JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengancam akan mencabut bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) milik mahasiswa yang bermain judi online (judol).

Heru menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah meminta data mengenai penerima KJMU yang bermain judol ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Saya sudah menghadap Bapak Menkopolhukam untuk meminta by name by address, siapa mahasiswa yang melakukan judol dan dia mendapatkan bantuan KJMU," ucap Heru saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Heru mengatakan, pemerintah memiliki data lengkap orang-orang yang bermain judi online, berikut nilai transaksinya.

"NIK ada, alamatnya di mana, (mahasiwa) mana yang coba-coba, mana yang sudah sekian kali (terjerat judol) dan yang sudah berkali-kali dengan jumlah rupiah yang sudah ada direkam (terdata)," ucapnya.

Bukan hanya KJMU, Heru menuturkan, ia juga bakal mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang bermain judi online.

"Bagi pelajar yang kali-kali melakukan main (judol) istilahnya (berkedok) game, tetapi itu judol," kata Heru.

Namun, Heru mengaku akan memberikan kelonggaran. Sebelum menerapkan sanksi pencabutan bantuan pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal lebih dulu membina para pelaku judi online.

"(Pertama) kami bina, kedua kami bina, ketiga kami (panggil) orangtua, kami jelaskan. Jika tidak (bisa dibina) terpaksa KJP-nya, termasuk KJMU, kami cabut," tegasnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, Disdik masih meminta data lengkap para penerima bantuan pendidikan yang bermain judol dari Kemenkopolhukam.

Budi menuturkan, Disdik juga akan memberikan pembinaan ke siswa penerima dan non penerima KJP yang kedapatan bermain judi online.

"Misalkan hanya uji coba (bermain judol) saja, kami lakukan binaan, tapi kalau sudah berulang kali dan ada deposit yang cukup besar, nah ini kalau memang terdaftar di KJP (atau KJMU), kami keluarkan," tutur Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi maraknya anak-anak yang main judi online di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta.

Menurut dia, hal ini perlu mendapat perhatian yang khusus dari penegak hukum agar serius memberantas hal ini.

"Bagaimana semua perangkat negara hukum itu dispilin dalam memberantas judi online. Itu dari aspek penegakan hukum," ucap Anies usai acara tabligh akbar di Masjid Raya Jakarta Islamic Center (JIC), Jakarta Utara, Minggu (28/7/2024).

Selain itu, ia juga meminta kepada keluarga untuk mengawasi secara ketat anak-anaknya dari judi online.

Ia mengimbau, dua aspek ini harus sejalan agar permasalahan judi online pada anak di Jakarta dapat teratasi.

"Bagaimana ada pembekalan kepada keluarga-keluarga, kepada orang tua, anak-anak, supaya tidak terlibat," kata Anies.

"Jadi dua aspek ini harus ditegakkan bersama-sama. Dan ini membutuhkan kerja, kebijakan yang konkrit terkait dengan keluarga dan penegakan hukum tadi," tambah Anies.

Untuk diketahui, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuturkan, jumlah anak bermain judi online terbanyak di Indonesia ada di wilayah Jawa Barat sebanyak 41.000 orang.

Di wilayah Jakarta, yang terbanyak berada di Jakarta Barat.

“Untuk Kota Administratif Jakarta Barat ada 4.300 anak terpapar ya. Angka transaksinya Rp 9 miliar sekian, jumlah transaksinya 68.000,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sementara itu, di Indonesia, jumlah anak bermain judi online di usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun diperkirakan mencapai 197.954 orang.

“Total depositonya tercatat mencapai Rp 293,4 miliar,” jelas Ivan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 1.160 anak telah terlibat dalam praktik judi online dengan transaksi mencapai Rp3 miliar.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyampaikan 1.160 anak itu tercatat melakukan transaksi atau deposit sebanyak 22.000 kali sepanjang tahun 2024.

"Ini data yang terakhir ya yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak dibawah 11 tahun. Itu angkanya sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi transaksinya 22.000 kali," ujar Ivan di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumat (26/7/2024).

Dia menambahkan, sebanyak 4.514 anak dalam rentang usia 11 sampai dengan 16 tahun telah melakukan deposit sebanyak 45.000 kali dengan total transaksi mencapai Rp7,9 miliar.

Sementara, yang paling banyak terlibat dalam praktik judi online yaitu pada usia 17-19 tahun sebanyak 191.380 anak. Total transaksi pada anak dalam rentang usia ini mencapai Rp282 miliar dan total frekuensi transaksi sebanyak 2,1 juta.

"Secara keseluruhan dari usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun ada 197.054 peserta atau anak gitu ya, total depositnya Rp293,4 miliar dengan transaksi berjumlah 2,2 juta kali," pungkas Ivan.

Berkaitan dengan hal ini, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah meminta kementerian maupun lembaga terkait agar memperhatikan kondisi anak yang mengalami adiksi dalam praktik judi online.

Sebab, menurut Ai, selain berefek pada kecanduan, praktik judi online ini juga bakal memicu penetapan label "penjudi" yang akhirnya mengakibatkan situasi perundungan terhadap anak.

"Apa yang harus dilakukan untuk hadir ya, ini tentu jangan sambil memicu situasi bully baru bahwa anak-anak terindikasi dia penjudi, tidak seperti itu. Tetapi dengan cara mereka diterima untuk dilakukan langkah-langkah perlindungan, didengar apa yang dirasakan, dan kemudian diberikan rehabilitasi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hariyadi menilai pendekatan yang paling efektif dalam memberantas judi daring (online) yakni dengan mengandalkan perangkat RT dan RW dalam memantau aktivitas warga di lingkungan rumah.

Cara ini dinilai Hariyadi paling efektif karena RT dan RW selaku perwakilan pemerintah paling bawah bisa memantau adanya aktivitas judi online secara langsung di tengah masyarakat.

"Karena dengan sistem seperti ini maka sesama anggota masyarakat bisa saling mengingatkan, jika tetangga mereka ada yang terjerat judi online," kata Hariyadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hariyadi, aktivitas judi online dapat menimbulkan dampak yang buruk di lingkungan sosial. Salah satu yang paling sering terjadi yakni keretakan rumah tangga.

Hal tersebut disebabkan karena judi online dapat membuat perekonomian suatu keluarga tergerus sehingga memicu masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga.

Selain dari segi perekonomian, aktivitas judi online juga dapat menyebabkan minimnya interaksi antara anggota keluarga di dalam rumah.

"Waktu yang seharusnya untuk berkomunikasi dengan keluarga, malah dihabiskan untuk bermain judi. Semakin lama orang bermain judi, semakin tinggi tingkat ketagihannya," kata dia.

Karenanya, dia menilai peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk mengimbau setiap keluarga agar tidak terjerumus dalam pusaran judi online.

Dengan pencegah sejak dini ini, Hariyadi yakin angka kasus judi online dapat ditekan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

"Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," ucap Presiden RI Joko Widodo (12/6).

Bahaya judi online

Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online dan offline. MUI menegaskan bahwa mereka yang kecanduan main judi akan rugi dunia dan akhirat.

Kiai Zubaidi mengatakan, terkait perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang sangat dilarang. Jelas sekali di dalam Alquran berjudi dilarang dan disambungkan langsung dengan larangan meminum khamar yang hukumnya haram.

"Jadi judi ini setingkat haramnya dengan meminum khamar, ini jelas sekali Allah melarang dengan tegas dalam Alquran itu menandakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang sangat terlarang," kata Kiai Zubaidi kepada Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penanganan lebih lanjut terhadap 80 ribu anak yang terlibat dalam perjudian.

"Kami sedang koordinasi dengan PPATK terkait dengan 80.000 anak yang perlu penanganan lebih lanjut, agar dapat dicegah mengulangi perbuatannya," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Nahar, upaya penanganan terhadap anak-anak tersebut penting guna mencegah keberulangan.

Berdasarkan data demografi yang dirilis oleh PPATK, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen atau 80 ribu anak dari total keseluruhan pemain yang mencapai lebih kurang 4.000.000 orang.

Dari 4.000.000 penjudi online, PPATK merinci demografi pengelompokannya berdasarkan kategori usia di bawah 10 tahun sebesar 2 persen, usia 10-20 tahun sebesar 11 persen, usia 21-30 tahun sebesar 13 persen, usia 30-50 tahun sebesar 40 persen, dan usia di atas 50 tahun sebesar 34 persen.

Hingga saat ini, KemenPPPA telah menerima enam laporan masyarakat mengenai kasus judi daring atau online yang telah berdampak buruk pada keluarga pelapor.

"Yang masuk ke KemenPPPA sudah ada enam (laporan)," kata Nahar.

Sejumlah pengaduan masyarakat tersebut disampaikan melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.

Enam kasus itu berasal dari Madiun, Tangerang, Jakarta Utara, Tasikmalaya, dan dua kasus dari Jombang,

Nahar menambahkan bahwa pelapor kebanyakan adalah para istri yang suaminya berjudi.

KemenPPPA menjadi bagian dari Anggota Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Online.

Keterlibatan KemenPPPA dalam satgas ini lantaran maraknya praktik judi online di masyarakat yang tidak hanya menyasar pengguna orang dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak.