JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambut baik rencana DPR RI merevisi undang-undang terkait sistem politik dan pemilu dengan metode omnibus law.

Menurut Tito, hal tersebut bisa menjadi salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk menyempurnakan kembali sistem demokrasi dan juga kepemiluan di Indonesia.

Tito menegaskan bahwa ide menggunakan metode omnibus law ini patut dijadikan salah satu opsi, untuk dikaji bersama oleh DPR RI dan pemerintah.

“Ini salah satu opsi tapi kita perlu didiskusikan antara DPR dan pemerintah. Di samping juga melibatkan kajian ilmiah dari peneliti akademik dan lain lain,” kata Tito.

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan merevisi 8 undang-undang yang terkait sistem politik dan pemilu menggunakan metode omnibus law.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat umum antara Baleg DPR bersama Perludem hingga Komnas HAM pada Rabu (30/10/2024).

Menurut Doli, metode omnibus law dapat menyatukan berbagai regulasi politik yang saling berkaitan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.

“Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi omnibus law. Jadi karena itu saling terkait semua ya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Rabu.

Doli menyampaikan bahwa sistem politik dan pemilu di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama untuk mengatasi persoalan biaya tinggi dan kompleksitas pelaksanaan pemilu.

“Ayo kita mulai bicara tentang soal menyempurnakan sistem politik termasuk sistem pemilu kita. Kan sudah banyak bicara tadi soal penyelenggaraan katanya begini, soal biaya mahal politik kita seperti itu. Nah itu sudah bisa mulai sebetulnya,” ucap Doli.

Menurut Doli, setidaknya ada delapan UU terkait sistem pemilu dan politik yang perlu dikaji kembali dan disatukan melalui omnibus law.

Beberapa di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Karena hulunya semua ini kan adalah pemilu maka harus mulai dari revisi Undang-Undang Pemilu," kata Doli.

Doli berharap pembahasan soal revisi 8 UU dan penggunaan metode omnibus law ini dapat diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya pada 2029.

“Lebih baik jauh dari pemilu, sehingga kita satu terhindar dari vested interest. Kita punya cukup waktu nanti untuk uji publik, menyerap aspirasi, sehingga nanti 2026, 2027, 2028 itu sosialisasi sudah,” kata Doli.

JAKARTA, investor.id – Revisi Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Hal tersebut membuat strategi partai politik yang ikut kontestasi pemilihan kepalada daerah (pilkada).

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, strategi akan berbeda ketika berkompetisi dalam pilkada dengan banyak calon.

PKPU memberikan syarat ambang batas yang lebih mudah sehingga konsekuensinya akan membuka potensi pasangan calon baru bermunculan di setiap daerah.

Doli menuturkan Golkar dan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah siap untuk menghadapi kompetisi dengan satu, dua, atau tiga paslon.

"Insyallah Golkar dengan koalisinya tetap siap, tapi memang tentu akan merubah strategi di dalam proses pemenangannya," jelasnya di Gedung DPR, Minggu (25/8/2024).

Diterangkan Doli, Partai Golka telah menetapkan hampir seluruh calon di seluruh daerah. Penetapan calon berdasarkan pertimbangan yang cukup matang, satu calon diusung punya potensi untuk menang. Karena Golkar bagian dari KIM, proses penetapan calon pun melalui komunikasi yang internsif dengan KIM.

"Jadi, sebetulnya dengan perubahan apapun dalam aturan main Pilkada ini tentu kami memiliki keyakinan, bahwa calon yang kita usung adalah calon yang kuat untuk berpotensi untuk menang," tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI akan menggelar rapat terkait pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024. Rapat ini dipercepat menjadi Ahad (25/8/2024) pagi pukul 10.00 WIB.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat konsinyering menyiapkan PKPU di Jakarta pada Sabtu (24/8/2024) malam. Awalnya, rapat pengesahan PKPU di DPR direncanakan dilakukan pada Senin (26/8/2024).

Dia menilai percepatan rapat dilakukan agar semua pihak bisa lega dan tak ada prasangka. "Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasi ke pimpinan DPR dan pemerintah, rapat hari Senin kami majukan besok (Ahad) pukul 10.00," kata dia.

Ia memastikan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU turut hadir.

"Saya sudah minta izin pimpinan DPR, proses suratnya sudah berjalan, Mendagri Mensesneg, agar kita semua punya kepastian, tidak ada lagi salah sangka, tidak negatif thinking. Jadi, Insya Allah besok (hari ini) pukul 10 pagi di DPR RI ruang rapat komisi II, kita akan putuskan bahwa revisi PKPU Nomor 8, bulat-bulat isinya mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70," ujarnya.

Doli optimistis rapat tidak akan berlangsung lama. Sebab, semua pihak telah sepakat PKPU akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Tidak lamalah kalau untuk urusan kayak begini. Setengah jam juga selesai. Mudah-mudahan karena tinggal ketok saja. Betul-betul valid, betul-betul up to date, dan bisa menjadi pegangan bagi kita semua," kata Doli.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI akan membahas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu pagi. Dia mengirimkan bukti undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang akan dilakukan pada Senin.

Dalam undangan tersebut ada enam agenda yang akan dibahas. Pertama, pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada.

Kedua, pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Walikota terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024;

Ketiga, pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keempat, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada.

Kelima, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Keenam, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketujuh hal-hal lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan memuat sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Putusan tersebut mengatur mengenai ambang batas (threshold) Pilkada dan syarat usia calon gubernur/wakil gubernur.

"Kemarin rancangan PKPU yang baru, terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu," kata Doli saat ditemui awak media di depan Ruang Kerja Komisi II DPR RI, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Doli menyebutkan, draf PKPU tersebut telah diajukan pada 21 Agustus dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat antara KPU, DPR RI, dan pemerintah pada Senin (26/8/2024).

Doli juga mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mitra Komisi II.

Menurutnya, dalam rapat pada Senin pekan depan, DPR dan pemerintah hanya tinggal mengetok PKPU yang diajukan KPU.

"Tinggal putuskan saja, secara resmi, apa yang sudah disampaikan drafnya oleh KPU dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU," ujar Doli.

"Tingal nanti formalnya di Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi II dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu," tambahnya.

Diketahui, ribuan massa dari kelompok buruh, mahasiswa, seniman, dan elemen masyarakat lainnya diketahui telah mengikuti unjuk rasa di Gedung DPR RI.

Mereka menolak langkah DPR RI yang berupaya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dianggap berupaya menjegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

RUU itu dinilai bernuansa nepotisme karena memuat kepentingan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.

Pantauan Kompas.com di lokasi saat itu, massa tampak mengepung Gedung DPR dari pintu depan dan belakang.

Mereka berupaya masuk ke dalam area kompleks DPR RI dengan menjebol pagar dan gerbang.

Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 disebutkan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 MK menyatakan batas usia minimal 30 tahun berlaku ketika mencalonkan diri, bukan saat dilantik membuat Kaesang tidak bisa maju menjadi calon Wakil Gubernur. Dalam pelaksanaannya, putusan MK itu harus dimuat dalam PKPU yang baru.

JAKARTA, investor.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait ambang batas pencalonan kepala daerah (Pilkada) akan mengubah peta politik Pilkada Serentak 2024. Hal ini diakui Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Karena itu, Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan bertemu kembali dan mengatur strategi pemenangan Pilkada Serentak 2024.

Doli mengatakan, secara politik dan secara strategi akan berubah begitu peraturan berubah. Begitu pun peta kekuatan akan berubah, sehingga Partai Golkar harus menyesuaikan diri.

Menurut Doli, perubahan dan penyesuaian strategi perlu dilakukan karena perubahan syarat pencalonan pilkada terjadi seminggu sebelum pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Menurut Doli, perubahan strategi tersebut akan melibatkan partai-partai KIM yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Nanti saya kira Golkar bersama dengan KIM mungkin harus duduk bersama lagi, memetakan ulang. Kira-kira nanti pasca dari putusan MK seperti apa. Sekali lagi, kita tunggu putusan MK seperti apa nanti salinan lengkapnya," tandas Doli di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Doli mengaku kaget dengan putusan MK tersebut. Apalagi, kata dia, terbit sepekan sebelum pendaftaran.

"Buat saya untuk kesekian kalinya putusan MK ini selalu menjadi kejutan. Ini kita kan tinggal sisa seminggu lagi menuju pendaftaran, tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan MK itu final and binding," pungkas Doli.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal ambang batas pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, harus dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, PKPU merupakan tata tertib dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Doli menyebut, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat terhadap peraturan-peraturan lainnya.

"Nah tentu ini akan ya akan mengubah dari perspektif politik akan mengubah konstelasi, tapi persoalannya apakah dalam tujuh hari tersisa ini akan baik atau tidak, makanya kita akan pelajari," kata Doli saat ditemui dalam acara Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejauh ini, menurut Doli, masih menunggu putusan lengkap dari MK tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Menurut dia, Komisi II DPR bersama KPU pun perlu mencermati putusan itu karena perubahan yang terjadi adalah aturan yang sangat mendasar.

"Kadang-kadang kan putusan itu kalau nanti nggak tahu ada frasa-frasa apa di dalamnya, sampai akhir, nanti yang kita ketahui pada akhirnya apakah memang ini bisa harus diberlakukan sekarang atau tidak," kata Doli.

Dia pun menilai, putusan MK itu untuk kesekian kalinya selalu mengejutkan. Setelah menerima kabar itu, Doli pun langsung berkoordinasi dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin untuk menanggapi putusan MK tersebut.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (treshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. "Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GolkarAhmad Doli Kurnia membantah asumsi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng.

"Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi)," ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024) malam.

Doli menegaskan, Airlangga memutuskan mundur karena masalah pribadi.

Di samping itu, Airlangga juga disebut ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran," kata Doli.

Senada, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga membantah Airlangga mundur karena kasus hukum.

Ace mengeklaim, Airlangga mundur dari ketua umum Golkar tanpa tekanan.

"Oh tidak ada. Bahwa Pak AH mundur sebagai Ketum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas dan tantangan global semakin besar di depan mata," kata Ace.

Untuk diketahui, Airlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng pada 2023 lalu.

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022 lalu.

Penyidik pun mendalami dugaan 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group,menikmati keuntungan dari fasilitas ekspor CPO sekaligus merugikan keuangan negara terkait produk kebijakan pemerintah atas situasi saat itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GolkarAhmad Doli Kurnia menyatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari ketua umum Partai Golkar memenuhi syarat untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Doli mengatakan, munaslub mesti digelar untuk menentukan ketua umum Partai Golkar definitif yang akan menggantikan Airlangga.

“Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Airlangga, tentu sudah menjadi syarat untuk mencari ketum yang baru melalui forum munas luar biasa,” kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Ia menjelaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar menatur bahwa munaslub bisa digelar apabila ketua umum mengalami tiga hal.

“Pertama adalah, apabila seorang ketum berhalangan tetap. Kedua terkena masalah hukum. Ketiga apabilsa ketum mengundurkan diri,” ujar Doli.

Ia mengatakan, Airlangga sudah menyampaikan surat pengunduran diri dari posisi ketua umum sehingga Golkar perlu menunjuk ketua umum baru lewat mekanisme munaslub.

Namun, Golkar belum menentukan kapan munaslub akan digelar karena perlu dibahas lebih lanjut oleh DPP Partai Golkar.

Untuk sementara, Golkar akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) ketua umum hingga digelarnya munaslub yang akan memilih ketua umum definitif.

Menurut rencana, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan plt ketua umum pada Selasa (13/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan mundur dari ketua umum Partai Golkar demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

"Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," kata dia melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GolkarAhmad Doli Kurnia menceritakan kronologi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya.

Doli mengatakan, pihaknya baru tahu Airlangga mundur pada Sabtu (10/8/2024) malam. Kabar tersebut pun mengejutkan elite-elite partai berlambang pohon beringin itu.

"Tadi saya katakan. Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Airlangga. Tadi saya jelasin lagi, kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam," ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024) malam.

Doli yang berada di Pontianak pun diminta untuk kembali ke Jakarta dan menemui Airlangga di rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Selain Doli, ada juga beberapa elite Golkar di rumah Airlangga pada Minggu siang tadii, antara lain Erwin Aksa dan Maman Abdurrahman.

"Kami tadi yang diundang sekitar 5 orang," ucap Doli.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar karena alasan pribadi.

Doli menyebutkan, keputusan itu diambil Airlangga setelah rapat bersama keluarga.

"Jadi alasan yang sangat pribadi. Sebelum kami diundang, itu sudah ada rapat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, anak-anak, adik, segala macam. Dan keputusan pengunduran diri itu sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengajak publik untuk menghormati keputusan Airlangga mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Golkar.

"Jadi saya mohon kita hormati keputusan Airlangga yang personal dan sangat pribadi dan kita tidak usah mengkaitkan apa latar belakang dan seterusnya atau mengaitkan dengan siapa saja," kata Doli.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan mundur dari ketua umum Partai Golkar demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

"Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," kata dia melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GolkarAhmad Doli Kurnia memastikan, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum adalah hal biasa yang tidak akan mengganggu roda organisasi Partai Golkar.

“Buat golkar pengunduran ketum itu bukan sesuatu yang akan mengganggu perjalanan roda organisasi Golkar. Karena insya Allah partai ini punya pengalaman. Sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan,” ujar Doli dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (11/8/2024) malam.

Menurut Doli, tugas kepimpinan di Partai Golkar dikerjakan secara kolektif kolegial.

Ketika ketua umum berhalangan hadir atau bahkan mundur, tugas-tugasnya akan diambil alih oleh para wakil ketua umum (waketum).

“DPP golkar itu diurusi oleh waketum berdasarkan bidangnya masing-masing. Kita punya 11 waketum,” ujar dia.

Senada dengan Doli, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, tidak ada istilah kekosongan sebagai imbas dari pengunduran diri Airlangga.

Ia menyebutkan, kerja-kerja organisasi tetap akan berjalan di tangan para waketum yang bertugas di masing-masing bidang.

“Jadi tidak ada kalau ditanya apakah ada kekosongan atau apa, tidak ada karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja,” kata Adies.

“Bidang hukum, saya bekerja sesuai bidangnya. Pak Doli pemilihan pemilu bekerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana mestinya,” imbuh dia.

Adapun Partai Golkar berencana menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) lusa untuk menetapkan pelaksana tugas ketua umum yang akan menggantikan Airlangga.

Semua waketum Partai Golkar disebut punya peluang yang sama untuk menjadi pelaksana tugas ketua umum.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan mengundurkan diri dari jabatan keta umum Partai Golkar demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

"Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," kata dia melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GolkarAhmad Doli Kurnia mengeklaim, tidak ada desakan dari pihak eksternal terkait pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Enggak ada (desakan eksternal kepada Airlangga)," ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Doli menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang membuat Airlangga mundur dari Ketum Golkar.

Ia menyebutkan, Airlangga ingin menciptakan situasi kondusif dalam transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang," ujar Doli.

Doli juga mengklaim Airlangga lebih dibutuhkan sebagai menteri koordinator bidang perekonomian di kabinet Jokowi.

Dia menyebutkan, ada banyak program yang disiapkan oleh Airlangga dalam masa transisi ini.

"Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma’ruf Amin dan kemudian ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran," kata Doli.

Doli pun menegaskan bahwa Airlangga mundur dari ketum Golkar secara sukarela demi memastikan program Golkar berjalan tanpa masalah.

"Iya justru untuk menjaga itu semua supaya agenda-agenda Partai Golkar, agenda nasional termasuk pilkada supaya lebih smooth lebih terjaga. Maka Ketum kami dengan ikhlas dengan sukarela menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ketum Partai Golkar.

Ia menyebutkan, keputusan itu diambil demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," kata dia melanjutkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) telah memutuskan untuk membawa M Ridwan Kamil untuk menjadi bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan nama pasangan yang akan mendampingi gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2018-2023 itu di di Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya belum melakukan pembahasan untuk menentukan nama kandidat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan cagub yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Nah alhamdulillah secara informal sepertinya nama Ridwan Kamil sudah diterima (Koalisi Indonesia Maju)," kata Doli di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Doli mengaku telah mendorong partai dalam KIM untuk memunculkan kadernya untuk dijadikan cawagub DKI Jakarta. Menurut dia, nama-nama yang telah muncul antara lain Kaesang Pangarep dari PSI, Jusuf Hamka dari Partai Golkar, Zita Anjani dari PAN, bahkan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Pun jika nanti partai lain, semisal PKS menyodorkan kadernya, jika cocok bisa saja mendampingi Ridwan Kamil. "Nah nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil," kata ketua Komisi II DPR itu.

Doli menambahkan, partainya sangat membuka diri untuk mengusung kader partai di luar KIM untuk menjadi pasangan Ridwan Kamil. Keputusannya nanti akan ditentukan bersama partai pengusung lainnya. "Ya kami membuka diri (cawagub dari PKS). Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain," kata dia.

Menurut dia, saat ini, Golkar masih dalam proses komunikasi agar semua partai politik yang menerima Ridwan Kamil untuk diusung pada Pilgub DKI Jakarta. Bukan hanya diterima oleh partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai lainnya.

"Mudah-mudahan nanti jadi proposalnya KIM, ditambah juga nanti oleh teman-teman partai politik yang lain," ujar Doli.

Setelah proses itu selesai, menurut Doli, Golkar akan berkomunikasi untuk menentukan cawagub yang akan diusung. Proses penentuan itu tentunya akan dibahas bersama partai yang tergabung dalam KIM Plus.