REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidak hadir dalam rapat dengan Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ketidakhadiran Yudian dalam agenda membahas polemik pelepasan hijab Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Senin membuat rapat ditunda.

"Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung, tapi barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap memberikan klarifikasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Doli menyebut bahwa Komisi II DPR mengundang kepala BPIP pada Senin pukul 14.00 WIB dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. "Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk meminta klarifikasi dari kepala BPIP. Sebab, bukan kali pertama pernyataan kontroversial dilontarkan oleh yang bersangkutan. "Menurut kami sudah yang keempat kali ini pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara, jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," tuturnya.

Dia pun mengingatkan kepala BPIP agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tak menimbulkan polemik, serta merepresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang pancasilais. Harusnya di Republik ini, manusia yang paling pancasilais adalah kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (14/8/2024), BPIP menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Sehubungan dengan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

REPUBLIKA.CO.ID, IKN (ANTARA) - Presiden Joko Widodo akhirnya merespons aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara tidak langsung menghalangi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri memakai jilbab saat bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Seusai mengikuti upacara penurunan bendera 17 Agustus 2024, Presiden menegaskan bahwa keberagaman harus dihormati.

"Kita harus hormati keberagaman, kita harus hormati kebhinekaaan karena negara ini negara besar, suku berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadat berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).

Jokowi menekankan perbedaan dan keberagaman merupakan anugerah dan kekayaan yang patut disyukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan Saat ditanya ada tidaknya sanksi bagi Kepala BPIP, Presiden menyatakan, "Ya nanti dilihat."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Dhahana Putra mengatakan, Paskibraka yang mengenakan jilbab justru menunjukkan semangat keberagaman Indonesia sesuai dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Dirjen HAM meyakini penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Justru adanya Paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukkan keberagaman atau semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," kata Dhahana dalam siaran pers diterima di Jakarta, Kamis lalu.

Terkait dengan polemik aturan ketiadaan opsi penggunaan jilbab atau hijab bagi perempuan yang menjadi anggota Paskibraka pada 2024, Dirjen HAM mengakui hal tersebut memang menimbulkan pertanyaan.

"Adanya aturan itu membuat tujuh putri anggota Paskibraka memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam Paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab," ujarnya.

Dhahana menegaskan, bahwa pengibaran bendera tahun-tahun sebelumnya yang memperkenankan Paskibraka mengenakan jilbab merupakan praktik baik penerapan nilai-nilai HAM bagi perempuan di Tanah Air. Dirjen HAM mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak empat dekade silam. Konvensi tersebut menjadi pijakan bagi negara untuk menjamin penghapusan diskriminasi perempuan.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri kembali mengenakan jilbabusai adanya larangan berdasarkan keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sempat menuai polemik.

Dalam unggahan di Instagram resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), paskibraka putri yang sebelumnya dipaksa melepaskan jilbab pada pengukuhan di IKN kini sudah mengenakan kembali.

Kini, balutan kain untuk menutupi rambut, telinga hingga leher khas wanita muslim itu sudah dikenakan kembali paskibraka putri. Nampak, sejumlah paskibraka yang mengenakan jilbab itu melaksanakan persiapan gladi bersih upacara di IKN.

"Setelah dikukuhkan oleh Presiden RI @jokowi kemarin, Para Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 hari ini bersiap untuk mengikuti gladi bersih I di Halaman Istana Negara Nusantara," tulis @bpipri, dikutip Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, polemik pengenaan jilbab ini terjadi usai pengukuhan paskibraka di IKN pada (13/8/2024). Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan hijab saat upacara pengukuhan itu.

Kemudian, BPIP dituding memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menyebut pelepasan hijab atau jilbab merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Kepala BPIP Minta Maaf

Selang sehari kemudian, Yudian Wahyudi mengoreksi pernyataannya itu dan meminta maaf atas kegaduhan terkait anggota pasukan pengibar bendera pusaka putri yang harus melepas jilbab.

Dia menambahkan, sesuai dengan arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Heru Budi Hartono. BPIP kini memperbolehkan paskibraka putri tanpa harus melepaskan jilbabnya saat bertugas di upacara.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya membolehkan Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional untuk mengenakan jilbab. Terkait itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan apresiasi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengatakan, kebijakan BPIP yang dirilis pada Kamis (15/8/2024) sore itu menunjukkan adanya perubahan. Badan yang menjadi koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional itu dinilai sudah mendengar aspirasi masyarakat.

"Setelah kasus Paskibraka, Kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan, serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (16/8/2024).

Kepada para anggota Paskibraka Nasional, dia berharap, mereka dapat fokus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal itu bukan hanya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti, melainkan juga kebesaran bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan polemik jilbab ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tercatat sudah dua kali menyampaikan pernyataan pers. Yang pertama pada 14 Agustus 2024 lalu, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga itu masih tetap pada pendirian. Ia berdalih, individu petugas Paskibraka Nasional sudah menandatangani surat kesediaan di atas materai untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan ketentuan seragam.

Barulah pada kemarin sore, Yudian Wahyudi meralat hal itu. Ia lantas menegaskan, pihaknya mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79, yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

"Bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota (IKN)," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers, Kamis (15/8/2024) sore.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ombudsman RI menilai peristiwa pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada 13 Agustus lalu dengan 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab perlu dievaluasi.

Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membatalkan aturan pelepasan jilbab tersebut, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan evaluasi perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Aturan melepas jilbab dapat dinilai sebagai diskriminasi dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila," kata Indraza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dia berpendapat adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024 membuat para anggota Paskibraka tidak punya pilihan selain mematuhinya.

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

Selain itu, dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 pada nomor 4 poin (c) disebutkan, ukuran rambut bagi Paskibraka putri yaitu satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang dan pada nomor 5 gambar (1) terdapat visualisasi gambar yang hanya menampilkan Paskibraka putri tanpa jilbab.

Indraza menekankan ketunggalan dan keseragaman yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika hendaknya diartikan bahwa meskipun berbeda tetapi tetap satu jua.

Dalam hal peristiwa pengukuhan Paskibraka 2024, kata dia, bisa diterjemahkan meskipun berbeda-beda tampilan para anggota Paskibraka, tetapi memiliki satu tujuan untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih.

"Ombudsman menolak keras terkait aturan untuk melepas jilbab pada saat bertugas mulai dari pengukuhan, pengibaran, serta penurunan bendera pada saat upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang secara jelas menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai dengan kepercayaan dan keyakinan untuk menganut agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 turut menyatakan bahwa negara memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Di lokasi terpisah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan penuh keprihatinan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait aturan pelepasan hijab bagi 18 anggota putri Paskibraka Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Umum JATTI, KH Bachtiar Nasir dalam pernyataan sikap resmi JATTI menyampaikan, hijab bukan sekadar penutup kepala bagi muslimah, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah landasan utama dari Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara," kata Kiai Bachtiar dalam pernyataan sikap JATTI yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Kiai Bachtiar mengatakan, sangat disayangkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, justru mencederai semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Aturan pelepasan hijab yang diberlakukan terhadap 18 anggota putri Paskibraka Nasional di hari kemerdekaan bukan hanya ironis, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945.

Tindakan BPIP yang berusaha menyeragamkan Paskibraka dengan melarang hijab adalah sebuah tafsiran yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tafsiran ini tidak hanya melenceng dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang menjadi dasar moral bangsa ini.

"Hijab adalah simbol martabat dan ketakwaan, dan melarangnya berarti menafikan hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi," ujar Kiai Bachtiar.

Kiai Bachtiar menambahkan bahwa JATTI memandang bahwa BPIP telah merendahkan identitas keislaman warga negara dengan menganggap hijab sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebinekaan.

Padahal, hijab adalah bagian dari kekayaan kebhinekaan yang harus dihormati dan dirangkul sebagai kekuatan bangsa. Kebhinnekaan bukanlah alasan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru untuk mengakui dan menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menurutnya, aturan pelepasan hijab yang dikeluarkan BPIP ini adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan untuk bersatu dalam keberagaman, bukan untuk menyeragamkan keberagaman.

"JATTI menyatakan bahwa BPIP telah melenceng dari semangat dan esensi Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Bachtiar.

Maka JATTI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam sikap BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2. Menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi peran BPIP dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

3. Menuntut pembubaran BPIP atau setidaknya restrukturisasi yang menyeluruh agar lembaga ini tidak lagi melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila, dan mengingat seringnya lembaga ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang dapat merusak persatuan bangsa

4. Menegaskan bahwa JATTI akan terus menguliti dan menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin bangsa untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya

6. Menegaskan bahwa kami berdiri teguh dalam membela hak-hak asasi muslimah Indonesia dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap identitas keagamaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

7. Mendorong dilakukannya dialog yang lebih intensif antara pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah diskriminasi berbasis agama di masa depan

8. Mengajak umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan dengan tetap mengedepankan persatuan umat dan menjaga kerukunan nasional

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang melalui Kesbangpol Jawa Barat melayangkan keberatan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait delegasi Paskibraka asal Sumedang Sofia Sahla yang tidak memakai jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024). Padahal, sosok Sofia sudah berjilbab sejak kecil.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana mengaku tidak mengetahui persis kronologi delegasi Paskibraka asal Sumedang yang harus melepas jilbab di acara pengukuhan. Sebab, delegasi paskibraka diisolasi setelah tiba di IKN dan tidak dapat dihubungi.

"Jabar telah menyampaikan keberatan tentang proses yang terjadi kalau Sumedang terwakili oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan keberatan dengan insiden tadi," ucap dia di Pemkab Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Asep berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Ia melanjutkan orang tua dari Sofia Sahla pun merasa kecewa melihat anaknya melepas jilbab saat pengukuhan.

"Ya kecewa karena mereka mengedukasi anak pakai jilbab bukan kemarin tapi sejak kecil menanamkan nilai keislaman tidak ujug-ujug, sejak kecil. Kecewa besar," kata dia.

Ia pun merasa heran sebab tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat permasalahan bagi paskibraka yang memakai jilbab. Dalam konteks kebhinekaan, ia menyebut tiap orang memiliki ciri khas masing-masing termasuk dalam urusan keyakinannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta delegasi perempuan Paskibraka Nasional 2024 yang bertugas mengibarkan bendera saat hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024) diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Ia pun menyoroti adanya peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang larangan anggota Paskibraka melepas Jilbab.

"Saya udah baca, melihat itu dan saya baca surat keputusan BPIP, apa itu betul apa tidak bahwa anggota paskibraka melepas jilbab, memang benar," ucap Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar Rafani Akhyar mempertanyakan aturan tersebut saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Rafani menegaskan apabila larangan memakai jilbab merupakan aturan dari lembaga BPIP maka hal itu langkah mundur dalam pengamalan Pancasila dan tidak tepat. "Kalau BPIP melarang memakai jilbab atas nama Pancasila, langkah mundur dalam pengamalan Pancasila," kata dia.

Ia menyebut tahun-tahun sebelumnya paskibraka bebas untuk berjilbab saat pengibaran bendera pusaka di hari ulang tahun kemerdekaan. Namun, ia mempertanyakan mengapa saat ini hal tersebut dilarang.

"Langkah tidak tepat dan kemunduran," kata Rafani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sosok yang kerap dikenal dengan pimpinan gerakan ‘NU Garis Lurus” KH Luthfi Basori angkat bicara menyikapi kisruh pelarangan jilbab Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.

Sosok yang akrab disapa Amy Lutfhi ini pun mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian, segera dicopot dari jabatannya. “Copot saja karena beliau sering buat gaduh,” tutur dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengingatkan perjuangan umat Islam di Indonesia memang belum tuntas, termasuk tujuan keberadaan Piagam Jakarta yang memuat Sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”

Sila yang konon dihapus itu, kata dia, mengakibatkan kepentingan umat Islam sering kali dikerdilkan. Paling mutakhir adalah larangan jilbab untuk Muslimah di Paskibraka Nasional 2024.

Padahal jilbab, menurut dia, adalah busana wajib Muslimah dan andai kata 7 kata Piagam Jakarta tidak dihapus, andai kata diformalisasikan tentu umat Islam dan kepentingannya terlindungi, termasuk soal jilbab.

“Kita sebagai umat Islam, yang di pesantren, sekolah formal, atau yang duduk di eksekutif dan DPR, semua tingkatan, agar suarakan formalisasi syarat, agar tidak ada pendeskreditan,” ujar dia.

Di lokasi terpisah, sebanyak 55 organisasi masyarakat (ormas) Islam bertemu di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk membicarakan polemik larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Semua ormas Islam yang hadir sepakat meminta presiden untuk memberhentikan Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, minta (presiden) segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Kamis (15/8/2024)

Kiai Cholil...

Bisnis.com, BANDUNG - Orang tua Sofia Sahla, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tahun 2024 asal Kabupaten Sumedang, berharap sang anak bisa kembali mengenakan jilbabnya saat bertugas nanti.

"Harapan kami, semoga pada pelaksanaannya nanti calon Paskibraka Nasional Putri yang biasa pake kerudung, bisa diperbolehkan lagi memakai kerudung. Sebab menurut informasi, pada saat latihan anak kami Sofia Sahla juga selalu memakai kerudung," tutur Tatang Suryatna, Kamis (15/8/2024).

Ia juga berharap, permasalahan calon Paskibraka Nasional Putri lepas kerudung ini dapat bisa segera berakhir. Sehingga pelaksanaan pengibaran bendera pusaka pada HUT ke-79 RI tingkat nasional pada 17 Agustus 2024 nanti, bisa berjalan sukses.

Ia mengaku, tidak ada informasi sebelumnya selama proses seleksi hingga pemberangkatan bahwa calon Paskibraka putri harus menanggalkan jilbab saat menjadi Paskibraka.

"Soal kebijakan lepas kerudung bagi calon Paskibraka Nasional Putri, saya tidak pernah menerima informasi sebelumnya. Saya sendiri baru tahu anak saya lepas kerudung dari media," kata Tatang.

Tatang menyebutkan, sejak Sofia Sahla menjalani Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) calon Paskibraka Nasional tahun 2024 di Jakarta pada 12 Juli 2024, dia sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dengan buah hatinya itu.

Untuk mengobati rasa rindu pada sang anak, Tatang dan istrinya Rosmini, hanya bisa melihat video anaknya dari akun media sosial Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atau akun media sosial Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI).

Berkaitan dengan kebijakan BPIP yang mengharuskan calon Paskibraka Nasional Putri lepas kerudung pada saat pengukuhan, menurut Tatang, pihaknya sejauh ini tidak pernah tahu menahu soal ketentuan dalam Paskibraka.

"Terus terang kami paham. Yang terpenting bagi kami, Sofia Sahla sehat, dan jangan pernah meninggalkan salat lima waktu. Semoga, anak kami ini dapat mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin," ujar Tatang.

Namun demikian, sebagai orang tua, Tatang mengaku sangat percaya terhadap anaknya, sebab dari kecil Sofia Sahla selalu diberikan pendidikan agama sebagai dasar untuk bekal kehidupannya.

"Kami pribadi sebagai orangtua, akan selalu mendukung apapun yang terbaik bagi anak kami. Yang terpenting bagi kami, Sofia Sahla selalu diberikan kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusannya. Apalagi sekarang, anak kami akan mengemban tugas negara menjadi Paskibraka Nasional, semoga anak kami diberikan kelancaran," tutur Tatang.

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Badan Kesatuan Bangsa san Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana mengatakan orang tua dari Calon Paskibraka Nasional Sofia Sahla kecewa dengan insiden pelepasan jilbab anaknya.

“Kecewa karena mereka mengedukasi anak pakai jilbab bukan kemarin tapi sejak kecil menanamkan nilai keislaman tidak ujug-ujug tapi sejak kecil,” ungkap Asep, di Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Ia mengaku aneh dengan aturan saat ini terjadi. Pasalnya, dari awal tidak ada pembahasan soal lepas jilbab untuk Calon Paskibraka wanita saat bertugas.

“Gak ada pembahasan soal lepas jilbab taunya pada saat setelah pengukuhan aneh termasuk anak kita tidak berjilbab sehari-hari memanf berjilbab,” ungkapnya.

Ia juga mengaku, tidak tahu persis kronologi yang terjadi hingga akhirnya Sofia harus menanggalkan hijab yang sudah ia pakai sedari kecil itu.

Ia juga mengatakan keluarga tidak boleh mengontak anaknya yang sedang menjalankan pendidikan Paskibraka di Ibu Kota Negara (IKN).

“Memang kalau ada aturan itu salah satu insiden yang membuat kisruh mudah-mudahan terbangun kesadaran untuk tidak terulang alasan apapun saya pernah belajar P4 tentang kebinekaan itu harus mengutamakan ciri khas itu gak boleh ditiadakan,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memastikan sudah mengirim surat keberatan kepada BPIP sebagai lembaga yang menaunginya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tatang Suyatna (45 tahun) orang tua dari Sofia Sahla delegasi Paskibraka Nasional asal SMAN 1 Situraja, Sumedang mengaku kaget dan terkejut melihat anaknya tidak memakai jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024) kemarin. Ia pun mengaku kecewa terhadap panitia yang membiarkan hal tersebut.

"Saya tahu berita mengenai Sofia Sahla tidak berhijab terus terang dari media sosial, ya karena biasa Sofia berhijab cukup kaget juga," ucap Tatang ditemui di lingkungan Kantor Pemkab Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Selama ini, Tatang mengatakan anaknya yang lahir pada 2008 selalu mengenakan jilbab tiap beraktivitas di luar rumah termasuk di sekolah. Ia pun tidak mengetahui pasti alasan mengapa Sofia harus melepas jilbabnya.

"Kurang tahu saya (melepas jilbab) karena Sofia tidak pernah ngobrol dengan saya, waktu pas lihat kecewa juga karena sudah biasa berjilbab," kata Tatang.

Tatang mengatakan keluarga berharap agar Sofia tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali memakai jilbab pada tanggal 17 Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan. Ia mengaku sangat mempercayai anaknya dalam urusan memakai jilbab.

"Diharapkan tanggal 17 kembali memakai jilbab," kata dia.

Tatang mengaku bersyukur anaknya tersebut saat ini dapat menjadi bagian dari Paskibraka nasional yang akan mengibarkan bendera pusaka di IKN tanggal 17 Agustus mendatang.

"Kami percaya dengan anak kami karena didikan agama, Sofia ngaji dan sholat lima waktu. Waktu berangkat ke sana juga orang tua berpesan jangan lupa sholat," kata dia.

Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sumedang Rikky Bagus menyayangkan insiden paskibraka nasional di IKN yang harus melepas jilbab saat acara pengukuhan termasuk delegasi dari Sumedang Sofia Sahla. Ia mengetahui Sofia Sahla sejak sosialisasi kegiatan Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya bertemu Sofia pas sosialisasi sudah mengenakan hijab, seleksi menggunakan hijab dan pas berangkat menggunakan hijab," kata dia.

Ia berharap klarifikasi dari penyelenggara pusat khususnya BPIP sebab cenderung paskibraka putri semuanya tidak mengenakan hijab. Padahal, ia menyebutkan keseharian Sofia memakai jilbab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Muslim Madani (JMM) angkat bicara terkait dengan polemik aturan yang melarang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri mengenakan jilbab. Paskibraka yang krdehariannta mengenakan jilbab akhirnya terpaksa harus ikhlas menanggalkannya saat pengukuhan dan upacara pengibaran sangsaka merah putih 17 Agustus 2024 mendantang.

Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal meminta agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengakhiri polemik tersebut dengan meminta Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka diubah dengan mengakomodir pemakaian jilbab bagi paskibraka putri.

‘’Aturan tersebut jelas tidak sesuai konstitusi kita, tidak pancasilais berbau kolonial, diskrimantif, bertentangan dengan spirit bhineka tunggal ika, tidak beradab dan melukai nilai-nilai hak asasi manusia,” ujar Syukron dalam keterangan tertulis yang diterima Republika pada Kamis (15/8/2024).

Syukron mengatakan, semestinya BPIP peka bersikap adil, arif dan bijaksana untuk mengakomodir penggunaan jilbab paskibraka dengan mengkoreksi aturan itu sehingga polemik tersebut dapat dihindari. “ini kok malah BPIP-nya yang buat gaduh dengan polemik tersebut, pelepasan jilbab itu malah tidak relevan dengan nilai-nilai pancasila dan kemajemukan NKRI,” ucap dia.

Menurut Syukron, penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri secara substansi tidak merusak kekhidmatan pengibaran bendera merah putih. Bahkan, kata dia, jilbab justru menambah keindahan dan gambaran utuh Indonesia yang mejemuk sebagaimana tercermin dalam semboyan bhinneka Tunggal ika.

“Seharusnya kita bangga dengan itu, jadi untuk menghindari polemik berlanjut dikemudian hari, segeralah aturan tersebut dikoreksi dan diubah. Jangan sampai khidmat kita dalam memperingati 79 tahun kemedekaan RI ini malah terganggu dengan hal yang kontraproduktif tersebut,’’ kata Syukron.

Sebelumnya, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

‘’Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (15/8/2024).

Yudian menambahkan, pada saat pendaftaran setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10 ribu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024.

BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja. Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.