Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Namun, melalui perkembangan terbaru ini membuktikan Kemenkes masih abai dan memilih tidak mendengarkan kekhawatiran dan masukan dari serikat pekerja dan ekosistem industri hasil tembakau.

Kemenkes tetap memasukkan pasal-pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu-buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini.

Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

"Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar," Sudarto.

Sudarto menyayangkan aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional. Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri.

Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau. "Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini," tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan. Sudarto memastikan FSP RTMM - SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM - SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja. Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM - SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Produsen otomotif Jerman Volkswagen (VW) berencana menutup sedikitnya tiga pabrik di Jerman, kata dewan pekerja perusahaan tersebut pada hari Senin (28/10).

Rencana penutupan pabrik tersebut merupakan tindakan yang menurut VW tidak dapat dihindari di tengah penjualan yang menurun.

"Manajemen benar-benar serius tentang semua ini. Ini bukan gertakan dalam putaran perundingan kolektif," kantor berita Reuters mengutip Daniela Cavallo, kepala dewan pekerja Volkswagen, yang mengatakan kepada beberapa ratus karyawan di Wolfsburg.

Cavallo tidak menyebutkan pabrik VW mana yang akan terpengaruh atau berapa banyak dari hampir 300.000 staf perusahaan di Jerman yang akan diberhentikan.

"Semua pabrik VW Jerman terpengaruh oleh rencana ini. Tidak ada yang aman," kata Cavallo saat berbicara kepada para pekerja VW di kantor pusat perusahaan di Wolfsburg.

Cavallo mengatakan bahwa VW juga menuntut pemotongan gaji sebesar 10% dan tidak ada kenaikan gaji selama dua tahun ke depan. Cavallo dan para pemimpin serikat buruh lainnya di VW bertekad untuk melakukan menentang keras rencana pemotongan tersebut.

Serikat pekerja VW sangat kecewa

Serikat pekerja IG Metall, yang mewakili sebagian besar tenaga kerja perusahaan itu, telah menyatakan ketidakpuasannya dengan berita tersebut.

"Ini adalah tikaman mendalam ke jantung para pekerja VW yang telah bekerja keras," kantor berita Jerman DPA mengutip pernyataan Manajer Distrik IG Metall Thorsten Grger.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

"Kami berharap Volkswagen dan jajaran manajemennya menguraikan konsep-konsep yang layak untuk masa depan di meja perundingan, alih-alih berkhayal tentang pemangkasan, yang sejauh ini pihak pengusaha hanya melontarkan omongan kosong."

CEO VW Thomas Schfer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa biaya operasional di pabrik-pabrik di Jerman telah menjadi sangat tinggi. "Kami tidak dapat melanjutkan seperti sebelumnya," kata Schfer.

"Kami tidak cukup produktif di lokasi-lokasi di Jerman dan biaya pabrik saat ini 25% hingga 50% lebih tinggi dari yang kami prediksi. Ini berarti ongkos operasi pabrik-pabrik Jerman masing-masing dua kali lebih mahal daripada pesaingnya."

Produsen mobil Eropa menghadapi persaingan yang semakin ketat dari mobil-mobil listrik Cina yang lebih murah.

VW melaporkan penurunan laba bersih sebesar 14% pada paruh pertama tahun ini dan terpaksa mengakhiri perjanjian keamanan kerja yang telah berlangsung puluhan tahun dengan serikat pekerja di Jerman.

Bagaimana reaksi pemerintah Jerman?

Juru bicara pemerintah Jerman Wolfgang Bchner mengatakan bahwa Berlin menyadari tantangan VW dan telah berkomunikasi erat dengan perusahaan dan perwakilan pekerja.

"Posisi kanselir mengenai hal ini jelas, yaitu bahwa kemungkinan keputusan manajemen yang salah dari masa lalu tidak boleh merugikan karyawan. Tujuannya sekarang adalah untuk mempertahankan dan mengamankan pekerjaan," kata juru bicara tersebut dalam sebuah pengarahan rutin.

Secara total, VW mengoperasikan 10 pabrik di Jerman, dengan enam terletak di Niedersachsen, tiga di negara bagian Sachsen di timur, dan satu di Hessen di barat.

Sebelumnya, Volkswagen belum pernah menutup pabrik di Jerman, dan tidak pernah menutup pabrik di mana pun di dunia selama lebih dari tiga dekade.

ae/yf (Reuters, dpa AFP)

PT Pindad angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai pekan depan.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menyambut positif rencana tersebut. Keputusan itu dinilai sebagai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," kata Abraham kepada detikcom, Senin (28/10/2024).

Meski begitu, untuk saat ini pihaknya mengaku masih menunggu tindak lanjut terkait tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian. Rencana itu disebut baru dibicarakan saat retreat Kabinet Merah Putih di Magelang.

"Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," ucap Abraham.

Terkait pesanan untuk mobil dinas, Abraham mengaku baru berkontrak dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 4.000 unit Maung MV3 dan sudah mulai dikirim bertahap.

"Belum ada (pesanan) dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin. Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV 3," ungkapnya.

Prabowo Mau Pejabat Pakai Mobil Dinas Buatan Dalam Negeri

Keinginan Prabowo agar menteri dan eselon I menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual.

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mempertahankan budaya disiplin para personelnya melalui penerapan metode "Tunjuk-Sebut" atau dalam bahasa Jepang bernama Yubisashi Kanko (指差呼称.). Hal ini sebagai salah satu langkah konkret dalam peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan metode ini berasal dari Jepang. Metode 'Tunjuk-Sebut' bermula dari seorang masinis lokomotif uap Jepang bernama Yasoichi Hori.

"Yasoichi Hori mengalami sakit mata saat melaksanakan dinas. Untuk memastikan sinyal yang dilihatnya, ia menyebutkan status sinyal (aman, hati-hati atau berhenti) kepada stocker (Asisten Masinis)," kata Anne, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Anne mengatakan, metode budaya 'Tunjuk-Sebut' mulai diperkenalkan di lingkungan persinyalan elektrik di wilayah Jabotabek pada tahun 1993 dan terus dipertahankan. Metode ini berkembang menjadi suatu kewajiban bagi personil operasional KAI Group hingga kini.

KAI tidak hanya berfokus pada peningkatan keselamatan melalui penggunaan kemajuan teknologi semata, tetapi juga pada pengembangan budaya kerja yang disiplin dan terintegrasi. Metode tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan operasional yang dapat membahayakan keselamatan.

Efektifitas penerapan metode ini juga telah diteliti oleh Railway Technical Research Institute (RTRI). Hasilnya menunjukkan, penerapan 'Tunjuk-Sebut' dapat secara signifikan mengurangi kesalahan operasional.

"Hasil survey, kelompok yang tidak melakukan tindakan apa pun menunjukkan persentase kesalahan tertinggi. Sedangkan melakukan 'Tunjuk' atau 'Sebut' mengurangi kesalahan hingga 50-66%. Implementasi 'Tunjuk-Sebut' dapat menurunkan kesalahan hingga 83%," jelas Anne.

Anne juga bilang, metode 'Tunjuk-Sebut' bagi Masinis dan Asisten Masinis tidak hanya dilakukan ketika berdinas, ini juga dilakukan dari tahapan asesmen pra-dinas. Langkah ini dimaksudkan agar para personil mengerti semboyan dilintas yang akan didinaskan. Selanjutnya secara berkala dilakukan pengujian terhadap metode tersebut dengan berbagai tingkatan dan kesempatan.

"Dengan langkah proaktif ini, KAI bertekad untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan kenyamanan penumpang. Budaya 'Tunjuk-Sebut' ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SOP guna mendukung keselamatan perjalanan kereta api," ujarnya.

Berikut mekanisme tunjuk sebut yang dijalankan di KAI:

- Fokus dan Konsentrasi: Menunjuk dengan jari membantu masinis memusatkan perhatian pada objek penting, mengurangi kemungkinan teralihkan oleh hal lain.
- Pengurangan Kesalahan: Tindakan menunjuk dan menyebut status sinyal secara bersamaan menciptakan jeda yang dapat mencegah kesalahan akibat perilaku refleksif.
- Memori yang Kuat: Penyebutan suara memperkuat ingatan tentang tindakan yang dilakukan, sehingga lebih mudah untuk diingat dan diperiksa kembali.
- Deteksi Kesalahan: Penyebutan suara juga membantu masinis mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dengan lebih efektif.
- Peningkatan Kesadaran: Kombinasi gerakan tangan dan suara merangsang keterlibatan fisik, meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan.

Ribuan ojek online (ojol) dan kurir akan menggelar aksi demo terkait tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Gojek Indonesia mengimbau aksi ribuan ojol digelar kondusif dan tertib.

Salah satu bentuk protes adalah berhenti beroperasi dan tidak melayani penumpang. Namun, Rosel Lavina, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia mengingatkan ada tindakan tegas yang disiapkan Gojek kepada pihak yang merugikan mitra dan pelanggan mereka.

"Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (29/8/2024).

Rosel memastikan operasional Gojek akan berjalan secara normal dan konsumen bisa tetap menggunakan layanan seperti biasa. Ia lalu mengimbau kepada para ojol agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa.

"Kami menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa. Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa," ujarnya.

Rencana ojol tidak mengambil orderan selama menggelar aksi hari ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurutnya sejumlah ojol, terutama yang melakukan aksi, berencana tidak mengaktifkan layanan jasa mereka.

"Mungkin untuk sebagian rekan-rekan kita akan seperti itu, khususnya yang sedang melaksanakan aksi hari ini tidak mengambil atau mengaktifkan," katanya kepada detikcom.

"Tidak mengaktifkan artinya mau barang, makanan maupun penumpang tidak diambil semua bagi peserta aksi dan ojek online yang ikut serta dalam solidaritas," tambah dia.

Gerakan tidak mengambil orderan penumpang ini khususnya bakal dilakukan hari ini saja. Terkait imbauan dari aplikator yang meminta ojol tidak melakukan aksi tersebut, Igun melihat hal tersebut dilakukan untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan.

Simak Video: Ribuan Driver Ojol Siap Demo, Ini Isi Tuntutannya

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyayangkan adanya kejadian pelecehan terhadap pegawai wanita Pertashop 3P.43237 di Kecamatan Gekbrong, Cianjur pada Senin (26/8) pukul 15.40 WIB. Pelecehan dilakukan oleh oknum pengendara motor yang sedang membeli BBM jenis Pertamax.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Eko Kristiawan mengatakan korban yang trauma langsung melaporkan kejadian tersebut kepada penanggung jawab Pertashop. Berdasarkan rekaman CCTV didapatkan data kendaraan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Penanggung jawab Pertashop langsung melakukan pengecekan CCTV dan diketahui pelaku dengan sengaja menyentuh bagian belakang tubuh operator wanita sambil tersenyum, serta didapatkan data kendaraan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian," kata Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

Kepolisian langsung menanggapi laporan tersebut dan berhasil menangkap pelaku pada Selasa (27/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Saat ini masih dilakukan proses lebih lanjut dengan meminta keterangan dari pelaku dan saksi di Polres Cianjur.

"Pertamina Patra Niaga Regional JBB mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada Aparat Penegak Hukum," ucapnya.

Sebelumnya, aksi pria cabul itu terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV berdurasi sekitar 1 menit itu tampak pelaku datang mengendarai sepeda motor matik untuk mengisi BBM.

Setelah memarkirkan sepeda motornya di depan alat pengisian BBM, pelaku turun untuk membuka jok sepeda motornya. Pelaku yang mengenakan jaket hitam itu awalnya berdiri di sebelah kanan korban, namun kemudian pelaku berpindah ke sebelah kiri korban.

Tidak lama, pelaku terus mendekati korban. Tangan cabul pelaku pun akhirnya beraksi 'menyelinap' ke belakang korban dan meremas bagian bokong korban dari balik celana jeans-nya.

"Kejadiannya kemarin (26/8/2024) sore sekitar jam 15.30 WIB. Awalnya terlihat mau mau beli bensin, tapi ternyata saat teman saya mengisi bahan bakar ke sepeda motornya, bapak-bapak tersebut malah melakukan pelecehan seksual dengan meraba pantat teman saya. Aksinya terekam CCTV," kata Na, rekan korban dikutip dari detikJabar.

Lihat juga Video 'Viral Pria Lecehkan Wanita di Masjid Bojonegoro, Pelaku Ditangkap':

[Gambas:Video 20detik]