Anda ingin memasang reklame agar publik tahu jasa yang ditawarkan? Reklame memang penting untuk memperkenalkan usaha Anda kepada khalayak.

Namun penting pula diketahui penyelenggaraan atas reklame ini sekarang dikenakan pajak reklame. Salah satu contoh reklame adalah reklame nama pengenal usaha atau profesi.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda Nomor 1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024," tutur Morris, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pergub ini adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/simbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

a. Dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;

b. Memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Pergub ini;

c. Ketinggian reklame maksimum 15 meter dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang reklame;

d. Jumlah reklame sebanyak 1 buah.

Ketentuan Teknis Pemasangan Reklame

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, diatur sebagai berikut:

a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;

b. Reklame dipasang di dalam area/tempat usaha/profesi berada termasuk halaman

Selanjutnya yang penting diketahui adalah beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

a. Jenis reklame berupa reklame papan/billboard dan reklame pylon;

b. Ukuran luas bidang reklame tidak lebih dari 1 meter persegi;

c. Bahan reklame berupa:

Reklame papan/billboard > terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl, termasuk seng atau bahan lain sejenis

Reklame pylon > terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl atau plastic

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 11 September 2024 dan berlaku surut terhitung sejak 5 Januari 2024.

Agar kewajiban perpajakan dapat terselenggara secara teratur dan terstruktur, yuk dukung berjalannya kebijakan baru ini.

Video: Langkah Kemenperin Pelototi Jual-Beli iPhone 16 di Indonesia

Video: Langkah Kemenperin Pelototi Jual-Beli iPhone 16 di Indonesia

Bisnis.com, MEDAN -- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur menyita 23 unit sepeda motor trail milik PT RI, wajib pajak (WP) di Medan yang menunggak kewajibannya Rp150 juta.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Arridel Mindra mengatakan penyitaan aset dilakukan usai serangkaian penagihan yang dilakukan pihaknya tak diacuhkan WP.

"Penyitaan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penagihan lainnya tidak mendapatkan respons yang memadai dari wajib pajak," kata Arridel dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/9/2024).

Adapun penyitaan terhadap 23 motor trail milik PT RI dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

Tim menyita puluhan unit kendaraan yang merupakan bagian aset milik PT RI tersebut dari sebuah gudang di Kawasan Industri Medan (KIM), Tanjung Morawa, Deli Serdang.

Langkah penyitaan diambil sebagai upaya penagihan atas utang pajak WP yang disebut bergerak di bidang perdagangan ini. Total utang WP diketahui sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Terkait aset yang disita, Arridel menjelaskan bahwa aset tersebut akan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku jika PT RI tidak segera melunasi utang pajaknya.

Hasil lelang, kata Arridel, nantinya akan digunakan untuk menutupi utang pajak yang belum dibayarkan.

"Kami memberikan kesempatan kepada PT RI untuk melunasi utangnya sebelum proses lelang dilakukan. Jika tidak, kami akan melanjutkan dengan prosedur lelang," tambahnya.

Arridel berharap penindakan ini dapat menciptakan efek patuh bagi wajib pajak yang tidak patuh; serta mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara.

"Kami terus berkomitmen untuk menegakkan kepatuhan pajak demi keadilan dan kepastian hukum," tandas Arridel.

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dia gagal mengikuti ajang olahraga tersebut karena tidak memenuhi syarat administrasi yakni kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut keterangan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy, Saaih gagal melengkapi administrasi, KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Pihak Saaih telat memberikan administrasi NPWP dan BPJS. Paulus Rudy mengatakan pihak Saaih menayakan apakah boleh menggunakan NPWP orang tua.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detikhot.

Pemilik Muhammad Saaih Halilintar itu merupakan adik dari YouTuber Atta Halilintar. Lahir 16 Maret 2002, Saaih merupakan anak keenam dari kesebelasan keluarga Halilintar.

Di usianya yang cukup muda yakni menginjak 22 tahun, Saaih juga YouTuber terkenal dengan 12 juta subscriber. Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber terkenal sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak.

Lantas, umur berapa warga negara Indonesia (WNI) wajib memiliki NPWP atau sebagai Wajib Pajak?

Aturan terkait kewajiban kepemilikan NPWP sebagai wajib pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Kemudian dalam pasal 8 Ayat 2 dituliskan "bagi anak di bawah umur 18 tahun dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri," lanjut aturan tersebut.

Artinya bagi anak di atas 18 tahun wajib memiliki NPWP. Terutama orang dewasa di atas umur 18 tahun harus memiliki NPWP jika sudah mempunyai penghasilan, khususnya sudah memenuhi upah minimum setiap daerah, diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Penggunaan NPWP sebagai kode yang digunakan dalam setiap urusan perpajakan agar data kamu tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya.

Dengan memiliki NPWP, akan terhindar dari sanksi hukum. Dimana ketentuan ini sesuai dengan UU KUP Pasal 39, bahwa akan terkena sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperluas kewenangan Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak untuk menentukan praktik penipuan yang bertujuan hindari kewajiban menyampaikan informasi keuangan.

Perluasan wewenang Dirjen Pajak itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024 tentang Akses Informasi Keuangan yang ditandatangani Sri Mulyani dan diundangkan pada Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan lama, Pasal 2 ayat (1) PMK No. 70/2017, wewenang utama Dirjen Pajak hanya untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain.

Meski demikian, kini aturan baru memperluas wewenang Direktur Jenderal Pajak. Dalam Pasal 30A ayat (3) PMK No.47/2024 disebutkan:

Direktur Jenderal Pajak berwenang:

a. menentukan kesepakatan dan/atau praktik sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; dan

b. memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya, yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Artinya, selain berwenang mendapatkan akses informasi keuangan dari LJK, kini Direktur Jenderal Pajak bisa menentukan praktik penipuan dari LJK yang tidak kooperatif untuk memberikan akses informasi keuangannya.

Sejalan, Dirjen Pajak juga bisa meminta klarifikasi kepada LJK atau entitas lain apabila terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan penyampaian laporan rekening keuangan

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi. Apabila teguran tertulis tidak diindahkan, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

Dalam pertimbangannya, beleid terbaru Kementerian Keuangan ini dibuat untuk penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lebih lanjut, PMK No. 47/2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi LJK atau entitas lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, agar ada ketentuan mengenai anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah baru saja memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/2024 terkait akses informasi keuangan perpajakan. Pemerintah dapat menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Mulai hari ini, Selasa (6/8/2024), PMK Nomor 47/2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan efektif berlaku.

Aturan baru itu diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lalu, PMK 47/2024 juga dapat mendorong pengaturan ketentuan anti penghindaran sesuai standar pelaporan umum.

Terdapat sejumlah poin dalam PMK baru itu. Dalam Pasal 10A, Menteri Keuangan mengatur bahwa lembaga keuangan pelapor tidak boleh melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama yang menolak untuk mematuhi prosedur identifikasi rekening keuangan.

Larangan pelayanan transaksi itu mencakup:

• Setoran
• Penarikan
• Transfer
• Pembukaan rekening
• dan lainnya

Lalu, ada pula ketentuan Pasal 30A yang mengatur setiap pihak, baik LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pemegang rekening, penyedia jasa, hingga pihak lain untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan.

"Dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024 pada Selasa (6/8/2024).

Apabila terjadi kesepakatan dan/atau praktik yang bertujuan untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan, maka kesepakatan dan/atau praktik itu dianggap tidak berlaku, lalu pihak-pihak terkait tetap harus memenuhi PMK 47/2024.

Atas temuan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pun berwenang melakukan penyelidikan, lalu pihak-pihak terkait dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, juga mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan kepada otoritas pajak.

"Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10," dikutip dari Pasal 31 PMK 47/2024.

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas terkait apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi.

Apabila teguran tertulis telah dilayangkan tetapi pihak-pihak terkait belum memenuhi kewajiban atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

"Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengumumkan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan format 15 digit tidak akan berlaku setelah Core Tax Administration System (CATS) diimplementasikan.

Pemerintah telah meresmikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai 1 Juli 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023, yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 pada 28 Juni 2024. Meskipun demikian, wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP 15 digit untuk berbagai layanan pajak saat ini.

“Jika Core Tax diimplementasikan, NPWP 15 digit akan dipensiunkan dan tidak difungsikan lagi. Namun, NPWP 15 digit bisa dikonversi menjadi 16 digit,” ujar Suryo pada Senin (15/7/2024).

Suryo menyampaikan bahwa DJP telah mencatat pemadanan NIK dan NPWP mencapai 99%, dengan sekitar 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP mereka.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal sekitar 400.000 wajib pajak yang belum selesai kami padankan,” tambahnya.

Pemadanan NIK dan NPWP akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, memastikan bahwa CATS akan diimplementasikan tahun ini. Tahapan CATS saat ini dalam fase pengujian, dengan kegiatan system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT) sedang berlangsung.

“Sesuai dengan rencana kami, CATS akan diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2024. Pelatihan untuk pegawai juga telah dilakukan untuk mengantisipasi saat implementasi ini dilakukan,” jelas Nufransa.