Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).

Aturan yang berjumlah 484 pasal dan jumlah halaman mencapai 642 halaman ini diterbitkan sebagai persiapan implementasi Core Tax atau PSIAP pada 2025 mendatang.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan bahwa meski aturan ini dapat memudahkan bagi wajib pajak yang tertib administrasi, namun munculnya core tax berpotensi membuat wajib pajak lainnya kesulitan.

"Bagi Wajib Pajak yang sudah tertib administrasi saya yakin SIAP sangat memudahkan wajib pajak. Tetapi bagi sebagian besar wajib pajak, tidak tertib administrasi, justru lebih merepotkan wajib pajak," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Menurutnya, PMK 81/2024 sebenarnya dasar hukum diberlakukannya Core Tax atau SIAP. Pasalnya, core tax mengubah dan menyederhanakan banyak prosedur yang sebelumnya diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Saya selalu bilang, dalam kasus SIAP, aturan yang menyesuaikan aplikasi. Padahal seharusnya, aplikasi menyesuaikan aturan. Karena SIAP mengubah banyak aturan maka harus dibuat aturan baru dan mencabut aturan lama," katanya.

Oleh karena itu, PMK 81/2024 terdapat 484 pasal dan mencabut atau mengubah 42 PMK sebelumnya.

Raden menjelaskan, meski bagi wajib pajak yang sudah tertib administrasi, SIAP dapat mempermudah proses pelaporan dan pengelolaan pajak, namun bagi sebagian besar wajib pajak yang masih belum tertib administrasi, hal ini justru bisa menjadi beban baru.

Sistem yang terintegrasi dan berbasis elektronik, menurut Raden, mengharuskan wajib pajak untuk beradaptasi dengan teknologi dan sistem yang lebih kompleks.

"Cara kerja SIAP akan paperless dan serba elektronik. Wajib Pajak dipaksa harus mengerti aplikasi yang lebih ribet. Banyak Wajib Pajak yang belum terbiasa dengan komputerisasi," imbuh Raden.

Selain itu, Raden juga mengungkapkan bahwa core tax tidak hanya mengubah cara administrasi pajak, tetapi juga memperkenalkan bentuk pengawasan yang lebih ketat melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Salah satu bentuk pengawasan baru yang diterapkan adalah dengan adanya "Surat Cinta" yang dikirimkan kepada wajib pajak.

Surat tersebut akan memaksa wajib pajak untuk merespons secara elektronik, bahkan tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.

"Surat Cinta inilah yang akan lebih merepotkan wajib pajak, karena wajib pajak akan dipaksa untuk selalu merespons secara elektronik," terang Raden.

"Walaupun Wajib Pajak tidak harus datang ke kantor pajak, tetapi mereka tetap wajib merespons surat-surat yang dikirim secara elektronik," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan domestik dan global, tidak terkecuali serbuan kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI), termasuk pengaruhnya bagi perpajakan.

Dirinya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024), bercerita bahwa dari materi retreat yang didapat selama empat hari di Magelang, tidak ada yang dapat menjawab perkembangan dari kecerdasan buatan tersebut di masa mendatang.

Termasuk dalam persoalan hitung-menghitung yang dibutuhkan para pemangku kebijakan. Salah satunya, soal penghitungan pajak dan potensi penerimaan negara dari sumber-sumber yang ada.

Pasalnya, semua hal itu dapat dilakukan oleh AI dan tidak perlu lagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Meski demikian, AI tidak memiliki soft skill yang dapat dilatih layaknya manusia.

"Saya bisa ngitung perimaan pajak [pakai AI]. Kita jumlahnya ini, jumlah orangnya segini, jumlah PDB-nya segini, berapa perimaan pajak, proyeksinya ketemu, sudah. Sudah enggak perlu Dirjen Pajak, enggak perlu Kanwil [Kantor Wilayah Ditjen Pajak], tetapi yang enggak bisa kita ajarkan adalah soft skill," tuturnya.

Disrupsi tatanan ekonomi akibat keberadaan AI pun bukan hanya sekadar hitung-menghitung pajak, tetapi juga terhadap sektor industri musik hingga pendidikan.

Misalnya, Anggito mengungkapkan salah satu keluhan dari pelaku indsutri musik yang kini tergabung dalam kabinet, Yovie Widianto, bahwa business plan, pembuatan musik, desain, logo, sudah dapat dibuat oleh AI.

"Mas Yovie sudah bilang bahwa industri musik is dying. Karena kalah sama I Love Music," tuturnya.

Kementerian Keuangan juga menyoroti berbagai tantangan lain yang tak kunjung berhenti, seperti banjir barang impor yang menghantam industri tektil, banji barang ilegal dan trafficking.

Selain itu, Anggito juga menyebutkan maraknya judi online alias judol juga menjadi perhatian presiden Prabowo Subianto.

Tangerang: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), RS Primaya Pasar Kemis, ERHA, Himpunan Bersatu Teguh (HBT), dan JHL Foundation menggelar bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78. Kegiatan baksos diisi dengan operasi katarak gratis untuk seluruh warga Banten.

Kegiatan operasi katarak gratis ini digagas oleh Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna dan sudah mulai dikampanyekan sejak September 2024. Kegiatan ini kali kedua, sebelumnya juga sukses terlaksana di 2023.

Pelaksanaan kegiatan operasi katarak gratis ini merupakan hasil kerja sama Kanwil DJP Banten dan seluruh Kantor Pelayanan Pajak Banten, PERDAMI, Himpunan Bersatu Teguh , ERHA, RS Primaya, dan JHL Foundation.
Pada Selasa, 8 Oktober 2024 telah dilakukan skrining terhadap 276 warga Banten calon pasien operasi katarak gratis ini. Skrining dilakukan di dua tempat, yaitu di Kanwil DJP Banten untuk masyarakat Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak serta di KPP Pratama Tangerang Timur untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Dari skrining dapat dilihat apakah kondisi kesehatan pasien mendukung untuk dilakukan tindakan operasi. Apabila hasilnya baik maka lanjut untuk tindakan operasi. Namun jika hasil kurang baik, maka pasien dipulangkan.

Dari 359 pasien yang mendaftar, telah dinyatakan 205 pasien yang layak mengikuti operasi katarak pada Sabtu, 12 Oktober 2024 di Primaya Hospital Pasar Kemis, Tangerang. Pada pelaksanaan operasi pertama, sebanyak 196 pasien lolos setelah melewati proses registrasi dan pemeriksaan praoperasi.

Kegiatan pascaoperasi berupa pelepasan perban mata dilakukan pada Minggu, 13 Oktober 2024 di Menara Top Food Alam Sutera, Kota Tangerang. Pelepasan perban sekaligus pengecekan mata apakah ada komplikasi pascaoperasi.

"Gangguan penglihatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagian besar gangguan penglihatan tersebut disebabkan oleh katarak. Kami yakin keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat dapat lebih bermanfaat dengan memberikan sumbangsih terbaik kami melalui kegiatan bakti sosial ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang mau bekerja sama sehingga pelaksanaan bakti sosial operasi katarak gratis ini berjalan dengan lancar," kata Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rencananya, Hadi akan memberi penjelasan kepada publik terkait penyebab data NPWP yang diduga bocor tersebut, usai memanggil Dirjen Pajak pada pekan ini.

"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil di Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Tak hanya Dirjen Pajak, Pihaknya juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP itu.

"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelisik faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga bocor.

"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidakan menyimpan datanya di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," ujarnya.

Saat ini, BSSN terus melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data tersebut. Dia pun tak menampik bahwa sebagian data NPWP yang diduga bocor itu tidak cocok dengan data asli pemiliknya.

"Saat ini BSSN terus mengevaluasi, kami juga terus dipanggil, memang itu ditemukan ada ketidakcocokan," ucap dia.

6 Juta Data NPWP Dijual Bebas

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Jakarta: Dugaan kebocoran data yang melibatkan lebih dari 6 juta data wajib pajak pada 18 September 2024 menyoroti kembali urgensi untuk memperkuat langkah keamanan siber di berbagai institusi dan organisasi.

Dugaan kebocoran yang diklaim dapat mengekspos informasi sensitif seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan data lainnya, dilakukan oleh peretas dengan identitas Bjorka.

Apabila benar telah terjadi kebocoran data wajib pajak tersebut, organisasi keamanan siber Asia-Pasifik ternama ITSEC Asia menanggapi perlunya evaluasi dan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur digital dalam pengelolaan data penting demi menjaga kepercayaan publik.
“Dugaan kebocoran data NPWP ini menggambarkan sasaran ancaman siber yang terus berkembang. Ini juga menjadi pengingat bahwa semua institusi yang mengelola data sensitif harus terus memperbarui kerangka keamanan mereka dan mengadopsi mekanisme pertahanan yang proaktif,” tutur Joseph Lumban Gaol, Presiden Direktur PT ITSEC Asia.

“Institusi publik memiliki peran penting dalam keamanan nasional, dan kita harus mendukung upaya mereka untuk beradaptasi dengan lanskap yang terus berkembang ini,” ucapnya.

Joseph menegaskan pentingnya mengimplementasikan solusi Data Protection secara menyeluruh dan lengkap untuk meminimalisir risiko kebocoran data, meliputi implementasi teknologi enkripsi yang kuat, melakukan vulnerability assessments secara berkala, serta memastikan kontrol akses yang ketat.

Dia juga menekankan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa upaya kolaboratif komprehensif antara lembaga penyimpan data, instansi pemerintah terkait keamanan siber, ahli dan juga firma swasta keamanan siber dapat secara signifikan meningkatkan perlindungan infrastruktur kritis.

ITSEC Asia juga menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap perlindungan data dan mendorong individu serta organisasi untuk lebih waspada terhadap praktik keamanan siber mereka.

Sejumlah rekomendasi pengelolaan data yang menekankan keamanan dibagikan oleh ITSEC Asia, di antaranya:

-Audit Penyimpanan Data dan Keamanannya
Melakukan audit titik penyimpanan data penting dan sistem keamanannya untuk mengevaluasi kontrol keamanan pada data.

Penyimpanan data sebaiknya dilakukan secara sistematis dan efisien sehingga data tidak berserakan dan sampai pada kurang kontrol terhadap salah satu titik sistem penyimpanan.

Pengujian keamanan seperti Penetration Testing juga diperlukan untuk analisis risiko dan celah keamanan.

-Pembatasan Akses Pengguna yang Lebih Ketat
Langkah penting yang perlu dilakukan oleh instansi terkait dalam menjaga keamanan data yang mereka kelola adalah dengan membatasi akses ke data sensitif para wajib pajak hanya kepada personel yang benar-benar membutuhkan.

Dengan mengadopsi kebijakan kontrol akses yang lebih ketat, jumlah individu yang berinteraksi dengan informasi penting akan lebih sedikit, sehingga mengurangi risiko eksposur data dari pihak internal atau pihak- pihak yang tidak sah.

-Anonimisasi Data untuk Kontrol Keamanan yang Lebih Kuat
Instansi juga perlu mengimplementasikan mekanisme perlindungan data yang lebih kuat, seperti anonimisasi yang dilakukan dengan cara menghapus atau mengenkripsi faktor pengenal yang menghubungkan individu dengan data yang tersimpan.

Instansi dapat mempertimbangkan teknik anonimisasi data sehingga meskipun terjadi pelanggaran, data yang terekspos tidak dapat dengan mudah digunakan oleh pelaku kejahatan.

Lapisan perlindungan tambahan ini akan membatasi potensi kerusakan yang disebabkan oleh insiden seperti ini.

-Alat Keamanan yang Kuat dengan Pemantauan 24/7
Untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan data, perlu adanya pertimbangan dalam penerapan sistem analitik canggih dan Dashboard pemantauan Real-Time.

Alat-alat ini akan memfasilitasi pelacakan aktivitas pengguna secara menyeluruh dan memberikan informasi tentang bagaimana data wajib pajak diakses dan dikelola.

Pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas data sensitif sangat penting untuk identifikasi real-time terhadap pola akses yang mencurigakan atau akses yang tidak sah.

Sistem analitik canggih untuk pemantauan 24/7 memungkinkan instansi merespon langsung terhadap aktivitas mencurigakan dan meminimalisir peluang ancaman peretas.

-Pengumpulan dan Penyimpanan Access Log yang Rinci
Meningkatkan pengumpulan dan retensi Access Log yang rinci akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan keamanan operasi internal. Dengan mencatat secara teliti siapa yang mengakses data sensitif, kapan data tersebut diakses, dan untuk tujuan apa, instansi dapat membangun sistem yang lebih terperinci.

Praktik ini tidak hanya akan mencegah akses mencurigakan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat dilacak dengan jelas.

Selain itu, membatasi ekspor data ke lokasi yang disetujui akan mencegah informasi sensitif dipindahkan ke tujuan yang tidak aman, memberikan lapisan pertahanan tambahan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meneliti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual. Hasilnya, dikatakan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Wanita yang akrab disapa Ewie itu menyebut struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

DJP memastikan selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness.

Di samping itu, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak turut menjaga keamanan data masing-masing antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP, melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, posel ke pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id," tuturnya.

Dugaan Data NPWP Bocor-Dijual

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

(aid/kil)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Youtuber Saaih Halilintar yang gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Syarat yang tidak bisa dipenuhi salah satunya yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu terkait kepemilikan NPWP dan kepatuhan pajak Saaih Halilintar.

"Aku nggak tahu, nanti aku lihat dulu," kata Suryo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dihubungi terpisah Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON tidak terkait dengan tugas dan fungsinya. Persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON disebut merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara.

"Kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON tidak terkait dengan tugas dan fungsi DJP. Persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara," ucap wanita yang akrab disapa Ewie.

Terlepas dari itu, Ewie menyebut kekuranglengkapan Saaih Halilintar dalam memenuhi pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan PON bukan berarti ia belum memiliki NPWP.

"Kekuranglengkapan pemenuhan pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan bukan berarti yang bersangkutan belum memiliki NPWP," ucapnya.

DJP mengingatkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, termasuk untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU KUP dan PMK 147/PMK.03/2017 yang menetapkan persyaratan subjektif untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, serta sarat objektif untuk membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya sudah di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebelumnya, kegagalan Saaih Halilintar mengikuti PON diungkapkan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy. Selain NPWP, persyaratan administrasi yang diminta di antaranya yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan BPJS.

"Pihak Saaih sampai 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," kata Paulus Rudy dalam penjelasannya, Jumat (6/9).

(aid/kil)