JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyarankan, sebaiknya penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah agar bisa langung mengabdi di Indonesia.

Meski begitu, ia juga tak mempermasalahkan alumni LPDP yang menetap di luar negeri asalkan bisa memberi kontribusi ke negara.

"Ya lebih bagus di dalam negeri lah, menurut saya, balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan. Walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana. Tapi, prioritas tetap mengabdi di dalam negeri," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem lantas mengingatkan, penerima beasiswa LPDP harus bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Sebab, menurutnya, LPDP bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Apalagi biaya LPDP berasal dari pajak rakyat.

“Agar sumber daya kita meningkat lewat program LPDP dan tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi terhadap bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak dari semua,” ucapnya.

Saan menambahkan, penerima LPDP tidak boleh memikirkan diri sendiri. Mereka diminta untuk mengabdi kepada negara.

“Maka, ya, dia tidak bisa ketika misalnya hasil dari LPDP hanya berpikir untuk diri sendiri, hasilnya kan gitu loh, untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa LPDP tidak harus pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun.

Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno menegaskan, para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus berbakti langsung ke masyarakat, sehingga pada akhirnya harus kembali ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Eddy menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menyebut penerima beasiswa LPDP tak harus kembali ke tanah air.

"Jadi memang himbauan kami agar para alumnus itu bisa berkontribusi berbakti langsung kepada masyarakat," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Eddy juga menilai Mendikti memiliki pertimbangannya sendiri saat menyampaikan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak wajib pulang.

Dia mengatakan, para penerima beasiswa LPDP tentu diperbolehkan untuk menambah wawasan, rekam jejak, dan ilmu di luar negeri.

Akan tetapi, tujuan akhirnya mereka haruslah kembali berkontribusi membangun bangsa.

Menurut Eddy, manfaat yang diperoleh dari para alumni penerima beasiswa LPDP harus juga dirasakan masyarakat.

"Jadi saya pikir Pak Prof Satrio tidak salah juga karena memang ada di antara teman-teman yang sudah menikmati LPDP masih mau mempelajari berbagai hal terutama dari aspek praktis, ingin bekerja di sektor tertentu agar bisa memupuk pengalaman, bisa memupuk rekam jejak, itu sah-sah saja," ucapnya.

"Tetapi endgame-nya akhirnya ya harus kembali ke Indonesia agar bisa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat" kata Eddy.

Diberitakan sebelumnya, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa LPDP tidak harus pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun.

Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya masih menjadi sorotan pembaca.

Salah satu syarat dalam penghapusan utang itu adalah perbedaan nilaui yang ditetapkan pemerintah terhadap badan dan perseorangan.

Selain itu, pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah juga banyak diminati pembaca.

1. Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada kriteria tertentu yang dilihat dalam penghapusan utang ini.

Jumlahnya pun maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.

Selain itu, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

"Memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.

"Nah, rata-rata untuk badan usaha maksimal Rp 500 juta, yang utang piutangnya 500 juta. Untuk perorangan maksimal Rp 300 juta," ujar Maman.

Ia menyatakan, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

Sementara itu, bagi debitur yang masih mampu bayar, tidak termasuk dalam kategori UMKM yang dihapus utangnya.

2. Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun. Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.