Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pelaksanaan aturan terbaru soal kewajiban pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan tetap pada jalurnya, terutama ihwal pasal eskalasi penegakan hukum.

Pada Selasa (6/8/2024), pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024 tentang Akses Informasi Keuangan Perpajakan. Dalam beleid tersebut, pemerintah dapat menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menjelaskan, notabenenya kewajiban pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bukan suatu yang baru.

Meski demikian, sambungnya, sudah ada aturan jelas ihwal kewajiban wajib pajak. Oleh sebab itu, Apindo ingin eskalasi penegakan hukum dalam PMK No. 47/2024 harus tetap berada koridor pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

"Seyogyanya diingat bahwa kewajiban terkait pajak pada dasarnya tetap merupakan kewajiban wajib pajak itu sendiri, sehingga apabila diperlukan eskalasi penegakan hukum sedapat mungkin implementasinya secara terarah dan terukur sesuai ketentuan terlebih dahulu," jelas Siddhi kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Sebagai informasi, aturan baru ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lalu, PMK 47/2024 juga dapat mendorong pengaturan ketentuan anti penghindaran sesuai standar pelaporan umum.

Terdapat sejumlah ketentuan baru dalam PMK 47/2024. Dalam Pasal 10A, ditetapkan lembaga keuangan pelapor tidak boleh melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama yang menolak untuk mematuhi prosedur identifikasi rekening keuangan.

Lalu, ada pula ketentuan Pasal 30A yang mengatur setiap pihak, baik LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pemegang rekening, penyedia jasa, hingga pihak lain untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan.

Apabila terjadi kesepakatan dan/atau praktik yang bertujuan untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan, maka kesepakatan dan/atau praktik itu dianggap tidak berlaku, lalu pihak-pihak terkait tetap harus memenuhi PMK 47/2024.

Atas temuan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pun berwenang melakukan penyelidikan, lalu pihak-pihak terkait dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, juga mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan kepada otoritas pajak.

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas terkait apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi.

Apabila teguran tertulis telah dilayangkan tetapi pihak-pihak terkait belum memenuhi kewajiban atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

"Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperluas kewenangan Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak untuk menentukan praktik penipuan yang bertujuan hindari kewajiban menyampaikan informasi keuangan.

Perluasan wewenang Dirjen Pajak itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024 tentang Akses Informasi Keuangan yang ditandatangani Sri Mulyani dan diundangkan pada Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan lama, Pasal 2 ayat (1) PMK No. 70/2017, wewenang utama Dirjen Pajak hanya untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain.

Meski demikian, kini aturan baru memperluas wewenang Direktur Jenderal Pajak. Dalam Pasal 30A ayat (3) PMK No.47/2024 disebutkan:

Direktur Jenderal Pajak berwenang:

a. menentukan kesepakatan dan/atau praktik sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; dan

b. memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya, yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Artinya, selain berwenang mendapatkan akses informasi keuangan dari LJK, kini Direktur Jenderal Pajak bisa menentukan praktik penipuan dari LJK yang tidak kooperatif untuk memberikan akses informasi keuangannya.

Sejalan, Dirjen Pajak juga bisa meminta klarifikasi kepada LJK atau entitas lain apabila terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan penyampaian laporan rekening keuangan

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi. Apabila teguran tertulis tidak diindahkan, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

Dalam pertimbangannya, beleid terbaru Kementerian Keuangan ini dibuat untuk penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lebih lanjut, PMK No. 47/2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi LJK atau entitas lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, agar ada ketentuan mengenai anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah baru saja memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/2024 terkait akses informasi keuangan perpajakan. Pemerintah dapat menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Mulai hari ini, Selasa (6/8/2024), PMK Nomor 47/2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan efektif berlaku.

Aturan baru itu diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lalu, PMK 47/2024 juga dapat mendorong pengaturan ketentuan anti penghindaran sesuai standar pelaporan umum.

Terdapat sejumlah poin dalam PMK baru itu. Dalam Pasal 10A, Menteri Keuangan mengatur bahwa lembaga keuangan pelapor tidak boleh melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama yang menolak untuk mematuhi prosedur identifikasi rekening keuangan.

Larangan pelayanan transaksi itu mencakup:

• Setoran
• Penarikan
• Transfer
• Pembukaan rekening
• dan lainnya

Lalu, ada pula ketentuan Pasal 30A yang mengatur setiap pihak, baik LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pemegang rekening, penyedia jasa, hingga pihak lain untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan.

"Dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024 pada Selasa (6/8/2024).

Apabila terjadi kesepakatan dan/atau praktik yang bertujuan untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan, maka kesepakatan dan/atau praktik itu dianggap tidak berlaku, lalu pihak-pihak terkait tetap harus memenuhi PMK 47/2024.

Atas temuan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pun berwenang melakukan penyelidikan, lalu pihak-pihak terkait dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, juga mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan kepada otoritas pajak.

"Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10," dikutip dari Pasal 31 PMK 47/2024.

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas terkait apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi.

Apabila teguran tertulis telah dilayangkan tetapi pihak-pihak terkait belum memenuhi kewajiban atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

"Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024.