JAKARTA, KOMPAS.com - Pendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyoraki pasangan nomor urut 2, Andra Soni-Dimyati Natakusumah saat debat perdana Pilkada Banten 2024.

Mereka menyoraki pasangan nomor urut 2 itu saat moderator acara menyebut daerah Pandeglang menjadi wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Banten.

"Dalam data laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2023 terdapat daerah tingkat kemiskinan tinggi, yakni Pandeglang 9,27 (persen)," ujar Rivana Pratiwi saat membacakan pertanyaan debat Perdana Pilkada Banten 2024 di Auditorium Menara Bank Mega Kompleks Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Mendengarnya, para pendukung Airin-Ade langsung kompak menyoraki pasangan Andra Soni-Dimyati. Hal itu karena calon wakil gubernur Banten, Dimyati Natakusumah adalah mantan Bupati Pandeglang selama dua periode, sejak tahun 2000 hingga 2009.

Di periode pertama, yakni tahun 2000-2005, dia berpasangan dengan Mudjio. Sedangkan tahun 2005-2009, dia berpasangan dengan Erwan Kurtubi.

Selain Pandeglang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga termasuk dalam kategori tersebut. Namun, wilayah yang sempat di pimpin oleh Airin Rachmi Diany selama dua periode itu berada di posisi ke-9 dengan persentase 2,57.

"Lebak 8,68, Tangerang 6,93, serang 6,3, tangkot 5,89, serang kab, 4,85, Cilegon 3,98, Tangsel 2,57," lanjut moderator.

Sebagai informasi, debat perdana Pilkada Banten 2024 sendiri berlangsung pada malam ini, dimulai pukul 18.45 WIB, di Auditorium Menara Bank Mega Kompleks Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan.

Tema yang diusung dalam debat kali ini adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Akselerasi Pembangunan Berkeadilan di Provinsi Banten".

Diketahui, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi adalah pasangan nomor urut 01 yang diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Buruh, PBB, Partai Gelora, PKN, dan Partai Ummat.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 02 adalah Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PSI, PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Garuda.

Tangerang Selatan: Komisi III DPR akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Pemanggilan ini untuk mendalami sosok berinisial T yang disebut Benny sebagai pengendali bisnis judi online (judol) di Indonesia.

"Iya nanti kita kan masih reses, nanti setelah reses, kita akan mendalami itu, dan mungkin kita akan mengundang itu beliau yang menyampaikan Mr T itu," kata Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah di Tangerang Selatan, Banten, dikutip Minggu, 28 Juli 2024.

Komisi III DPR juga berencana mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Rapat tahap awal juga berpeluang tertutup.
"Kita nanti mungkin rapat tertutup dulu, untuk membuka siapa Mr T. Kalau dia tidak mau terbuka. Jadi seperti itu, baru inisial kan?" ujar Dimyati.

Baca juga: Kapolri Sebut Pemanggilan Kepala BP2MI Percepat Penanganan Judi Online

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu menegaskan bahwa siapapun dapat tersentuh hukum, termasuk inisial T tersebut. Dia mencontohkan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Tidak ada di republik ini yang tidak bisa disentuh hukum, tidak ada. Jadi semua bisa disentuh. Kan lihat Sambo saja bisa disentuh, dia petugas. Terus juga Pak Firli juga bisa disentuh hukum, dia petugas," kata Dimyati.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judol di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia. T dikatakan Benny mengendalikan bisnis judol dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden (Jokowi)," kata Benny, Kamis, 25 Juli 2024.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Syaeful Bahri, menyebutkan, Partai Golkar terancam tidak mendapatkan teman koalisi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Hal itu karena partai lain sudah berkoalisi.

Syaeful menyampaikan, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memutuskan mengusung pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah sebagai ancaman bagi Partai Golkar yang mencalonkan Airin Rachmi Diany.

"Terancamnya posisi Partai Golkar di Pilgub Banten 2024 karena Partai Golkar yang semula diprediksi bakal berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilgub Banten justru ditinggalkan Partai Gerindra," kata Syaeful yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Banten di Kota Serang, Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, kehadiran sejumlah elite partai politik, seperti pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), PSI, PPP, dan Nasdem pada deklarasi Andra-Dimyati pada 30 Juni 2024, juga sebagai sinyal kuat bergabungnya beberapa partai tersebut dengan koalisi Gerindra-PKS yang sudah mendeklarasikan mendukung pasangan Andra-Dimyati.

"Partai Golkar yang memiliki 14 kursi di DPRD Banten kini hanya memiliki peluang berkoalisi dengan tiga partai yakni PDIP, Demokrat, dan PKB," ucap Syaeful.

Namun, jika dilihat dari perolehan kursi di DPRD Provinsi Banten, PDIP sama dengan Golkar mendapat 14 kursi disusul Demokrat dengan 11 kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10 kursi, juga membuka peluang koalisi untuk mengusung pasangan cagub-cawagub. PDIP dan Demokrat menawarkan pasangan Rano Karno-Arief Rachadiono Wismansyah.

"Kondisi ini semakin mempersempit ruang Partai Golkar mendapat tambahan kursi dukungan untuk bisa mencalonkan Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten mendatang," kata Syaeful.

Mengingat pada pencalonan pemilihan Gubernur Banten 2024 dari jalur partai politik peraturan KPU mensyarakatkan sebanyak 20 kursi DPRD Banten. Dengan begitu, Golkar perlu menggandeng partai lain yang setidaknya memiliki enam kursi.