Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri hilir plastik di Indonesia kini menghadapi ancaman serius dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengintai.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Plastik Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, menegaskan bahwa meskipun saat ini belum terjadi PHK masal, situasi ini bisa memburuk jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak buruk impor.

Menurut Henry, utilisasi industri hilir plastik saat ini mengalami penurunan, meski tidak signifikan. Namun sayang, ia belum dapat merincikan berapa besar angka penurunan tersebut.

"Kami belum mengalami PHK secara besar-besaran, namun jika produk-produk plastik impor terus membanjiri pasar dan pemerintah tidak melakukan pencegahan, kami khawatir kondisi ini akan memperburuk situasi dan mengarah pada PHK yang lebih luas," ujar Henry kepada Kontan.co.id, Minggu (8/9).

Henry mengungkapkan bahwa harga produk plastik lokal jauh lebih mahal dibandingkan produk impor, yang bisa mencapai selisih 30-40% lebih murah. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya bahan baku lokal dan biaya produksi lainnya.

"Biaya bahan baku lokal tinggi, upah kerja juga tinggi, dan biaya perizinan serta regulasi lainnya menambah beban," jelasnya.

APHINDO meminta pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan pembatasan impor yang ketat sebagai langkah pencegahan. Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan anti dumping atau safeguard untuk produk-produk plastik.

Namun, dia juga mengingatkan tentang potensi balasan dari negara eksportir seperti China, yang dapat mempengaruhi ekspor produk Indonesia ke negara tersebut.

Lebih lanjut, Henry mengkritik lambannya proses pengaturan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dapat memberi peluang bagi importir untuk terus memasukkan produk dengan harga rendah.

"Pemerintah harus serius dalam membatasi impor produk-produk plastik dan barang jadi lainnya. Jika tidak, industri hilir plastik akan semakin kesulitan," tegasnya.

Aphindo juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung industri dalam negeri, seperti pembatasan impor dan pemindahan pintu masuk pelabuhan untuk mengurangi biaya transportasi.

"Kami memerlukan proteksi yang nyata untuk industri lokal, terutama dalam menghadapi persaingan harga yang tidak sehat dari produk impor," tambahnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Aphindo berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung, seperti pengaturan ketat atas impor dan pengurangan biaya produksi lokal.

Jika langkah-langkah tersebut tidak diambil, Aphindo memperkirakan bahwa industri hilir plastik akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam waktu dekat. "Kami berharap pemerintah dapat segera merespons dengan kebijakan yang tepat agar kami bisa bertahan dan melanjutkan operasi dengan stabil," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini mencatatkan tren yang meningkat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

Pada paruh pertama 2024, tercatat 32.064 pekerja mengalami PHK hingga Juni 2024 atau naik 21,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Berdasarkan publikasi LPEM FEB UI, tercatat beberapa sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan angka PHK pada semester I/2024.

Pertama, penyumbang terbesar PHK yaitu sektor manufaktur, terutama yang terkait dengan ekspor, yang mana sangat terdampak oleh gangguan rantai pasok global dan penurunan permintaan internasional.

Kedua, sektor teknologi, yang mengalami PHK di sejumlah perusahaan startup yang harus melakukan restrukturisasi atau bahkan tutup akibat kesulitan dalam mendapatkan pendanaan baru di tengah penurunan nilai investasi global pada 2022 dan 2023.

“Beberapa perusahaan teknologi besar di Indonesia, termasuk yang bergerak di bidang e-commerce dan fintech, dilaporkan telah melakukan PHK untuk menyesuaikan operasi mereka dengan realitas pasar yang baru,” tulis LPEM UI dalam laporannya, yang dikutip Senin (2/9/2024).

Ketiga, sektor perbankan juga mencatatkan angka PHK yang besar, terutama sebagai akibat dari digitalisasi layanan yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di kantor cabang.

“Banyak bank besar di Indonesia melakukan perampingan tenaga kerja, beralih ke layanan digital untuk efisiensi operasional”.

Namun demikian, LPEM UI menyebutkan bahwa tidak semua sektor mengalami PHK dalam skala besar. Beberapa industri justru melihat peningkatan kebutuhan tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan, teknologi informasi, dan logistik.

Hal itu tercermin dari dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa sektor teknologi informasi mengalami pertumbuhan permintaan tenaga kerja sebesar 15% sepanjang 2023, seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai industri.

Pada sektor kesehatan, khususnya terkait dengan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine), terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 12% pada tahun yang sama.

Sektor logistik juga mencatatkan lonjakan permintaan tenaga kerja hingga 18% karena peningkatan aktivitas e-commerce dan distribusi barang selama pandemi serta pasca-pandemi.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jumlah investasi yang masuk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, investasi tersebut belum mampu meningkatkan kualitas serapan tenaga kerja.

Hal ini tercermin dari jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengalami peningkatan. Berdasarkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Jumlah PHK tersebut naik 21,45% dari periode sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan, mayoritas jumlah PHK terjadi di industri padat karya. Hal ini menandakan kondisi industri tersebut terus mengalami perlemahan.

“Dan kondisi investasi yang baru juga belum mampu meningkatkan kualitas dari sisi serapan tenaga kerja,” tutur Bhima kepada Kontan, Kamis (1/8).

Kondisi PHK yang meningkat lanjutnya, akan berpengaruh kepada penurunan dan tekanan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah rentan.

Di samping itu, masyarakat juga dihadapkan beban tingginya suku bunga, harga bahan pakan naik, harga perumahan naik, dan biaya Pendidikan yang sangat mahal.

“Ini akhirnya menekan kelas menengah untuk jatuh di bawah garis kemiskinan,” ungkapnya.

Bahkan, Bhima juga memperkirakan, PHK massal juga akan terjadi ke depannya, sejalan dengan kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik.

Dengan glombang PHK masal tersebut, pada akhirnya bisa menyebabkan tekanan ekonomi, pendapatan daerah, dan berkurangnya pendapatan negara juga sisi perpajakan.

“Jika gelombang PHK-nya masif, akan banyak sekali pekerja-pekerja ini yang menjadi pengangguran, dan kalau penganggurannya tinggi, ini khawatir akan memicu konflik sosial di masyarakat juga,” ungkapnya.

Jika hal tersebut terjadi, Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai lebih dari 5% pada 2025 ke depan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi, bahkan dalam tren meningkat. Hal ini menandakan perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Berdasarkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Jumlah PHK tersebut naik 21,45% dari periode sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jumlah PHK yang meningkat tersebut menandakan lemahnya ekonomi domestik. Sebab, lanjutnya PHK merupakan lagging indicator atau indikator pendorong pelemahan ekonomi.

“Artinya kondisi riil ekonomi kita yang sesungguhnya lebih parah dari angka-angka PHK tersebut,” tutur Wijayanto kepada Kontan, Kamis (1/8).

Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi terbesar PHK sebanyak 7.469 orang, disusul Banten sebesar 6.135 orang, Jawa Barat mencapai 5.155 orang, 4.275 orang di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah sebesar 1.812 orang, dan 1.527 orang di Bangka Belitung.

Wijayanto menyebut, jika melihat daerah di mana PHK terjadi, bisa dipastikan kebanyakan adalah pekerja sektor manufaktur. Artinya, trend deindustrialisasi dini terus berlanjut.

Ia memperhatikan, kebanyakan pengusaha saat ini terutama dari sektor manufaktur, bukan melakukan rekrutmen, tetapi justru melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Efisiensi pada karyawan tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi biaya tinggi yang makin memburuk, minimnya keberpihakan pemerintah, dan persaingan dari produk impor yang makin gencar.

“Bahkan sebagian pengusaha yang saya temui mulai berpikir untuk mengakhiri peran sebagai produsen, untuk menjadi importir produk China, yang berisiko rendah dan sudah pasti untung besar. Trend ini tentunya sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Menurutnya, tanpa perhatian dan insentif yang serius dari pemerintah, deindustrialisasi akan semakin masif, PHK massal makin sering terjadi, penerimaan pajak terus melemah dan ketergantungan akan produk impor makin tinggi.

Meski begitu, Wijayanto menilai pemerintah harus memanfaatkan kondisi perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, yang mana memaksa China melakukan relokasi industri, untuk bisa melanjutkan ekspor ke Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa.

“Ini kesempatan besar yang harus Indonesia ambil, saat ini Vietnam, Thailand, dan Laos yang paling diuntungkan. Selain memperbaiki iklim investasi, Pemerintah perlu memastikan Free Trade Agreement (FTA) kita dengan Amerika, Australia dan Uni Eropa mendukung rencana tersebut,” harapnya.

Reporter: Dimas Andi, Filemon Agung, Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri manufaktur Tanah Air tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Meski aliran investasi di industri manufaktur tergolong deras, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini juga tergolong besar.

Merujuk laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi manufaktur tumbuh 24,68% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 337 triliun pada semester I-2024. Kontribusi industri manufaktur mencapai 40,6% dari total realisasi investasi nasional.

Namun demikian, gelombang PHK masih terus terjadi di industri manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang notabene merupakan sektor padat karya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengemukakan, terdapat 14.500 pekerja tekstil yang terkena PHK sejak awal tahun hingga Juli 2024.

Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 15.000 pekerja mengingat ada rencana penutupan salah satu pabrik tekstil di Bandung, Jawa Barat pada Agustus mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, potensi PHK di industri manufaktur masih ada, terutama di sektor padat karya berorientasi ekspor seperti TPT. Sektor ini telah mengalami tekanan luar biasa baik dari sisi pasar maupun inflasi biaya usaha.

"Subsektor manufaktur lainnya memiliki risiko PHK yang tidak terlalu besar, namun berpotensi terjadi pembekuan perekrutan karyawan (hiring freeze) yang berkepanjangan," ungkap dia, Selasa (30/7).

Secara umum, Apindo memperkirakan kondisi industri manufaktur akan lebih menantang sampai akhir tahun nanti. Selain dipicu oleh kenaikan biaya operasi usaha sebagai efek samping koreksi kurs rupiah, daya beli masyarakat juga belum stabil sehingga permintaan pasar menurun.

Tak hanya itu, sebagian pelaku usaha juga masih wait and see untuk ekspansi bisnis karena transisi pemerintahan.

Reporter: Dimas Andi, Filemon Agung, Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri manufaktur Tanah Air tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Meski aliran investasi di industri manufaktur tergolong deras, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini juga tergolong besar.

Merujuk laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi manufaktur tumbuh 24,68% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 337 triliun pada semester I-2024. Kontribusi industri manufaktur mencapai 40,6% dari total realisasi investasi nasional.

Namun demikian, gelombang PHK masih terus terjadi di industri manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang notabene merupakan sektor padat karya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengemukakan, terdapat 14.500 pekerja tekstil yang terkena PHK sejak awal tahun hingga Juli 2024.

Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 15.000 pekerja mengingat ada rencana penutupan salah satu pabrik tekstil di Bandung, Jawa Barat pada Agustus mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, potensi PHK di industri manufaktur masih ada, terutama di sektor padat karya berorientasi ekspor seperti TPT. Sektor ini telah mengalami tekanan luar biasa baik dari sisi pasar maupun inflasi biaya usaha.

"Subsektor manufaktur lainnya memiliki risiko PHK yang tidak terlalu besar, namun berpotensi terjadi pembekuan perekrutan karyawan (hiring freeze) yang berkepanjangan," ungkap dia, Selasa (30/7).

Secara umum, Apindo memperkirakan kondisi industri manufaktur akan lebih menantang sampai akhir tahun nanti. Selain dipicu oleh kenaikan biaya operasi usaha sebagai efek samping koreksi kurs rupiah, daya beli masyarakat juga belum stabil sehingga permintaan pasar menurun.

Tak hanya itu, sebagian pelaku usaha juga masih wait and see untuk ekspansi bisnis karena transisi pemerintahan.

Ancaman impor

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta memprediksi, potensi penutupan pabrik TPT yang berujung PHK karyawan jelas masih sangat terbuka pada sisa tahun ini.

Apalagi, pasar domestik masih dibanjiri produk impor tekstil ilegal pasca penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

APSyFI sendiri cukup mengapresiasi tindakan pemerintah yang membentuk Satgas Impor Ilegal belum lama ini. Namun, selama penindakan hukum cenderung tumpul dan celah pintu masuk importasi barang ilegal masih terbuka, keberadaan satgas tersebut tidak akan efektif. Terlebih lagi, banyak oknum di kalangan pemerintah yang justru terlibat dalam kegiatan impor ilegal.

"Penertiban impor ilegal di hilir akan percuma jika aliran suplai dari hulu atau pelabuhannya terus mengalir deras," tegas Redma, Selasa (30/7).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menganggap kondisi industri alas kaki masih lebih baik ketimbang industri TPT, meski secara umum sama-sama penuh tantangan.

Meski terjadi penutupan pabrik Sepatu Bata di Jawa Barat pada akhir Mei 2024, hal itu tidak mencerminkan kondisi industri alas kaki secara keseluruhan. Ekspor produk alas kaki nasional justru sedang dalam tren positif lantaran tumbuh 2% dibandingkan tahun lalu.

"Kami menargetkan ekspor bisa mencapai 5% sampai 7% pada tahun ini," jelas dia, Selasa (30/7).

Dihubungi terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, sebagian besar investasi manufaktur yang masuk ke Indonesia menyasar ke sektor industri logam atau pertambangan yang termasuk sektor padat modal.

Hal ini yang membuat realisasi investasi seolah tidak sinkron dengan serapan tenaga kerja di industri manufaktur.

Maraknya impor produk hasil industri padat karya juga berperan besar atas tutupnya pabrik-pabrik di sektor tersebut, sehingga PHK terjadi.

"Investor baru jadi ragu untuk masuk kalau pasar domestiknya dibanjir produk impor. Akibatnya, karyawan yang sempat terkena PHK jadi sulit terserap oleh industri manufaktur lainnya," pungkas dia, Selasa (30/7).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth tahun ini. Aksi korporasi ini membawa dampak signifikan bagi karyawan Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, mengungkapkan sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut.

"Karena bank ini diakuisisi, otomatis semuanya akan di-PHK, ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Namun, kebijakan ini dianggap sepihak dan tidak transparan, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," ujarnya.

OPSI, sebagai induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Saepul menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, manajemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung tahun ini. Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, menjelaskan bahwa proses akuisisi akan selesai pada kuartal II/2024, diikuti dengan penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi yang masih tahap awal. Belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan terjadi, tetapi Parwati menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan upaya jangka panjang bagi bank.