BANDUNG, iNews.id – Anggota Paskibraka asal Sumedang, Sofia Sahla mendadak melepas hijabnya saat pengukuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8/2024) lalu. Sikap siswi SMAN 1 Situraja, Sumedang itu pun membuat kaget dan kecewa kedua orang tuanya. Sebab, selama ini Sofia tidak pernah lepas hijab.

Orang tua Sofia, Tatang Suyatna (45) mengaku kecewa terhadap panitia HUT Kemerdekaan RI ke-79 dan BPIP yang membiarkan hal itu.

"Saya tahu berita dari media sosial mengenai Sofia Sahla tidak berhijab. Ya karena biasa Sofia berhijab, kaget juga," kata Tatang di Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Menurut Tatang, selama ini, Sofia Sahla, anaknya yang lahir pada 2008, setiap beraktivitas di luar rumah, selalu mengenakan jilbab, termasuk di sekolah.

Tatang tidak tahu pasti alasan Sofia harus melepas jilbab saat pengukuhan. "Kurang tahu saya (alasan Sofia Sahla melepas jilbab) karena Sofia tidak pernah ngobrol dengan saya, waktu pas lihat kecewa juga karena sudah biasa berjilbab," ujarnya.

Keluarga berharap Sofia tetap bisa melaksanakan tugas sebagai Paskibraka Nasional dengan baik dan kembali memakai jilbab pada 17 Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan.  "Kami berharap tanggal 17 (saat upaya HUT Kemerdekaan RI ke-79) (Sofia Sahla) kembali memakai jilbab," tutur Tatang.

Tatang mengaku bersyukur Sofia menjadi bagian dari Paskibraka nasional yang akan mengibarkan bendera pusaka di IKN tanggal 17 Agustus 2024.

"Kami percaya dengan anak kami karena didikan agama, Sofia ngaji dan sholat lima waktu. Waktu berangkat ke sana juga orang tua berpesan jangan lupa sholat," ucapnya.

Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sumedang Rikky Bagus menyayangkan insiden paskibraka nasional di IKN yang harus melepas jilbab saat acara pengukuhan termasuk delegasi dari Sumedang Sofia Sahla. Ia mengetahui Sofia Sahla sejak sosialisasi kegiatan Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya bertemu Sofia pas sosialisasi sudah mengenakan hijab, seleksi menggunakan hijab dan pas berangkat menggunakan hijab," kata Rikky.

Rikky berharap klarifikasi dari penyelenggara pusat khususnya BPIP sebab cenderung paskibraka putri semuanya tidak mengenakan hijab. Padahal, ia menyebutkan keseharian Sofia memakai jilbab. 

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menilai penggunaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra mengaku heran saat ini penggunaan jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) saat ini bisa menjadi persoalan.

Dengan demikian, dia meminta agar pihak terkait agar mempertimbangkan kebijakan pelarangan jilbab saat menjadi Paskibraka, termasuk pada hari raya ulang atau HUT RI.

"Direktur Jenderal HAM meyakini pengenaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila," ujar Dhahana dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dhahana menambahkan, pengenaan jilbab pada paskibraka justru menunjukan keberagaman sesuai semboyan bangsa Indonesia, yakni bhineka tunggal ika.

Terlebih, menurutnya, mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

"Hemat kami kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," tambahnya.

Sebelumnya, BPIP dituding memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menyebut pelepasan hijab atau jilbab merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Dia menegaskan setiap pengenaan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka merupakan tindakan sukarela.

Sikap tersebut dilaksanakan oleh para petugas untuk mematuhi aturan dan dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Adapun, sebagai antisipasi petugas yang mengenakan jilbab, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP No. 3/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 51/2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut untuk tahun ini telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai tata cara pakaian pasukan pengibar bendera pusaka alias paskibraka menuai polemik. Edaran itu dituding membatasi bahkan memaksa anggota paskibraka perempuan menanggalkan jilbabnya.

Adapun beleid itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPIP No.35/2024 yang diterbitkan dalam rangka untuk menjaga kesakralan, wibawa dan kedisiplinan anggota paskibraka. Aturan itu mengatur standar pakaian maupun atribut yang dikenakan oleh pasukan tersebut.

Polemik muncul karena, dalam beleid itu diatur ketentuan mengenai pengenaan pakaian dan atribut untuk paskibraka perempuan. Paskibraka perempuan wajib untuk mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 cm di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut.

Sejatinya beleid itu tidak secara eksplisit melarang penggunaan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan. Hanya saja, kalau melihat gambar pakaian yang tercantum dalam beleid itu, BPIP atau dalam hal ini pemerintah, tidak menyediakan pilihan bagi anggota paskibraka untuk mengenakan jilbab saat menjalankan tugas sebagai negara.

Poin inilah yang kemudian dianggap memaksa anggota paskibraka perempuan melepas jilbab. Sejumlah pihak kemudian mendorong supaya pemerintah atau BPIP meninjau kembali ketentuan tentang pengenaan pakaian bagi Paskibraka perempuan.

Apalagi isu itu kemudian berkembang. Muncul tudingan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mencederai keberagaman dan bisa menggoyang kerukunan umat beragama.

Padahal, Data Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memaparkan bahwa indeks kerukunan umat beragama di Indonesia selama kurun waktu 2015-2023 relatif terjaga dengan baik. Rata-rata indeks KUB selama tahun tersebut adalah 72,87% atau relatif baik.

Tanggapan Banyak Pihak

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, misalnya, telah mendorong agar polemik tersebut segera dihentikan. Caranya, mereka yang berjilbab tetap diperbolehkan menggunakan jilbabnya. Menurutnya, hal tersebut sudah berjalan sejak lama. Menjaga tradisi untuk merawat Nilai Pancasila baginya sangat penting.

"Karena ini sudah tradisi yang sudah berjalan, dan menurut saya ini bagian dari semangat kita menjaga pluralisme, menjaga dan merawat value Pancasilais."

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, non diskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono dilansir dari Antara.

Di sisi lain, organisasi masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan kebijakan yang tak bijak, tak adil, dan tak beradab.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menyampaikan, aturan tersebut juga membuat BPIP tidak patuh dan melanggar konstitusi dan Pancasila.

"BPIP ini tak patuh, melanggar aturan konstitusi dan Pancasila. Buat apa bikin aturan melepas jilbab saat upacara saja. Sungguh ini aturan dan kebijakan yang tak bijak, tak adil dan tak beradab," tegasnya.

Tak Ada Pemaksaan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan tidak pernah memaksakan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa momen pelepasan hijab atau jilbab Paskibraka tersebut merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas. Sehingga, tak ada sama sekali unsur pemaksaan.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun memerinci bahwa setiap pengenaan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka merupakan tindakan sukarela.

Penyebabnya, dia menjelaskan langkah tersebut diambil para petugas guna rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa terkait dengan antisipasi petugas yang mengenakan jilbab, maka BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Menurutnya, aturan itu diterbitkan guna menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut.

Kendati demikian, dia memahami bahwa Indonesia yang memiliki suku dan agama yang berbeda, maka terbitlah aturan Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," pungkas Yudian.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menanggapi kabar Paskibraka putri 2024 yang diminta tak berjilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di IKN, Selasa (13/8/2024).

Dia mendorong hal itu tak boleh terjadi saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.

"Jadi, kita minta supaya tradisi yang sudah itu tetap diterapkan bahwa pasukan Paskibra bagi yang berjilbab, ya dia tetap menggunakan jilbabnya," kata Syaiful dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).

Dia mendorong agar polemik tersebut segera dihentikan. Caranya, mereka yang berjilbab tetap diperbolehkan menggunakan jilbabnya.

Menurutnya, hal tersebut sudah berjalan sejak lama. Menjaga tradisi untuk merawat Nilai Pancasila baginya sangat penting.

"Karena ini sudah tradisi yang sudah berjalan, dan menurut saya ini bagian dari semangat kita menjaga pluralisme, menjaga dan merawat value Pancasilais"

Dia pun mendorong BPIP klarifikasi isu ini sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Di BPIP, saya khawatir ada standar yang mungkin multiinterpretasi menjadikan mereka harus melepas jilbab itu patut ditelusuri itu," tutup dia.

Total ada 18 anggota Paskibraka yang sejak seleksi memakai jilbab. Namun saat pengukuhan kemarin, tak ada di antara mereka yang terlihat berjilbab.

Menurut pelusuran, anggota Paskibraka yang berjilbab tetap memakai jilbab saat latihan. Namun, saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi tak ada yang memakai jilbab. Saat gladi resik yang diadakan pada hari ini (Rabu, 14/8) atau sehari setelah pengukuhan, mereka kembali memakai jilbab.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pun berasalan calon Paskibraka yang mengikuti seleksi menandatangani surat pernyataan di atas meterai Rp 10.000, salah satunya tentang aturan tata pakaian.

Yudian mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 10 ribu," ujar Yudian di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2028).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buka suara mengenai aturan pelarangan jilbab untuk para anggota putri Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) 2024.

Pihaknya membantah adanya larangan untuk melepas jilbab. Namun pihaknya memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Adapun anggota yang melepas jilbab saat menjalankan tugasnya sebagai Paskibraka yakni dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi dalam konferensi pers, Rabu (14/8).

Yudi kemudian menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujarnya, dikutip dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan aturan pelarangan penggunaan jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Pelarangan ini pun menjadi viral dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membenarkan kabar tersebut.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan aturan pelarangan penggunaan jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Pelarangan ini pun menjadi viral dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membenarkan kabar tersebut.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan melepas jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Beredar aturan bahwa para anggota putri Paskibraka dilarang menggunakan jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelunya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Pelarangan ini pun mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Ketua Umum PPI Gouta Feriza mengatakan bahwa dugaan pelarangan hijab justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Ini adalah sebuah inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat pelatihan diizinkan, namun pada saat pengukuhan justru dilarang," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan hijab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Padahal para anggota tersebut merupakan utusan provinsi yang sejak awal mereka berproses untuk menjadi anggota Paskibraka sudah mengenakan hijab.

Jakarta: Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) telah selesai melakukan seleksi untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) HUT ke-79 RI. Sebanyak 76 siswa dari seluruh provinsi di Indonesia terpilih untuk bergabung Paskibraka tersebut.

"Jumlah Paskibraka ini yakni 76 orang berdasarkan dari perwakilan 38 provinsi," kata Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina dalam siaran YouTube FMB9_ID, Jumat 26 Juli 2024.

Nantinya siswa terpilih tersebut akan mengibarkan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Upacara HUT RI di IKN ini merupakan yang pertama kalinya digelar.

Rima mengatakan, saati ini 76 siswa Paskibraka itu sedang melakukan pemusatan latihan di Taman Wiladatika, Cibubur. Sebelum berangkat ke IKN untuk HUT ke-79 RI, 76 siswa itu akan dikukuhkan terlebih dahulu.
"Paskibraka ini akan menjalani pengukuhan di Istana Negara Jakarta pada 9 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah itu mereka akan diterbangkat ke Kalimantan Timur," terangnya.

Lebih lanjut, Rima mengatakan Paskibraka terpilih telah melalui seleksi ketat. Seleksi dilakukan dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.

"Seleksainya sangat ketat karena kita memastikan adik-adik ini melaksanakan tugas secara baik baik dari fisik maupun mental," imbuhnya.

Tahapan Seleksi

Adapun tahap seleksi terdiri dari pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing, tes pengetahuan Pancasila, wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesamaptaan, psikotes hingga pemeriksaan kesehatan.

"Sekarang mereka masuk ke pelatihan baris berbaris, formasi upacara, mudah-mudahan bisa diselesaikan minggu depan dan diberangkatkan ke Nusantara dan melaksanakan gladi-gladi," jelas dia.

Lebih lanjut, terkait teknis pengibaran bendera, Rima menjelaskan prosesnya tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Bahkan perpindahan Sang Saka Merah Putih akan melibatkan dua pembawa baki pada saat pengibaran tahun 2023, yaitu Lilly Indiani Suparman Weda dan Keyla Azzahra Purnama.

"Perpindahan Sang Merah Putih yang akan dikibarkan di Nusantara akan melibatkan adik-adik yang kemarin membawa baki pada saat pengibaran tahun lalu. Mereka sudah purna Paskibraka dan menjadi duta Pancasila," kata Rima.

Baca juga: Perdana di IKN, 76 Paskibraka Siap Bertugas pada Upacara Bendera HUT ke-79 RI

(CEU)