TANGERANG, investor.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Putusan MK tersebut mengubah peta Pilkada Serentak 2024, terutama di daerah yang semula dikuasai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan menutup peluang calon dari partai lain maju. Salah satunya di pemilihan Gubernur Banten (Pilgub Banten).

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyampaikan peluang Airin Rachmi Diany maju Pilgub Banten terbuka lebar.

"Peluang Airin (maju Pilgub Banten) menurut saya terbuka lebar. Tetapi kembali kepada figur Airin-nya apakah dia tega atau tidak," kata Adib kepada Beritasatu.com, Selasa (20/8/2024).

Menurut Adib, pasca Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum DPP Golkar. Peta politik untuk di Pilkada Banten berubah. Bahkan, ada kemungkinan Airin terganjal untuk mendapatkan tiket maju Pilgub Banten.

"Maksudnya begini, kalau lah Airin ingin melakukan balas dendam politik, dia bisa memakai seragam PDIP tanpa keluar dari Golkar. Kalau seandainya Golkar pun tidak merekomendasikan Airin karena PDIP Banten bisa mengusung sendiri, tapi wakilnya tetap dari PDIP misalnya," ucapnya.

Adib berpandangan partai-partai politik termasuk Golkar yang tergabung KIM plus Pilkada Jakarta bisa dibawa di Pilkada Banten. Sehingga, Airin sendiri berpotensi tidak mendapatkan rekomendasi dari Golkar dan kemungkinan melakukan perlawanan.

"Ini kan balas dendam politik yang bisa dikoneksikan dengan PDIP, karena selama ini kan ya polanya KIM itu kan semua partai berkoalisi menjadi koalisi gemuk, seolah-olah tidak ada lawan. Seolah-olah gampang dengan mudah mengganjal seseorang, kan gitu," ungkapnya.

Adib kembali menyampaikan peluang Airin Rachmi Diany yang merupakan mantan Wali Kota Tangerang Selatan terbuka lebar untuk maju Pilgub Banten, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat Pilkada 2024.

"Jadi menurut saya peluangnya malah terbuka lebar. Hitung-hitungan politik yang kemarin-kemarin itu per hari ini menurut saya dikocok ulang alias berantakan," jelasnya.

MK memutuskan syarat mengusung paslon di pilkada tidak lagi menggunakan kursi di DPRD. Pengajuan calon kepala daerah berdasarkan ambang batas perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait ambang batas pencalonan kepala daerah (Pilkada) akan mengubah peta politik Pilkada Serentak 2024. Hal ini diakui Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Karena itu, Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan bertemu kembali dan mengatur strategi pemenangan Pilkada Serentak 2024.

Doli mengatakan, secara politik dan secara strategi akan berubah begitu peraturan berubah. Begitu pun peta kekuatan akan berubah, sehingga Partai Golkar harus menyesuaikan diri.

Menurut Doli, perubahan dan penyesuaian strategi perlu dilakukan karena perubahan syarat pencalonan pilkada terjadi seminggu sebelum pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Menurut Doli, perubahan strategi tersebut akan melibatkan partai-partai KIM yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Nanti saya kira Golkar bersama dengan KIM mungkin harus duduk bersama lagi, memetakan ulang. Kira-kira nanti pasca dari putusan MK seperti apa. Sekali lagi, kita tunggu putusan MK seperti apa nanti salinan lengkapnya," tandas Doli di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Doli mengaku kaget dengan putusan MK tersebut. Apalagi, kata dia, terbit sepekan sebelum pendaftaran.

"Buat saya untuk kesekian kalinya putusan MK ini selalu menjadi kejutan. Ini kita kan tinggal sisa seminggu lagi menuju pendaftaran, tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan MK itu final and binding," pungkas Doli.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News