Eks menteri-menteri bidang ekonomi di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat dan utusan khusus. Ada sekitar 3 orang menteri senior yang dijadikan 'pembisik' khusus oleh Prabowo.

Prabowo baru saja melantik penasihat dan utusan khusus untuknya. Ada sederet nama yang menjadi penasihat dan utusan khusus di berbagai bidang.

Beberapa menteri ekonomi senior yang diangkat Prabowo menjadi penasihat dan utusan khusus mulai dari eks Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Kemudian muncul juga nama Bambang Brodjonegoro yang pernah bolak-balik menjabat di Kementerian Keuangan baik sebagai wakil menteri hingga jadi menteri di era SBY dan Jokowi. Bambang sendiri dijadikan Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Muncul juga nama Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjadi Menteri ESDM di era Presiden SBY, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Abdurrahman Wahid. Purnomo juga sempat jadi Menteri Pertahanan saat SBY menjabat. Oleh Prabowo, Purnomo dijadikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Mari Elka Pangestu, yang dikenal sebagai menteri senior di era SBY juga dapat tugas baru dari Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Mari pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Simak: Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mantan Menteri Keuangan Indonesia Periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro memiliki jurus mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok orang kaya di Indonesia.

Bambang menyebut, untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, maka diperlukan perbaikan kepatuhan Wajib Pajak. Caranya adalah dengan memanfaatkan hasil dari pertukaran data dengan Otoritas Pajak negara tempat Wajib Pajak berinvestasi.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu mengaudit pengeluaran dan investasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibebankan sebagai biaya di perusahaan yang dimiliki Wajib Pajak tersebut.

"Perbaikan kepatuhan dalam bentuk income wajib pajak tersebut yang sebenarnya dari dalam dan luar negeri termasuk income dari hasil investasi," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang diterima KONTAN, total setoran pajak penghasilan (PPh) dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif progresif 35% mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Realisasi tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 Masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

KONTAN menghitung, setoran pajak dari para crazy rach Indonesia tersebut hanya setara 9,8% dari total penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang sebesar Rp 187,58 triliun.

Sementara secara total penerimaan pajak, kelompok tersebut hanya berkontribusi sebesar 1,54% dari penerimaan pajak Hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan akan mempertimbangkan untuk kembali merevisi tarif PPh dari kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para crazy Indonesia.

"Revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu," ujar Wakil Komandan Tim Kampenye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama telah mengikuti uji kelayakan di hadapan Tim Prabowo. Keempat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

“[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024).

Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

Bahkan dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Burhanudin Abdullah, dan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya.

Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut.

“No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro, saat dihubungi Bisnis.

Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu.

“Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

Jika dicermati dengan saksama, keempat nama tersebut sejatinya bukanlah orang baru di lingkungan perpajakan. Bambang Brodjonegoro, misalnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 2013—2014 dan Menteri Keuangan pada 2014—2016.

Salah satu gebrakan nyata yang didesain adalah program pengampunan pajak atau Tax Amnesty pada 2016 silam.

Kemudian Anggito Abimanyu, selain pernah menjabat sebagai Kepala BPKH juga pernah menduduki kursi sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2006—2010.

Adapun Mukhamad Misbakhun, adalah mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang pada 2009 memutuskan untuk berkarier di politik sebagai legislator di Senayan.

Sementara itu, Permana Agung juga bukan muka baru di bidang perpajakan. Dia tercatat merupakan mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selama 1999—2002.

Mengimbangi langkah pendirian instansi baru itu, saat ini masing-masing direktorat terkait tengah ditugaskan untuk melakukan kajian soal fungsi, peran, tugas, serta kewenangan BPN/Kementerian Penerimaan Negara.

Hanya saja, hasil dari kajian yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pajak itu masih tertutup rapat, dan hanya dibahas dalam rapat pimpinan khusus.

Hal yang pasti, BPN/Kementerian Penerimaan Negara itu akan menjadi lembaga utama yang bertugas mengumpulkan penerimaan dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus berupaya mendorong peningkatan pembangunan berkelanjutan di desa-desa terdepan.

Upaya tersebut, di antaranya, dilakukan Kadin melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK), dengan menginisiasi gelaran Impact Investment Day (IID) 2024.

"Dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia, kami berharap dapat memicu kolaborasi yang akan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia, terutama di desa-desa terdepan," ujar Kepala BPEK Kadin Indonesia, Bambang Brodjonegoro, dalam keterangan resminya, Minggu (8/9/2024).

Menurut Bambang, pihaknya sengaja memilih Labuan Bajo sebagai lokasi perhelatan IID 2024 dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut kaya warisan budaya dan keindahan alam, yang berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh melalui investasi berdampak (impact investing).

Selain Labuan Bajo, Bambang menyebut bahwa implementasi investasi berdampak yang notabene juga menguntungkan lingkungan dan masyarakat setempat juga dapat dilakukan di berbagai wilayah lain di Indonesia.

"Karena kami sangat yakin bahwa setiap daerah pasti memiliki keunikan dan potensinya sendiri," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, gelaran IID 2024 ini merupakan bentuk komitmen Kadin dalam membuka segala potensi daerah tersebut, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bambang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi restoratif.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa segala upaya dan harapan yang digagas selama ini masih jauh dari kata selesai. Bambang menyebut bahwa Indonesia saat ini justru sedang berada di titik kritis, di mana kebutuhan terhadap investasi berkelanjutan jauh lebih mendesak dibanding saat-saat sebelumnya.

Guna menjawab tantangan tersebut, Bambang pun mengeklaim bahwa gelaran IID 2024 memang sengaja digagas untuk menjadi jembatan penghubung para impact drivers, seperti wirausahawan sosial dan komunitas inovatif dengan para impact enablers, yaitu investor, filantropis, dan donatur.

"Kami menegaskan komitmen untuk masa depan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak perlu mengorbankan alam maupun masyarakat. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya mendorong keuntungan finansial, namun juga dampak sosial dan lingkungan," ujar Bambang.

IID 2024 sendiri merupakan side event dari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar oleh Kadin Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) di Labuan Bajo, NTT, pada 7-8 September 2024.

(taufan sukma)

Menteri Keuangan 2014-2016 Bambang Brodjonegoro membongkar alasan mengapa rasio pajak Indonesia susah naik meski terus dieksploitasi.

Bambang mengatakan pasar Indonesia dieksploitasi oleh banyak perusahaan multinasional. Akan tetapi, Jakarta tak dipilih sebagai headquarter atau kantor pusat dari sejumlah multinational company (MNC) tersebut.

"Multinational company-multinational company itu cari market-nya ya di Indonesia. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi sebanyak mungkin market di Indonesia, tapi milih headquarter di Singapura, Bangkok, atau Kuala Lumpur," ungkapnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

"Karena saya pernah menjadi menteri keuangan, ini artinya tax ratio kita akan susah naik. Karena pasti pajak itu diserap oleh headquarter," tegasnya.

Oleh karena itu, Bambang berpesan agar Jakarta terus memanfaatkan peluang yang ada untuk terus meningkatkan competitiveness antara kota global dunia. Ini bisa dilakukan seiring pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Mantan anak buah Presiden Joko Widodo itu menegaskan Jakarta belum pada posisi yang optimal. Padahal, Indonesia secara keseluruhan diklaim masih menjadi pemilik gross domestic product (GDP) terbesar di Asia Tenggara dan pusatnya ada di Jakarta.

Tax ratio memang menjadi salah satu sorotan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia mengkritik 'kutukan' Indonesia yang hanya bisa mencapai tax ratio di kisaran 10 persen.

Padahal, Prabowo yakin Indonesia bisa menggenjot capaian tersebut, bahkan ke level 16 persen atau setara Thailand. Salah satu upayanya bukan terpaku pada kenaikan pajak, melainkan memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak di Indonesia.

Perubahan daftar kota besar di Indonesia

Bambang juga menyoroti bagaimana wilayah aglomerasi Jakarta mengubah daftar 10 kota terbesar di Indonesia. Ia menyebut Bekasi dan Depok sukses merangsek ke posisi 5 kota besar di tanah air.

"Dari sejak SD selalu membayangkan kota terbesar di Indonesia nomor satu Jakarta, nomor dua Surabaya, nomor tiga Medan, nomor empat Bandung, nomor lima mungkin Semarang, Makassar, dan seterusnya. Itu kita hapal terus dan pikirkan," jelasnya.

"Ternyata kalau kita update data berdasarkan kependudukan, kota terbesar nomor satu tetap Jakarta, masalahnya kota nomor dua itu sudah Bekasi, bukan lagi Surabaya yang jadi nomor tiga. Nomor empat kalau gak salah masih Bandung, nomor limanya Depok. Keenam mungkin Medan, ketujuh Tangerang, delapan dan sembilan saya lupa, lalu kesepuluh Tangerang Selatan, kota yang paling muda di wilayah aglomerasi Jakarta," imbuh Bambang.

Penuh sesak di daerah penyangga Jakarta itulah yang dirasa perlu pembentukan simpul ekonomi baru. Bambang berharap itu bisa terwujud di IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

Meski, Bambang menekankan pembangunan IKN Nusantara bukan untuk menciptakan 'duplikat' Jakarta. Ia menegaskan ibu kota baru ini tak bakal menjadi Jakarta kedua.

"Menurut saya itu (penumpukan di wilayah aglomerasi Jakarta) tidak sehat untuk negara sebesar Indonesia," tegasnya.

"Kita tidak harus menciptakan Jakarta kedua. Jadi, biarkanlah ekonomi di Nusantara berkembang untuk memenuhi paling tidak kebutuhan Nusantara sendiri dan kebutuhan di Samarinda dan Balikpapan. Jakarta justru saatnya benar-benar menjadi kota global," tutup Bambang.

Eks menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Bambang Brodjonegoro, menganggap kereta gantung bisa menjadi salah satu moda transportasi alternatif di IKN Nusantara.

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 itu melihat IKN sebagai kota yang berkontur. Oleh karena itu, transportasi yang tepat adalah cable car alias kereta gantung.

"Mengenai kereta gantung, saya sangat setuju. Kota ini (IKN Nusantara) memang berkontur. Salah satu hal yang menurut saya menarik, kota ini tidak flat seperti Jakarta, berkontur," tuturnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Menurutnya, ide membangun kereta gantung di IKN feasible. Bambang mencontohkan bahwa kota-kota di Eropa juga sudah banyak yang menggunakan cable car sebagai moda transportasi.

Ia bahkan secara spesifik menyinggung kota tempat 'raja narkoba' Pablo Escobar, yakni Medellin. Bambang menegaskan kota di Kolombia itu juga berkontur dan menggunakan kereta gantung

"Salah satu kota di Amerika Latin yang dulunya dikenal sebagai markas kartel (narkoba) Pablo Escobar, Kota Medellin, itu sekarang di-recognise dunia. Karena public transportation-nya dianggap sukses," ungkap Bambang.

"Apa itu? Kereta gantung, cable car. Karena kota Medellin itu kota yang berkontur. Jadi, untuk gampangnya bangun saja kereta gantung," imbuhnya.

Eks anak buah Jokowi itu menekankan yang paling penting adalah koneksi antar-wilayah aglomerasi di IKN. Ia menegaskan IKN Nusantara harus bisa terhubung dengan Balikpapan dan Samarinda.

Di lain sisi, pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan 2014-2016 itu mengusulkan ide lain. Bambang meminta pemerintah sudah seharusnya berpikir secara 'radikal'.

"Menurut saya, ke depannya kita harus berpikir lebih radikal sedikit. Gak ada salahnya kok gedung kantor itu tidak harus dimiliki pemerintah, kita bisa sewa. Biarkan swasta yang membangun, nanti kementerian misal dengan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau sistem sewa bisa masuk," saran Bambang.

Bambang mengatakan negara akan repot jika kantor-kantor di IKN masih dimiliki pemerintah. Ia menyebut biaya yang diperlukan untuk perawatan kantor pemerintah tidak sedikit.

Di lain sisi, kementerian/lembaga (K/L) pemilik aset tersebut mungkin bakal kesulitan mencari dana pemeliharaan. Bambang mengatakan Kementerian Keuangan pun belum tentu memberi anggaran tambahan, berujung pemeliharan yang tidak baik dan umur aset menjadi lebih pendek.

"Kalau dengan swasta maka yang menyewakan atau membangun akan mati-matian menjaga kualitas. Kenapa? Karena klausulnya kita akan bayar kalau sesuai service level agreement (SLA). Ini kalau gak diurus, kita gak mau bayar, jadi dia akan lebih terpacu. Jadi (pemerintah) tinggal mengecek apakah swasta sudah mengerjakan dengan baik," tandasnya.

Kepala Bappenas 2016-2019 Bambang Brodjonegoro berpesan kepada pemerintah agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah mendapatkan aliran dana Rp135 triliun lebih tak menjadi kota yang berantakan.

Ia menyebut Indonesia sama sekali tidak punya kota paling layak huni most liveable city, andai harus diadu dengan kota lain di dunia. Bambang berharap kehadiran IKN bisa melahirkan kota paling layak huni tersebut.

"Yang saya harapkan (dari) Nusantara ini, ya tapi bukan sekarang, bukan 17 Agustus (2024), tapi Nusantara untuk 20 tahun ke depan (bisa menjadi most liveable city) dan memang itu rencana awalnya," katanya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

"Mudah-mudahan ketika 20 tahun dikelola dengan benar, ya paling tidak kita punya satu kandidat untuk jadi most liveable city. Makanya dari awal kita tekankan, jangan kemudian (IKN) jadi kota yang berantakan setelah dibangun," pesan Bambang.

Bambang lantas mengingat salah satu argumen saat diskusi dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sang Kepala Negara saat itu langsung setuju dengan pendapat tersebut.

Ia meyakinkan Jokowi bahwa negara bisa berhemat jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke IKN Nusantara. Penghematan tersebut terjadi karena sudah ada dua bandara yang sanggup menopang operasional ibu kota baru.

"Saya ingat sekali argumen saya dan pada waktu itu Pak Presiden (Jokowi) langsung setuju, 'Pak kalau kita mau ibu kota di sini, Nusantara, maka kita bisa menghemat karena tidak perlu bangun bandara'," cerita Bambang.

"Karena sudah ada Bandara Sepinggan di Balikpapan dan bandara baru Samarinda. Bandara itu dalam bayangan saya sudah cukup untuk operasi Nusantara mungkin sampai 10 tahun, itu sangat cukup. Balikpapan bisa kita fungsikan di bandara internasionalnya, Samarinda itu sebagai pusat lokalnya," jelasnya.

Pada kenyataannya Presiden Jokowi tetap membangun bandara baru di IKN. Bandara tersebut bernama Nusantara Airport.

Di lain sisi, Bambang menegaskan pembangunan IKN Nusantara bukan untuk menciptakan 'duplikat' Jakarta. Ia menekankan ibu kota baru ini tidak akan menjadi Jakarta kedua.

Ia menjelaskan bagaimana penumpukan di Jakarta sudah sangat luar biasa. Dominasi masyarakat ada di wilayah aglomerasi, seperti Bekasi hingga Depok, yang akhirnya masuk jajaran lima kota terbesar Indonesia.

"Membangun Nusantara ini bukan hanya sekadar pusat pemerintahan, tapi juga mencoba membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang tidak harus menyamai Jakarta. Maksudnya, kita tidak ingin menciptakan Jakarta kedua, tapi kita ingin menumbuhkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru," tuturnya.

"Kita tidak harus menciptakan Jakarta kedua. Jadi, biarkanlah ekonomi di Nusantara berkembang untuk memenuhi paling tidak kebutuhan Nusantara sendiri dan kebutuhan di Samarinda dan Balikpapan. Jakarta justru saatnya benar-benar menjadi kota global," sambung Bambang.

Bambang mengibaratkan perpindahan ibu kota di Indonesia bakal seperti Amerika Serikat (AS). IKN Nusantara akan seperti Washington DC dan Jakarta selayaknya New York.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengungkap latar belakang pembangunan ibu kota baru yang sekarang ini bernama Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ia bercerita panjang lebar bagaimana dirinya mengusung gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Dirinya ingat betul mendeklarasikan usul tersebut pada 9 Desember 2008. Tapi deklarasi tak bersambut oleh pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sambutan baru diberikan saat pemerintahan dikendalikan oleh Joko Widodo. Saat Jokowi sah diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2014, Andrinof yang kala itu memang dekat dengan Jokowi bergegas membisikkan ide tersebut.

Ia tahu persis Jokowi yang sebelum terpilih menjadi presiden pernah 'kecemplung' jadi pimpinan DKI Jakarta paham betul masalah pemindahan ibu kota tak bisa selesai hanya berbekal status orang nomor satu di Jakarta.

"Kebetulan lagi, kami (Andrinof) 'kecelakaan' diangkat jadi menteri Bappenas (menteri PPN/kepala Bappenas 2014-2015). Lalu, kami diam-diam bikin kajian, untuk mengantisipasi kemungkinan ada perintah (Presiden Jokowi) untuk melakukan kajian," tuturnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Mantan anak buah Jokowi itu menegaskan perjalanan memindahkan ibu kota melalui berbagai proses. Ini termasuk saat posisi kepala Bappenas diisi oleh Bambang Brodjonegoro pada 2016-2019.

Andrinof menegaskan kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN merupakan dukungan dari semesta alias mestakung. Walau, kenyataannya megaproyek ini terkesan buru-buru.

"Sekarang (buru-buru) buat 17-an, (selesai) Oktober lah, jadi kayak diburu-buru. (Jokowi) Pengin legacy-nya agak lebih banyak, nampak fisik gitu. Padahal sih keputusan sendiri sudah legacy, keputusan memindahkan ibu kota," tutur Andrinof kepada CNNIndonesia.com di sela-sela acara.

"Gak apa-apa kalau dikejar momen sekarang ini (Upacara 17 Agustus 2024), fisiknya sampai Oktober, gak masalah. Cuma jangan memaksakan, misalnya ASN harus pindah, resmi IKN jadi ibu kota pemerintahan, kalau belum siap jangan dipaksakan," sambungnya.

Meski melihat bagaimana Presiden Jokowi buru-buru menggarap proyek ini, Andrinof tetap 'membela' mantan bosnya. Ia menegaskan sudah banyak kajian yang dilakukan Bappenas terkait pemindahan ibu kota tersebut.

Andrinof menekankan para pejabat Bappenas kala itu, di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil, juga menghampirinya. Ia dimintakan pandangan, masukan, bahkan izin mengingat dirinya merupakan pencetus IKN.

"Kita tahu ada heboh-heboh kritik, di satu sisi, yang sebagian kritik itu tidak berdasar. Jadi hanya berdasarkan rumor, tidak paham fakta di lapangan, tidak baca sejarah, hanya sekadar ingin eksis dan merasa tidak suka. Kita ingin membawa semuanya itu kepada scientific based dan knowledge based," jelas Andrinof.

"Oleh karena itu, kami merasa berkewajiban untuk mengangkat lewat tulisan utuh ideologi pemindahan ibu kota ini. Alasan lain (penerbitan buku) tentu saja kita berharap dasar-dasar filosofis ideologi pemindahan ibu kota itu bisa berguna untuk panduan," tambahnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 itu paham bahwa setiap pemimpin punya seleranya masing-masing. Menurutnya, itu adalah hal wajar, asalkan keputusan tetap diambil berbasis ilmu pengetahuan.

Ia berharap pemerintahan setelah Jokowi, yakni presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, bisa terbebas dari tekanan.

"Jangan karena kepentingan-kepentingan sempit dan tekanan sekelompok atau segelintir pihak ... (Walau) pada akhirnya yang menentukan adalah yang mendapat mandat, yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan," ucapnya.

"Apapun selera, sebagai yang menerima mandat, tetapi hendaknya yang utama adalah mengacu kepada kajian-kajian akademik, ilmiah, dan pertimbangan objektif. Bukan untuk hal-hal subjektif, dan bukan karena tekanan, desakan, atau lobi-lobi segelintir pihak," harap Andrinof.

Andrinof mengaku sudah beberapa kali mendengar pernyataan Prabowo soal IKN. Justru, menurutnya ketua umum Partai Gerindra itu adalah sosok tepat yang bisa mengembalikan jalur pembangunan IKN.

Menurutnya, Prabowo tak akan buru-buru, seperti yang ditunjukkan Jokowi selama ini. Andrinof yakin Prabowo akan membangun IKN sesuai masterplan dan usulnya, yakni sebagai kota pemerintahan.

"Saya sudah menyimak beberapa kali pernyataan Pak Prabowo, justru kelihatannya akan lebih konsisten ke situ (masterplan awal), termasuk menjalankan timeline-nya. Kalau perkiraan saya begitu (akan kembali ke masterplan), fokus menjadi kota pemerintahan, dikerjakan secara bertahap. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo, niatnya, gak dikejar-kejar dan gak diburu-buru," tutup Andrinof.

Di tempat sama, Bambang Brodjonegoro juga memberikan testimoni dalam proses panjang pemindahan ibu kota. Ia mengaku awalnya punya tiga usul kepada Presiden Jokowi.

Pertama, ia membuat pendekatan sederhana, yakni; mengumpulkan kantor kementerian/lembaga (K/L) dalam satu kawasan di Jakarta. Bambang menyebutnya dengan ide government district, seluruh kantor K/L dipusatkan di sekitar Medan Merdeka, yakni Jalan Abdul Muis hingga Lapangan Banteng.

Alternatif kedua adalah mencontoh pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Niatnya, mencari kota yang sudah eksis di sekitar Jakarta untuk dijadikan pusat pemerintahan baru.

"Ketiga, yang ekstrem, langsung pindah ke luar Jawa. Karena kita sudah berpikir, kalau mau memindahkan ibu kota, pindah ke luar Jawa. Akhirnya ketika kita diskusi, kesimpulannya tetap sama, kita tetap pindah ibu kota ke luar Jawa," jelas Bambang.

"Mengenai pembiayaan, kalau Pak Prabowo pernah bicara mengenai keterbatasan anggaran, desain awal kita 40 persen itu swasta, 40 persen itu public private partnership (PPP), baru 20 persen anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," imbuhnya.

Ia menekankan alokasi APBN untuk membangun IKN memang harus dikucurkan di awal, yakni untuk membangun infrastruktur dasar dan berbagai simbol negara. Harapannya, skema PPP bakal berdatangan setelah penggunaan kas negara tersebut.

Bambang berharap momen 17 Agustus di IKN bisa mengembalikan semuanya ke dasar perencanaan. Ia ingin pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana awal yang disusun Bappenas.

"Memang kota ini didesain untuk jangka kira-kira 20 tahun sampai menjadi kota yang lengkap. Kita harapkan momen 17 Agustus ini bisa menjadi awal untuk eksekusi yang sesuai dengan rencana dan proses pemindahan yang lancar, tidak banyak hambatan, dan tentunya sesuai harapan," jelas Bambang seusai acara.

"Saya kira sangat mungkin (Prabowo membangun IKN sesuai masterplan awal), terutama kalau sudah jelas kepastian untuk dunia usaha dan sektor swasta. Demikian juga investor yang barangkali sudah memperhatikan Nusantara, tapi masih wait and see menanti kepastian aturan turunan dan juga kepastian dari kesungguhan pemerintah untuk kota tersebut," tegasnya.

Keyakinan juga datang dari Research Director Women Research Institute Edriana Noerdin. Ia menukil wawancara Prabowo Subianto dengan salah satu media asing.

Menurutnya, jawaban Prabowo jelas. Edriana melihat sang presiden terpilih itu realistis dalam melanjutkan megaproyek IKN Nusantara.

"Dibagi saja (total APBN untuk IKN), per tahunnya (jadi) berapa. Artinya, itu (jawaban Prabowo) kan bukan dilakukan secara tergesa-gesa (melanjutkan pembangunan IKN)," kata Edriana.

"Kalau dilakukan tergesa-gesa seperti sekarang, akhirnya yang dilihat masyarakat kepentingan politiknya lebih tinggi daripada kepentingan, (misalnya) urban planning dan lingkungan. Ini menjadi kepentingan bersama untuk Indonesia," tandasnya.