Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal merespons kasus yang terjadi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil tersebut dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang.

Prabowo siang ini memanggil jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kepada awak media Yassierli mengatakan ada kemungkinan pembahasan rapat tim ekonomi Prabowo hari ini membahas soal kasus yang terjadi pada PT Sritex.

Yassierli nampak membawa map catatan yang diberi judul 'Langkah-langkah Strategis Kemnaker dalam Merespons Kasus Sritex.'

"Ini antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi (bahas Sritex)," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Dia mengungkapkan pihaknya akan mendukung agar pegawai Sritex bisa terlindungi di tengah isu pailit yang terjadi di perusahaan. Bila perlu, pemerintah akan menjaga agar PHK tidak terjadi.

"Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu. Dan kita sangat berharap bahwa yang selanjutnya PHK tidak terjadi," ujar Yassierli.

Sejauh ini sudah ada langkah dan program yang didiskusikan di Kemenko Perekonomian. Kemungkinan hal itu akan dibahas dalam rapat dengan Prabowo.

Simak Video 'Komisi VII Akan Panggil Menperin, Bahas PHK di Industri Tekstil':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(kil/kil)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Rencananya pihak manajemen rencananya akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

"Manajemen Sritex akan dipanggil besok pagi di Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo guna dimintai keterangan perihal berita pailit tersebut, sehingga informasi dapat dihimpun secara resmi," katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (24/10/2024).

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. "Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons kabar dirinya akan menduduki kursi Menteri Koperasi di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya keterangan bahwa Budi Arie akan menjadi Menteri Koperasi diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Budi Arie meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Dirinya tidak membenarkan atau membantah informasi yang diungkap Teten.

"Tunggu aja, tunggu aja pengumuman resmi dari pak Presiden Terpilih tanggal 20 Oktober. Tanya yang spill lah," kata Budi Arie ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie masuk calon menteri Prabowo. Dia juga telah ikut pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Budi menyebut waktu pembekalan itu cukup panjang dari pagi sampai malam.

"Kemarin digembleng dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. (Pembicaraan) Semuanya, geopolitik, geostrategic, geoekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menjadi Menteri UMKM.

Pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang, kementerian yang membidangi koperasi dan UMKM akan dipisah. Dengan demikian, akan dibentuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Pak Budi Arie Menkominfo (jadi Menteri Koperasi)," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Simak juga Video 'Menkominfo Budi Arie Dipanggil Prabowo, Bincang Soal Ekonomi Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. Pergerakan IHSG hari ini bergerak di zona hijau saat Presiden Terpilih Prabowo Subianto masih memanggil calon Wakil Menteri (Wamen) dan Kepala Badan ke kediamannya.

Dikutip dari RTI, Selasa (15/10/2024), IHSG pada penutupan tercatat naik ke 67.29 poin ke level 7.626,95 atau menguat ke 0,89%. IHSG dibuka di level 7.559 dengan level tertinggi 7.635,04 dan terendah 7.573,45

Volume transaksi tercatat 22,45 miliar, turnover Rp 10,177 triliun dengan frekuensi transaksi 1.263 kali. Sebanyak 303 saham tercatat menguat, 261 saham melemah, dan 237 saham tidak mengalami pergerakan.

Saham-saham di Bursa Asia terpantau bervariasi. Nikkei pada penutupan ini tercatat menguat 0,77%, Hang Seng Index ditutup melemah 3,67%, Shanghai Composite Index naik 2,53%, Straits Times menguat 0,00%, sementara LQ45 menguat 1,16%.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran, Senin (14/10/2024). Proses pemanggilan itu telah dimulai sejak kisaran pukul 14.00 WIB.

Sejumlah wajah-wajah lama dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam kesempatan tersebut. Beberapa di antaranya ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Usai agenda pemanggilan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa para tokoh yang dipanggil itu telah menyetujui tawarannya untuk ikut serta dalam kabinetnya.

"Bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, dirinya telah memberikan beberapa penekanan terhadap para calon menteri ini terkait dengan arah kebijakannya secara garis besar.

"Saya puas dan suasananya sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, dengan keras, sebagai tim, dengan suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita harus bekerja dengan tema work yang sangat baik," ujarnya.

Lebih lanjut Prabowo mengatakan kalau agenda pemanggilan masih akan dilanjutkan esok hari. Ada sejumlah calon menteri dan wakil menteri yang belum bisa hadir pada pemanggilan hari ini.

"Besok masih ada lagi proses. Kira-kita mulai sama lagi lah, jam 2 (siang). Wamen-wamen lah, menterinya masih ada yang masih di luar kota," kata dia.

Ia juga bilang, para menteri dan wakil menteri ini tidak hanya dari partai pendukungan tetapi juga termasuk dari PKS dan PDI-P. Bahkan sebenarnya, di antara tokoh yang ia panggil hari ini juga ada yang dari PKS.

"Mungkin PKS anda tidak perhatikan karena dia seorang profesional. Terus terang saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional," ujar Prabowo.

"Mungkin Anda tak perhatikan karena yamg diajukan justru orang-orang teknokrat," sambungnya.

(shc/das)

Veronica Tan ikut dipanggil ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (14/10) malam. Meski berada di dalam hanya beberapa menit, namun ia mengaku sudah berbicara dengan Prabowo.

"Saya dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan presiden terpilih, Pak Prabowo ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu untuk Pak Presiden yang mengumumkan," ujar wanita yang akrab disapa Vero tersebut kepada wartawan.

Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo-Gibran, namun ia mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak.

"Ya beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak," kata mantan istri Basuki Tjahaja Purnama itu.

Apakah itu artinya Vero menjadi calon kuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)?

"Menunggu dari Pak Prabowo," singkat Veronica sambil berlalu.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya. Salah satu yang dipanggil Prabowo hari ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Zulhas datang ke kediaman Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan sore hari ini. Ia langsung masuk ke dalam rumah kediaman Prabowo begitu tiba di lokasi. Tak berapa lama, Zulhas lalu keluar.

Usai bertemu Prabowo, Zulkifli mengatakan, dirinya diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan ke depan.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya," katanya di Kertanegara Jakarta, Senin (14/10/2024).

Zulhas tak bicara banyak mengenai posisi apa yang akan ia tempati. Dia hanya mengatakan, nantinya akan diumumkan Prabowo.

"Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden. Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa swasembada pangan. Agar kita bisa jadi negara maju. Sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu," katanya.

Kembali, Zulhas mengatakan, Prabowo nantinya yang akan mengumumkan posisinya.

"Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," ungkapnya.

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(acd/fdl)

Jakarta: Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berencana akan memeriksa AD, putri dari musisi Indonesia, sebagai saksi atas kasus penyebaran video syur. Pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa, 6 Agustus 2024 mendatang.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada AD. Dia diminta hadir sebagai saksi di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB di ruang pemeriksaan Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (lantai 5 gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya)," kata Ade Safri saat dikonfirmasi, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Sebelumnya, polisi telah meringkus dua orang penyebar video vulgar mirip AD, putri dari salah satu vokalis band ternama. Penangkapan dilakukan usai Unit 5 Subdit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memeriksa mereka berdua yaitu MRS, warga Pasuruan, Jawa Timur, dan JE, warga Padang, Sumatra Barat sebagai saksi.

Baca juga: Polisi Buka Peluang Jerat Pemeran Video Syur Mirip Anak Musisi

Kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diperkuat dengan jejak digital pada telepon genggam mereka.

"Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dalam penanganan perkara aquo, ke-2 orang tersangka tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya," ungkap Ade.

Ade mengatakan, tersangka MRS berperan sebagai admin serta yang mengoperasikan channel telegram. Dia mengaku menyebarkan konten file bermuatan asusila atau pornografi sejak September 2023.

"Pada barang bukti handphone milik tersangka ditemukan adanya beberapa konten file gambar dan video asusila dan/atau pornografi, yang salah satunya adalah video bermuatan asusila pornografi yang diduga mirip anak musisi," ujarnya.

Sementara itu, tersangka JE berperan sebagai admin serta mengoperasikan akun Twitter atau X atas nama @HwanDongZhow. Pengakuannya, menyebarkan konten file bermuatan asusila atau pornografi sejak 21 Juli 2024.

"Tidak memperjual belikan, namun mentransmisikan-mendistribusikan dan menyebarluaskan. Pada barang bukti Handphone milik tersangka ditemukan adanya konten file gambar dan video asusila dan/atau pornografi yang diduga mirip anak musisi," ucapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dan/atau Pasal 7 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

(ABK)

Jakarta: Komisi III DPR akan memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang berikutnya. Pemanggilan ini terkait vonis bebas Ronald Tannur yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

"Masa sidang nanti kami agendakan rapat khusus dengan KY dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Habiburokhman juga mendorong pencekalan Ronald ke luar negeri oleh pihak imigrasi dan aparat penegak hukum. Terlebih, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Karena memang belum inkrah masih dalam proses hukum, akan percuma proses hukum, akan sia-sia proses hukum, kalau ketika diputus si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Ronald Tannur Divonis Bebas, Sahroni Murka ke Hakim

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politisi PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut tedakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(ABK)

Tangerang Selatan: Komisi III DPR akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Pemanggilan ini untuk mendalami sosok berinisial T yang disebut Benny sebagai pengendali bisnis judi online (judol) di Indonesia.

"Iya nanti kita kan masih reses, nanti setelah reses, kita akan mendalami itu, dan mungkin kita akan mengundang itu beliau yang menyampaikan Mr T itu," kata Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah di Tangerang Selatan, Banten, dikutip Minggu, 28 Juli 2024.

Komisi III DPR juga berencana mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Rapat tahap awal juga berpeluang tertutup.
"Kita nanti mungkin rapat tertutup dulu, untuk membuka siapa Mr T. Kalau dia tidak mau terbuka. Jadi seperti itu, baru inisial kan?" ujar Dimyati.

Baca juga: Kapolri Sebut Pemanggilan Kepala BP2MI Percepat Penanganan Judi Online

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu menegaskan bahwa siapapun dapat tersentuh hukum, termasuk inisial T tersebut. Dia mencontohkan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Tidak ada di republik ini yang tidak bisa disentuh hukum, tidak ada. Jadi semua bisa disentuh. Kan lihat Sambo saja bisa disentuh, dia petugas. Terus juga Pak Firli juga bisa disentuh hukum, dia petugas," kata Dimyati.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judol di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia. T dikatakan Benny mengendalikan bisnis judol dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden (Jokowi)," kata Benny, Kamis, 25 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Divisi Propam Polri diminta memanggil dan memeriksa Iptu Rudiana. Sebab, Rudiana disebut mengintimidasi Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang berakibat pada pemberian kesaksian palsu.

“Saya minta Propam Polri segera panggil dan periksa Iptu Rudiana," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Jika Rudiana terbukti melakukan intimidasi, hal itu dinilai sebagai bentuk perintangan penyidikan. Perbuatan tersebut berdampak buruk terhadap institusi Polri.
"Karena diduga akibat adanya intimidasi atau rekayasa dari Iptu Rudiana, Dede jadi memberi keterangan palsu, dan berujung membuat Polda Jabar salah tangkap,” ungkap Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu.

Baca juga: Iptu Rudiana Dilaporkan Dugaan Penganiayaan ke Bareskrim Polri

Sahroni juga mendesak pihak kepolisian segera mengusut kasus pembunuhan Vina hingga tuntas. Mengingat tragedi sudah terjadi beberapa tahun silam dan Kapolri Jenderal Listro Sigit Prabowo sudah memberi atensi terhadap kasus ini.

“Kasus ini juga sudah menjadi atensi Pak Kapolri, jadi jajaran kepolisian harus dalami lagi rentetan kasusnya dengan cepat dan cermat," sebut dia.

Pengusutan kasus harus dilakukan secara transparan sampai semuanya terang benderang. Harus ada pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

"Dan kalau ada saksi atau pihak yang tidak kooperatif dan mencoba merintangi, saya minta pihak kepolisian tidak segan untuk memberlakukan tindakan tegas,” ujar dia

Sahroni yakin dan percaya pengusutan kasus Vina, telah mendekati titik terangnya. "Dan titik terang dari kasus ini sebentar lagi akan kita lihat,” kata dia.

Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, memberikan kesaksian palsu karena merasa takut berhadapan dengan Iptu Rudiana. Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Dede, Asido Hutabarat di Bareskrim Polri, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Asido, Dede takut dan kaget ketika Aep tiba-tiba mempertemukan dirinya dengan Iptu Rudiana di Polres Cirebon. Dede mengaku mendadak diberitahu akan dijadikan saksi.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Nur Pamudji hari ini, 16 Juli 2024. Dia bakal dimintai keterangan dalam kasus dugaan rasuah pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Tessa menjelaskan Nur berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. KPK juga memanggil mantan Dirut PT Pertagas Gunung Sardjono Hadi untuk mendalami perkara ini.
KPK belum bisa memerinci informasi yang akan diulik penyidik dari dua saksi itu. Namun, mereka berdua diminta kooperatif.

Baca juga: KPK Dalami Trading LNG dari Perusahaan Luar Negeri

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.

“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.

(ABK)