MANADO - YLBHI-LBHManado berhasil memenangkan sengketa Informasi Publik terkait permintaan informasi Izin Lingkungan Reklamasi Teluk Manado, terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam pembacaan putusan sengketa dengan nomor register 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024, Rabu (4/9), majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulut, mengabulkan permohonan YLBHI-LBH Manado untuk sebagian yaitu Informasi terkait Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT Manado Utara Perkasa (MUP) pada pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon.

Majelis juga memerintahkan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara, untuk memberikan Izin Lingkungan tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh pemohon.

Perwakilan YLBHI-LBH Manado, Henly Rahman dan Pascal Wilmar, dalam rilisnya, mengaku sangat berterima kasih atas putusan KI Provinsi Sulut tersebut, yang dinilai benar-benar berpihak pada aturan yang benar.

Henly dan Pascal mengatakan jika pihak YLBHI-LBH Manado, juga telah bersiap untuk menempuh proses hukum pidana terhadap termohon, jika nantinya putusan tersebut tak dijalankan.

"Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan Informasi Publik dikenakan pidana," ujar LBH Manado dalam keterangan persnya.

Adapun sengketa ini berawal dari permohonan informasi publik yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Sulut terkait izin lingkungan PT MUP untuk reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Akan tetapi, termohon tidak memberikan informasi publik yang dimohonkan, dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas hal itu, pihak YLBHI-LBH Manado kemudian mengajukan keberatan kepada termohon sebelum masuk dalam sengketa informasi publik.

Dijelaskan, izin lingkungan yang dimintakan tersebut merupakan suatu kebijakan publik yang dibentuk melalui partisipasi masyarakat merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Bahkan, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 39 menyatakan Gubernur dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa izin lingkungan tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan, serta Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, salah satunya informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik.

"Adapun tujuan dari permohonan informasi publik ini menjadi penting sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan advokasi terhadap permasalahan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Manado Utara yang sangat minim partisipasi publik, serta sangat berdampak pada perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir," tulis keterangan pers YLBHI-LBH Manado.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menerima laporan dugaan tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap jurnalis yang meliput demo tolak RUU Pilkada di gedung DPR, Kamis (22/8) kemarin.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menerima laporan, setidaknya ada 7 orang jurnalis yang diduga mengalami kekerasan saat liputan demo.

"KKJ telah mendata adanya 7 jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demo 22 Agustus. Yang mana beberapa di antaranya mengalami pemukulan yang dilakukan polisi saat mereka meliput dan merekam kejadian dengan brutalitas aparat kepolisian sendiri," ujar Gemma Gita Persada dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Ia menyimpulkan, pola kekerasan aparat tak hanya dilakukan ke peserta aksi namun juga jurnalis.

"Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan info jurnalis yang ditangkap," ucapnya.

Demonstran Ngaku Disiksa 15 Polisi

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, juga memaparkan kesaksian seorang demonstran yang mengaku disiksa pihak kepolisian.

“Kami menemukan satu kesaksian dari korban yang kami dampingi mengalami penyiksaan. Ia mengatakan bahwa ketika terjadi tembakan gas air mata di sekitar halaman depan DPR, korban hendak lari namun tertangkap polisi,” jelas Andrie.

“Ketika tertangkap, korban tersebut jatuh lalu dipukuli 15 orang polisi di bagian kepala, dipukul ditendang sambil dipaksa mengakui bahwa korban melakukan pelemparan batu dan merobohkan pagar DPR, yang mana tuduhan-tuduhan paksa itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh korban,” sambungnya.

Korban juga mengaku bahwa dia dioper dari polisi lain ke polisi lainnya. Dari satu titik ke titik lainnya, korban selalu mendapat kekerasan.

“Ketika korban ditangkap di halaman depan DPR dan dibawa ke posko di area DPR, dioper ke polisi lain di dalam, selama pelimpahan dari satu titik ke satu titik sampai ke posko, itu menurut korban ia mengalami tindakan kekerasan,” kata Andrie.

Terkait penangkapan dan kekerasan terhadap massa aksi, pihak kepolisian belum memberikan respon hingga saat ini.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengaku mendapat 51 pengaduan demonstran yang mendapat kekerasan dari kepolisian pada demo di gedung MPR/DPR pada Kamis (22/8) kemarin.

Hal ini diungkap oleh Direktur YLBHI Arif Maulana melalui konferensi pers pada Jumat (23/8). Ia pun merinci apa saja bentuk kekerasan yang diterima demonstran.

“Kami menemukan beberapa dugaan pelanggaran hak warga negara yang dilakukan aparat kepolisian dan itu kita dapatkan berdasarkan advokasi yang kami lakukan di Polda Metro Jaya semalam saat memberikan bantuan hukum ke massa aksi, baik pelajar maupun mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi di DPR,” ujarnya.

YLBHI temukan adanya brutalitas polisi dan penghalangan massa aksi datang ke lokasi demonstrasi.

“Kita juga mencatat adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menggunakan senjata tumpul dan gas air mata yang tidak memenuhi prosedur,” tuturnya.

Mereka juga menduga adanya penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap massa aksi. Mereka yang terluka tak mendapat pengobatan yang layak.

“Yang lain juga adanya kekerasan bahkan dugaan penyiksaan yang kemudian dilakukan aparat yang dilakukan terhadap massa aksi yang ditangkap dan kemudian ada persoalan saat mereka alami luka-luka yang cukup serius, kami melihat mereka tidak mendapatkan pengobatan maksimal,” lanjutnya.

Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan pada handphone massa aksi. Menurut YLBHI, hal ini menyalahi aturan karena tidak ada izin pengadilan. Pemeriksaan ini merupakan upaya paksa yang tak sesuai prosedur.

“Lalu, pemeriksaan yang tidak sesuai KUHP. Yang lainnya adalah dugaan pelanggaran proses hukum terhadap anak yang tidak sesuai sistem undang-undang perlindungan anak. Pelibatan TNI, dan represif terhadap kebebasan pers,” pungkas Arif.

Unjuk rasa menuntut Baleg DPR batalkan RUU Pilkada di depan gedung MPR/DPR RI diwarnai keributan antara massa aksi dan pihak pengamanan dari polisi, Brimob, hingga TNI.

Menurut pantauan di lapangan, mereka yang bersitegang dengan pihak pengamanan adalah masyarakat umum, anarko, dan pelajar STM.

Hingga saat ini belum ada respons dari pihak kepolisian terkait mereka yang ditahan saat aksi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan laporan para demonstran yang diamankan usai demo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8) kemarin.

"Dari total pengaduan yang diterima call center Tim Advokasi Untuk Demokrasi, sampai dengan jam 11.00 WIB ini itu sudah mencapai 51 pengaduan. Di Polres Jakarta Barat dan Polsek Tanjung Duren, kami menemukan 39 orang yang dilakukan penangkapan dan juga pemeriksaan," ujar Wakil Ketua Advokasi YLBHI Arif Maulana dalam jumpa pers yang diikuti secara daring, Jumat (23/8).

Namun mereka juga mendapatkan laporan dari sejumlah jaringan dan lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebanyak 105 orang termasuk di antaranya anak, diproses di Polres Jakarta Barat dan Polsek Tanjung Duren.

Namun data ini belum terkonfirmasi karena belum ada penjelasan dari pihak kepolisian.

"Terdapat sejumlah 105 orang dengan rincian 27 dewasa dan 78 anak itu, diproses di kepolisian resor Jakbar dan ada 3 orang masih berusia anak di Polsek Tanjung Duren," jelas Arif.

YLBHI juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Dan itu kita dapatkan berdasarkan kan advokasi yang kami lakukan di Polda Metro Jaya semalam saat memberikan bantuan hukum ke massa aksi, baik pelajar maupun mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi di DPR," ucap Arif.

Ditreskrimsus Polda DIY menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Advokat YLBHI Meila Nurul Fajriah.

Sebelumnya Meila ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik usai mendampingi 30 orang yang diduga jadi korban kekerasan seksual alumni Universitas Islam Indonesia (UII) berinisial IM.

"Penyidik berterima kasih kepada pihak kampus yang memberikan data informasi terkait perkara ini sehingga perkara ini menjadi terang. Dari hasil itu kita lakukan gelar perkara kemudian kita simpulkan bahwa peristiwa ini kita SP3 untuk terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IM," kata Dirreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Idham Mahdi, kepada wartawan di Polda DIY, Rabu (7/8).

Idham mengatakan SP3 ini diterbitkan pada hari Jumat (2/8). Dia menjelaskan berdasarkan gelar perkara ditemukan novum atau bukti baru adanya kasus kekerasan seksual.

"Kita mencari dan alhamdulillahnya kita menemukan novum baru dan novum baru ini lah kita tentukan bahwa ternyata ada peristiwa kekerasan seksual di salah satu kampus," jelasnya.

Lanjutnya, barang bukti yang ditemukan adalah keterangan saksi. Di antaranya adalah dosen yang turut mengadvokasi dugaan peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Kemudian yang kedua adanya berita acara, berita acara yang ditandatangani oleh korban" katanya.

Sementara itu soal kasus kekerasan seksual tersebut sampai saat ini belum ada laporan ke Polda DIY maupun polres.

"Secara formal laporan itu tidak diterima Polda maupun Polres untuk kasus kekerasan seksual ini. Namun secara data dari pihak kampus ada bahwa peristiwa itu ada. Namun etika etis karena yang terbaik buat korban jadi itu yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berdiri di atas mobil komando - di hadapan massa buruh yang berkumpul di kawasan Bundara Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat - tangan kanan Kahar S. Cahyono teracung. Dalam aksi para pekerja pada Rabu, 17 Juli 2024 lalu, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengungkit janji pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum pengesahanomnibus lawUndang-Undang Cipta Kerja.

Ketika dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi pernah menjanjikan undang-undang sapu jagat ini akan menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Kahar, situasi hari ini justru bertolak belakang dengan janji Jokowi. “Tidak pernah terbukti kebenarannya,” kata Kahar.

Lepas berdemonstrasi di ujung selatan Jalan Merdeka Barat, ribuan buruh menggeruduk Gedung Mahkamah Konstitusi yang berlokasi 850 meter di sebelah utara Patung Arjuna Wijaya. Di sana, sidang lanjutan permohonan uji materiil UU Cipta Kerja berlangsung.

Presiden KSPI, Said Iqbal; Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur, Jazuli; perwakilan Partai Buruh Semarang, Solikhin Suprihono, hadir sebagai saksi pemohon. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar hadir secara daring sebagai saksi ahli.

Di hadapan sembilan hakim konstitusi, Said Iqbal menyatakan buruh terbukti merugi akibat pemberlakuan UU Cipta Kerja. Menurut dia, undang-undang tersebut lebih mengutamakan kepentingan investor daripada pekerja. Akibatnya banyak hak-hak buruh - seperti pesangon, cuti, dan upah yang layak - yang terabaikan.

Berita Terkait: Mengapa Tempo Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi?

Partai Buruh atau KSPI tak sendirian dalam melayangkan gugatan bernomor registrasi 168/PUU-XXI/2023 itu. Bersama mereka, turut serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan dua orang buruh, yakni Mamun dan Ade Triwanto. Gugatan mereka ajukan pada 1 Desember 2024 setelah uji formil terhadap UU Cipta Kerja dua bulan sebelumnya ditolak oleh hakim konstitusi pimpinan Suhartoyo.

Dalam permohonan kali ini, para pemohon menggugat tujuh poin dalam UU Cipta Kerja. Poin-poin itu yakni upah murah,outsourcingatau alih daya seumur hidup, pesangon kecil, karyawan kontrak tanpa periode, maraknya tenaga kerja asing, kemudahan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan ketidakpastian upah cuti haid atau melahirkan.

UU Cipta Kerja Gagal Menciptakan Lapangan Kerja

Saat UU Cipta Kerja dijalankan, lapangan pekerjaan di sektor formal juga bermasalah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2014 sampai dengan 2024, 10 tahun pemerintahan Jokowi, ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 8,5 juta orang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Angka ini turun menjadi 2 juta orang pada periode kedua.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kegagalan UU Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja karena investasi yang masuk ke Indonesia merupakan investasi tak berkualitas. Investasi itu menawarkan upah rendah tanpa menjamin keselamatan pekerja serta kelestarian lingkungan. Akibatnya, sebagian besar investor yang masuk adalah investor yang tidak berkualitas. Sedangkan para investor global yang berkualitas, justru terhalang oleh mundurnya standardisasi pengaturan upah layak dengan adanya UU Cipta Kerja.

Pada 30 September 2020, ada 23 serikat pekerja dan perusahaan asing menyurati Jokowi. Mereka meminta standar rendah dalam RUU Cipta Kerja ditinjau ulang. Standar rendah ini juga, menurut Bhima, yang membuat Indonesia tak banyak kecipratan untung dari perang dagang Amerika Serikat-Cina. Sejumlah investor besar justru memilih berinvestasi di Thailand dan Vietnam yang terus memperbaiki standar mereka. “Sejak UU Cipta Kerja, deindustrialisasi prematur makin masif,” kata dia, Kamis, 25 Juli 2024.

Selain investasi tak berkualitas, kegagalan terciptanya lapangan kerja juga disebabkan investasi yang masuk lebih banyak di sektorhigh technology yang tak padat karya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan sektor ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja sekaligus tidak sinkron dengan kondisi sumber daya manusia di Indonesia yang masih relatif rendah.

BPS mencatat pada Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah sejumlah 51,49 juta orang atau 36,82 persen. Hanya 14,44 juta orang atau 10,32 persen penduduk bekerja yang pernah selesai mengenyam bangku pendidikan tinggi. “Artinya, investasi yang masuk tidak diimbangi dengan ketersediaanskilled labour,” kata Esther, Kamis, 25 Juli 2024.

Tak hanya persoalan lapangan kerja, investasi juga tak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS pada 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,01 persen. Selama hampir sepuluh tahun kemudian, angka itu tak banyak beranjak. Selama triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen.

Bahkan, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi angka itu akan melambat menjadi 4,9 hingga 5 pada akhir 2024. Perlambatan itu terutama disebabkan adanya perlambatan konsumsi rumah tangga, sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Esther menuturkan, meski UU Cipta Kerja memangkas berbagai regulasi, namun pertumbuhan ekonomi tak banyak beranjak karena peringkatease of doing business(EoDB) Indonesia masih tergolong rendah, yakni 73 dari 190 negara.

Selanjutnya: Cipta Kerja Memicu PHK Massa...

<!--more-->

Memicu Maraknya PHK Massa

Janji-janji pemerintah seiring penerbitan UU Cipta Kerja kemudian banyak dipertanyakan oleh buruh. Ihwal janji menciptakan lapangan kerja, Said Iqbal mengatakan, dalam setengah tahun terakhir justru marak PHK massal, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat dari Januari sampai Mei 2024, sebanyak 20 sampai 30 pabrik berhenti beroperasi serta melakukan PHK terhadap 10.800 pekerja.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, kata Said Iqbal, PHK justru makin mudah dilakukan. Perusahaan kini tak perlu lagi berunding dengan serikat buruh untuk melakukan PHK secara massal. Bahkan, PHK bisa disampaikan perusahaan kepada pekerja melalui aplikasi perpesanan.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengatakan kerap kali PHK hanya dijadikan dalih perusahaan untuk merekrut pekerja kontrak dan alih daya. “Dulu dibatasi lima pekerjaan, sekarang sampai bagian produksi (diisi oleh pekerja) kontrak dan alih daya,” kata dia, Kamis, 25 Juli 2024.

Pesangon yang mereka terima pun tak seberapa. Dulu, Sunarno bercerita, buruh mendapatkan pesangon dasar ditambah dengan penghargaan masa kerja dan pengganti hak. Kini, dengan adanya UU Cipta Kerja, perusahaan hanya memberikan pesangon dasar saja.

UU Cipta Kerja juga mengakibatkan upah buruh stagnan, bahkan turun secara riil. Said Iqbal mengatakan sepanjang 2020 sampai 2022 saat inflasi naik dari 1,68 menjadi 3,55 pemerintah tidak menaikkan upah pekerja. “Artinya buruh nombok, karena harga barang naik,” kata Said Iqbal. Upah yang tak sebanding dengan laju inflasi praktis menjadikan pendapatan buruh turun secara riil.

Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang 2020–2024, laju inflasi pangan bergejolak atauvolatile foodmencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) yang hanya 4,9 persen dalam empat tahun terakhir. Penyebabnya, UU Cipta Kerja membuka peluang pemerintah dan pengusaha menetapkan upah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indikator “indeks tertentu” ini yang menjadi biang keladinya, sebab tidak jelas parameternya. Selain itu, “Indikator tersebut tidak dikenal di seluruh dunia, hanya di Indonesia,” ujarnya.

Bermasalah Sejak Awal

Sejak pertama kali diucapkan Jokowi dalam pelantikannya pada 20 Oktober 2019, pembahasan UU Cipta Kerja tak pernah benar-benar melibatkan buruh. Nihilnya keterlibatan bermakna masyarakat memantik aksi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Said Iqbal menuturkan, pemerintah justru membentuk satuan tugas (Satgas) yang seluruh anggotanya merupakan pengusaha. Satgas itu dipimpin oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) waktu itu, Rosan Roeslani.

“Enggak ada undang-undang tentang buruh tanpa melibatkan serikat buruh di seluruh dunia. Hanya ada di Indonesia,” kata Said Iqbal. Dia dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena, baru bisa bertemu Jokowi satu jam menjelang RUU Cipta Kerja disahkan tujuh dari sembilan fraksi DPR dalam rapat paripurna, Senin, 5 Oktober 2020.

Di samping aksi besar-besaran, kelompok buruh juga telah mengajukan permohonan uji formil. Pada 25 November 2021. Saat itu Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan ini inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah serta DPR memperbaikinya dalam waktu maksimal dua tahun. MK menilai pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-undang.

Namun, lewat rapat paripurna, Kamis, 29 September 2022, DPR justru mencopot Aswanto, hakim konstitusi yang turut mengabulkan gugatan itu. Dia digantikan oleh mantan Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah.

Pun UU Cipta Kerja tidak diperbaiki. Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Selanjutnya DPR menyetujuinya menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023.

Pemerintah berdalih penerbitan Perpu karena kebutuhan mendesak mengantisipasi inflasi, resesi ekonomi, serta dampak Perang Rusia dan Ukraina. Padahal sebelumnya, pemerintah kerap menyatakan bahwa konflik tersebut membawa berkah tak terduga: harga komoditas ekspor Indonesia melambung tinggi.

Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, kekhawatiran buruh menjadi kenyataan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mencatat sepanjang 2022, kantornya menerima 270 aduan tentang perburuhan oleh 2.584 pencari keadilan dan mendampingi 62 kasus di 18 wilayah.

Aduan itu didasari beberapa konflik perburuhan, antara lain pemutusan hubungan kerja, perselisihan hak, kriminalisasi serta union busting dan perselisihan hubungan industrial lainnya. Saat pandemi, pemerintah memberikan dispensasi kepada perusahaan-perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, terjadi PHK dengan modus mengalihkan pekerja mereka beralih status menjadioutsourcing. “Di omnibus law, kontrak makin mudah dan panjang,” kata dia.

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor, mengakui UU Cipta Kerja belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya gugatan terhadap undang-undang ini di MK. Namun setelah disahkan, kata dia, beleid itu tetap menjadi acuan dalam dunia kerja dan dunia usaha.

Lewat aturan itu, pria yang akrab disapa Ferry ini mengklaim ada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun dia mengakui pemerintah masih perlu memperbaikilink and matchantara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah membenahi infrastruktur dan perlindungan sosial.

“Masih perlu perbaikan terhadap hal-hal yang mendukung capaian tersebut,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Jumat, 26 Jumat 2024.

Kaum buruh kini harap-harap cemas menanti putusan hakim kontitusi atas permohonan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja yang saat ini berproses di MK. Said Iqbal memprediksi para hakim akan mengambil putusan dalam satu atau dua pekan mendatang. Bila mahkamah tak mengabulkan gugatannya, dia menyatakan telah menyiapkan massa untuk melaksanakan mogok nasional.

Sedangkan Isnur mengaku pesimistis MK akan bersedia mengabulkan gugatan para buruh. Pasalnya, susunan hakim konstitusi tak banyak berubah setelah pencopotan Aswanto. “Kita perlu merombak dulu MK-nya,” kata dia. Jalan lain, dalam jangka pendek, Isnur menyebut serikat pekerja yang kuat bisa menekan perusahaan untuk tidak menerapkan undang-undang bermasalah itu.

Berita Terkait: Mengapa Tempo Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi?

TEMPO.CO, Jakarta - Potensi energi fosil di Indonesia –yang sering digembar-gemborkan pemerintah dalam wacana hilirisasi untuk meningkatkan perekonomian, sejauh ini menuai banyak pro dan kontra. Apalagi semakin meningkatnya konflik antara oligarki dan masyarakat yang terdampak industri pertambangan nikel semakin memunculkan berbagai penolakan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Surabaya menggelar nonton bareng (Nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Kutukan Nikel pada Senin, 29 Juli 2024, tepatnya di kantor LBH Surabaya. Acara tersebut dipandu dua perwakilan dari LBH, Ika Putri Rahayu dan Taufiqurochim sebagai moderator serta pemantik.

Dalam pembukaannya, Ika mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke kendaraan yang berbahan bakar listrik.

"Caranya dengan menggenjot produksi mobil listrik. Kita tahu pemerintah akan memberikan insentif untuk membeli mobil listrik, pajak nya direndahkan, dan kemudian harganya juga tidak ada penambahan-penambahan yang signifikan seperti kita beli mobil-mobil yang masih pakai bahan bakar fosil.” kata Ika.

Ika menjelaskan jika transisi energi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik bukanlah solusi. Tren saat ini, para pengusaha yang dulunya memulai bisnis tambang batu bara mulai beralih untuk membuka bisnis baru di tambang nikel. Para pengusaha ini memulai ekspansinya ke wilayah yang menjadi sumber nikel, seperti yang banyak ditemui di Indonesia bagian Timur.

Padahal para pengusaha batu bara ini sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat ketika mereka menginvasi wilayah Kalimantan yang sebagian besar menjadi produsen batu bara terbesar. Akibatnya, banyak hutan yang akhirnya mengalami deforestasi dan berdampak kepada krisis iklim.

Berbagai kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang membuat semakin mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan di sini.

“Apakah itu sebenarnya lebih untuk kepentingan bisnis atau menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai target mereka menggunakan energi yang lebih bersih dalam artian transisi energi?” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini.

Tufiq sebagai pemantik dalam diskusi ini menjelaskan untuk siapa sebenarnya program hilirisasi nikel ini dilakukan.

“Sebenarnya kita berada dalam posisi dilematis, bagi yang pro akan mengatakan soal pembangunan, keberlanjutan dan seterusnya. Seolah-olah ada yang dikontradiksikan antara pembangunan dan menjaga keberlangsungan alam,” ujar pengacara LBH Surabaya.

Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan akan mengatakan jika hilirisasi nikel ini akan memiliki manfaat seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, untuk membantu transisi energi dan sebagainya. Namun, itu semua tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan apalagi bagi masyarakat di sekitar area tambang.

Nyatanya memang hilirisasi ini hanya menguntungkan para pemodal dan pemilik perusahaan. Masyarakat yang akhirnya harus tergusur dan hutan yang mereka jaga selama ini hilang oleh aktivitas tambang.

“Nikel itu ya hanya untuk pebisnis saja, kalau simpelnya begitu. Faktanya tadi (dalam film) sudah terungkap kok banyak masyarakat yang menolak dan banyak masyarakat yang tergusur karena perusahaan tambang itu,” katanya.

“Ketika alam itu rusak 20 tahun lagi, tidak akan pernah ada yang namanya ekonomi atau lebih dari yang kita cita-citakan sekarang ini. Bahwa rezim hari ini atau negara hari ini bergantung pada ekonomi berbasis ekstrak yang sumbernya ada di alam-alam, tetapi kalau umpama alam itu dihabisi 20 tahun kemudian aku yakin Indonesia tidak akan bisa (lagi) bergantung pada pertumbuhan ekonomi melalui alam itu,” ujarnya.

Sejalan dengan polemik pada paparan diskusi ini, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika masyarakat di sekitar area tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Bahlil menyebut jika hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Meskipun begitu, Bahlil menyangkal jika hal tersebut bukan salah pemerintah. Menurutnya, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HAN REVANDA PUTRA

Alumnus UII berinisial IM melaporkan advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Meila Nurul Fajriah ke Polda DIY pada 2021 silam. Pada 24 Juni 2024, Meila ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh Polda DIY.

Sebelumnya, Meila menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan IM pada tahun 2020 lalu. Meila menyebut korban dari IM mencapai 30 orang.

Kuasa Hukum IM, Abdul Hamid, menjelaskan, langkah IM melapor ke polisi adalah untuk memulihkan nama baiknya. IM merasa difitnah oleh Meila.

"Kita ini sampai mangkel (marah) karena IM tidak bisa apa-apa. Mau nikah nggak bisa, mau jadi dosen ditolak, mau beasiswa ke mana-mana ditolak, aktivitas ditolak. Semua nggak bisa. Cemar dia sudah. Itu dari sisi kenapa Meila ditetapkan tersangka," Abdul Hamid melalui sambungan telepon, Jumat (26/7).

"Iya tujuan utamanya itu (membersihkan nama baik). Buktikan kalau itu tidak fitnah, kan begitu," jelasnya.

Hamid mengatakan dasar untuk melaporkan Meila adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Meila pada 2020. Pada saat itu Meila dengan terang dan jelas dia menyatakan menyebut nama IM pelaku predator kejahatan seksual.

"Dan (Meila) menyatakan korbannya ada lebih dari 30 penyintas. Jadi penggiringan opini yang dilakukan oleh Meila pada saat itu IM masih di Melbourne. Ada di Australia," katanya.

Dijelaskan waktu dan tempat kejadian yang disebutkan Meila dalam konferensi pers menurut Hamid tak sinkron.

"Itu kan konferensi pers sudah menuduh tanpa ada laporan polisi, apalagi menyebut nama, bukan inisial itu saja sudah jelas tidak dibolehkan," bebernya.

Sementara itu, Hamid mengatakan sampai detik ini, Meila tak memiliki surat kuasa dari yang diduga korban. Menurutnya Meila tak memiliki dasar hukum untuk menyebut IM sebagai pelaku pelecehan seksual.

"Kalau tidak ada surat kuasa berarti tidak ada korbannya. Kalau surat kuasa tidak ada, korban tidak ada berarti tidak ada laporan polisi," katanya.

Dengan ketiadaan surat kuasa, menurut Hamid tak ada hak imunitas bagi Meila.

Dalam pernyataannya, Meila menuntut IM untuk meminta maaf dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini.

"Logika sederhana. Kekerasan seksual kok cuma minta maaf," bebernya.

Sebelumnya, terkait penetapan tersangka ini, Meila memberikan penjelasan ke wartawan. Dia menyebut menjadi tersangka atas laporan IM.

"Dia melaporkan saya dan rekan-rekan LBH Yogyakarta atas dugaan pencemaran nama baik," ungkap Meila kepada, Selasa (23/7).

Meila menyampaikan kasus advokasi dugaan pelecehan seksual itu di kepolisian masuk dalam tahap penyelidikan.

Namun, pada 2023, kata Meila, Polda DIY menghubungi untuk menyampaikan bahwa IM melaporkan penyidik Polda DIY ke Propam Polri. Kasus IM sendiri, kata Meila, di polisi tak berlanjut.

Meila tak merinci alasan kasus itu tak berlanjut.

Pada Mei 2024, lanjut Meila, Polda DIY menghubungi dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari IM untuk melanjutkan investigasi dugaan pencemaran nama baik dan menuntut pemulihan nama baik.

"Kasus ini kemudian naik dan saya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juni 2024," ungkap Meila.

Advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Meila Nurul Fajriah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY setelah memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah korban dugaan pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya pada 2020 silam.

Sebagai informasi, pihak kampus telah melakukan investigasi terkait masalah ini dan telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang dimiliki terduga pelaku, IM.

Namun, IM kemudian melaporkan Meila atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan kini, Meila berstatus sebagai tersangka.

Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, menceritakan bahwa Meila telah bergabung dengan LBH Yogyakarta sejak 2016 silam. Sejak awal, Meila menurut Julian fokus untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

“Mba Meila adalah salah satu pengabdi bantuan hukum LBH Yogyakarta yang kemudian fokus penanganan dan mendekatkan LBH Jogja dengan isu-isu perlindungan hak-hak perempuan,” kata Julian dalam konferensi pers bertajuk ‘Kriminalisasi Pendamping Korban Kekerasan Seksual’, Kamis (25/7).

Sebelum kasus dugaan pelecehan seksual di UII ramai hingga ia ditetapkan tersangka oleh kepolisian saat ini, Meila menurutnya sudah sering melakukan advokasi kasus serupa.

“Advokasi kami terhadap isu perlindungan perempuan banyak ditangani Saudara Meila. Sebelum kasus ini masuk, Meila sudah konsisten melakukan pendampingan,” ujar Julian.

Diberitakan sebelumnya, Meila ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh IM, yang dalam hal ini merupakan terduga pelaku kekerasan seksual di UII, ke Polda DIY pada 2021 silam.

Ditreskrimsus Polda DIY menetapkan advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Meila Nurul Fajriah sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.

Kasus dilaporkan pada 2021 silam oleh IM. Lalu, Meila ditetapkan tersangka pada 24 Juni 2024.

"Dilaporkan sudah lama itu, dari tahun 2021," kata Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Idham Mahdi dihubungi, Rabu (24/7).

Idham mengatakan IM melaporkan Meila atas tuduhan pencemaran nama baik terkait pernyataan Meila yang menyebut IM sebagai pelaku kekerasan seksual di tahun 2020 silam.

Kasus dugaan kekerasan seksual dengan dugaan korban mencapai 30 tersebut diadvokasi oleh Meila tetapi tak dilaporkan ke kepolisian.

"Kita juga sedang menunggu, sebenarnya ada enggak sih korban-korban kekerasan seksual itu. Sampai saat ini kami juga belum dapat data, saya sudah mintakan juga dari pihak LBH, ada enggak korban-korbannya, pihak LBH juga belum memberikan kepada kami kalau memang ada korban kekerasan seksual itu," bebernya.

Idham mengatakan bukti yang dilampirkan oleh IM berupa Zoom Meeting di kanal YouTube. Nama IM disebut Meila di situ.

"Iya, kita berdasarkan laporan dia, to (IM). Kita makanya mintakan data dari Meila itu tapi tidak pernah sampai kita menyurat tiga kali lho, mintakan ada enggak sih korban-korbannya tapi sampai dengan saat ini tidak bisa diberikan," jelasnya.

Sebelumnya, terkait penetapan tersangka ini, Meila memberikan penjelasan ke wartawan. Dia menyebut menjadi tersangka atas laporan IM.

"Dia melaporkan saya dan rekan-rekan LBH Yogyakarta atas dugaan pencemaran nama baik," ungkap Meila kepada, Selasa (23/7).

Meila menyampaikan kasus advokasi dugaan pelecehan seksual itu di kepolisian masuk dalam tahap penyelidikan.

Namun, pada 2023, kata Meila, Polda DIY menghubungi untuk menyampaikan bahwa IM melaporkan penyidik Polda DIY ke Propam Polri. Kasus IM sendiri, kata Meila, di polisi tak berlanjut.

Meila tak merinci alasan kasus itu tak berlanjut.

Pada Mei 2024, lanjut Meila, Polda DIY menghubungi dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari IM untuk melanjutkan investigasi dugaan pencemaran nama baik dan menuntut pemulihan nama baik.

"Kasus ini kemudian naik dan saya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juni 2024," ungkap Meila.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak IM.

Polda DIY menetapkan tersangka seorang advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Meila Nurul Fajriah. Penetapan tersangka ini atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Meila dilaporkan alumni UII berinisial IM. Meila dahulu adalah pengacara sejumlah mahasiswi yang mengaku sebagai korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan IM.

Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Idham Mahdi membenarkan soal penetapan tersangka Meila. Dia dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3.

"Iya, benar," ucap Idham saat dikonfirmasi pada Rabu (24/7/2024).

Terkait penetapan tersangka ini, Meila memberikan penjelasan ke wartawan. Dia menyebut menjadi tersangka atas laporan IM.

"Dia melaporkan saya dan rekan-rekan LBH Yogyakarta atas dugaan pencemaran nama baik," ungkap Meila kepada, Selasa (23/7).

Meila menyampaikan kasus advokasi dugaan pelecehan seksual itu di kepolisian masuk dalam tahap penyelidikan.

Namun, pada 2023, kata Meila, Polda DIY menghubungi untuk menyampaikan bahwa IM melaporkan penyidik Polda DIY ke Propam Polri. Kasus IM sendiri, kata Meila, di polisi tak berlanjut.

Meila tak merinci alasan kasus itu tak berlanjut.

Pada Mei 2024, lanjut Meila, Polda DIY menghubungi dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari IM untuk melanjutkan investigasi dugaan pencemaran nama baik dan menuntut pemulihan nama baik.

"Kasus ini kemudian naik dan saya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juni 2024," ungkap Meila.

Kasus IM ini sendiri sempat ramai pada 2020, bermula ketika ada seorang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan mengungkap apa yang dialaminya pada 2020.

Saat itu Meila, yang merupakan advokat LBH Yogyakarta bersama rekan-rekannya kemudian melakukan advokasi mengawal kasus itu ke ranah hukum.

Selain itu juga karena ramainya kasus itu, kampus UII sampai mengeluarkan keputusan mencabut status mahasiswa berprestasi yang diperoleh IM pada 2015.

Hingga berita ini diturunkan kumparan belum mendapatkan keterangan dari pihak IM terkait laporan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyoroti narasi 'penggalangan intelijen' yang tercantum dalam Pasal 16A draf revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri).

Isnur khawatir ketentuan mengenai 'penggalangan intelijen' itu membuat kasus yang serupa dengan kematian aktivis hak asasi manusia Munir Sid Thalid kembali terjadi.

“Saya khawatir, di masyarakat sipil, kami sangat trauma dengan peristiwa Munir,” kata Isnur dalam acara dengar pendapat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Pasalnya, dalam proses persidangan, kematian Munnir disebut sebagai bagian dari operasi penggalangan intelijen.

“Bagaimana Munir itu, di ruang sidang, dia ditemukan bagian dari operasi penggalangan (intelijen),” ujar Isnur lagi.

Menurut Isnur, ketentuan penggalangan intelijen yang tertuang dalam RUU Polri akan menempatkan satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.

“Ketika ada kata-kata penggalangan di situ, maka targetnya mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan (intelijen),” kata Isnur.

Penggalangan intelijen oleh Polri itu berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau intelijen lain di kementerian/lembaga.

“Maka ini konflik kepentingan dengan BIN, BSSN, Bais dan juga termasuk dengan kementerian lainnya Dan definisi penggalangan intelijen enggak ada, apa definisinya?” ujar Isnur.

Dalam draf RUU Polri, Pasal 16A mengatur tugas Intelkem Polri. Huruf a ditulis bahwa Polri berwenang “menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional”.

Lalu, huruf b, melakukan penyelidikan, pengamaman, dan penggalangan intelijen.

Huruf c, mengumpulkan informasi dan bahan keterangan.

Huruf d, melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentinga nasional dengan menjunjung hak asasi manusia.