Tengah malam jelang hari berganti, 3 September 2024, polisi menyatroni rumah nomor 23 di Perumahan Cendana Parc Lippo Karawaci, Tangerang, Banten. Di dalamnya, tinggal buronan paling dicari pemerintah Filipina: Alice Guo.

Alice baru tinggal beberapa hari di rumah itu bersama seorang biksuni. Menurut Ketua RT setempat, Jeremy, tamu Alice berada di sana untuk ‘mengamankan’ rumah lantaran berposisi tusuk sate alias berhadapan dengan pertigaan jalan yang dianggap kurang baik bagi pemilik rumah.

Meski begitu, petaka tetap saja menghampiri si penghuni rumah. Saat digerebek polisi, Alice masih mengenakan piyama satin merah muda dibalut atasan lengan panjang berwarna putih. Ia lalu dibawa ke Polda Metro Jaya bersama barangnya berupa koper berisi uang.

Esoknya (4/12), Alice tak ditahan. Ia didudukkan di suatu ruangan di unit Jatanras Polda Metro. Sampai kemudian jelang siang pada 5 September, Alice bertemu dengan pengacaranya, Gugum Ridho Putra dan Dharma Rozali Azhar. Gugum baru mengetahui penangkapan Alice setelah keluarganya dari Filipina mengontak kantor hukumnya.

Tak ada raut tegang atau gentar di wajah Alice. Perempuan berusia 34 tahun itu justru disebut lebih banyak tersenyum ceria. Ia juga sempat bercanda dengan para penyidik di kantor polisi tersebut sampai fasih belajar mengucap ungkapan “Menyala Abangku”.

Menurut Gugum, tidak ada pemeriksaan atau pembicaraan substansial terhadap Alice oleh polisi sehingga situasinya cair. Namun, berbeda dengan di Indonesia, penangkapan Alice membuat geger Filipina.

Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. membuat konferensi pers soal penangkapan ini. Selain berterima kasih pada Indonesia, Marcos turut menyampaikan bahwa Alice akan menghadapi ancaman penegakan hukum di negaranya.

“Dia (Alice) geleng-geleng kepala saja waktu kami kasih tahu Presiden [Filipina] menyebut namanya di konferensi pers soal penangkapannya. Dia senyum-senyum saja, [bilang] ‘Ya, saya sudah tahu,’” terang Dharma kepada kumparan, Kamis (12/9).

Kamis petang (5/9), Alice dideportasi ke negaranya setelah diskusi dengan otoritas Filipina yang menjemput Alice di Polda Metro. Alice tampak begitu penting sehingga penjemputannya dikawal langsung oleh Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal Benhur Abalos, Kepala Polisi Filipina Jenderal Rommel Marbil, dan para pejabat dari Biro Investigasi Nasional (NBI).

Penyerahan Alice ke Filipina ditukar dengan keinginan Indonesia untuk mendapatkan Gregor Johann Hass, anggota kartel narkoba Meksiko yang jadi buronan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebelum menjadi buronan, Alice Guo mengemban jabatan terhormat sebagai Wali Kota Bamban, Provinsi Tarlac. Ia memenangi pemilu kota kecil di Pulau Luzon itu pada 2022 dengan torehan suara 42,98%. Capaian yang luar biasa karena ia maju dari jalur independen dan tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya.

Citra publik yang ditampilkan Alice sebagai wali kota ialah pribadi yang ramah dan murah senyum. Ia bahkan terang-terangan menyukai warna merah muda yang kalem dan feminin, dan hampir seluruh alat di meja kerjanya memiliki kelir tersebut.

Dalam akun YouTube-nya pada 2022, Alice mengemas video kampanyenya sebagai vlog kegiatan sehari-hari di mana ia beternak ayam, blusukan bertemu warga, hingga memasak dengan tim suksesnya.

Setelah menjadi wali kota selama kurang lebih 2 tahun, kursi jabatan perempuan tersebut mulai digoyang. Namanya mencuat usai tim gabungan yang dipimpin Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir Kepresidenenan (PAOCC) menggerebek fasilitas Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) di Bamban pada 13 Maret 2024. Aktivitas POGO berada di bawah bendera Zun Yuan Technology Inc.

Dalam penggerebekan tersebut, selain aktivitas judi ilegal, ditemukan pula jejak praktik penipuan cinta (love scamming) online. PAOCC kemudian mengamankan 371 warga Filipina, 432 WN Tiongkok, 8 WN Malaysia, 57 WN Vietnam, 3 WN Taiwan, 2 WN Indonesia, dan 2 WN Rwanda yang sebagian di antaranya diduga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

POGO di Bamban mulai disangkutpautkan dengan Alice pada 25 Maret oleh Senator Sherwin Gatchalian yang mengaku mendapat dokumen berupa tagihan listrik Zun Yuan Technology Inc. dan dokumen kepemilikan kendaraan di sana yang diterbitkan atas nama Alice.

Tudingan keterlibatan Alice dengan aktivitas POGO semakin serius saat Kementerian Dalam Negeri Filipina mulai melakukan penyelidikan pada 5 April. Pada 7 dan 22 Mei, Senat parlemen Filipina juga menggelar sidang untuk menyelidiki dugaan yang serupa dengan memanggil Alice.

Senator Risa Hontiveros membuka sidang itu dengan wanti-wanti bahaya agen China yang beroperasi di sejumlah negara di Asia Tenggara, khususnya negara yang bersinggungan dengan Laut China Selatan. Ia pun memaparkan bukti dokumen yang meragukan Alice sebagai warga kelahiran Filipina.

Alice juga dituding oleh Hontiveros memiliki hubungan dengan dua terpidana kasus pencucian uang senilai USD 3 miliar dolar di Singapura, yakni warga negara China Zhang Ruijin dan Lin Baoying. Bersama keduanya, Alice disebut sempat membangun perusahaan Baofu Land Development pada 2019 di atas tanah miliknya yang kini terbangun Zun Yuan Technology Inc.

Dengan alasan-alasan itulah, Senat Filipina mempertanyakan apakah Alice merupakan aset ‘mata-mata’ China dan terlibat pelbagai kegiatan ilegal seperti pencucian uang, TPPO, dan terkait dengan POGO.

Alice membantah tuduhan sebagai mata-mata dan menolak keterlibatannya dengan POGO. Namun, ia gagal menjelaskan rinci tentang kehidupannya, termasuk tempat lahirnya dan alasan mengapa akta kelahirannya baru diajukan di usia 17 tahun.

Alice juga mengaku mengikuti home schooling, tetapi ia tidak mengingat penyedia layanan jasa home schooling itu kecuali nama gurunya saja. Ia pun tidak memiliki dokumen yang membuktikan bahwa ia pernah menyelesaikan program sekolah itu.

Kementerian Dalam Negeri Filipina pada 24 Mei mengajukan tuntutan korupsi terhadap Alice karena keterlibatannya dengan POGO. Karena kelindan kasusnya, pada 3 Juni Ombudsman Filipina turut menangguhkan jabatan wali kota Alice selama 6 bulan.

Senat Filipina pada 18 Juni menyatakan bahwa keluarga Alice pernah mengajukan Visa Tinggal Investor Khusus. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Alice disinyalir kuat sebagai warga negara China bernama Guo Hua Ping, yang masuk Filipina pada 12 Januari 2003 pada usia 13 tahun. Meskipun demikian, Alice membantah identitas tersebut.

Pada 21 Juni, Alice kembali menghadapi tuntutan atas dugaan perdagangan manusia yang terkait operasional POGO. PAOCC dan Kepolisian Nasional Filipina mengajukan tuntutan itu ke Departemen Kehakiman.

Dalam sidang pada 26 Juni, Senat Filipina mengungkap dokumen dari Biro Investigasi Nasional (NBI) yang memperlihatkan adanya foto wanita lain bernama Alice Leal Guo, yang memiliki tanggal lahir yang sama dan nama yang sama.

Namun, Alice tidak hadir dalam sidang tersebut karena alasan kesehatan. Senat pun mengeluarkan surat panggilan dengan ancaman penangkapan jika Alice tidak hadir pada sidang 10 Juli.

Kejaksaan Agung Filipina lalu mengeluarkan surat perintah larangan menjabat jabatan publik (quo warranto) terhadap Alice pada 27 Juni. Larangan ini muncul setelah NBI mengonfirmasi bahwa sidik jarinya cocok dengan pemegang paspor China, Guo Hua Ping.

Namun di sisi lain, NBI juga menemukan adanya data Alice Guo lain dengan tanggal lahir yang sama di data sertifikat pendaftaran orang asing pada 2005. Tapi sidik jari data itu dengan Alice Guo ‘sang wali kota’ tidak cocok–yang kemudian diduga NBI sebagai upaya untuk mengelabui penyelidikan.

Alice kembali dipanggil ke sidang Senat pada 10 Juli, tetapi ia mangkir karena trauma. Senat Filipina kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Alice dan keluarganya yang disebarluaskan pada 13 Juli.

Pada 18 Juli, Alice bersama dua saudaranya, Shiela Guo dan Wesley Guo, kabur menggunakan yacht dari Metro Manila. Mereka kemudian berpindah-pindah kapal hingga sampai ke Malaysia. Pada 21 Juli, Alice terpotret berada di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum menuju Singapura, di mana ia tinggal selama hampir sebulan.

Pertengahan Agustus 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mendapat surat dari Biro Imigrasi Filipina mengenai kemungkinan adanya empat orang WN mereka yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah buronan pemerintah, Alice Guo.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim menjelaskan setelah mengecek data perlintasan, ternyata benar terdapat 4 orang yang dicari tersebut ditemani oleh 1 orang WN Singapura. Mereka masuk Indonesia via Batam pada 18 Agustus 2024. Mereka memesan kamar di Hotel Santika Batam. Tetapi ketika petugas imigrasi mendatangi hotel itu, kelimanya sudah tak ada di sana.

“Anggota kita mengejar di tempat perlintasan imigrasi dan berhasil dapat dua orang, Shiela Guo dan Cassandra Ong. Namun Alice dan satu lagi, Wesley Guo, sudah tidak ada. Wesley sudah keburu pergi dan ditangkap di Hong Kong,” terang Silmy kepada kumparan, Sabtu (14/9).

Shiela dan Wesley merupakan saudara Alice, sedangkan Cassandra diduga merupakan salah satu perwakilan POGO ilegal yang digerebek di Provinsi Tarlac.

Silmy menyebut, berdasarkan data perlintasan Alice kabur dari Batam ke Tangerang. Tetapi ia tidak bisa memastikan melalui jalur apa eks Wali Kota Bamban itu pergi ke sana.

“Kita terus bekerja sama dengan Polri ketika kemudian bisa mendapatkan Alice Guo [di Tangerang],” ujar Silmy. Alice ditangkap setelah sekitar 18 hari berada di Indonesia.

Pengacara Alice, Gugum Ridho Putra, menyebut Alice masuk ke Indonesia secara legal menggunakan paspor. Namun berdasarkan cerita Alice, Gugum menyebut kliennya masuk ke Indonesia melalui penerbangan dari Singapura ke Bandara Soekarno Hatta di Tangerang.

“Ada cap Imigrasinya, paspornya juga hidup. Jadi dia memang gak ada masalah apa-apa di Jakarta,” timpal pengacara Alice yang juga partner Gugum, Dharma Rozali Azhar. Ia mengaku ditunjukkan cap paspor oleh Alice langsung.

Silmy mengakui Alice Guo cs masuk Indonesia secara legal karena saat itu belum ada catatan permohonan red notice dari Interpol Filipina. Maka dari itu mereka lolos pemeriksaan imigrasi. Setelah di Indonesia barulah Alice cs masuk daftar Interpol sehingga Indonesia berkewajiban untuk mencari.

“Lalu dia paspornya dibatalkan oleh negara asal, artinya yang bersangkutan sudah menjadi warga ilegal karena tidak memiliki paspor yang sah. Di situlah kita bisa menangkap,” terang Silmy.

Menurut Gugum, Alice pergi ke Indonesia karena merasa ada tekanan politik di Filipina. Ia dituding sebagai WN China. Alice, kata Gugum, sebenarnya bisa membuktikan dirinya asli Filipina, hanya saja belum memiliki kesempatan untuk membela diri.

“Dia juga merasa ada ancaman pembunuhan sehingga meninggalkan Filipina, lari ke Indonesia. Salah satu tujuannya [ke Indonesia] meminta supaya ada suaka politik. Political asylum sebenarnya itu memungkinkan diberikan untuk alasan background politik, kecuali kalau memang tindak pidana murni aja,” kata Gugum.

Sejak Agustus, Alice diberhentikan sebagai wali kota Bamban. Pada akhir bulan yang sama, PAOCC-NBI-Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) menuntutnya bersama 35 orang lain dengan 87 kasus pencucian uang di Departemen Kehakiman dengan tuduhan telah mencuci lebih dari 100 juta peso (sekitar Rp 27,7 miliar) dari hasil kegiatan kriminal.

AMLC juga membidik aset Alice dkk setara 6 miliar peso (sekitar Rp 1,68 triliun) yang terdiri dari properti di Tarlac, Pampanga, dan Las Piñas City, kendaraan mewah, berbagai akun bank, hingga helikopter yang diduga digunakan untuk operasi kriminal.

Soal apakah Alice terkait dengan POGO, pencucian uang, TPPO, hingga merupakan mata-mata China, Gugum dan Dharma menyatakan kliennya belum bercerita secara rinci sehingga hal itu belum dapat dikonfirmasi.

Yang jelas, menurut Gugum, posisi Alice saat ini masih sebatas diselidiki di kamar Senat parlemen atau semacam panitia khusus di parlemen Indonesia. Gugum juga merasa proses pengembalian Alice ke Filipina terlalu cepat, padahal kliennya tidak melakukan pelanggaran hukum di Indonesia.

“Itu baru tuduhan di negaranya yang belum ada proses hukum. Kalau dari kacamata kita, POGO sebelum rezim sekarang masih sah, tapi kemudian ketika pemerintahan berganti dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya tuduhan pidananya berlatar belakang politik,” jelas Gugum.

Soal cepatnya proses deportasi Alice, Silmy Karim justru merasa hal itu mesti dilihat secara positif. Sebab negara-negara di ASEAN memiliki kerja sama dalam hal kejahatan transnasional. Pengembalian cepat Alice ke negaranya justru membuat Indonesia dianggap sebagai mitra yang baik.

“Saya mendapatkan penghargaan bersama jajaran imigrasi di Indonesia oleh pemerintah Filipina karena keberhasilan kita dengan cepat menangkap mereka dan kita langsung serahkan,” kata Silmy.

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Rizki Ananda Ramadhan, menilai pengembalian Alice Guo kepada Filipina secara cepat menunjukkan bahwa Indonesia ingin menghindari risiko yang timbul jika Alice lama-lama ditahan di Indonesia.

“Apalagi memang bila Alice terindikasi sebagai agen dari China. Daripada Indonesia jadi sibuk dan repot berhadapan dengan pihak lain, atau semakin banyak tuntutan untuk memeriksa ini siapa dan bagaimana aktivitas dia di Indonesia. Saya melihatnya ini suatu [langkah] kontra intelijen saja,” kata Rizki.

Peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Internasional FISIP Unpad ini mengamini jika pemulangan Alice ditunda-tunda, bisa berdampak pada buruknya hubungan Indonesia-Filipina.

“Kemudian juga akan semakin banyak otoritas intelijen yang dipertanyakan. Misalnya, kok bisa [agen intelijen China] masuk di Indonesia? Ya meskipun bagi saya itu hal yang lumrah sebetulnya, karena intelijen asing di Indonesia sudah ada aktivitasnya sejak era Presiden Soekarno,” katanya.

Mengenai tujuan Alice mencari suaka ke Indonesia, Rizki berpandangan belum ada motif kemanusiaan yang kuat sehingga pemerintah Indonesia perlu memberi suaka.

Sementara itu pemerintah China melalui Kedutaan Besarnya di Manila tidak pernah menyangkal atau mengamini bahwa Alice merupakan agennya. Dalam sejumlah pernyataan sejak isu penggerebekan POGO mengemuka, Kedubes China justru mendukung upaya Filipina mengatasi perjudian lepas pantai dan mendorong agar operasi POGO dilarang.

Menurut Rizki, tak disinggungnya penyangkalan terhadap Alice sebagai respons resmi China merupakan langkah yang wajar. Sebab, jika memang benar Alice merupakan agen China, respons diam China justru demi keamanan Alice dan menjaga citra China di ASEAN, khususnya di Indonesia dan Filipina.

Adapun soal narasi Alice yang kemudian dikait-kaitkan dengan konflik di Laut China Selatan, Rizki memandang hal itu bukan menjadi faktor utama. Sebab, kemungkinannya agen ditempatkan hanya untuk mencari bagaimana strategi Filipina dalam berurusan dengan Laut China Selatan.

“Kalau yang lebih relevan kemungkinan [mencari informasi] arah kebijakan Filipina yang sangat berpengaruh terhadap China [secara umum],” ujarnya.

Kalimat di atas kerap dilantangkan Alice Guo dalam pidato kampanyenya saat mengikuti pemilihan Wali Kota Bamban. Ia menegaskan identitas dirinya yang sejak awal dipertanyakan publik dan pemerintah Filipina.

Alice ikut Pilkada Kota Bamban pada 2022. Saat itu ia sudah menuai sorotan karena tak memiliki rekam jejak politik sebelumnya dan tak punya afiliasi dengan dinasti politik Filipina. Perempuan 34 tahun itu membawa diri sebagai representasi masyarakat akar rumput, bukan elite politik.

Bersamaan dengan itu, latar belakang Alice juga dipertanyakan. Ia disebut bukan asli Filipina. Bahkan, ia baru mendaftar sebagai pemilih di Bamban pada 2021, setahun sebelum mencalonkan diri dan menang sebagai wali kota. Kecurigaan terhadap latar belakang Alice berlanjut hingga terpilih dan dilantik jadi orang nomor satu di Bamban.

Dua tahun usai terpilih, Alice disidang di Senat Filipina atau layaknya sidang Pansus (Panitia Khusus) di parlemen Indonesia atas dugaan keterkaitan dengan perusahaan Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) di Bamban. Perusahaan di bawah bendera Zun Yuan Technology Inc itu digerebek pemerintah Filipina pada 13 Maret 2024.

POGO merupakan perusahaan berbasis di Filipina yang menawarkan layanan perjudian online ke pasar luar negeri, khususnya China. Kasino online ini menjamur di rezim Presiden Duterte. Pada pemerintahan Marcos, POGO ilegal sedikit demi sedikit ditindak sampai akhirnya resmi dilarang penuh pada Juli 2024.

Kasus POGO menggoyang Alice. Senat Filipina sampai meminta Alice Guo menjelaskan asal-usulnya. Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr pun turut berkomentar mengenai latar belakang Alice. Bongbong mempertebal kecurigaan terhadap wali kota tersebut.

"Tidak ada yang mengenalnya. Kami bertanya-tanya dari mana asalnya, itu sebabnya kami menyelidiki hal ini bersama dengan Biro Imigrasi, karena pertanyaan-pertanyaan tentang kewarganegaraannya," kata Marcos seperti dilansir Reuters pada Mei 2024.

Senat Filipina pada 18 Juni mengungkap catatan visa keluarga Alice. Catatan itu memberi petunjuk kuat bahwa Alice adalah warga negara China dengan nama Guo Hua Ping, yang masuk Filipina pada 12 Januari 2003 di usia 13 tahun. Dokumen itu diperkuat dengan hasil penelusuran Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina bahwa sidik jarinya cocok dengan pemegang paspor China, Guo Hua Ping. Apalagi Alice baru mendaftarkan akta kelahirannya ke otoritas Filipina pada usia 17 tahun. Bukti-bukti tersebut membuat Alice Guo dituding sebagai mata-mata China. Tapi Alice membantah.

Tensi hubungan Filipina dan China memang sedang meninggi selama beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tak lain karena ketegangan kedua negara di Laut China Selatan (LCS). Sengketa kedua negara yang saling klaim wilayah di LCS terus menimbulkan bara.

Bara terakhir antar kedua negara yakni tabrakan kapal China dan Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan (LCS) di dekat Second Thomas Shoal, pada Senin, 19 Agustus.

Dibawa komando Bongbong Marcos, Filipina -dengan bekingan Amerika Serikat (AS)- tegas dan kekeh mempertahankan LCS. Wilayah tersebut dinilai strategis dan berdampak pada kedaulatan dan perekonomian negara. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan kapal senilai lebih dari USD 3 triliun per tahunnya. Filipina dan China sama-sama berusaha merebut dan mempertahankan wilayah yang diklaim sebagai haknya masing-masing.

Kendati Alice Guo yang dituduh mata-mata China tak terkait langsung dengan ketegangan LCS, tapi keduanya dianggap punya benang merah yang sama: waspada spionase.

April tahun ini, seperti dilaporkan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), pemerintah Filipina mulai menyelidiki dugaan masuknya 4.600 warga negara China yang belajar di Cagayan. Pemerintah Filipina curiga beberapa orang di antara pelajar adalah mata-mata.

Tak hanya terhadap pelajar, kecurigaan sama juga ditujukan kepada seluruh warga China yang masuk Filipina. Termasuk wartawan dan koresponden untuk media-media China. Fenomena ini lalu dikaitkan dengan sinophobia.

‘Sinophobia’ adalah fenomena atau istilah yang menunjukkan perilaku anti-Tiongkok. Sentimen ini juga menguat kala virus COVID-19 melanda dunia, di mana kecurigaan disematkan oleh negara ‘lawan’ China terhadap virus hingga alat kesehatan buatan negara tirai bambu.

Apa yang dilakukan pemerintah Filipina memang satu di antara banyak upaya bertahan dari ancaman politik dan ekonomi.

Terlebih, kata Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, mata-mata memang tak bisa ditebak, punya pola tersendiri. Seseorang yang dijadikan sebagai pengumpul informasi bisa datang dari mana saja, dari seorang pejabat sampai hal-hal terkecil seperti beasiswa sekolah dan penelitian.

“Di luar kasus di Filipina, mata-mata itu banyak cara [yang dipakai]. Bisa menyusupkan orang ke tempat yang dituju, kemudian dia pengumpul informasi. Atau merekrut orang yang di sana [negara tujuan] untuk memberikan informasi. Jadi tentunya ada macam-macam [cara]” kata Riyanta saat dihubungi, Sabtu (14/9).

Agen intelijen ada di mana-mana. Mereka berkeliaran tapi sulit dikenali. Tapi bukan berarti penyamaran dan operasi agen intelijen selalu mulus. Ada juga yang gagal.

Terbaru, seorang mantan perwira Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA), Alexander Yuk Ching Ma, dijatuhi hukuman 10 penjara karena jadi mata-mata China. Ia berperan dalam pengumpulan dan menyampaikan informasi rahasia ke China.

Penyelidik AS mengungkap, Ma mulai bekerja sama dengan Biro Keamanan Negara kantor perwakilan Shanghai, China (SSSB) pada Maret 2001. Sekitar 10 tahun setelah ia meninggalkan CIA. Perannya mengumpulkan informasi rahasia untuk China terungkap dan ia ditangkap pada 2020.

Dikutip dari BBC, Ma adalah warga negara Amerika yang lahir di Hong Kong. Ia bekerja untuk CIA dari 1982 sampai 1989.

Catatan lain, pada tahun 2023, CSIS mempublikasikan survei kasus upaya spionase China terhadap Amerika Serikat yang terbongkar dari sejak tahun 2000. Hasilnya, terjadi peningkatan hingga tahun 2022, mencapai 16 kasus. Tertinggi tahun 2020 dengan 26 operasi yang terbongkar.

Dalam data tersebut, nampak penurunan mata-mata China terhadap Amerika pada tahun 2016 yang hanya 4 kasus. Ini terjadi karena pada tahun 2015 Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping membuat perjanjian tahun 2015 untuk membatasi spionase komersial yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Survei yang dilakukan tahun lalu itu diambil dari data terbuka. Datanya juga hanya kasus mata-mata China terhadap Amerika, tak termasuk negara lain. Sehingga survei tersebut dianggap tak mencerminkan operasi spionase keseluruhan, tapi setidaknya memberikan gambaran bagaimana gerilya agen intelijen China mengumpulkan informasi.

Disebutkan juga bahwa tujuan spionase China terhadap AS terkait politik, keamanan, dan ekonomi: meliputi perusahaan hingga orang AS di China. Agen intelijen disebar seluas-luasnya yang berfokus memperoleh informasi dan memperkuat kedigdayaan China.

Serangkaian spionase China di seluruh dunia membuka mata AS dan sekutunya. Beberapa waktu terakhir, seperti dilansir dari liputan Gordon Corera bertajuk ‘China’s spy threat is growing, but the West has struggled to keep up’, bahwa mata-mata Barat fokus terhadap operasi intelijen China. Mereka mewaspadai segala gerak-gerik China, negara yang berambisi menjadi negara adidaya.

Riyanta mengatakan, China yang menjelma sebagai negara besar mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di berbagai negara, bahkan dunia. Dari itu, mereka membutuhkan instrumen intelijen untuk melancarkan kerja sama atau memuluskan kepentingan di seluruh penjuru, salah satu jalannya adalah dengan hubungan terbuka.

Di luar hubungan langsung dan terbuka-tertutup, ada juga pintu atau operasi intelijen. Pada sisi inilah tugas para mata-mata untuk mengumpulkan informasi.

“Intelijen menjadi instrumen untuk melakukan hubungan secara tertutup atau mencari informasi secara tertutup,” kata Riyanta.

Riyanta menambahkan, cara-cara intelijen tertutup tidak hanya dilakukan China. Semua negara melakukan cara serupa. Lawan dagang China pun menerapkan operasi intelijen sendiri untuk melakukan perlawanan. Hanya saja, sebagaimana namanya, intelijen, dilakukan secara senyap dan rahasia.

Pengamat Militer dan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, mengatakan hal serupa. Mata-mata dan spionase bukan hal luar biasa. Terjadi setiap waktu dan seluruh sektor kehidupan.

Terkait mata-mata China yang diwaspadai AS dan sekutunya, kata Ponto, bukanlah hal baru. Sudah lama Barat melakukan perlawanan bahkan mencari atau memata-matai spionase China. Agen intelijen juga dianggap tak berpola. Alhasil, tak ada ukuran jelas mengenai kekuatan intelijen suatu negara.

“Semakin dia tidak diketahui, semakin kuat dia. Semakin tidak diketahui pekerjaannya maka semakin kuat,” tutup Ponto.

Alice Guo (34), buronan kasus judi online, perdagangan orang hingga pencucian uang yang diburu Filipina, telah dideportasi dari Jakarta ke Manila. Namun, kemarahan saat ini menyelimuti publik Filipina setelah viral foto-foto Alice Guo yang berpose bersama aparat penegak hukum Filipina yang penuh keakraban.

Foto pertama menunjukkan Guo tengah tersenyum lebar sembari mengangkat kedua tangannya berpose salam dua jari yang menunjukkan damai (peace).

Mantan Wali Kota Bamban ini berpose di samping Mendagri Benhur Abalos dan Kepala Polisi Filipina Jenderal Rommel Marbil yang tersenyum kecil menghadap kamera.

Foto itu diambil saat Guo tengah dalam proses deportasi dari Jakarta ke Manila pada Kamis (5/9) malam.

Foto kedua, menunjukkan Guo berpose di dalam mobil bersama sejumlah aparat. Mereka semuanya tersenyum akrab.

Deportasi Alice Guo dari Jakarta memang dikawal oleh pejabat hukum Filipina. Mereka membawa Guo dengan pesawat carter dari Jakarta dan mendarat di Manila pada pukul 01.30 waktu setempat, Jumat (6/9).

Foto yang beredar itu memicu kemarahan publik, termasuk Senator Joel Villanueva yang menyebutnya "sangat tidak profesional".

"Serius, apakah Anda ingin berfoto dengan buronan pengkhianat ini?" kecamnya, dikutip dari ABS CBN News, Jumat (6/9).

"Benar-benar bencana! Sangat mengecewakan," imbuhnya.

Senator Risa Hontiveros yang memimpin penyelidikan atas kasus kriminalitas Alice Guo juga marah.

"PERINGATAN terutama untuk para pegawai pemerintah: Alice Guo adalah buronan. Dia memiliki kasus perdagangan manusia. Dia bukan seorang selebriti," tulisnya di akun medsos.

BBC melaporkan, Mendagri Abalos, yang menjemput Guo dari Jakarta, mengatakan ia berfoto dengan Alice Guo untuk "dokumentasi".

Abalos mengatakan ia tidak menyadari bahwa Guo berpose dengan senyum lebar dan salam dua jari.

"Ia meminta untuk berbicara dengan saya dan Kepala [Polisi Nasional] karena ia telah menerima ancaman pembunuhan. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu takut karena polisi akan melindunginya," katanya dalam konferensi pers di Manila.

"Kami ingin mendokumentasikannya sehingga semuanya jelas. Saya tidak dapat melihat apa yang ia lakukan karena saya melihat kamera," dalihnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum buronan Filipina Alice Guo, Gugum Ridho Putra, mengatakan bahwa, kliennya datang ke Indonesia dengan rencana mendaftarkan diri menjadi suaka politik. Gugum mengungkapkan alasan Alice ingin menjadi suaka karena merasa kasus dugaan pencucian uang yang dituduhkan bermuatan unsur politis.

"Sebetulnya masalah dia tidak murni karena kriminal. Ada latar belakang politik juga. Jadi, dia ingin mendaftarkan diri menjadi asylum atau suaka politik (di Indonesia)," kata Gugum ketika ditemui di Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Gugum menjelaskan, bahwa perkara tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada mantan Wali Kota Bamban, Filipina, itu berkaitan dengan praktik gim daring. Pada awalnya, praktik tersebut dianggap legal oleh Presiden Filipina sebelumnya. Namun, dalam kebijakan pemerintahan Presiden Filipina saat ini, praktik gim daring itu dinyatakan ilegal sehingga muncul tuduhan tindak pidana pencucian uang.

"Kalau kami melihat, kasus ini bermuatan politis karena berbeda rezim dan berbeda kebijakan. Makanya, kalau suaka politik itu memungkinkan kalau orang itu meminta pelindungan atas alasan politik, kecuali kalau karena alasan pidana," ucapnya.

Akan tetapi, lanjut dia, Alice tidak sempat mendaftar menjadi suaka karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian Indonesia. Gugum juga menegaskan bahwa kliennya masuk ke Indonesia secara legal dan sedang tidak berstatus sebagai tersangka.

"Alice datang ke Indonesia dalam keadaan legal. Dia dibawa kembali ke Filipina pun juga murni karena pemerintah Filipina, mekanisme police to police," ucapnya.

Alice telah diserahkan secara langsung oleh Divhubinter Polri yang dipimpin oleh Kadiv Hubinter Irjen Pol. Krishna Murti kepada pemerintah Filipina yang diwakili oleh Sekretaris Dalam Negeri Filipina Benjamin Abalos Jr. dan beberapa petinggi Biro Investigasi Filipina. Rencananya Alice akan dideportasi pada Kamis malam.

Sebelumnya, Alice Guo menjadi buronan Senat Filipina karena menolak menghadiri penyelidikan kongres atas dugaan hubungannya dengan sindikat kriminal China. Alice ditangkap oleh Divhubinter Polri yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung di Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024).

Lembaga penegak hukum Filipina, termasuk Dewan Antipencucian Uang atau Anti-Money Laundering Council (AMLC), pada bulan lalu melaporkan Alice dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman Filipina atas tuduhan pencucian uang. AMLC menuduh Alice dan rekan-rekannya melakukan pencucian uang lebih dari 100 juta peso yang merupakan hasil kegiatan kriminal.

Alice diduga terlibat dalam sebuah perusahaan yang menawarkan judi daring ilegal bernama Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) di negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menyampaikan barter buronan Filipina, Alice Guo dengan Gregor Has akan segera terlaksana.

Perlu diketahui, Gregor Has merupakan buronan utama BNN lantaran terkait peredaran narkotika jenis sabu. Gregor akhirnya ditangkap tim gabungan aparat penegak hukum pada Rabu (15/5/2024) di Cebu, Filipina.

"Itu bagian pembicaraan, Insya Allah akan terlaksana dengan proses dan waktu yang sedang dikerjakan dan kita tunggu nanti hasilnya. Jadi, itu bagian yang kita bicarakan," kata Krishna di Polda Metro Jaya, Kamis (5/9/2024).

Namun demikian, Krishna tidak menjelaskan soal waktu "barter" buronan tersebut akan terealisasi. Meskipun begitu, Divhubinter Polri menyatakan bahwa pertukaran buronan ini tidak memiliki syarat-syarat tertentu.

"Tidak ada syarat syaratan, intinya kami beritikad baik, mereka beritikad baik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Alice Guo telah meninggalkan Filipina pada Juli 2024. Sebelum ke Indonesia, Alice disebut telah melintas terlebih dahulu Malaysia dan Singapura. Tercatat, Guo baru ke Indonesia pada Agustus 2024.

Alice kemudian sempat mengunjungi beberapa daerah di Indonesia mulai dari Batam, Jakarta, Bandung hingga akhirnya ditangkap di Tangerang pada Selasa (3/9/2024).

Sebagai informasi, Alice Guo dicari pemerintah Filipina lantaran menolak menghadiri penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana.

Lembaga penegak hukum di Filipina, termasuk Anti-Money Laundering Council (AMLC) telah menduga Alice Guo dengan sindikat di China telah melakukan pencucian uang US$1,8 juta atau setara Rp27,8 miliar (kurs Rp15.484).

Mantan Wali Kota Bamban di Filipina, Alice Guo, segera dideportasi dari Indonesia. Kuasa Hukum dari Alice, Gugum Ridho Putra, menerangkan kliennya tidak memiliki kasus hukum apa pun di Filipina.

Menurut Gugum kliennya juga masuk ke Indonesia secara legal.

"Dia dateng legal. Ada paspornya dicap Imigrasi Indonesia," kata dia ketika ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (5/9).

Gugum pun menambahkan berbagai tuduhan soal keterlibatan Alice dalam kasus pencucian uang hingga judi online belum dapat dibuktikan. Hingga kini, kliennya belum berstatus sebagai tersangka. Dia pun menyebut tuduhan terhadap Alice bermuatan politis imbas bergantinya tampuk kepemimpinan di Filipina.

"Kalau kita melihat ini muatan politis karena berbeda rezim ya, sekarang, dan berbeda kebijakan," ucap dia.

Adapun Alice datang ke Indonesia dengan maksud mencari suaka. Dia datang ke Indonesia pada bulan Agustus. Sebelum ditangkap oleh Polri di Tangerang, Alice sempat mendatangi sejumlah kota lain di Indonesia. Namun, dia tak menyebut kota yang disinggahi Alice secara rinci.

"Dia langsung ke Indonesia Agustus," kata Gugum.

Sebelumnya, Alice merupakan buron usai dituding terlibat pencucian uang atas bisnis ilegalnya, termasuk judi online (judol) dan scam, dengan klien orang-orang China. Uang yang dicucinya diduga sekitar Rp 27,8 miliar.

Alice memilih kabur saat dia ditekan mengungkapkan keterlibatannya dalam kasus kriminal tersebut dan tuduhan bahwa dia juga tercatat sebagai WN China. Alice mangkir dari panggilan Senat Filipina yang memintanya untuk menjawab semua tuduhan.

Alice kabur pada Juli 2024 ke Malaysia, Singapura, lalu ke Indonesia, meninggalkan kursi Wali Kota Bamban yang didudukinya sejak 2022 — hingga akhirnya ditangkap di Tangerang.

MANILA, investor.id – Seorang wali kota kecil di Filipina dituduh sebagai mata-mata China. Ia kini telah bersembunyi, kata para pejabat setempat menurut laporan BBC.

Polisi tidak dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan Alice Guo pada akhir pekan, karena ia tidak berada di alamat yang diketahui.

Penipuan diketahui di kota Bamban tempat tinggal Guo pada Maret 2024, tersembunyi di kasino daring yang melayani orang-orang China daratan.

Kisahnya seperti sebuah drama televisi, karena ia juga ditanyai tentang asal usulnya yang berkewarganegaraan China. Ada pula kecurigaan yang mengatakan Guo bekerja sebagai "aset" atau mata-mata untuk pemerintah China.

Kasus Guo telah mencengkeram negara tersebut, ketika Filipina dan China terus berselisih mengenai terumbu karang dan singkapan di Laut China Selatan (LCS).

Senat memerintahkan penangkapan Guo dan beberapa anggota keluarganya pada Jumat pekan lalu, setelah ia dua kali menolak panggilan untuk hadir dalam sidang di dekat pusat penipuan.

"Tunjukkan dirimu. Bersembunyi tidak akan menghapus kebenaran," kata Senator Risa Hontiveros, yang memimpin penyelidikan parlemen terhadap Guo, seperti dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Guo membantah melakukan kesalahan. Dia mengklaim ayahnya yang berkewarganegaraan China dan ibunya yang berasal dari Filipina membesarkannya di peternakan babi milik mereka.

Namun Senator Sherwin Gatchalian, yang ikut serta dalam penyelidikan, mengklaim Guo adalah warga negara China yang bernama asli Guo Hua Ping, berdasarkan catatan imigrasi.

"Dia bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Tim pelacak kami akan terus mencarinya," kata Gatchalian kepada radio lokal.

Dituduh Mata-mata China

Pada hari surat perintah penangkapan ditandatangani, Guo mengunggah pernyataan di media sosial Facebook. Pernyataan itu ditujukan kepada konstituennya dan menyinggung fakta bahwa ia tidak akan hadir.

"Maaf karena tidak bisa hadir secara fisik bersama kalian masing-masing. Saya rindu kalian semua," kata Guo. Ia menambahkan ketidakhadirannya hanya bersifat "sementara".

Pada unggahan yang sama, Alice Guo menambahkan dirinya tidak menyesal terjun ke dunia politik meskipun hal itu sangat menyakitinya hingga dia "hampir kehilangan jati dirinya".

“Saya orang Filipina yang memiliki hati yang besar terhadap Bamban. Saya sangat mencintai Filipina,” tulisnya.

Pengacara Guo, Nicole Jamilla, mengatakan kepada televisi lokal bahwa kliennya “pasti” akan bekerja sama dalam penyelidikan resmi.

Selain penyelidikan Senat, Guo juga menjadi subjek penyelidikan antikorupsi terpisah yang berujung pada penangguhan jabatannya.

Pusat tempat penipuan di Bamban telah menggarisbawahi bagaimana kasino online atau Pogos (Operasi Permainan Daring Filipina) telah digunakan sebagai kedok penipuan teks, perdagangan manusia, dan aktivitas kriminal lainnya.

Jaringan kejahatan yang bersembunyi di bawah Pogos bahkan telah membangun rumah sakit yang menyediakan bedah kosmetik bagi para buronan yang menginginkan wajah baru.

Pogos berkembang pesat pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, yang masa kepresidenannya berakhir pada 2022 namun telah ditandai dengan kedekatannya dengan pemerintah China.

Namun di bawah presiden saat ini Ferdinand Marcos, Pogos mendapat pengawasan ketat.

Jika terbukti ia adalah warga negara China, Guo tidak berhak menjabat sebagai walikota. Hanya warga negara Filipina yang diperbolehkan memegang jabatan terpilih.

Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi konstituennya yang mendapat manfaat dari program penjangkauan sosialnya, yang banyak didokumentasikan di halaman media sosialnya.

Guo dinilai telah "membawa perubahan" untuk Bamban dan masyarakatnya berterima kasih, kata warga bernama Erica Miclat kepada televisi ANC.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News