Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengungkap latar belakang pembangunan ibu kota baru yang sekarang ini bernama Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ia bercerita panjang lebar bagaimana dirinya mengusung gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Dirinya ingat betul mendeklarasikan usul tersebut pada 9 Desember 2008. Tapi deklarasi tak bersambut oleh pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sambutan baru diberikan saat pemerintahan dikendalikan oleh Joko Widodo. Saat Jokowi sah diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2014, Andrinof yang kala itu memang dekat dengan Jokowi bergegas membisikkan ide tersebut.

Ia tahu persis Jokowi yang sebelum terpilih menjadi presiden pernah 'kecemplung' jadi pimpinan DKI Jakarta paham betul masalah pemindahan ibu kota tak bisa selesai hanya berbekal status orang nomor satu di Jakarta.

"Kebetulan lagi, kami (Andrinof) 'kecelakaan' diangkat jadi menteri Bappenas (menteri PPN/kepala Bappenas 2014-2015). Lalu, kami diam-diam bikin kajian, untuk mengantisipasi kemungkinan ada perintah (Presiden Jokowi) untuk melakukan kajian," tuturnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Mantan anak buah Jokowi itu menegaskan perjalanan memindahkan ibu kota melalui berbagai proses. Ini termasuk saat posisi kepala Bappenas diisi oleh Bambang Brodjonegoro pada 2016-2019.

Andrinof menegaskan kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN merupakan dukungan dari semesta alias mestakung. Walau, kenyataannya megaproyek ini terkesan buru-buru.

"Sekarang (buru-buru) buat 17-an, (selesai) Oktober lah, jadi kayak diburu-buru. (Jokowi) Pengin legacy-nya agak lebih banyak, nampak fisik gitu. Padahal sih keputusan sendiri sudah legacy, keputusan memindahkan ibu kota," tutur Andrinof kepada CNNIndonesia.com di sela-sela acara.

"Gak apa-apa kalau dikejar momen sekarang ini (Upacara 17 Agustus 2024), fisiknya sampai Oktober, gak masalah. Cuma jangan memaksakan, misalnya ASN harus pindah, resmi IKN jadi ibu kota pemerintahan, kalau belum siap jangan dipaksakan," sambungnya.

Meski melihat bagaimana Presiden Jokowi buru-buru menggarap proyek ini, Andrinof tetap 'membela' mantan bosnya. Ia menegaskan sudah banyak kajian yang dilakukan Bappenas terkait pemindahan ibu kota tersebut.

Andrinof menekankan para pejabat Bappenas kala itu, di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil, juga menghampirinya. Ia dimintakan pandangan, masukan, bahkan izin mengingat dirinya merupakan pencetus IKN.

"Kita tahu ada heboh-heboh kritik, di satu sisi, yang sebagian kritik itu tidak berdasar. Jadi hanya berdasarkan rumor, tidak paham fakta di lapangan, tidak baca sejarah, hanya sekadar ingin eksis dan merasa tidak suka. Kita ingin membawa semuanya itu kepada scientific based dan knowledge based," jelas Andrinof.

"Oleh karena itu, kami merasa berkewajiban untuk mengangkat lewat tulisan utuh ideologi pemindahan ibu kota ini. Alasan lain (penerbitan buku) tentu saja kita berharap dasar-dasar filosofis ideologi pemindahan ibu kota itu bisa berguna untuk panduan," tambahnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 itu paham bahwa setiap pemimpin punya seleranya masing-masing. Menurutnya, itu adalah hal wajar, asalkan keputusan tetap diambil berbasis ilmu pengetahuan.

Ia berharap pemerintahan setelah Jokowi, yakni presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, bisa terbebas dari tekanan.

"Jangan karena kepentingan-kepentingan sempit dan tekanan sekelompok atau segelintir pihak ... (Walau) pada akhirnya yang menentukan adalah yang mendapat mandat, yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan," ucapnya.

"Apapun selera, sebagai yang menerima mandat, tetapi hendaknya yang utama adalah mengacu kepada kajian-kajian akademik, ilmiah, dan pertimbangan objektif. Bukan untuk hal-hal subjektif, dan bukan karena tekanan, desakan, atau lobi-lobi segelintir pihak," harap Andrinof.

Andrinof mengaku sudah beberapa kali mendengar pernyataan Prabowo soal IKN. Justru, menurutnya ketua umum Partai Gerindra itu adalah sosok tepat yang bisa mengembalikan jalur pembangunan IKN.

Menurutnya, Prabowo tak akan buru-buru, seperti yang ditunjukkan Jokowi selama ini. Andrinof yakin Prabowo akan membangun IKN sesuai masterplan dan usulnya, yakni sebagai kota pemerintahan.

"Saya sudah menyimak beberapa kali pernyataan Pak Prabowo, justru kelihatannya akan lebih konsisten ke situ (masterplan awal), termasuk menjalankan timeline-nya. Kalau perkiraan saya begitu (akan kembali ke masterplan), fokus menjadi kota pemerintahan, dikerjakan secara bertahap. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo, niatnya, gak dikejar-kejar dan gak diburu-buru," tutup Andrinof.

Di tempat sama, Bambang Brodjonegoro juga memberikan testimoni dalam proses panjang pemindahan ibu kota. Ia mengaku awalnya punya tiga usul kepada Presiden Jokowi.

Pertama, ia membuat pendekatan sederhana, yakni; mengumpulkan kantor kementerian/lembaga (K/L) dalam satu kawasan di Jakarta. Bambang menyebutnya dengan ide government district, seluruh kantor K/L dipusatkan di sekitar Medan Merdeka, yakni Jalan Abdul Muis hingga Lapangan Banteng.

Alternatif kedua adalah mencontoh pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Niatnya, mencari kota yang sudah eksis di sekitar Jakarta untuk dijadikan pusat pemerintahan baru.

"Ketiga, yang ekstrem, langsung pindah ke luar Jawa. Karena kita sudah berpikir, kalau mau memindahkan ibu kota, pindah ke luar Jawa. Akhirnya ketika kita diskusi, kesimpulannya tetap sama, kita tetap pindah ibu kota ke luar Jawa," jelas Bambang.

"Mengenai pembiayaan, kalau Pak Prabowo pernah bicara mengenai keterbatasan anggaran, desain awal kita 40 persen itu swasta, 40 persen itu public private partnership (PPP), baru 20 persen anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," imbuhnya.

Ia menekankan alokasi APBN untuk membangun IKN memang harus dikucurkan di awal, yakni untuk membangun infrastruktur dasar dan berbagai simbol negara. Harapannya, skema PPP bakal berdatangan setelah penggunaan kas negara tersebut.

Bambang berharap momen 17 Agustus di IKN bisa mengembalikan semuanya ke dasar perencanaan. Ia ingin pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana awal yang disusun Bappenas.

"Memang kota ini didesain untuk jangka kira-kira 20 tahun sampai menjadi kota yang lengkap. Kita harapkan momen 17 Agustus ini bisa menjadi awal untuk eksekusi yang sesuai dengan rencana dan proses pemindahan yang lancar, tidak banyak hambatan, dan tentunya sesuai harapan," jelas Bambang seusai acara.

"Saya kira sangat mungkin (Prabowo membangun IKN sesuai masterplan awal), terutama kalau sudah jelas kepastian untuk dunia usaha dan sektor swasta. Demikian juga investor yang barangkali sudah memperhatikan Nusantara, tapi masih wait and see menanti kepastian aturan turunan dan juga kepastian dari kesungguhan pemerintah untuk kota tersebut," tegasnya.

Keyakinan juga datang dari Research Director Women Research Institute Edriana Noerdin. Ia menukil wawancara Prabowo Subianto dengan salah satu media asing.

Menurutnya, jawaban Prabowo jelas. Edriana melihat sang presiden terpilih itu realistis dalam melanjutkan megaproyek IKN Nusantara.

"Dibagi saja (total APBN untuk IKN), per tahunnya (jadi) berapa. Artinya, itu (jawaban Prabowo) kan bukan dilakukan secara tergesa-gesa (melanjutkan pembangunan IKN)," kata Edriana.

"Kalau dilakukan tergesa-gesa seperti sekarang, akhirnya yang dilihat masyarakat kepentingan politiknya lebih tinggi daripada kepentingan, (misalnya) urban planning dan lingkungan. Ini menjadi kepentingan bersama untuk Indonesia," tandasnya.