Tengah malam jelang hari berganti, 3 September 2024, polisi menyatroni rumah nomor 23 di Perumahan Cendana Parc Lippo Karawaci, Tangerang, Banten. Di dalamnya, tinggal buronan paling dicari pemerintah Filipina: Alice Guo.

Alice baru tinggal beberapa hari di rumah itu bersama seorang biksuni. Menurut Ketua RT setempat, Jeremy, tamu Alice berada di sana untuk ‘mengamankan’ rumah lantaran berposisi tusuk sate alias berhadapan dengan pertigaan jalan yang dianggap kurang baik bagi pemilik rumah.

Meski begitu, petaka tetap saja menghampiri si penghuni rumah. Saat digerebek polisi, Alice masih mengenakan piyama satin merah muda dibalut atasan lengan panjang berwarna putih. Ia lalu dibawa ke Polda Metro Jaya bersama barangnya berupa koper berisi uang.

Esoknya (4/12), Alice tak ditahan. Ia didudukkan di suatu ruangan di unit Jatanras Polda Metro. Sampai kemudian jelang siang pada 5 September, Alice bertemu dengan pengacaranya, Gugum Ridho Putra dan Dharma Rozali Azhar. Gugum baru mengetahui penangkapan Alice setelah keluarganya dari Filipina mengontak kantor hukumnya.

Tak ada raut tegang atau gentar di wajah Alice. Perempuan berusia 34 tahun itu justru disebut lebih banyak tersenyum ceria. Ia juga sempat bercanda dengan para penyidik di kantor polisi tersebut sampai fasih belajar mengucap ungkapan “Menyala Abangku”.

Menurut Gugum, tidak ada pemeriksaan atau pembicaraan substansial terhadap Alice oleh polisi sehingga situasinya cair. Namun, berbeda dengan di Indonesia, penangkapan Alice membuat geger Filipina.

Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. membuat konferensi pers soal penangkapan ini. Selain berterima kasih pada Indonesia, Marcos turut menyampaikan bahwa Alice akan menghadapi ancaman penegakan hukum di negaranya.

“Dia (Alice) geleng-geleng kepala saja waktu kami kasih tahu Presiden [Filipina] menyebut namanya di konferensi pers soal penangkapannya. Dia senyum-senyum saja, [bilang] ‘Ya, saya sudah tahu,’” terang Dharma kepada kumparan, Kamis (12/9).

Kamis petang (5/9), Alice dideportasi ke negaranya setelah diskusi dengan otoritas Filipina yang menjemput Alice di Polda Metro. Alice tampak begitu penting sehingga penjemputannya dikawal langsung oleh Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal Benhur Abalos, Kepala Polisi Filipina Jenderal Rommel Marbil, dan para pejabat dari Biro Investigasi Nasional (NBI).

Penyerahan Alice ke Filipina ditukar dengan keinginan Indonesia untuk mendapatkan Gregor Johann Hass, anggota kartel narkoba Meksiko yang jadi buronan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebelum menjadi buronan, Alice Guo mengemban jabatan terhormat sebagai Wali Kota Bamban, Provinsi Tarlac. Ia memenangi pemilu kota kecil di Pulau Luzon itu pada 2022 dengan torehan suara 42,98%. Capaian yang luar biasa karena ia maju dari jalur independen dan tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya.

Citra publik yang ditampilkan Alice sebagai wali kota ialah pribadi yang ramah dan murah senyum. Ia bahkan terang-terangan menyukai warna merah muda yang kalem dan feminin, dan hampir seluruh alat di meja kerjanya memiliki kelir tersebut.

Dalam akun YouTube-nya pada 2022, Alice mengemas video kampanyenya sebagai vlog kegiatan sehari-hari di mana ia beternak ayam, blusukan bertemu warga, hingga memasak dengan tim suksesnya.

Setelah menjadi wali kota selama kurang lebih 2 tahun, kursi jabatan perempuan tersebut mulai digoyang. Namanya mencuat usai tim gabungan yang dipimpin Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir Kepresidenenan (PAOCC) menggerebek fasilitas Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) di Bamban pada 13 Maret 2024. Aktivitas POGO berada di bawah bendera Zun Yuan Technology Inc.

Dalam penggerebekan tersebut, selain aktivitas judi ilegal, ditemukan pula jejak praktik penipuan cinta (love scamming) online. PAOCC kemudian mengamankan 371 warga Filipina, 432 WN Tiongkok, 8 WN Malaysia, 57 WN Vietnam, 3 WN Taiwan, 2 WN Indonesia, dan 2 WN Rwanda yang sebagian di antaranya diduga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

POGO di Bamban mulai disangkutpautkan dengan Alice pada 25 Maret oleh Senator Sherwin Gatchalian yang mengaku mendapat dokumen berupa tagihan listrik Zun Yuan Technology Inc. dan dokumen kepemilikan kendaraan di sana yang diterbitkan atas nama Alice.

Tudingan keterlibatan Alice dengan aktivitas POGO semakin serius saat Kementerian Dalam Negeri Filipina mulai melakukan penyelidikan pada 5 April. Pada 7 dan 22 Mei, Senat parlemen Filipina juga menggelar sidang untuk menyelidiki dugaan yang serupa dengan memanggil Alice.

Senator Risa Hontiveros membuka sidang itu dengan wanti-wanti bahaya agen China yang beroperasi di sejumlah negara di Asia Tenggara, khususnya negara yang bersinggungan dengan Laut China Selatan. Ia pun memaparkan bukti dokumen yang meragukan Alice sebagai warga kelahiran Filipina.

Alice juga dituding oleh Hontiveros memiliki hubungan dengan dua terpidana kasus pencucian uang senilai USD 3 miliar dolar di Singapura, yakni warga negara China Zhang Ruijin dan Lin Baoying. Bersama keduanya, Alice disebut sempat membangun perusahaan Baofu Land Development pada 2019 di atas tanah miliknya yang kini terbangun Zun Yuan Technology Inc.

Dengan alasan-alasan itulah, Senat Filipina mempertanyakan apakah Alice merupakan aset ‘mata-mata’ China dan terlibat pelbagai kegiatan ilegal seperti pencucian uang, TPPO, dan terkait dengan POGO.

Alice membantah tuduhan sebagai mata-mata dan menolak keterlibatannya dengan POGO. Namun, ia gagal menjelaskan rinci tentang kehidupannya, termasuk tempat lahirnya dan alasan mengapa akta kelahirannya baru diajukan di usia 17 tahun.

Alice juga mengaku mengikuti home schooling, tetapi ia tidak mengingat penyedia layanan jasa home schooling itu kecuali nama gurunya saja. Ia pun tidak memiliki dokumen yang membuktikan bahwa ia pernah menyelesaikan program sekolah itu.

Kementerian Dalam Negeri Filipina pada 24 Mei mengajukan tuntutan korupsi terhadap Alice karena keterlibatannya dengan POGO. Karena kelindan kasusnya, pada 3 Juni Ombudsman Filipina turut menangguhkan jabatan wali kota Alice selama 6 bulan.

Senat Filipina pada 18 Juni menyatakan bahwa keluarga Alice pernah mengajukan Visa Tinggal Investor Khusus. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Alice disinyalir kuat sebagai warga negara China bernama Guo Hua Ping, yang masuk Filipina pada 12 Januari 2003 pada usia 13 tahun. Meskipun demikian, Alice membantah identitas tersebut.

Pada 21 Juni, Alice kembali menghadapi tuntutan atas dugaan perdagangan manusia yang terkait operasional POGO. PAOCC dan Kepolisian Nasional Filipina mengajukan tuntutan itu ke Departemen Kehakiman.

Dalam sidang pada 26 Juni, Senat Filipina mengungkap dokumen dari Biro Investigasi Nasional (NBI) yang memperlihatkan adanya foto wanita lain bernama Alice Leal Guo, yang memiliki tanggal lahir yang sama dan nama yang sama.

Namun, Alice tidak hadir dalam sidang tersebut karena alasan kesehatan. Senat pun mengeluarkan surat panggilan dengan ancaman penangkapan jika Alice tidak hadir pada sidang 10 Juli.

Kejaksaan Agung Filipina lalu mengeluarkan surat perintah larangan menjabat jabatan publik (quo warranto) terhadap Alice pada 27 Juni. Larangan ini muncul setelah NBI mengonfirmasi bahwa sidik jarinya cocok dengan pemegang paspor China, Guo Hua Ping.

Namun di sisi lain, NBI juga menemukan adanya data Alice Guo lain dengan tanggal lahir yang sama di data sertifikat pendaftaran orang asing pada 2005. Tapi sidik jari data itu dengan Alice Guo ‘sang wali kota’ tidak cocok–yang kemudian diduga NBI sebagai upaya untuk mengelabui penyelidikan.

Alice kembali dipanggil ke sidang Senat pada 10 Juli, tetapi ia mangkir karena trauma. Senat Filipina kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Alice dan keluarganya yang disebarluaskan pada 13 Juli.

Pada 18 Juli, Alice bersama dua saudaranya, Shiela Guo dan Wesley Guo, kabur menggunakan yacht dari Metro Manila. Mereka kemudian berpindah-pindah kapal hingga sampai ke Malaysia. Pada 21 Juli, Alice terpotret berada di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum menuju Singapura, di mana ia tinggal selama hampir sebulan.

Pertengahan Agustus 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mendapat surat dari Biro Imigrasi Filipina mengenai kemungkinan adanya empat orang WN mereka yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah buronan pemerintah, Alice Guo.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim menjelaskan setelah mengecek data perlintasan, ternyata benar terdapat 4 orang yang dicari tersebut ditemani oleh 1 orang WN Singapura. Mereka masuk Indonesia via Batam pada 18 Agustus 2024. Mereka memesan kamar di Hotel Santika Batam. Tetapi ketika petugas imigrasi mendatangi hotel itu, kelimanya sudah tak ada di sana.

“Anggota kita mengejar di tempat perlintasan imigrasi dan berhasil dapat dua orang, Shiela Guo dan Cassandra Ong. Namun Alice dan satu lagi, Wesley Guo, sudah tidak ada. Wesley sudah keburu pergi dan ditangkap di Hong Kong,” terang Silmy kepada kumparan, Sabtu (14/9).

Shiela dan Wesley merupakan saudara Alice, sedangkan Cassandra diduga merupakan salah satu perwakilan POGO ilegal yang digerebek di Provinsi Tarlac.

Silmy menyebut, berdasarkan data perlintasan Alice kabur dari Batam ke Tangerang. Tetapi ia tidak bisa memastikan melalui jalur apa eks Wali Kota Bamban itu pergi ke sana.

“Kita terus bekerja sama dengan Polri ketika kemudian bisa mendapatkan Alice Guo [di Tangerang],” ujar Silmy. Alice ditangkap setelah sekitar 18 hari berada di Indonesia.

Pengacara Alice, Gugum Ridho Putra, menyebut Alice masuk ke Indonesia secara legal menggunakan paspor. Namun berdasarkan cerita Alice, Gugum menyebut kliennya masuk ke Indonesia melalui penerbangan dari Singapura ke Bandara Soekarno Hatta di Tangerang.

“Ada cap Imigrasinya, paspornya juga hidup. Jadi dia memang gak ada masalah apa-apa di Jakarta,” timpal pengacara Alice yang juga partner Gugum, Dharma Rozali Azhar. Ia mengaku ditunjukkan cap paspor oleh Alice langsung.

Silmy mengakui Alice Guo cs masuk Indonesia secara legal karena saat itu belum ada catatan permohonan red notice dari Interpol Filipina. Maka dari itu mereka lolos pemeriksaan imigrasi. Setelah di Indonesia barulah Alice cs masuk daftar Interpol sehingga Indonesia berkewajiban untuk mencari.

“Lalu dia paspornya dibatalkan oleh negara asal, artinya yang bersangkutan sudah menjadi warga ilegal karena tidak memiliki paspor yang sah. Di situlah kita bisa menangkap,” terang Silmy.

Menurut Gugum, Alice pergi ke Indonesia karena merasa ada tekanan politik di Filipina. Ia dituding sebagai WN China. Alice, kata Gugum, sebenarnya bisa membuktikan dirinya asli Filipina, hanya saja belum memiliki kesempatan untuk membela diri.

“Dia juga merasa ada ancaman pembunuhan sehingga meninggalkan Filipina, lari ke Indonesia. Salah satu tujuannya [ke Indonesia] meminta supaya ada suaka politik. Political asylum sebenarnya itu memungkinkan diberikan untuk alasan background politik, kecuali kalau memang tindak pidana murni aja,” kata Gugum.

Sejak Agustus, Alice diberhentikan sebagai wali kota Bamban. Pada akhir bulan yang sama, PAOCC-NBI-Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) menuntutnya bersama 35 orang lain dengan 87 kasus pencucian uang di Departemen Kehakiman dengan tuduhan telah mencuci lebih dari 100 juta peso (sekitar Rp 27,7 miliar) dari hasil kegiatan kriminal.

AMLC juga membidik aset Alice dkk setara 6 miliar peso (sekitar Rp 1,68 triliun) yang terdiri dari properti di Tarlac, Pampanga, dan Las Piñas City, kendaraan mewah, berbagai akun bank, hingga helikopter yang diduga digunakan untuk operasi kriminal.

Soal apakah Alice terkait dengan POGO, pencucian uang, TPPO, hingga merupakan mata-mata China, Gugum dan Dharma menyatakan kliennya belum bercerita secara rinci sehingga hal itu belum dapat dikonfirmasi.

Yang jelas, menurut Gugum, posisi Alice saat ini masih sebatas diselidiki di kamar Senat parlemen atau semacam panitia khusus di parlemen Indonesia. Gugum juga merasa proses pengembalian Alice ke Filipina terlalu cepat, padahal kliennya tidak melakukan pelanggaran hukum di Indonesia.

“Itu baru tuduhan di negaranya yang belum ada proses hukum. Kalau dari kacamata kita, POGO sebelum rezim sekarang masih sah, tapi kemudian ketika pemerintahan berganti dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya tuduhan pidananya berlatar belakang politik,” jelas Gugum.

Soal cepatnya proses deportasi Alice, Silmy Karim justru merasa hal itu mesti dilihat secara positif. Sebab negara-negara di ASEAN memiliki kerja sama dalam hal kejahatan transnasional. Pengembalian cepat Alice ke negaranya justru membuat Indonesia dianggap sebagai mitra yang baik.

“Saya mendapatkan penghargaan bersama jajaran imigrasi di Indonesia oleh pemerintah Filipina karena keberhasilan kita dengan cepat menangkap mereka dan kita langsung serahkan,” kata Silmy.

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Rizki Ananda Ramadhan, menilai pengembalian Alice Guo kepada Filipina secara cepat menunjukkan bahwa Indonesia ingin menghindari risiko yang timbul jika Alice lama-lama ditahan di Indonesia.

“Apalagi memang bila Alice terindikasi sebagai agen dari China. Daripada Indonesia jadi sibuk dan repot berhadapan dengan pihak lain, atau semakin banyak tuntutan untuk memeriksa ini siapa dan bagaimana aktivitas dia di Indonesia. Saya melihatnya ini suatu [langkah] kontra intelijen saja,” kata Rizki.

Peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Internasional FISIP Unpad ini mengamini jika pemulangan Alice ditunda-tunda, bisa berdampak pada buruknya hubungan Indonesia-Filipina.

“Kemudian juga akan semakin banyak otoritas intelijen yang dipertanyakan. Misalnya, kok bisa [agen intelijen China] masuk di Indonesia? Ya meskipun bagi saya itu hal yang lumrah sebetulnya, karena intelijen asing di Indonesia sudah ada aktivitasnya sejak era Presiden Soekarno,” katanya.

Mengenai tujuan Alice mencari suaka ke Indonesia, Rizki berpandangan belum ada motif kemanusiaan yang kuat sehingga pemerintah Indonesia perlu memberi suaka.

Sementara itu pemerintah China melalui Kedutaan Besarnya di Manila tidak pernah menyangkal atau mengamini bahwa Alice merupakan agennya. Dalam sejumlah pernyataan sejak isu penggerebekan POGO mengemuka, Kedubes China justru mendukung upaya Filipina mengatasi perjudian lepas pantai dan mendorong agar operasi POGO dilarang.

Menurut Rizki, tak disinggungnya penyangkalan terhadap Alice sebagai respons resmi China merupakan langkah yang wajar. Sebab, jika memang benar Alice merupakan agen China, respons diam China justru demi keamanan Alice dan menjaga citra China di ASEAN, khususnya di Indonesia dan Filipina.

Adapun soal narasi Alice yang kemudian dikait-kaitkan dengan konflik di Laut China Selatan, Rizki memandang hal itu bukan menjadi faktor utama. Sebab, kemungkinannya agen ditempatkan hanya untuk mencari bagaimana strategi Filipina dalam berurusan dengan Laut China Selatan.

“Kalau yang lebih relevan kemungkinan [mencari informasi] arah kebijakan Filipina yang sangat berpengaruh terhadap China [secara umum],” ujarnya.

Kalimat di atas kerap dilantangkan Alice Guo dalam pidato kampanyenya saat mengikuti pemilihan Wali Kota Bamban. Ia menegaskan identitas dirinya yang sejak awal dipertanyakan publik dan pemerintah Filipina.

Alice ikut Pilkada Kota Bamban pada 2022. Saat itu ia sudah menuai sorotan karena tak memiliki rekam jejak politik sebelumnya dan tak punya afiliasi dengan dinasti politik Filipina. Perempuan 34 tahun itu membawa diri sebagai representasi masyarakat akar rumput, bukan elite politik.

Bersamaan dengan itu, latar belakang Alice juga dipertanyakan. Ia disebut bukan asli Filipina. Bahkan, ia baru mendaftar sebagai pemilih di Bamban pada 2021, setahun sebelum mencalonkan diri dan menang sebagai wali kota. Kecurigaan terhadap latar belakang Alice berlanjut hingga terpilih dan dilantik jadi orang nomor satu di Bamban.

Dua tahun usai terpilih, Alice disidang di Senat Filipina atau layaknya sidang Pansus (Panitia Khusus) di parlemen Indonesia atas dugaan keterkaitan dengan perusahaan Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) di Bamban. Perusahaan di bawah bendera Zun Yuan Technology Inc itu digerebek pemerintah Filipina pada 13 Maret 2024.

POGO merupakan perusahaan berbasis di Filipina yang menawarkan layanan perjudian online ke pasar luar negeri, khususnya China. Kasino online ini menjamur di rezim Presiden Duterte. Pada pemerintahan Marcos, POGO ilegal sedikit demi sedikit ditindak sampai akhirnya resmi dilarang penuh pada Juli 2024.

Kasus POGO menggoyang Alice. Senat Filipina sampai meminta Alice Guo menjelaskan asal-usulnya. Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr pun turut berkomentar mengenai latar belakang Alice. Bongbong mempertebal kecurigaan terhadap wali kota tersebut.

"Tidak ada yang mengenalnya. Kami bertanya-tanya dari mana asalnya, itu sebabnya kami menyelidiki hal ini bersama dengan Biro Imigrasi, karena pertanyaan-pertanyaan tentang kewarganegaraannya," kata Marcos seperti dilansir Reuters pada Mei 2024.

Senat Filipina pada 18 Juni mengungkap catatan visa keluarga Alice. Catatan itu memberi petunjuk kuat bahwa Alice adalah warga negara China dengan nama Guo Hua Ping, yang masuk Filipina pada 12 Januari 2003 di usia 13 tahun. Dokumen itu diperkuat dengan hasil penelusuran Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina bahwa sidik jarinya cocok dengan pemegang paspor China, Guo Hua Ping. Apalagi Alice baru mendaftarkan akta kelahirannya ke otoritas Filipina pada usia 17 tahun. Bukti-bukti tersebut membuat Alice Guo dituding sebagai mata-mata China. Tapi Alice membantah.

Tensi hubungan Filipina dan China memang sedang meninggi selama beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tak lain karena ketegangan kedua negara di Laut China Selatan (LCS). Sengketa kedua negara yang saling klaim wilayah di LCS terus menimbulkan bara.

Bara terakhir antar kedua negara yakni tabrakan kapal China dan Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan (LCS) di dekat Second Thomas Shoal, pada Senin, 19 Agustus.

Dibawa komando Bongbong Marcos, Filipina -dengan bekingan Amerika Serikat (AS)- tegas dan kekeh mempertahankan LCS. Wilayah tersebut dinilai strategis dan berdampak pada kedaulatan dan perekonomian negara. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan kapal senilai lebih dari USD 3 triliun per tahunnya. Filipina dan China sama-sama berusaha merebut dan mempertahankan wilayah yang diklaim sebagai haknya masing-masing.

Kendati Alice Guo yang dituduh mata-mata China tak terkait langsung dengan ketegangan LCS, tapi keduanya dianggap punya benang merah yang sama: waspada spionase.

April tahun ini, seperti dilaporkan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), pemerintah Filipina mulai menyelidiki dugaan masuknya 4.600 warga negara China yang belajar di Cagayan. Pemerintah Filipina curiga beberapa orang di antara pelajar adalah mata-mata.

Tak hanya terhadap pelajar, kecurigaan sama juga ditujukan kepada seluruh warga China yang masuk Filipina. Termasuk wartawan dan koresponden untuk media-media China. Fenomena ini lalu dikaitkan dengan sinophobia.

‘Sinophobia’ adalah fenomena atau istilah yang menunjukkan perilaku anti-Tiongkok. Sentimen ini juga menguat kala virus COVID-19 melanda dunia, di mana kecurigaan disematkan oleh negara ‘lawan’ China terhadap virus hingga alat kesehatan buatan negara tirai bambu.

Apa yang dilakukan pemerintah Filipina memang satu di antara banyak upaya bertahan dari ancaman politik dan ekonomi.

Terlebih, kata Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, mata-mata memang tak bisa ditebak, punya pola tersendiri. Seseorang yang dijadikan sebagai pengumpul informasi bisa datang dari mana saja, dari seorang pejabat sampai hal-hal terkecil seperti beasiswa sekolah dan penelitian.

“Di luar kasus di Filipina, mata-mata itu banyak cara [yang dipakai]. Bisa menyusupkan orang ke tempat yang dituju, kemudian dia pengumpul informasi. Atau merekrut orang yang di sana [negara tujuan] untuk memberikan informasi. Jadi tentunya ada macam-macam [cara]” kata Riyanta saat dihubungi, Sabtu (14/9).

Agen intelijen ada di mana-mana. Mereka berkeliaran tapi sulit dikenali. Tapi bukan berarti penyamaran dan operasi agen intelijen selalu mulus. Ada juga yang gagal.

Terbaru, seorang mantan perwira Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA), Alexander Yuk Ching Ma, dijatuhi hukuman 10 penjara karena jadi mata-mata China. Ia berperan dalam pengumpulan dan menyampaikan informasi rahasia ke China.

Penyelidik AS mengungkap, Ma mulai bekerja sama dengan Biro Keamanan Negara kantor perwakilan Shanghai, China (SSSB) pada Maret 2001. Sekitar 10 tahun setelah ia meninggalkan CIA. Perannya mengumpulkan informasi rahasia untuk China terungkap dan ia ditangkap pada 2020.

Dikutip dari BBC, Ma adalah warga negara Amerika yang lahir di Hong Kong. Ia bekerja untuk CIA dari 1982 sampai 1989.

Catatan lain, pada tahun 2023, CSIS mempublikasikan survei kasus upaya spionase China terhadap Amerika Serikat yang terbongkar dari sejak tahun 2000. Hasilnya, terjadi peningkatan hingga tahun 2022, mencapai 16 kasus. Tertinggi tahun 2020 dengan 26 operasi yang terbongkar.

Dalam data tersebut, nampak penurunan mata-mata China terhadap Amerika pada tahun 2016 yang hanya 4 kasus. Ini terjadi karena pada tahun 2015 Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping membuat perjanjian tahun 2015 untuk membatasi spionase komersial yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Survei yang dilakukan tahun lalu itu diambil dari data terbuka. Datanya juga hanya kasus mata-mata China terhadap Amerika, tak termasuk negara lain. Sehingga survei tersebut dianggap tak mencerminkan operasi spionase keseluruhan, tapi setidaknya memberikan gambaran bagaimana gerilya agen intelijen China mengumpulkan informasi.

Disebutkan juga bahwa tujuan spionase China terhadap AS terkait politik, keamanan, dan ekonomi: meliputi perusahaan hingga orang AS di China. Agen intelijen disebar seluas-luasnya yang berfokus memperoleh informasi dan memperkuat kedigdayaan China.

Serangkaian spionase China di seluruh dunia membuka mata AS dan sekutunya. Beberapa waktu terakhir, seperti dilansir dari liputan Gordon Corera bertajuk ‘China’s spy threat is growing, but the West has struggled to keep up’, bahwa mata-mata Barat fokus terhadap operasi intelijen China. Mereka mewaspadai segala gerak-gerik China, negara yang berambisi menjadi negara adidaya.

Riyanta mengatakan, China yang menjelma sebagai negara besar mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di berbagai negara, bahkan dunia. Dari itu, mereka membutuhkan instrumen intelijen untuk melancarkan kerja sama atau memuluskan kepentingan di seluruh penjuru, salah satu jalannya adalah dengan hubungan terbuka.

Di luar hubungan langsung dan terbuka-tertutup, ada juga pintu atau operasi intelijen. Pada sisi inilah tugas para mata-mata untuk mengumpulkan informasi.

“Intelijen menjadi instrumen untuk melakukan hubungan secara tertutup atau mencari informasi secara tertutup,” kata Riyanta.

Riyanta menambahkan, cara-cara intelijen tertutup tidak hanya dilakukan China. Semua negara melakukan cara serupa. Lawan dagang China pun menerapkan operasi intelijen sendiri untuk melakukan perlawanan. Hanya saja, sebagaimana namanya, intelijen, dilakukan secara senyap dan rahasia.

Pengamat Militer dan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, mengatakan hal serupa. Mata-mata dan spionase bukan hal luar biasa. Terjadi setiap waktu dan seluruh sektor kehidupan.

Terkait mata-mata China yang diwaspadai AS dan sekutunya, kata Ponto, bukanlah hal baru. Sudah lama Barat melakukan perlawanan bahkan mencari atau memata-matai spionase China. Agen intelijen juga dianggap tak berpola. Alhasil, tak ada ukuran jelas mengenai kekuatan intelijen suatu negara.

“Semakin dia tidak diketahui, semakin kuat dia. Semakin tidak diketahui pekerjaannya maka semakin kuat,” tutup Ponto.

Tangerang: Terduga mata-mata Tiongkok yang juga merupakan Mantan Wali kota Bamban Negara Filipina, Alice Guo; telah ditangkap di Tangerang pada hari Selasa, 3 September 2024 pukul 11:58 siang WIB.

"Perkembangan ini sudah diverifikasi oleh Dinas Imigrasi kami, yang telah mengkonfirmasi bahwa Guo sekarang dalam penahanan kepolisian Indonesia," ujar Departemen Pengadilan Filipina, dilansir dari Al-Jazeera.

Baca Juga: China dan Filipina Saling Tuduh atas Tabrakan Kapal di Laut China Selatan

Mantan Wali Kota tersebut telah melarikan diri selama berminggu-minggu dari pihak berwajib Filipina, yang telah mengejar Alice mendatangi 4 negara, sejak dia menghilang karena investasi yang dilakukan atas tuduhan aktivitas kejahatannya.
Melansir Al-Jazeera, Pihak Penegak Hukum, termasuk Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) Filipina telah bergabung dengan menuduh Alice dan 35 orang lainnya atas tuduhan pencucian uang. AMLC telah menuduh Alice dan rekan-rekannya telah mencuci uang lebih dari 100 juta pesos atau sekitar 27,3 miliar rupiah dari aktivitas kejahatan mereka.

Melansir BBC, Alice juga telah dituduh melindungi pusat penipuan dan sindikat perdagangan manusia yang menyamar sebagai bisnis judi online di kota Bamban.

Guo menyatakan bahwa dia merupakan warga kelahiran Filipina, namun tim investigasi menemukan bahwa sidik jarinya cocok dengan warga kebangsaan Tiongkok bernama Guo Hua Ping dan dia dituduh sebagai mata-mata Tiongkok diatas tuduhan keterlibatannya dalam aktivitas kejahatan. Alice menolak tuduhan tersebut dan menyebut bahwa dia korban "tuduhan keji".

Pihak berwajib memulai investigasi terhadap aktivitas Alice pada bulan Mei, 2 bulan setelah pihak berwajib menggerebek Kasino di kota Bamban dan menemukan apa yang mereka sebut sebagai aktivitas penipuan yang dilakukan di fasilitas yang dibangun di tanah yang dimiliki Wali Kota.

Penemuan tersebut, menimbulkan amarah publik Filipina dan menarik perhatian komunitas internasional. Alice yang telah kehilangan jabatannya sebagai Wali Kota, kabur dari Filipina pada bulan Juli, mengunjungi negara Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Presiden Ferdinand Marcos Jr sejak penemuan tersebut melakukan pelarangan terhadap operator game online atas kecurigaan hubungan mereka dengan organisasi kejahatan.

Melansir BBC, Marcos menyebut penahanan Alice sebagai "peringatan untuk mereka yang ingin menghindari keadilan".

(WAN)

Hvaldimir, paus beluga yang diduga sebagai mata-mata Rusia, ditemukan mati di lepas pantai Norwegia. Kematiannya viral di media sosial X, dan banyak yang mengaku sedih dengan kepergian Hvaldimir.

Marine Mind, lembaga konservasi nirlaba yang berbasis di Norwegia dan telah melacak pergerakan Hvaldimir selama bertahun-tahun, menemukan hewan itu sudah tak bernyawa di dekat kota Risavika di barat daya pada Sabtu (31/8), setelah menerima laporan penduduk sekitar.

Menurut Sebastian Strand, pendiri Marine Mind, saat ditemukan Hvaldimir tak menunjukkan tanda-tanda adanya cedera fatal, hanya ada beberapa luka kecil di tubuhnya. Ini membuat penyebab kematiannya masih belum diketahui secara pasti.

“Kami harus menunggu hasil autopsi dari lembaga veteriner untuk mendapatkan jawaban pasti,” kata Strand kepada Forbes. “Saya berharap laporan lengkapnya akan siap minggu ini, meski penyelidikannya bisa memakan waktu lebih lama.”

“Kami berdua atas hilangnya seekor hewan yang sangat berarti bagi kami, dan bagi banyak orang di dalam dan luar Norwegia.”

Hvaldimir diperkirakan mati di usia antara 14 dan 17 tahun, relatif muda untuk paus beluga yang dapat hidup hingga 60 tahun.

Hvaldimir pertama kali viral pada 2019 di alam liar di Norwegia utara, sekitar 186 mil dari perbatasan laut Rusia/Norwegia. Sejak pertama ditemukan, Hvaldimir banyak diberitakan oleh media internasional karena memiliki ciri khas mengenakan tali pengaman khusus yang dilengkapi dengan dudukan kamera GoPro dan gesper berlabel “Equipment St. Petersburg”.

Penampilannya yang aneh menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa hewan tersebut telah dilatih militer Rusia sebagai mata-mata bawah laut.

Nama Hvaldimir sendiri diambil dari kata “hval” yang artinya paus dalam bahasa Norwegia, dan Vladimir, yang berarti Presiden Rusia, Vladimir Putin. Selain Marine Mind, lembaga nirlaba One Whale juga ikut menjalankan misi untuk melindungi Hvaldimir dari berbagai macam ancaman, termasuk memindahkannya ke populasi beluga liar. Pada 2021, Hvaldimir pernah mengalami luka serius. Kemungkinan akibat ditabrak perahu atau peralatan memancing.

“Kami belum tahu penyebab kematiannya, tapi ia berada di perairan yang banyak dilalui kapal di luar Stavanger, Norwegia. Jadi kami menduga ia tidak meninggal secara wajar,” ujar Regina Crosby Haug, pendiri One Whale dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Instagram dan Facebook.

Paus beluga dapat tumbuh dengan panjang mencapai 6 meter. Hewan ini banyak hidup di Samudra Arktik dan laut di sekitarnya. World Wildlife Foundation mengkategorikan mereka sebagai spesies yang hampir terancam punah. Artinya, mereka rentan mengalami kepunahan.

Paus beluga adalah mamalia sosial yang hidup, berburu, dan bermigrasi bersama. Karena terusir dari habitat alaminya dan hidup tanpa kawanan, Hvaldimir terkadang mengikuti perahu dan bermain dengan penumpan yang ada di atasnya.

Sebuah video yang viral di X pernah memperlihatkan momen Hvaldimir bermain tangkap bola yang dilempar ke air oleh sekelompok penggemar rugby Afrika Selatan di sebuah perahu di dekat kutub Arktik. Menurut para ahli perilaku mamalia laut, perilaku Hvaldimir yang dekat dengan manusia menandakan bahwa dia memang telah dilatih. Untuk apa tepatnya dia dilatih, inilah yang sampai sekarang belum diketahui.

Namun, menurut ahli biologi Norwegia, Angkatan Laut Rusia diketahui telah melatih beluga untuk melakukan operasi militer, seperti menjaga pangkalan angkatan laut, membantu penyelam, hingga menemukan peralatan yang hilang.

“Hvaldimir bukan sekadar paus beluga biasa, ia adalah mercusuar harapan, simbol keterhubungan dan pengingat ikatan mendalam antara manusia dan alam,” kata Marine Mind dalam sebuah postingan di Facebook.

“Selama lima tahun terakhir, ia menyentuh kehidupan puluhan ribu orang, menyatukan orang-orang dalam kekaguman akan keajaiban alam. Kehadirannya mengajarkan kita tentang pentingnya konservasi laut, dan dengan begitu, ia juga mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri.”

Washington: Seorang analis intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk menjual rahasia militer ke Tiongkok. Korbein Schultz didakwa pada Maret dengan konspirasi untuk mengungkapkan informasi pertahanan nasional, mengekspor artikel pertahanan dan data teknis tanpa lisensi, dan penyuapan pejabat publik.

Schultz, yang memegang izin rahasia tingkat tinggi, berkonspirasi dengan seorang individu yang tinggal di Hong Kong. Ia dicurigai terkait dengan pemerintah Tiongkok.

Analis intelijen ini mengumpulkan informasi pertahanan nasional, termasuk informasi rahasia dan data teknis yang dikendalikan ekspor terkait dengan sistem senjata militer AS, dengan imbalan uang. Semua ini dikutip menurut dokumen dakwaan dan pembelaan.
"Pemerintah seperti Tiongkok secara agresif menargetkan personel militer dan informasi keamanan nasional kami dan kami akan melakukan segala daya kami untuk memastikan bahwa informasi tersebut dilindungi dari pemerintah asing yang bermusuhan," kata Asisten Direktur Eksekutif FBI Robert Wells dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 14 Agustus 2024.

Sebelum ia ditangkap, ia mengirim lusinan dokumen militer yang sensitif dan dibatasi - tetapi tidak dirahasiakan, kata Departemen Kehakiman AS.

Sebuah dokumen yang membahas pelajaran yang dipelajari Angkatan Darat dari perang Rusia-Ukraina yang akan diterapkan dalam pembelaan terhadap Taiwan, dokumen yang berkaitan dengan taktik militer Tiongkok, dan sebuah dokumen yang berkaitan dengan satelit militer AS termasuk di antara barang-barang yang dikumpulkan dan dikirim oleh Schultz.

Schultz dibayar sekitar USD42.000 untuk informasi tersebut.

"Dengan bersekongkol untuk mengirimkan informasi pertahanan nasional kepada seseorang yang tinggal di luar Amerika Serikat, terdakwa ini dengan kejam membahayakan keamanan nasional kita untuk mendapatkan keuntungan dari kepercayaan yang diberikan militer kepadanya," ucap Asisten Jaksa Agung Matthew G Olsen.

Schultz dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 23 Januari 2025.

Baca juga: Menlu AS-Tiongkok Akan Bertemu, Isu Kompleks Jadi Perhatian Utama

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam konteks bernegara, kegiatan mata-mata adalah sebuah hal yang lumrah dilakukan. Terlebih lagi dalam dunia militer. Spionase penting untuk mengetahui atau memprediksi kekuatan lawan, terutama dalam situasi perang.

Dalam Islam, apakah kegiatan memata-matai diperbolehkan? Dalam khazanah Islam, spionase diistilahkan sebagai tajassus. Tujuannya menyelidiki berbagai keadaan musuh, mulai dari aspek taktik, kekuatan personil, hingga perbekalan. Semua informasi itu kemudian dilaporkan kepada pimpinan pasukan. Adapun mata-mata yang menyelidiki rahasia atau keadaan pihak lain disebut al-jasus.

Soal hukum tajassus, khususnya dalam konteks siasat peperangan, para ulama membaginya menjadi dua bagian. Pertama, hukum Muslimin memata-matai keadaan musuh.

Para ulama sepakat ihwal kebolehan seorang pemimpin kaum Mukminin untuk mengirimkan seseorang menyusup ke daerah musuh dan menyelidiki kekuatan lawan. Penyelidikan ini bertujuan mengetahui taktik musuh dan memenangkan peperangan. Dengan demikian, umat Islam atau negara tempat tinggal mereka tidak mendapatkan kehancuran.

Dasar dari kebolehan ini adalah Alquran surah al-Baqarah ayat ke-195. "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri ...."

Jihad dapat dimaknai sebagai upaya menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak senang dengan agama Islam. Allah SWT berfirman, yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS al-Baqarah: 190).

Mata-mata menjadi salah satu elemen kekuatan dalam melawan kekuatan musuh. Umat Islam diperintahkan menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh yang memerangi mereka. Hal ini termaktub dalam surah al-Anfal ayat ke-60.

Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW pun menugaskan sahabat beliau untuk melakukan perbuatan mata-mata saat situasi perang. Misalnya, ketika Perang Badar. Saat itu, Rasulullah SAW mengutus 12 orang yang dipimpin Abdullah bin Ubay Hadrad untuk menyelidiki kekuatan musuh.

Dari ekspedisi spionase tersebut, kubu Muslimin berhasil mendulang informasi bahwa kekuatan musuh mencapai seribu orang, yang terdiri atas 300 orang pasukan berkuda dan 700 orang pasukan berunta.

Masih dalam konteks menjelang Perang Badar, Nabi SAW bersama beberapa sahabat menunggang kuda mengelilingi medan Lembah Badar. Sebab, itulah yang akan menjadi tempat pertempuran.

Kemudian, lewatlah seorang Arab Badui. Nabi SAW yang berpenampilan selayaknya orang biasa menanyakan kepada Badui tersebut keadaan pasukan Quraisy.

Lantas, bagaimana bila praktik spionase itu terhadap Muslimin? Bagaimana jika orang Islam yang dimata-matai? Bahasan ini dibagi menjadi dua hal.

Pertama, orang Islam yang memata-matai kekuatan umat Islam untuk dilaporkan kepada musuh. Kedua, orang kafir-lah yang memata-matai Muslimin.

Hukum orang Islam yang memata-matai saudara seiman adalah haram. Ulama berbeda pendapat ihwal jenis hukuman untuk si pelaku. Sebagian menghukuminya dengan takzir, yakni jenis dan jumlahnya diserahkan kepada pengadilan.

Ini berdasar pada kisah Hathib bin Balta'ah yang mengirimkan pesan kepada kaum musyrikin Makkah lewat seorang kurir wanita. Kejadian ini terbongkar berkat informasi dari Rasulullah SAW.

Nabi SAW menolak usulan Umar bin Khattab yang ingin agar Hathib dihukum mati. Beliau lalu menyerahkan jenis hukuman kepada kaum Muslimin.

Sementara itu, Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat lain. Menurutnya, seorang Muslim yang memata-matai umat Islam untuk dilaporkan kepada pihak musuh bisa dijatuhi hukuman mati. Dalilnya pun pada hadis soal Hathib.

Menurut Ibnu Hajar, Hathib mendapat keistimewaan hukuman berupa takzir karena ia adalah ahlu Badar (pernah turut dalam Perang Badar), seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Sementara yang lain tidak mendapat keistimewaan tersebut.

Soal orang kafir yang memata-matai umat Islam pun hukumnya dibagi menjadi dua. Pertama untuk kafir harbi, yakni pihak kafir yang sedang memerangi umat Islam. Kedua, kafir dzimmi yang terikat perjanjian damai dengan Muslimin.

Para ulama sepakat jika yang memata-matai umat Islam adalah seorang kafir harbi, maka ia bisa dijatuhi hukuman mati. Namun, jika yang memata-matai adalah seorang kafir dzimmi, para ulama terbelah pendapat ihwal ini.

Sebagian sepakat, meski terikat perjanjian dengan umat Islam, kafir dzimmi yang terbukti memata-matai umat Islam bisa dijatuhi hukum mati.

Adapun Imam Malik dan Abdurrahmah al-Auzai mengatakan, kafir dzimmi yang memata-matai tidak boleh dibunuh. Namun, status perjanjian dan hak dia untuk dilindungi menjadi batal.

MANILA, investor.id – Seorang wali kota kecil di Filipina dituduh sebagai mata-mata China. Ia kini telah bersembunyi, kata para pejabat setempat menurut laporan BBC.

Polisi tidak dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan Alice Guo pada akhir pekan, karena ia tidak berada di alamat yang diketahui.

Penipuan diketahui di kota Bamban tempat tinggal Guo pada Maret 2024, tersembunyi di kasino daring yang melayani orang-orang China daratan.

Kisahnya seperti sebuah drama televisi, karena ia juga ditanyai tentang asal usulnya yang berkewarganegaraan China. Ada pula kecurigaan yang mengatakan Guo bekerja sebagai "aset" atau mata-mata untuk pemerintah China.

Kasus Guo telah mencengkeram negara tersebut, ketika Filipina dan China terus berselisih mengenai terumbu karang dan singkapan di Laut China Selatan (LCS).

Senat memerintahkan penangkapan Guo dan beberapa anggota keluarganya pada Jumat pekan lalu, setelah ia dua kali menolak panggilan untuk hadir dalam sidang di dekat pusat penipuan.

"Tunjukkan dirimu. Bersembunyi tidak akan menghapus kebenaran," kata Senator Risa Hontiveros, yang memimpin penyelidikan parlemen terhadap Guo, seperti dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Guo membantah melakukan kesalahan. Dia mengklaim ayahnya yang berkewarganegaraan China dan ibunya yang berasal dari Filipina membesarkannya di peternakan babi milik mereka.

Namun Senator Sherwin Gatchalian, yang ikut serta dalam penyelidikan, mengklaim Guo adalah warga negara China yang bernama asli Guo Hua Ping, berdasarkan catatan imigrasi.

"Dia bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Tim pelacak kami akan terus mencarinya," kata Gatchalian kepada radio lokal.

Dituduh Mata-mata China

Pada hari surat perintah penangkapan ditandatangani, Guo mengunggah pernyataan di media sosial Facebook. Pernyataan itu ditujukan kepada konstituennya dan menyinggung fakta bahwa ia tidak akan hadir.

"Maaf karena tidak bisa hadir secara fisik bersama kalian masing-masing. Saya rindu kalian semua," kata Guo. Ia menambahkan ketidakhadirannya hanya bersifat "sementara".

Pada unggahan yang sama, Alice Guo menambahkan dirinya tidak menyesal terjun ke dunia politik meskipun hal itu sangat menyakitinya hingga dia "hampir kehilangan jati dirinya".

“Saya orang Filipina yang memiliki hati yang besar terhadap Bamban. Saya sangat mencintai Filipina,” tulisnya.

Pengacara Guo, Nicole Jamilla, mengatakan kepada televisi lokal bahwa kliennya “pasti” akan bekerja sama dalam penyelidikan resmi.

Selain penyelidikan Senat, Guo juga menjadi subjek penyelidikan antikorupsi terpisah yang berujung pada penangguhan jabatannya.

Pusat tempat penipuan di Bamban telah menggarisbawahi bagaimana kasino online atau Pogos (Operasi Permainan Daring Filipina) telah digunakan sebagai kedok penipuan teks, perdagangan manusia, dan aktivitas kriminal lainnya.

Jaringan kejahatan yang bersembunyi di bawah Pogos bahkan telah membangun rumah sakit yang menyediakan bedah kosmetik bagi para buronan yang menginginkan wajah baru.

Pogos berkembang pesat pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, yang masa kepresidenannya berakhir pada 2022 namun telah ditandai dengan kedekatannya dengan pemerintah China.

Namun di bawah presiden saat ini Ferdinand Marcos, Pogos mendapat pengawasan ketat.

Jika terbukti ia adalah warga negara China, Guo tidak berhak menjabat sebagai walikota. Hanya warga negara Filipina yang diperbolehkan memegang jabatan terpilih.

Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi konstituennya yang mendapat manfaat dari program penjangkauan sosialnya, yang banyak didokumentasikan di halaman media sosialnya.

Guo dinilai telah "membawa perubahan" untuk Bamban dan masyarakatnya berterima kasih, kata warga bernama Erica Miclat kepada televisi ANC.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah pembantaian di Jalur Gaza, Palestina, Pemerintah Maroko berencana untuk membeli sebuah satelit mata-mata dari Israel Aerospace Industries (IAI) senilai 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 16 triliun menurut laporan media Maroko pada Rabu (17/7/2024).

IAI, yang dimiliki oleh pemerintah Israel dan dikenal sebagai produsen beberapa drone dan sistem pertahanan rudal tercanggih milik penjajah Israel, pada Selasa mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak senilai 1 miliar dolar AS untuk memasok salah satu sistemnya kepada pihak ketiga yang tidak disebutkan.

Informasi ini diungkapkan dalam sebuah pengajuan peraturan di Tel Aviv, yang juga menyatakan bahwa kontrak tersebut akan dilaksanakan selama lima tahun, lapor Al-Mayadeen.

Situs berita Maroko, Le Desk dan Le 360, yang mengutip sumber-sumber Israel di Rabat, mengungkapkan bahwa kontrak tersebut melibatkan penyediaan satelit mata-mata Ofek 13. Satelit ini akan menggantikan dua satelit yang sudah ada dari Airbus dan Thales, sehingga meningkatkan kemampuan pengawasan Maroko.

Akuisisi ini mengikuti pakta keamanan yang disepakati oleh penjajah Israel dan Maroko pada tahun 2021 setelah perjanjian normalisasi antara kedua belah pihak, yang mencakup pembagian intelijen, serta kerja sama dalam industri dan pengadaan militer.

Terlepas dari perjanjian normalisasi yang ditandatangani pada tahun 2020, hubungan antara kedua belah pihak tidak bisa disebut hubungan terbaik, terutama karena tidak populernya pendudukan Israel di masyarakat Maroko. Terlebih, Maroko yang memiliki penduduk sekitar 35,6 juta orang memiliki populasi umat Islam yang mencapai 99 persen.

Selanjutnya...

Selain itu, normalisasi antara pendudukan Israel dan Maroko telah mengalami pukulan berat sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Sebagian besar alasannya karena Israel semakin tidak disukai oleh masyarakat Arab, Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS) mengungkapkan, mengutip survei yang dilakukan oleh Arab Barometer.

Survei opini publik tersebut menyoroti penurunan tajam dukungan populer untuk normalisasi antara pendudukan Israel dan negara-negara Arab, termasuk Maroko. Dukungan telah menurun drastis dari 31% pada tahun 2022 menjadi hanya 13%, yang dilaporkan disebabkan oleh perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Menurut survei tersebut, warga Maroko biasanya menggambarkan peristiwa di Gaza sebagai pembantaian (26%), perang (24%), genosida (14%), atau pembunuhan massal (14%). Sejak Oktober, hampir setiap pekan protes diselenggarakan di Maroko untuk mendukung warga Palestina, yang sering kali menyerukan pemutusan hubungan Israel-Maroko.

Tren ini memperparah ketegangan antara kebijakan resmi Maroko untuk mempertahankan hubungan dengan pendudukan Israel, meskipun secara diam-diam, dan oposisi populer dan politik yang terus meningkat.

Sementara itu, aspek-aspek kunci dari hubungan Israel-Maroko tetap tidak terpengaruh oleh perang di Gaza, seperti perdagangan bilateral dan hubungan keamanan, area-area penting lainnya telah terpengaruh secara signifikan, termasuk hubungan diplomatik publik, kunjungan-kunjungan resmi, dan pariwisata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah pembantaian di Jalur Gaza, Palestina, Pemerintah Maroko berencana untuk membeli sebuah satelit mata-mata dari Israel Aerospace Industries (IAI) senilai 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 16 triliun menurut laporan media Maroko pada Rabu (17/7/2024).

IAI, yang dimiliki oleh pemerintah Israel dan dikenal sebagai produsen beberapa drone dan sistem pertahanan rudal tercanggih milik penjajah Israel, pada Selasa mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak senilai 1 miliar dolar AS untuk memasok salah satu sistemnya kepada pihak ketiga yang tidak disebutkan.

Informasi ini diungkapkan dalam sebuah pengajuan peraturan di Tel Aviv, yang juga menyatakan bahwa kontrak tersebut akan dilaksanakan selama lima tahun, lapor Al-Mayadeen.

Situs berita Maroko, Le Desk dan Le 360, yang mengutip sumber-sumber Israel di Rabat, mengungkapkan bahwa kontrak tersebut melibatkan penyediaan satelit mata-mata Ofek 13. Satelit ini akan menggantikan dua satelit yang sudah ada dari Airbus dan Thales, sehingga meningkatkan kemampuan pengawasan Maroko.

Akuisisi ini mengikuti pakta keamanan yang disepakati oleh penjajah Israel dan Maroko pada tahun 2021 setelah perjanjian normalisasi antara kedua belah pihak, yang mencakup pembagian intelijen, serta kerja sama dalam industri dan pengadaan militer.

Terlepas dari perjanjian normalisasi yang ditandatangani pada tahun 2020, hubungan antara kedua belah pihak tidak bisa disebut hubungan terbaik, terutama karena tidak populernya pendudukan Israel di masyarakat Maroko. Terlebih, Maroko yang memiliki penduduk sekitar 35,6 juta orang memiliki populasi umat Islam yang mencapai 99 persen.

Selanjutnya...

Selain itu, normalisasi antara pendudukan Israel dan Maroko telah mengalami pukulan berat sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Sebagian besar alasannya karena Israel semakin tidak disukai oleh masyarakat Arab, Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS) mengungkapkan, mengutip survei yang dilakukan oleh Arab Barometer.

Survei opini publik tersebut menyoroti penurunan tajam dukungan populer untuk normalisasi antara pendudukan Israel dan negara-negara Arab, termasuk Maroko. Dukungan telah menurun drastis dari 31% pada tahun 2022 menjadi hanya 13%, yang dilaporkan disebabkan oleh perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Menurut survei tersebut, warga Maroko biasanya menggambarkan peristiwa di Gaza sebagai pembantaian (26%), perang (24%), genosida (14%), atau pembunuhan massal (14%). Sejak Oktober, hampir setiap pekan protes diselenggarakan di Maroko untuk mendukung warga Palestina, yang sering kali menyerukan pemutusan hubungan Israel-Maroko.

Tren ini memperparah ketegangan antara kebijakan resmi Maroko untuk mempertahankan hubungan dengan pendudukan Israel, meskipun secara diam-diam, dan oposisi populer dan politik yang terus meningkat.

Sementara itu, aspek-aspek kunci dari hubungan Israel-Maroko tetap tidak terpengaruh oleh perang di Gaza, seperti perdagangan bilateral dan hubungan keamanan, area-area penting lainnya telah terpengaruh secara signifikan, termasuk hubungan diplomatik publik, kunjungan-kunjungan resmi, dan pariwisata.