REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah dampak penyebaran judi online di Tanah Air. Satgas ini pun hendaknya beroperasi massif secara hirarkis hingga bawah.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, M H Said Abdullah, mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor. “Oleh sebab itu paling prioritas membersihkan aparat TNI, Polri dan birokrasi dari segala bentuk perjudian,” kata dia.

Pararel dengan langkah tersebut, kata Said, perlu gerakan kebudayaan. Sebab perang melawan perjudian tidak bisa hanya di aras negara. Gerakan kebudayaan hanya akan muncul bila Satgas bisa memberikan kerja nyata dengan membuktikan penangkapan besar besaran para pemain judi yang melibatkan seluruh kepangkatan tinggi dari TNI, Polri dan birokrasi.

“Keteladanan ini akan membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta. Kekuatan semesta inilah fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sejak kegiatan perjudian resmi ditutup pada 1993, tidak serta merta kegiatan perjudian terhenti. Banyak cerita beragam kegiatan perjudian masih berlangsung, baik skala kampung dengan nilai transaksi recehan, hingga judi kelas atas dengan transaksi jumbo.

Dia menjelaskan, berkembangnya internet di Indonesia, sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital yang dijalankan oleh pemerintah sepuluh tahun terakhir rupanya juga menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.

Dia menyebut, internet menjadi fasilitas yang mempermudah kegiatan perjudian secara online. Apalagi smartphone dengan koneksi internet telah massif hingga ke pelosok desa.

Google dalam survei terbarunya, Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing Ipin Smartphone menyebutkan jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat. “Judi online (Judol) telah menjelma bara dalam sekam,” kata dia.

Dia mengutip pernyataan Dirjen Aptika Kominfo menyampaikan telah menutup paksa situs judol lebih dari dua juta situs. Namun bagai cendawan di musim hujan, tumbuh kembali dengan fantastis. Penetrasi judol berdampak sosial massif. Kabarnya 70 persen perceraian di Cianjur ada kontribusi efek judol.

Bahkan aparat TNI dan Polri juga terpapar dengan kegiatan judol. Seorang polwan membakar hidup hidup suaminya yang juga polisi karena kegiatan judol dari suaminya.

Lebih heboh lagi, PPATK menyampaikan kegiatan judol juga ada di Gedung DPR, dan sedang di selidiki oleh Mahkamah Kehormatan DPR adanya dugaan anggota DPR terlibat judol. “Kita harapkan sekali lagi Satgas ini menghasilkan kerja yang nyata bukan sekedar aksi gimmick,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat mengerahkan 841 penyuluh agama untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka pencegahan judi daring (online) di Sulbar.

"Mereka dikerahkan untuk sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat di Provinsi Sulbar," kata Kepala Seksi Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sulbar Muhammad Abidin di Mamuju, Minggu.

Ditegaskan pula bahwa judi daring merupakan perbuatan dilarang agama karena berdampak negatif pada setiap orang dan keluarganya.

Kecanduan judi daring, menurut dia, merugikan masyarakat karena dapat kehilangan uang, waktu, dan malas bekerja. Selain itu, dapat membuat pelaku judi online bertindak kriminal ketika tidak memiliki uang. Bahkan, yang bersangkutan tidak akan memperdulikan anak dan keluarga.

Muhammad mengatakan bahwa Kemenag RI telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan perjudian daring. Oleh karena itu, sosialisasi pencegahan judi online terus dilakukan oleh Kanwil Kemenag Sulbar.

Ia menuturkan bahwa pihaknya juga akan meminta guru agama di madrasah dan sekolah umum untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi daring.

"Judi online menyebar di media sosial sehingga masyarakat harus mendapat pemahaman agar tidak terjebak judi online yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat merusak moral generasi bangsa," katanya.

Masyarakat di Sulbar, lanjut dia, harus terus diberi sosialisasi dan edukasi guna lindungi generasi muda bangsa agar mereka paham akan bahaya judi daring.

Ia berharap masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk menghindari bahaya judi daring. Dalam hal ini, pihaknya mengajak seluruh pihak berkomitmen dan bekerja sama agar dapat mencegah praktik judi online di Sulbar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hariyadi menilai pendekatan yang paling efektif dalam memberantas judi daring (online) yakni dengan mengandalkan perangkat RT dan RW dalam memantau aktivitas warga di lingkungan rumah.

Cara ini dinilai Hariyadi paling efektif karena RT dan RW selaku perwakilan pemerintah paling bawah bisa memantau adanya aktivitas judi online secara langsung di tengah masyarakat.

"Karena dengan sistem seperti ini maka sesama anggota masyarakat bisa saling mengingatkan, jika tetangga mereka ada yang terjerat judi online," kata Hariyadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hariyadi, aktivitas judi online dapat menimbulkan dampak yang buruk di lingkungan sosial. Salah satu yang paling sering terjadi yakni keretakan rumah tangga.

Hal tersebut disebabkan karena judi online dapat membuat perekonomian suatu keluarga tergerus sehingga memicu masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga.

Selain dari segi perekonomian, aktivitas judi online juga dapat menyebabkan minimnya interaksi antara anggota keluarga di dalam rumah.

"Waktu yang seharusnya untuk berkomunikasi dengan keluarga, malah dihabiskan untuk bermain judi. Semakin lama orang bermain judi, semakin tinggi tingkat ketagihannya," kata dia.

Karenanya, dia menilai peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk mengimbau setiap keluarga agar tidak terjerumus dalam pusaran judi online.

Dengan pencegah sejak dini ini, Hariyadi yakin angka kasus judi online dapat ditekan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

"Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," ucap Presiden RI Joko Widodo (12/6).

Bahaya judi online

Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online dan offline. MUI menegaskan bahwa mereka yang kecanduan main judi akan rugi dunia dan akhirat.

Kiai Zubaidi mengatakan, terkait perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang sangat dilarang. Jelas sekali di dalam Alquran berjudi dilarang dan disambungkan langsung dengan larangan meminum khamar yang hukumnya haram.

"Jadi judi ini setingkat haramnya dengan meminum khamar, ini jelas sekali Allah melarang dengan tegas dalam Alquran itu menandakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang sangat terlarang," kata Kiai Zubaidi kepada Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penanganan lebih lanjut terhadap 80 ribu anak yang terlibat dalam perjudian.

"Kami sedang koordinasi dengan PPATK terkait dengan 80.000 anak yang perlu penanganan lebih lanjut, agar dapat dicegah mengulangi perbuatannya," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Nahar, upaya penanganan terhadap anak-anak tersebut penting guna mencegah keberulangan.

Berdasarkan data demografi yang dirilis oleh PPATK, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen atau 80 ribu anak dari total keseluruhan pemain yang mencapai lebih kurang 4.000.000 orang.

Dari 4.000.000 penjudi online, PPATK merinci demografi pengelompokannya berdasarkan kategori usia di bawah 10 tahun sebesar 2 persen, usia 10-20 tahun sebesar 11 persen, usia 21-30 tahun sebesar 13 persen, usia 30-50 tahun sebesar 40 persen, dan usia di atas 50 tahun sebesar 34 persen.

Hingga saat ini, KemenPPPA telah menerima enam laporan masyarakat mengenai kasus judi daring atau online yang telah berdampak buruk pada keluarga pelapor.

"Yang masuk ke KemenPPPA sudah ada enam (laporan)," kata Nahar.

Sejumlah pengaduan masyarakat tersebut disampaikan melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.

Enam kasus itu berasal dari Madiun, Tangerang, Jakarta Utara, Tasikmalaya, dan dua kasus dari Jombang,

Nahar menambahkan bahwa pelapor kebanyakan adalah para istri yang suaminya berjudi.

KemenPPPA menjadi bagian dari Anggota Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Online.

Keterlibatan KemenPPPA dalam satgas ini lantaran maraknya praktik judi online di masyarakat yang tidak hanya menyasar pengguna orang dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak.