JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur mengenai pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif pada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan.

Auran itu termaktub dalam Pasal 24 PP Kesehatan. Tetapi, ada kondisi medis yang menyebabkan seorang ibu tidak bisa memberikan ASI ekslusif. Untuk itu, diatur mengenai donor asi.

Hanya saja, pada Pasal 27 Ayat (2) ada sejumlah syarat pemberian air susu dari ibu donor. Di antaranya, permintaan ibu kandung dan keluarga bayi; identitas, agama, alamat ibu donor diketahui jelas oleh keluarga penerima; pendonor juga mengetahui identitas bayi yang akan diberikan air susu donor; ibu donor dalam kondisi kesehatan yang baik; dan air susu tidak diperjualbelikan.

Selain itu, Pasal 27 Ayat (3) mengatur bahwa pemberian donor asi dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan air susu ibu.

Lebih lanjut, PP Kesehatan juga mengatur mengenai pemberian susu formula pada bayi.

Pada Pasal 29 disebutkan bahwa pemberian susu formula diperbolehkan apabila pemberian asi ekslusif oleh ibu dan donor asi tidak dimungkinkan.

Namun, PP Kesehatan memang menekankan pentingnya pemberian ASI ekslusif. Dengan tujuan, memenuhi kebutuhan bayi dengan zat gizi terbaik untuk tumbuh kembang maksimal.

Kemudian, meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga dapat mencegah penyakit dan kematian. Serta, mencegah penyakit tidak menular di usia dewasa. Hal itu termaktub dalam Pasal 25.

Bahkan, pada Pasal 43 disebutkan bahwa pengelola tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus mendorong dan memfasilitasi pemberian ASI ekslusif melalui kebijakan yang mendukung.

Di antaranya melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui atau memerah air susu ibu, dan memberikan kesempatan pada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja.

Demi mendukung pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, pemerintah melarang produsen dan distributor susu formula memberikan diskon harga kepada pembeli.

Larangan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Juli lalu.

Pasal 33 PP tersebut menjelaskan larangan-larangan yang dinilai menghambat pemberian ASI eksklusif. Ketentuan spesifik soal pemberian diskon susu formula diatur dalam Pasal 33 huruf c.

"Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," bunyi ketentuan itu.

Selain tidak boleh memberikan diskon, Pasal 33 PP itu juga melarang pemberian contoh produk susu formula secara gratis. Produsen juga tidak boleh menawarkan kerja sama berbentuk apapun dengan fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan, ibu hamil maupun ibu yang baru melahirkan.

Jokowi juga melarang produsen atau distributor susu formula menjual produk-produk mereka langsung ke rumah pembeli.

Pasal 33 huruf d juga melarang penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial alias influencer untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi atau produk pengganti ASI lainnya kepada masyarakat.

Selain itu, iklan mengenai susu formula atau produk lainnya yang merupakan pengganti ASI juga tidak boleh dilakukan di media masa maupun media sosial.

"Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial," bunyi Pasal 33 huruf e.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa faktor perceraian terbesar berasal dari pertengkaran-pertengkaran kecil. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-31 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (20/7/2024).

"Untuk itu, jangan sampai uring-uringan (emosi) dalam keluarga, karena angka perceraian (faktor) terbesar justru berasal dari pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi berkelanjutan tanpa penyelesaian," ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dia lantas menyampaikan harapan agar keluarga Indonesia menjadi tenteram, mandiri, dan bahagia. Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) selama dua tahun, di mana pada enam bulan pertama tidak boleh ditambahkan makanan pendamping ASI.

"Remaja juga hendaknya menghindarkan diri dari pernikahan usia dini, seks bebas, dan narkotika," ucapnya.

Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi menyampaikan pentingnya kolaborasi bersama untuk mengatasi stunting agar pembangunan tumbuh positif di Kulon Progo. "Kabupaten ini masih mempunyai persoalan stunting. Akan sukses kita atasi dengan dukungan bapak ibu," katanya.

Ia berharap melalui momentum peringatan Harganas, masyarakat di Kulon Progo dapat membangun komunikasi, saling menghormati dan menghargai untuk ketahanan keluarga. Harganas di Kabupaten Kulon Progo juga dimeriahkan oleh sekitar 50-an usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA).

Salah seorang warga Desa Wates, Dewa, yang datang bersama istri dan kedua anaknya mengaku senang atas terselenggaranya acara Harganas tersebut.

"Saya tahu kegiatan ini dari teman, pesertanya juga lebih banyak dari acara-acara sebelumnya yang pernah saya ikuti di Alun-alun Wates," ucapnya.

Sedangkan Wening, istri Dewa, mengaku paham dengan program KB. Ia pernah ber-KB suntik hingga akhirnya beralih ke KB implan sejak kelahiran anak keduanya. "Target kami cukup dua anak saja. Selisih jarak kelahiran anak saya tiga tahun. Umur anak pertama lima tahun," ujarnya.

Wening tertarik KB implan karena ajakan dari istri kepala desa di tempat tinggalnya. "Dulu saya pernah menolak ber-KB. Takut ada efek, seperti katanya susuk implan bisa jalan-jalan (di dalam tubuh) dan tidak boleh angkat berat, tetapi setelah mendapat penjelasan, saya baru berani KB implan," ujarnya.