JAKARTA, KOMPAS.com - Profesi advokat kembali disorot dalam pusaran kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang menangani vonis perkara penganiayaan terdakwa Ronald Tannur terhadap mendiang Dini Sera Afriyanti.

Kuasa hukum Ronald yang bernama Lisa Rahmat (LR) turut ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkap dugaan suap itu.

Ini bukan pertama kali seorang advokat yang seharusnya ikut menegakkan hukum justru terlibat dugaan suap.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, LR diduga bersekongkol dengan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), buat menyuap hakim PN Surabaya yang menangani perkara itu terkait vonis buat sang anak.

Qohar mengatakan bahwa tersangka MW awalnya menghubungi Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur untuk meminta LR menjadi kuasa hukum Ronald Tannur.

"MW memiliki hubungan yang dekat dengan LR sejak lama karena anak LR dan Ronald Tannur sempat satu sekolah," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024) lalu.

"Jadi mereka sudah lama saling kenal," tambah dia.

Cerita berawal pada 5 Oktober 2023, ketika LR bertemu di salah satu kafe di Surabaya dengan MW untuk membicarakan masalah Ronald Tannur.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor LR di Surabaya.

Dalam pertemuan lanjutan itu, LR menyampaikan kepada MW terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus kasus Ronald Tannur dan langkah yang akan ditempuh.

"Lalu LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) (mantan pejabat Mahkamah Agung) agar dikenalkan dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur," ujar dia.

LR kemudian bersepakat dengan MW untuk biaya pengurusan Ronald Tannur. Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW.

"Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mngganti di kemudian hari. Dalam permintaan dana terkit pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW," lanjut Qohar.

Qohar menjelaskan, LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

Patut dihukum berat

Advokat kawakan Todung Mulya Lubis menilai perilaku LR sangat mencoreng harkat dan martabat profesi itu. Bahkan Mulya berharap hakim menjatuhkan putusan terberat bagi LR jika terbukti bersalah.

"Tidak boleh ada kroni-kroni sedikit pun terhadap siapapun apakah dia hakim, jaksa, advokat. Mereka yang terlibat atau sebagai yang membantu (suap) harus dihukum seberat-beratnya," kata Mulya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mulya mengatakan, hukuman bagi advokat yang terlibat suap tidak bisa dipandang enteng karena profesi yang mereka jalani juga menjadi bagian dari penegak hukum.

"Mereka kan menegakkan hukum. Ini kan pelanggaran hukum dan tindak pidana," ujar Mulya.

Alhasil ketika seorang advokat justru terlibat suap, kata Mulya, maka hukumannya harus berlapis mulai dari sanksi atas perbuatan pidananya dan pelanggaran etika profesi.

"Pelanggaran etika profesi karena merusak hukum, merusak citra advokat, merusak moral proses penegakan hukum. Harus dihukum seberat-beratnya," ucap Mulya.

Mulya juga menyarankan bagi organisasi advokat yang menjadi tempat bernaung LR supaya bertindak tegas dengan mencabut izin praktiknya.

"Harus mengambil tindakan tegas bagi orangnya, advokatnya," ucap Mulya.

Sanksi bagi advokat yang terlibat suap diatur dalam beberapa undang-undang.

Menurut Pasal 209 ayat (1) UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak Rp 4.500 bagi orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.

Sanksi itu juga diterapkan bagi orang yang memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto (Jo) UU No 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyuap penyelenggara negara atau penegak hukum diancam sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 50,000,000 dan paling banyak Rp. 250,000,000.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat yang berbuat bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat, bisa dikenakan tindakan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Tindakan di atas diatur lebih lanjut dengan Keputuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, karena pelanggaran kode etik tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, advokat yang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap.

Sebagai bentuk kepedulian untuk memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) membentuk sebuah wadah yang menghimpun profesional di bidang hukum yang tergabung dalam PNM Group.

Pembentukan asosiasi ini melihat masih terbatasnya pemahaman pelaku UMKM terkait sektor hukum ketika menghadapi permasalahan usaha.

Dalam kegiatan pengukuhan pengurus asosiasi, Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, berharap dengan adanya ASMEA, permasalahan usaha para pelaku UMKM dapat terfasilitasi hingga selesai.

“Ini pertama kalinya asosiasi advokat yang spesifik memberikan pendampingan bagi UMKM," katanya di Hotel JS Luwansa Jakarta.

"Apalagi PNM memang fokus memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha kepada ultra mikro dan mikro. Kami terus berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, menjawab kebutuhan mereka,” sambung Sunar.

PNM Lawyer Club-Asosiasi Advokat Usaha Mikro Kecil (Association of Small Medium Enterprise Advocates) atau ASMEA, diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsultasi dan pendampingan hukum bagi UMKM.

“Masih banyak pelaku UMKM yang awam dengan persoalan hukum, bagaimana menghadapi jika lokasi usahanya digusur atau sekadar ingin berdiskusi mengenai persoalan hukum bagi usahanya kami siap bantu melalui ASMEA,” tambahnya.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM Kindaris yang dikukuhkan sebagai Dewan Penasihat ASMEA, mengimbau seluruh pengurus terpilih untuk segera memperkuat jajarannya dan melaksanakan program kerja yang telah dipersiapkan.

Sebanyak 49 karyawan PNM Group yang telah memiliki lisensi advokat dan telah disumpah di pengadilan tinggi tergabung dalam ASMEA. Bagi UMKM yang ingin bekerja sama dapat mengunjungi Sekretariat ASMEA di Menara PNM Jakarta.

Yogyakarta: Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) fokus memperjuangkan supremasi hukum yang berkeadilan. Ketua Umum DePA-RI Luthfi Yazid mengatakan organisasinya tidak akan partisan, berdiri di semua golongan serta berpijak pada nilai kebenaran dan keadilan.

"Saya akan tetap mengawal profesi advokat dan DePA-RI untuk terus bersikap objektif dengan nurani, nalar dan selalu berpijak pada Pancasila dan UUD 1945," kata Lutfhi dalam keterangannya, Minggu, 25 Agustus 2024.

Menurut dia, sudah waktunya masyarakat melakukan instropeksi terkait penegakan supremasi hukum dan keadilan di Tanah Air. Mandat konstitusi, khususnya yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 harus benar-benar menjadi pedoman bernegara.
"Kita fokus dengan apa yang terjadi beberapa hari ini di hampir semua wilayah di seluruh Tanah Air terkait demonstrasi terhadap upaya Baleg DPR RI untuk merevisi UU Pilkada serta berupaya mensubordinasi konstitusi dengan mencoba menganulir putusan Mahkamah Konstitusi," bebernya.

Baca juga: Guru PAUD di Tangsel Ditarget Dapat Beasiswa Kuliah dari Pemkot

Ia mengatakan desakan publik yang serempak berbuah hasil. DPR akhirnya mengurungkan niat merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang sejatinya potensial melanggar konstitusi.

"DPR pun bertekuk lutut meski tidak meminta maaf kepada publik atas kebrutalannya itu dan mengeluarkan statemen bahwa putusan MK yang harus dilaksanakan," terangnya.

Peneliti di University of Gakushuin Tokyo ini menyebut belakangan juga banyak anomali yang terjadi, khususnya terkait terkait penegakan hukum. Misalnya, upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Lalu, munculnya UU Omnibus Law yang tak melibatkan partisipasi publik secara maksimal,

"Ketidaknetralan aparat, cawe-cawe dalam Pilpres/Pilkada, menyempitnya kebebasan sipil, intimidasi terhadap jurnalis," ujarnya.

Luthfi berharap DePA-RI bisa memberikan warna lain di tengah banyaknya sinisme kepada para advokat di Tanah Air.

DePA-RI menggelar peluncuran dan Musyawarah Nasional (Munas) pertama di Hotel Jayakarta, Yogyakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri para advokat dari seluruh Indonesia. Hadir juga beberapa pejabat dari lingkungan pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Yogyakarta, kepolisian, para dosen hukum, guru besar hukum, dan tokoh masyarakat.

"Kami merasa bangga dan terharu karena banyaknya dukungan kepada DePA-RI," ungkapnya.

(AGA)

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Jumat, 9 Agustus 2024. Mulai dari Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berpotensi kembali mengangkat Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita obligasi senilai Rp27,4 miliar terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktort Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian.

Berikut tiga berita terpopuler kemarin:

1. Muktamar PKB, Muhaimin Kemungkinan Besar Jadi Ketum Lagi

PKB akan kembali menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali. Salah satu yang dibahas dalam forum tertinggi PKB tersebut yakni soal penentuan ketua umum.

Ketua Steering Committe (SC) Muktamar PKB Faisol Riza mengungkapkan ada sinyal kuat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali memimpin PKB. Suara DPW dan DPC PKB disebut ingin kembali dinahkodai Cak Imin.

"Permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW," kata Faisol dalam Konferensi Pers Persiapan Muktamar PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Baca Juga: Setelah PKS, PKB Beri Sinyal Tinggalkan Anies

Selengkapnya baca di sini

2. Resmi Dibentuk, Dewan Pergerakan Advokat Bertekad Menguatkan Muruah Pengacara

Advokat Luthfi Yazid dan koleganya mendirikan organisasi Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (Depa-RI). Organisasi ini bertekad menguatkan muruah advokat sebagai profesi mulia yang mengemban amanat luhur untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Tanah Air.

"Depa-RI mempunyai moto Justitia Omnibus yang artinya keadilan untuk semua," kata Luthfi dalam keterangannya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia berharap organisasi ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bangunan hukum dan profesi advokat. Ujungnya, masyarakat dengan penuh kesadaran akan terpanggil ambil bagian mewujudkan mandat UUD 1945 yaitu merealisasikan kepastian hukum yang adil.

Selengkapnya baca di sini

3. KPK Sita Obligasi Senilai Rp27,4 Miliar Terkait Kasus Suap Jalur Kereta

KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktort Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, pada 22 Juli 2023 sampai 2 Agustus 2024. Penggeledahan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta, Semarang, dan Purwokerto.

Baca Juga: KPK Tunggu Data Akhir Aliran Suap Jalur Kereta ke Ketua Komisi V dan Menhub

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan penyidik menyita sejumlah aset mulai dari rumah sampai catatan obligasi. Nilai seluruh harta yang diambil menyentuh Rp27,4 miliar.

"Penyitaan terhadap sembilan unit rumah dan tanah dengan nilai sekurang-kurangnya Rp8.685.000.000," kata Tessa di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Selengkapnya baca di sini

(AZF)

Jakarta: Advokat Luthfi Yazid dan koleganya mendirikan organisasi Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (Depa-RI). Organisasi ini bertekad menguatkan muruah advokat sebagai profesi mulia yang mengemban amanat luhur untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Tanah Air.

"Depa-RI mempunyai moto Justitia Omnibus yang artinya keadilan untuk semua," kata Luthfi dalam keterangannya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia berharap organisasi ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bangunan hukum dan profesi advokat. Ujungnya, masyarakat dengan penuh kesadaran akan terpanggil ambil bagian mewujudkan mandat UUD 1945 yaitu merealisasikan kepastian hukum yang adil.
Menurut dia, selama ini pengacara Indonesia kerap dipandang sebelah mata lantaran dinilai kurang peduli terhadap persoalan bangsa, demokrasi, dan ita-cita mewujudkan negara hukum. Profesi mulia yang melekat pada advokat hanya sebatas retorika.

"Inilah saatnya, di saat kita memperingati HUT ke-79 RI para advokat harus berikrar dan bertekad kembali untuk mengambil peran dan bersuara agar cita-cita mendirikan negeri ini tidak melenceng terlalu jauh," ucap mantan pengacara capres-cawapres 2019-2024 itu.

Baca juga: Kejagung Tarik 10 Jaksa Senior dari KPK

Ia mengatakan Depa-RI telah diakui negara melalui Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU 0006921.AH.01.07 Tahun 2024. Organisasi ini disebut akan bahu-membahu dengan organisasi advokat lainnya dan seluruh komponen bangsa untuk bergerak dan berbuat agar Indonesia menjadi lebih baik.

"Sungguh sangat banyak tugas Depa-RI dalam memperjuangkan keadilan dan membela mereka yang papa," ucap mantan pengacara korban penipuan umroh First Travel ini.

Deklarasi Depa-RI akan dilaksanakan di Yogjakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Ketua Umum Depa-RI itu optimistis organisasinya akan mengambil peranan penting dalam penegakan hukum.

"Animo untuk bergabung dari para advokat seluruh Indonesia juga besar," ungkapnya.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi ini antara lain mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso, dan Guru Besar Fakultas Hukum UNS Adi Sulistiyono. Kemudian, ilmuwan Universitas Mataram serta mantan Dosen Universitas Utrecht Hayyan ul Haq.

(AGA)

Alumnus UII berinisial IM melaporkan advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Meila Nurul Fajriah ke Polda DIY pada 2021 silam. Pada 24 Juni 2024, Meila ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh Polda DIY.

Sebelumnya, Meila menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan IM pada tahun 2020 lalu. Meila menyebut korban dari IM mencapai 30 orang.

Kuasa Hukum IM, Abdul Hamid, menjelaskan, langkah IM melapor ke polisi adalah untuk memulihkan nama baiknya. IM merasa difitnah oleh Meila.

"Kita ini sampai mangkel (marah) karena IM tidak bisa apa-apa. Mau nikah nggak bisa, mau jadi dosen ditolak, mau beasiswa ke mana-mana ditolak, aktivitas ditolak. Semua nggak bisa. Cemar dia sudah. Itu dari sisi kenapa Meila ditetapkan tersangka," Abdul Hamid melalui sambungan telepon, Jumat (26/7).

"Iya tujuan utamanya itu (membersihkan nama baik). Buktikan kalau itu tidak fitnah, kan begitu," jelasnya.

Hamid mengatakan dasar untuk melaporkan Meila adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Meila pada 2020. Pada saat itu Meila dengan terang dan jelas dia menyatakan menyebut nama IM pelaku predator kejahatan seksual.

"Dan (Meila) menyatakan korbannya ada lebih dari 30 penyintas. Jadi penggiringan opini yang dilakukan oleh Meila pada saat itu IM masih di Melbourne. Ada di Australia," katanya.

Dijelaskan waktu dan tempat kejadian yang disebutkan Meila dalam konferensi pers menurut Hamid tak sinkron.

"Itu kan konferensi pers sudah menuduh tanpa ada laporan polisi, apalagi menyebut nama, bukan inisial itu saja sudah jelas tidak dibolehkan," bebernya.

Sementara itu, Hamid mengatakan sampai detik ini, Meila tak memiliki surat kuasa dari yang diduga korban. Menurutnya Meila tak memiliki dasar hukum untuk menyebut IM sebagai pelaku pelecehan seksual.

"Kalau tidak ada surat kuasa berarti tidak ada korbannya. Kalau surat kuasa tidak ada, korban tidak ada berarti tidak ada laporan polisi," katanya.

Dengan ketiadaan surat kuasa, menurut Hamid tak ada hak imunitas bagi Meila.

Dalam pernyataannya, Meila menuntut IM untuk meminta maaf dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini.

"Logika sederhana. Kekerasan seksual kok cuma minta maaf," bebernya.

Sebelumnya, terkait penetapan tersangka ini, Meila memberikan penjelasan ke wartawan. Dia menyebut menjadi tersangka atas laporan IM.

"Dia melaporkan saya dan rekan-rekan LBH Yogyakarta atas dugaan pencemaran nama baik," ungkap Meila kepada, Selasa (23/7).

Meila menyampaikan kasus advokasi dugaan pelecehan seksual itu di kepolisian masuk dalam tahap penyelidikan.

Namun, pada 2023, kata Meila, Polda DIY menghubungi untuk menyampaikan bahwa IM melaporkan penyidik Polda DIY ke Propam Polri. Kasus IM sendiri, kata Meila, di polisi tak berlanjut.

Meila tak merinci alasan kasus itu tak berlanjut.

Pada Mei 2024, lanjut Meila, Polda DIY menghubungi dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari IM untuk melanjutkan investigasi dugaan pencemaran nama baik dan menuntut pemulihan nama baik.

"Kasus ini kemudian naik dan saya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juni 2024," ungkap Meila.

Advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Meila Nurul Fajriah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY setelah memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah korban dugaan pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya pada 2020 silam.

Sebagai informasi, pihak kampus telah melakukan investigasi terkait masalah ini dan telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang dimiliki terduga pelaku, IM.

Namun, IM kemudian melaporkan Meila atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan kini, Meila berstatus sebagai tersangka.

Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, menceritakan bahwa Meila telah bergabung dengan LBH Yogyakarta sejak 2016 silam. Sejak awal, Meila menurut Julian fokus untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

“Mba Meila adalah salah satu pengabdi bantuan hukum LBH Yogyakarta yang kemudian fokus penanganan dan mendekatkan LBH Jogja dengan isu-isu perlindungan hak-hak perempuan,” kata Julian dalam konferensi pers bertajuk ‘Kriminalisasi Pendamping Korban Kekerasan Seksual’, Kamis (25/7).

Sebelum kasus dugaan pelecehan seksual di UII ramai hingga ia ditetapkan tersangka oleh kepolisian saat ini, Meila menurutnya sudah sering melakukan advokasi kasus serupa.

“Advokasi kami terhadap isu perlindungan perempuan banyak ditangani Saudara Meila. Sebelum kasus ini masuk, Meila sudah konsisten melakukan pendampingan,” ujar Julian.

Diberitakan sebelumnya, Meila ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh IM, yang dalam hal ini merupakan terduga pelaku kekerasan seksual di UII, ke Polda DIY pada 2021 silam.

Ditreskrimsus Polda DIY menetapkan advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Meila Nurul Fajriah sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik usai menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan alumnus UII berinisial IM.

Meila sebelumnya dilaporkan oleh IM ke Polda DIY pada 2021 silam.

Sementara kasus dugaan kekerasan seksual yang korbannya disebut mencapai 30 diungkap Meila ke publik tahun 2020. Kasus ini tidak dilaporkan polisi.

Meski telah menetapkan Meila sebagai tersangka, polisi mengaku tetap akan menelusuri kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Kita juga sedang menunggu, sebenarnya ada nggak sih korban-korban kekerasan seksual itu," kata Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Idham Mahdi melalui sambungan telepon, Rabu (24/7).

Idham mengaku sudah meminta data ke LBH terkait korban. Akan tetapi sampai saat ini LBH belum memberikan data ke Idham.

"Saya sudah mintakan juga dari pihak LBH, ada enggak korban-korbannya, pihak LBH juga belum memberikan kepada kami kalau memang ada korban kekerasan seksual itu," jelasnya.

Selain menunggu data dari LBH, kepolisian juga mencari secara mandiri.

"Di samping (meminta dari LBH) kami juga mencari sendiri. Mudah-mudahan bisa kita ini kan, kita berupaya juga nih," bebernya.

Lalu bagaimana jika terbukti kasus kekerasan seksual itu ada? Idham mengaku tak mau berandai-andai.

"Makanya kita mencari dulu, kita enggak bisa berandai-andai," jelasnya.

Minta Data ke Meila 3 Kali

IM melaporkan Meila dengan melampirkan Zoom Meeting di kanal YouTube. Nama IM disebut Meila di situ. Setelah ada laporan dari IM, polisi juga telah meminta data tiga kali ke Meila tapi tak ada jawaban.

"Kita makanya mintakan data dari Meila itu tapi tidak pernah (dikirim), sampai kita menyurat tiga kali loh, mintakan ada enggak sih korban-korbannya tapi sampai dengan saat ini tidak bisa diberikan," jelasnya.

Penjelasan Meila

Sebelumnya, terkait penetapan tersangka ini, Meila memberikan penjelasan ke wartawan. Dia menyebut menjadi tersangka atas laporan IM.

"Dia melaporkan saya dan rekan-rekan LBH Yogyakarta atas dugaan pencemaran nama baik," ungkap Meila, Selasa (23/7).

Meila menyampaikan kasus advokasi dugaan pelecehan seksual itu di kepolisian masuk dalam tahap penyelidikan.

Namun, pada 2023, kata Meila, Polda DIY menghubungi untuk menyampaikan bahwa IM melaporkan penyidik Polda DIY ke Propam Polri. Kasus IM sendiri, kata Meila, di polisi tak berlanjut.

Meila tak merinci alasan kasus itu tak berlanjut.

Pada Mei 2024, lanjut Meila, Polda DIY menghubungi dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari IM untuk melanjutkan investigasi dugaan pencemaran nama baik dan menuntut pemulihan nama baik.

"Kasus ini kemudian naik dan saya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juni 2024," ungkap Meila.

Polda DIY menetapkan tersangka seorang advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Meila Nurul Fajriah. Penetapan tersangka ini atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Meila dilaporkan alumni UII berinisial IM. Meila dahulu adalah pengacara sejumlah mahasiswi yang mengaku sebagai korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan IM.

Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Idham Mahdi membenarkan soal penetapan tersangka Meila. Dia dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3.

"Iya, benar," ucap Idham saat dikonfirmasi pada Rabu (24/7/2024).

Terkait penetapan tersangka ini, Meila memberikan penjelasan ke wartawan. Dia menyebut menjadi tersangka atas laporan IM.

"Dia melaporkan saya dan rekan-rekan LBH Yogyakarta atas dugaan pencemaran nama baik," ungkap Meila kepada, Selasa (23/7).

Meila menyampaikan kasus advokasi dugaan pelecehan seksual itu di kepolisian masuk dalam tahap penyelidikan.

Namun, pada 2023, kata Meila, Polda DIY menghubungi untuk menyampaikan bahwa IM melaporkan penyidik Polda DIY ke Propam Polri. Kasus IM sendiri, kata Meila, di polisi tak berlanjut.

Meila tak merinci alasan kasus itu tak berlanjut.

Pada Mei 2024, lanjut Meila, Polda DIY menghubungi dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari IM untuk melanjutkan investigasi dugaan pencemaran nama baik dan menuntut pemulihan nama baik.

"Kasus ini kemudian naik dan saya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juni 2024," ungkap Meila.

Kasus IM ini sendiri sempat ramai pada 2020, bermula ketika ada seorang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan mengungkap apa yang dialaminya pada 2020.

Saat itu Meila, yang merupakan advokat LBH Yogyakarta bersama rekan-rekannya kemudian melakukan advokasi mengawal kasus itu ke ranah hukum.

Selain itu juga karena ramainya kasus itu, kampus UII sampai mengeluarkan keputusan mencabut status mahasiswa berprestasi yang diperoleh IM pada 2015.

Hingga berita ini diturunkan kumparan belum mendapatkan keterangan dari pihak IM terkait laporan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Jakarta: Visi Law Office membuka kesempatan magang bagi calon advokat dalam program Internship. Pendaftaran magang dibuka hingga 31 Juli 2024.

Melansir laman resmi Visi Law Office, kantor hukum tersebut didirikan untuk merespons kebutuhan layanan hukum yang cepat dan dinamis di masyarakat khususnya pada sektor bisnis dan investasi.

Meningkatnya reputasi yang baik, Visi Law Office pernah ditunjuk sebagai penasihat hukum Menteri Pertanian dalam perkara hukum. Kantor hukum tersebut juga pernah dipercaya mewakili 1.057 nasabah dalam perkara KSP Indosurya.
Melansir Instagram @visilawoffice, berikut persyaratan yang perlu diperhatikan:

Persyaratan

1. Sarjana Hukum (maksimal dua tahun sejak lulus/fresh graduate)
2. Berkomitmen menjalankan profesi hukum yang integritas
3. Memiliki pengetahuan hukum dan kemampuan penalaran yang baik dalam menyusun dokumen-dokumen hukum
4. Diutamakan memiliki prestasi, pengalaman organisasi, dan kemampuan menulis
5. Dapat berkomunikasi (lisan/tulisan) dengan baik dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Bagi yang berminat, segera kirimkan soft file dalam format PDF berupa CV, ijazah dan transkrip nilai, foto berwarna, contoh tulisan yang dimuat (di media massa, media sosial, website atau sejenisnya), sertifikat kegiatan ataupun penghargaan, serta dokumen pendukung.

Jika dokumen sudah lengkap, kamu dapat mengirimkannya ke email rekrutmen@visilawoffice.com (cc: visilawoffice@gmail.com) dengan format judul: nama_Internship#4. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Agustus, Pemprov Jakarta Buka 1.700 Lowongan Guru Berstatus KKI

(REN)

Perkembang advokat yang ada di Indonesia semakin lama semakin berkembang, terutama saat didirikannya PERADI. Lalu, yang menjadi pertanyaan orang-orang adalah apa itu PERADI dan bagaimana sejarahnya di Indonesia?

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi yang menjadi wadah bagi para advokat di Indonesia. Pendirian PERADI adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai organisasi advokat yang ada di Indonesia.

Apa itu PERADI? Dibentuk untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PERADI memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan meningkatkan profesionalisme advokat di Indonesia, dikutip dari situs peradi.or.id.

PERADI mulai diperkenalkan kepada publik pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan ini dihadiri oleh lebih dari 600 advokat se-Indonesia dan juga tokoh-tokoh penting seperti Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum.

Pembentukan PERADI diawali oleh tantangan yang dihadapi dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, yang mengharuskan pembentukan organisasi advokat paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Meski sempat diragukan, advokat Indonesia berhasil membentuk PERADI pada 21 Desember 2004, sekitar 20 bulan setelah UU Advokat diundangkan.

Sebelum terbentuknya PERADI, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dibentuk pada 16 Juni 2003 oleh delapan organisasi advokat, yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI. KKAI bertugas menjalankan tugas dan wewenang sementara advokat.

KKAI melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat aktif di Indonesia, menghasilkan 15.489 advokat yang memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat ini menjadi anggota PERADI melalui keanggotaan di delapan organisasi profesional.

Selain itu, KKAI juga membentuk sistem penomoran keanggotaan nasional dan mengeluarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Langkah penting lainnya adalah pembentukan Komisi Organisasi untuk menentukan bentuk dan komposisi organisasi advokat.

Setelah resmi dibentuk, PERADI telah menerapkan berbagai keputusan mendasar, seperti prosedur bagi advokat asing, pembentukan Dewan Kehormatan, dan Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) yang mengelola pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Itulah penjelasan sejarah dari apa itu PERADI. Dengan sejarah panjang dan proses pembentukan yang melibatkan banyak pihak, PERADI kini menjadi organisasi advokat yang berperan penting dalam menjaga standar profesionalisme advokat di Indonesia. (RIZ)

SEMARANG, iNews.id - Puluhan advokat menggeruduk Polrestabes Semarang, Jumat (5/7/2024). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kasus penganiayaan menimpa rekannya pengacara perempuan Adya Nurnisa (34) yang penanganannya terkesan lamban.

Mengatasnamakan diri Advokat Jateng Bersatu (AJB) mereka berencana menemui Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Namun karena suatu hal, mereka hanya ditemui Kasat Reskrim AKBP Andika Dharma Sena di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat. Adya yang menjadi korban dalam kasus ini juga tampak hadir di antara puluhan advokat tersebut.

Perwakilan AJB Sujiarno Broto Aji mengatakan, dalam pertemuan ini mereka menyatakan komitmen akan terus mengawal perkara sampai menjadi terang benderang alias tuntas. 

“Kami sampaikan juga, kami akan kerja sama dengan polisi apabila ada hal-hal di luar perkara ini yang menjadi kendala. Salah satunya kan isunya ada orang-orang hebat, kuat di belakangnya (beking). Di situlah kami akan ada di pihak Polri (mendukung mengusut),” kata Aji, Jumat (5/7/2024).  

Ditanya siapa beking di balik para terlapor, Aji belum mau menjelaskan secara gamblang.

“Ini kan baru informasi atau isu, belum bisa kita sebutkan,” katanya. 

Direktur Lembaga Konstultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa Listiyani mengungkapkan, pihaknya tidak akan mencabut laporan ataupun menerima restorative justice (RJ) jika pihak terlapor meminta. LKBH Garuda ini merupakan tempat korban Adya bekerja.

“Karena kami semua merasa ini sudah mencoreng profesi kami, ini sudah menyangkut wilayah Semarang, kami keluarga besar advokat akan mendukung satu sama lain,” ucapnya.  

AJB sebut Listiyani, juga meminta media mendukung agar kasus ini diungkap tuntas. Ini akan menjadi semacam pilot project penegakan hukum di Kota Semarang.

“Ini perkara menarik juga karena menyangkut penegak hukum sebagai catur wangsa,” katanya. 

Diwawancara usai menemui para advokat, Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena mengemukakan, penyidik telah memeriksa 7 saksi. Sejumlah alat bukti juga dipelajari, termasuk rekaman CCTV di TKP.

“Terlapor sudah kami layangkan panggilan, ada dua advokat. (Untuk hadir) Minggu depan tanggal 9 (Juli) memenuhi panggilan penyidik,” ujarnya.

Diketahui, Adya sebelumnya dianiaya sejawat sesama pengacara dan kelompok preman di Jalan Sultan Agung Nomor 168 Kota Semarang, Rabu (12/6/2024). Korban sempat dirawat di IGD RSUP dr Kariadi akibat insiden itu dan melaporkan para pelaku ke Polrestabes Semarang. Terlapor yakni dua advokat berinisial Z dan FNS serta beberapa orang lain diduga preman.

Editor: Donald Karouw