana itu disebut baru dibicarakan saat retreat Kabinet Merah Putih di Magelang.

"Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," ucap Abraham.

Terkait pesanan untuk mobil dinas, Abraham mengaku baru berkontrak dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 4.000 unit Maung MV3 dan sudah mulai dikirim bertahap.

"Belum ada (pesanan) dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin. Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV 3," ungkapnya.

Prabowo Mau Pejabat Pakai Mobil Dinas Buatan Dalam Negeri

Keinginan Prabowo agar menteri dan eselon I menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual.

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

(aid/ara)