JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Sahbirin Noor terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Hal itu pun sudah disampaikan Lembaga Antirasuah saat menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Sahbirin pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

"Dalam sidang tersebut, KPK menyampaikan, hingga saat persidangan ini berlangsung, SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).



Budi menyatakan, Sahbirin tidak menunjukkan batang hidungnya meski telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sahbirin juga tidak terlihat dari sejumlah lokasi yang digeledah tim penyidik Komisi Antirasuah, mulai dari kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya. Diduga, lokasi yang digeledah itu menjadi tempat persembunyian Sahbirin.

Budi melanjutkan, Sahbirin juga tidak tampak melakukan kegiatan dinasnya selaku Gubernur meski dirinya belum dilakukan penahanan.

"SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," sambungnya.

Akan hal itu, Budi menyatakan praperadilan yang diajukan Sahbirin seharusnya tidak dapat diterima. Pasalnya, Sahbirin sebagai pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 1/2018.

"Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh SHB selaku Tersangka yang melarikan diri, mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)," ujarnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap seorang buronan atas nama Zainal Muttaqin. Penangkapan dilakukan pada Rabu (2/10) di jalan Madrasah II, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Permohonan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (4/10).

Penangkapan terhadap Zainal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 623 K/Pid/2015 tanggal 24 Juni 2024, yang menyatakan DPO Terpidana H. Zainal Muttaqin melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan.

"Oleh karenanya, terpidana H. Zainal Muttaqin dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," kata Harli.

Perbuatan penggelapan itu dilakukan pada 27 Oktober 2016 sampai dengan tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu oleh Zainal yang menjabat Wakil Komisaris Utama di PT Duta Manuntung di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Berdasarkan pemantauan, Zainal ini awalnya terdeteksi di Kota Surabaya. Kemudian dia berpindah ke Kota Jakarta. Setelah itu Tim Satgas SIRI melakukan pengejaran ke Jakarta.

"Saat diamankan, terpidana H. Zainal Muttaqin bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti," kata Harli.

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) mengamankan buronan korupsi, Khuslaini (52) di Batam pada Selasa (1/10/2024).

Khuslaini merupakan terpidana kasus korupsi yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Solok.

"Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Satgas SIRI Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Batam sekitar pukul 15.15 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar dalam keterangan resmi, Selasa (1/10/2024).

Khuslaini terlibat dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Balai Pemuda di Kabupaten Solok pada tahun 2013.

Wanita kelahiran Padang ini terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2016 yang dikeluarkan pada 18 Agustus 2016.

Khuslaini divonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta.

Selain itu, Khuslaini juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 101,5 juta.

Penangkapan terhadap Khuslaini berjalan lancar tanpa perlawanan, dan terpidana bersikap kooperatif selama proses penahanan.

"Saat ini, Khuslaini dititipkan di Kejaksaan Negeri Batam untuk kemudian diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Solok guna menjalani eksekusi hukuman," lanjut dia.

Penangkapan ini merupakan bagian dari program Tabur Kejaksaan. Jaksa Agung sendiri terus menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memonitor dan menangkap buronan yang masih berkeliaran.

"Tidak ada tempat yang aman bagi buronan. Kami mengimbau agar mereka segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Harli.

Buronan kasus timah sekaligus Direktur CV Salsabila Utama, Tetian Wahyudi, ternyata punya hubungan khusus dengan eks Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi dan eks Dirkeu PT Timah, Emil Elmindra. Tetian dengan para mantan direksi PT Timah itu disebut berteman dekat.

Hal ini diungkapkan Mantan Kepala Bidang Pengawasan Produksi PT Timah untuk wilayah Bangka Selatan, Edi Suryadi, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/9).

Edi bersaksi untuk terdakwa Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa (VIP), Tamron alias Aon; Dirut CV VIP, Hasan Tjie; Komisaris CV VIP, Kwang Yung alias Buyung; dan Manajer Operasional CV VIP, Achmad Albani.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan pengetahuan Edi terkait lokasi kantor dari CV Salsabila Utama yang dikendalikan Tetian.

"Salsabila ini kantornya di mana?" tanya jaksa.

"Di Pangkalpinang," jawab Edi.

"Iya tahu, di wilayah kantor PT Timah juga?" cecar jaksa.

"Dia setahu saya dia di kantin itu kantornya," ungkap Edi.

"Jadi kantin itu lokasinya di PT Timah?" tanya jaksa memperdalam.

"Kantin itu milik PT Timah bangunannya," jelas Edi.

Jaksa lalu mengulik alasan di balik lokasi kantor CV Salsabila Utama yang berada di lingkungan PT Timah. Jaksa mendalami soal hubungan Tetian selaku pemilik perusahaan tersebut dengan jajaran direksi PT Timah.

"Di dalam BAP saudara pada poin 10, saudara mengatakan bahwa CV Salsabila bahwa pemiliknya adalah Tetian Wahyudi?" tanya jaksa.

"Betul," balas Edi.

"Saudara mengatakan bahwa Tetian Wahyudi itu merupakan teman dekatnya Direktur Keuangan Emil Elmindra dan Direktur Utama Riza Pahlevi?" tanya jaksa lagi.

"Betul," jawab Edi.

"Bagaimana saudara bisa mengetahui bahwa mereka itu adalah teman dekatnya dari para direksi ini?" cecar jaksa.

"Karena, saya dapat telepon langsung dari Pak Emil bahwa Tetian akan mengirimkan bijih timah ke Bangka Selatan. Kemudian Pak Emil sendiri langsung datang juga, saya lupa tanggalnya, bahwa Pak Emil itu langsung datang ke gudang memberi tahu ke orang-orang saya di gudang PT Timah itu," beber Edi.

Menurut Edi, Emil kala itu meminta para anak buahnya untuk membantu Tetian dalam pengiriman bijih timah ke PT Timah. Padahal, hal itu tak lumrah dilakukan seorang direktur.

"Kalau untuk yang lain tidak pernah seorang direktur langsung turun ke lapangan, sampai ke gudang, seperti itu pak. Jadi saya simpulkan bahwa itu ada kedekatan antar mereka pak," jelas Edi.

Tetian saat ini berstatus buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dua kali tak menghadiri pemeriksaan kasus korupsi timah.

Dalam persidangan sebelumnya, Emil mengaku pertama kali mengenal Tetian sebagai wartawan yang juga aktif sebagai pengepul timah. Ia juga mengakui, belakangan Tetian juga membentuk CV. Salsabila Utama untuk bekerja sama dengan PT Timah dalam memasok bijih timah.

Sementara, Mochtar Riza Pahlevi, mengeklaim tak punya hubungan bisnis dengan Tetian.

Nama Tetian sempat muncul dalam dakwaan eks Dirut PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Tetian disebut bersama-sama dengan Riza Pahlevi dan Emil Ermindra mengatur pembelian biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah menggunakan CV Salsabila Utama.

Perusahaan tersebut dikendalikan secara bersama-sama oleh Tetian, Riza, dan Emil untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Belum ada keterangan dari Tetian soal dugaan keterlibatannya.

JAKARTA - Satgas BLBI mengapresiasi aparat imigrasi yang telah melakukan pencegahan atas upaya Marimutu Sinivasan untuk meninggalkan Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, pada Minggu (8/9/2024) lalu.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, berdasarkan KMK Nomor 107/KN.6/2024 tanggal 3 Juni 2024, pencegahan Marimutu ke luar negeri efektif diberlakukan. Pencegahan ini merupakan salah satu upaya pembatasan keperdataan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

"Marimutu Sinivasan merupakan salah satu dari 22 obligor/debitur BLBI yang ditangani oleh Satgas BLBI. Saat ini Marimutu tercatat sebagai debitur terkait utang Grup Texmaco, dengan outstanding sebesar USD3,91 miliar dan Rp31,69 triliun (belum termasuk BIAD 10%), dan sebagai obligor dengan nilai utang sebesar Rp790,557 miliar (belum termasuk BIAD 10%)," ungkap Rionald dalam keterangan resmi, Senin (9/9/2024) malam.

Baca Juga: Satgas BLBI Diminta Kembalikan Uang Negara dari Obligor Nakal

Selama periode penanganan oleh Satgas BLBI sejak Juni 2021 sampai dengan saat ini, Marimutu tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran atas utangnya. Tercatat hanya satu kali pembayaran sebesar Rp1 miliar dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk., anak perusahaan Grup Texmaco.

Oleh karena itu, Satgas BLBI melakukan upaya-upaya pengembalian hak tagih Negara dalam bentuk penyitaan aset yang dimiliki Marimutu, dengan estimasi nilai aset sebesar lebih dari Rp6,044 triliun.

"Untuk tahapan berikutnya, Satgas BLBI akan terus melakukan penyitaan dan penjualan atas aset Marimutu yang tersebar di seluruh Indonesia, demi memulihkan hak Negara dari kasus BLBI," kata Rionald.

Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Diminta Serius Tangani Kasus BLBI

Selain penyitaan, upaya lain yang telah dilakukan Satgas di antaranya melakukan penjualan lelang atas jaminan/harta kekayaan lain Marimutu/Grup Texmaco dan memproses pembayaran konsinyasi/kompensasi/budel pailit terkait aset-aset Marimutu, dengan rincian sebagai berikut:

1. penjualan sisa material bongkaran eks pabrik PT Wastra Indah di Kota Batu dengan pokok lelang sebesar Rp1.267.499.999,70;

2. penjualan sisa material bongkaran eks pabrik PT Perkasa Heavyndo Engineering di Kabupaten Subang dengan pokok lelang sebesar Rp361.724.999,90;

3. menerima pembayaran konsinyasi jalan tol Batang ? Semarang (atas SHGB 12/Nolokerto) sebesar Rp429.734.689,00;

4. menerima pembayaran oleh Tim Kurator PT Texmaco Jaya berupa: penjualan barang jaminan (budel pailit) di Kabupaten Karawang sebesar Rp5.110.961.722,00 dan penjualan barang jaminan (budel pailit) di Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.331.642.072,00;

5. menerima kompensasi pembayaran atas pembangunan SUTET di Desa Loji Sukabumi oleh PT PLN (Persero) (di atas lokasi barang jaminan Grup Texmaco) sebesar Rp900.364.500,00;

6. menerima angsuran pembayaran yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Fiber, Tbk. sebesar Rp1.000.000.000,00; dan

7. penjualan secara lelang atas 12 SHM barang jaminan Grup Texmaco di Kelurahan Kiarapayung, Kabupaten Karawang sebesar Rp23.446.205.000,00.

Hi!Pontianak - Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil menggagalkan Marimutu Sinivasan (MS) saat hendak kabur ke Kuching, Serawak, Malaysia pada 8 September 2024. MS diketahui terlibat dalam kasus BLBI.

“Pada Minggu, 8 September 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong melakukan penolakan keberangkatan terhadap satu Warga Negara Indonesia subjek daftar pencegahan, dijelaskan kronologi kejadian bahwa MS mengaku sakit dan tidak dapat turun dari mobil yang mengantarkannya ke PLBN Entikong,” ungkap Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto.

Tito bilang, setelah dilakukan pemindaian paspor oleh petugas konter ditemukan dalam sistem bahwa yang bersangkutan identik cekal 100 persen sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara wawancara singkat oleh petugas dan mendapatkan informasi bahwa benar yang bersangkutan adalah subjek daftar pencegahan dan yang bersangkutan benar pemegang paspor Republik Indonesia.

MS sebelumnya masuk dalam subjek pencegahan atas dasar permintaan dari Kementerian Keuangan dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban terhadap Piutang Negara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menyampaikan barter buronan Filipina, Alice Guo dengan Gregor Has akan segera terlaksana.

Perlu diketahui, Gregor Has merupakan buronan utama BNN lantaran terkait peredaran narkotika jenis sabu. Gregor akhirnya ditangkap tim gabungan aparat penegak hukum pada Rabu (15/5/2024) di Cebu, Filipina.

"Itu bagian pembicaraan, Insya Allah akan terlaksana dengan proses dan waktu yang sedang dikerjakan dan kita tunggu nanti hasilnya. Jadi, itu bagian yang kita bicarakan," kata Krishna di Polda Metro Jaya, Kamis (5/9/2024).

Namun demikian, Krishna tidak menjelaskan soal waktu "barter" buronan tersebut akan terealisasi. Meskipun begitu, Divhubinter Polri menyatakan bahwa pertukaran buronan ini tidak memiliki syarat-syarat tertentu.

"Tidak ada syarat syaratan, intinya kami beritikad baik, mereka beritikad baik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Alice Guo telah meninggalkan Filipina pada Juli 2024. Sebelum ke Indonesia, Alice disebut telah melintas terlebih dahulu Malaysia dan Singapura. Tercatat, Guo baru ke Indonesia pada Agustus 2024.

Alice kemudian sempat mengunjungi beberapa daerah di Indonesia mulai dari Batam, Jakarta, Bandung hingga akhirnya ditangkap di Tangerang pada Selasa (3/9/2024).

Sebagai informasi, Alice Guo dicari pemerintah Filipina lantaran menolak menghadiri penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana.

Lembaga penegak hukum di Filipina, termasuk Anti-Money Laundering Council (AMLC) telah menduga Alice Guo dengan sindikat di China telah melakukan pencucian uang US$1,8 juta atau setara Rp27,8 miliar (kurs Rp15.484).

Mabes Polri menangkap Alice Guo, mantan Wali Kota Tarlac, Filipina, yang jadi buronan kasus judi online dan pencucian uang. Dia ditangkap di Tangerang.

"Upaya membantu pengejaran buronan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan pemerintah Filipina," kata Kadiv Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Krishna Murti, di Jakarta, Rabu (4/9).

"Untuk detail penangkapan di mana, nanti akan disampaikan tersendiri," ucap Khrisna.

Khrisna mengatakan pemerintah Filipina bisa melakukan barter terhadap buronan BNN yang sedang berada di Filipina, yakni Gregor Johann Haas.

"Diharapkan juga hal yang sama Filipina mau mengirimkan buronan utama BNN atas nama Gregor Haas, yang sampai saat ini masih dinegosiasikan upaya pertukarannya," ucapnya.

Gregor Johann Haas ditangkap di Fililipina pada Mei 2024. Nama samarannya Fernando Tremendo Chimenea. Haas merupakan warga Australia.

Mengutip Associated Press, aparat Filipina menggambarkan Haas sebagai "buronan terkenal karena diduga sebagai anggota kartel Sinaloa, sindikat kejahatan terorganisasi internasional besar yang bermarkas di Culiacan, Sinaloa, Meksiko yang mengkhususkan diri dalam kegiatan perdagangan narkoba dan pencucian uang."

Laporan media mengatakan Haas adalah ayah dari pemain liga rugbi Australia yang populer, Payne Haas.

JAKARTA, iNews.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) menangkap buronan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat. Penangkapan ini juga dilakukan bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, DPO yang ditangkap bernama Candy Angelika Wijaya. Dia diamankan dalam sebuah rumah di Jalan Tukad Petanu, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2024) pukul 20.50 WITA.

Menurutnya, penangkapan ini berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021. Kemudian keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2021/PT.DKI tanggal 29 September 2021 dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2301/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

"Saat diamankan, terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," ujarnya, Jumat (9/8/2024).

Diketahui, terpidana Candy Angelika Wijaya dinyatakan telah terbukti secara sah melanggar Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dia sudah dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsider 4 bulan penjara.

"Selanjutnya terpidana dibawa ke Kejati Bali untuk kemudian diserahterimakan kepada jaksa eksekutor Kejari Jakarta Barat," katanya.

Menurutnya melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman.

Editor: Donald Karouw

Amat (50 tahun), seorang buronan (DPO) kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), tewas ditembak oleh polisi dari Polres Tabanan, Bali; di rumahnya di Desa Tlogosari, Tiris, Kabupaten Probolinggo, pada Sabtu (27/7).

Amat menjadi buronan dalam kasus curanmor setelah berkali-kali beraksi di wilayah Tabanan dan Denpasar, Bali. Menurut keterangan pihak kepolisian, Amat bersama empat pelaku lainnya adalah bagian dari komplotan spesialis curanmor. Dua rekannya, Ainul Yaqin dan Bahul, sudah ditangkap, sementara dua lainnya masih buron (DPO).

Komplotan ini telah melakukan pencurian di 26 tempat kejadian perkara (TKP) di Bali, dengan total 32 sepeda motor yang dicuri. Polisi menemukan bukti melalui ponsel milik teman Amat yang menunjukkan foto nomor mesin sepeda motor yang sudah dikirim ke Pulau Jawa. Selain itu, polisi menemukan 7 sepeda motor di kos pelaku di Bali saat melakukan penggerebekan.

Ainul dan Bahul kemudian mengungkapkan lokasi pelarian Amat, yang membawa polisi Tabanan ke wilayah Probolinggo, tempat Amat tinggal.

Kanit Pidum Satreskrim Polres Tabanan, Ipda Wayan Supartawan, menjelaskan bahwa Amat mencoba kabur saat mengetahui kedatangan polisi di rumahnya.

"Pelaku saat itu kabur dari jendela belakang. Kebetulan saya sendiri yang berjaga di bagian belakang. Saat saya tarik, dia masuk kembali dan naik ke atap rumah," kata Wayan di Asrama Polres Probolinggo, Rabu (31/7).

Ketika berada di atap, polisi meminta Amat untuk turun dan menyerahkan diri. Pihak keluarga pelaku juga ikut membujuk Amat agar segera turun dari atap. Namun, permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Amat. Ia bahkan melempari polisi dengan genting, sehingga polisi melepaskan tembakan peringatan.

"Dia masih saja melempari kami dengan genting," ucap Wayan.

Amat kembali mencoba kabur dengan membawa senjata tajam dan melakukan perlawanan. Pada saat itu, polisi mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024. Penyidik memintanya membeberkan lokasi buronan sekaligus mantan caleg dari PDIP Harun Masiku.

“Wahyu Setiawan masih terkait perkara suap dan gratifikasi tersangka HM (Harun Masiku), dan keberadaan yang bersangkutan, jadi ditanyakan seputar itu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci isi pemeriksaan Wahyu dan penyidik. KPK juga sempat mengulik kemungkinan perintangan pengusutan kasus tersebut.
“Itu masuk di dalam lingkup pemeriksaan yang dilakukan penyidik,” ujar Tessa.

KPK sejatinya mau mendalami kasus ini dengan memanggil pihak swasta Saeful Bahri. Mantan terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu batal diperiksa karena surat pemanggilannya balik lagi ke Lembaga Antirasuah.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.

KPK enggan memerinci nama lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.
Mantan istri Saeful Bahri, Dona Berisa pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurut dia, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan akan memeriksa mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WS) pada Senin, 29 Juli 2024. Penyidik akan menggali keterangan Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus buronan Harun Masiku (HM)

"Betul saksi WS hadir dan diminta keterangan dalam perkara suap dengan tersangka HM," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

KPK belum menjelaskan detail ihwal agenda pemeriksaan Wahyu. Informasi lengkap akan disampaikan usai pemeriksaan.

Baca Juga: Wahyu Setiawan Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Wahyu mengenakan kemeja lengan pendek berwarna hitam datang ke KPK. Mantan terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu terlihat menukar identitas di bagian resepsionis.
Dia mendapatkan ID berwarna merah. Ini menandakan dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Wahyu dalam perkara dugaan suap Harun pada Kamis, 28 Desember 2023. Tim penyidik KPK memeriksa Wahyu untuk mendalami keberadaan Harun yang telah buron lebih dari empat tahun.

Kediaman Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah, juga telah digeledah pada 12 Desember 2023. Wahyu merupakan saksi kunci di kasus suap Harun Masiku.

Dia berperan sebagai penerima suap dan selesai menjalani hukuman pidana setelah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

(AZF)