Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi, bahkan dalam tren meningkat. Hal ini menandakan perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Berdasarkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Jumlah PHK tersebut naik 21,45% dari periode sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jumlah PHK yang meningkat tersebut menandakan lemahnya ekonomi domestik. Sebab, lanjutnya PHK merupakan lagging indicator atau indikator pendorong pelemahan ekonomi.

“Artinya kondisi riil ekonomi kita yang sesungguhnya lebih parah dari angka-angka PHK tersebut,” tutur Wijayanto kepada Kontan, Kamis (1/8).

Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi terbesar PHK sebanyak 7.469 orang, disusul Banten sebesar 6.135 orang, Jawa Barat mencapai 5.155 orang, 4.275 orang di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah sebesar 1.812 orang, dan 1.527 orang di Bangka Belitung.

Wijayanto menyebut, jika melihat daerah di mana PHK terjadi, bisa dipastikan kebanyakan adalah pekerja sektor manufaktur. Artinya, trend deindustrialisasi dini terus berlanjut.

Ia memperhatikan, kebanyakan pengusaha saat ini terutama dari sektor manufaktur, bukan melakukan rekrutmen, tetapi justru melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Efisiensi pada karyawan tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi biaya tinggi yang makin memburuk, minimnya keberpihakan pemerintah, dan persaingan dari produk impor yang makin gencar.

“Bahkan sebagian pengusaha yang saya temui mulai berpikir untuk mengakhiri peran sebagai produsen, untuk menjadi importir produk China, yang berisiko rendah dan sudah pasti untung besar. Trend ini tentunya sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Menurutnya, tanpa perhatian dan insentif yang serius dari pemerintah, deindustrialisasi akan semakin masif, PHK massal makin sering terjadi, penerimaan pajak terus melemah dan ketergantungan akan produk impor makin tinggi.

Meski begitu, Wijayanto menilai pemerintah harus memanfaatkan kondisi perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, yang mana memaksa China melakukan relokasi industri, untuk bisa melanjutkan ekspor ke Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa.

“Ini kesempatan besar yang harus Indonesia ambil, saat ini Vietnam, Thailand, dan Laos yang paling diuntungkan. Selain memperbaiki iklim investasi, Pemerintah perlu memastikan Free Trade Agreement (FTA) kita dengan Amerika, Australia dan Uni Eropa mendukung rencana tersebut,” harapnya.