Tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pernah membuat pernyataan yang menyita perhatian publik dalam masa Pilpres 2024 lalu. Mantan Menteri Perdagangan itu mengaku punya penyesalan besar pernah menjadi menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Tom Lembong bicara sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Di pemerintahan Jokowi, Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, pada 9 Februari 2024.

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati disebut gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintah Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Menurutnya dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Dia mengatakan salah satu indikatornya bisa dilihat dari data tentang penurunan penjualan sepeda motor. Selain itu pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan, kesejahteraan kelas menengah terus terhimpit.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Tom Lembong sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016.

alam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Suswono memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang ada di era Anies Baswedan tidak akan dihapus. Alih-alih dihapus, pihaknya justru mengaku akan meningkatkan program tersebut.

"KJP plus di era Pak Anies tidak dihapus, bahkan ditingkatkan," kata Suswono dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta yang dilihat virtual, Minggu (27/10/2024).

Sebagai informasi, KJP Plus merupakan bantuan sosial untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dana bantuan pendidikan ini diberikan untuk siswa dari sekolah negeri atau swasta yang cair setiap bulannya.

Dalam kesempatan yang sama, Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil (RK) menjanjikan jika dirinya terpilih maka pendidikan swasta akan gratis dari SD sampai SLTA.

"Pendidikan tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA," janji Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga meminta agar guru-guru fokus untuk mengajar. Ia mengaku akan mengurangi beban tenaga pendidikan.

"Kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa, ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap pada pendidikan," ucap Ridwan Kamil.

Down payment atau uang muka merupakan salah satu biaya yang harus dibayar saat membeli rumah. Besaran DP yang harus dibayar cukup beragam, umumnya 30% dari harga properti.

Meski demikian, belakangan ini Bank Indonesia (BI) memberikan insentif DP 0% untuk pembelian rumah, baik rumah tapak, rumah susun, hingga rumah toko maupun rumah kantor. Kebijakan ini diperpanjang hingga akhir tahun 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Terkadang, masih banyak yang bingung apakah DP 0% sudah pasti tidak bayar uang muka atau kerap disamakan dengan DP Rp 0. Keduanya memang mirip, namun berbeda.

Apa bedanya DP 0% dengan DP Rp 0?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, DP 0% berarti tetap diberlakukan DP sesuai syarat Loan to Value (LTV), namun pembayaran DP boleh diangsur tanpa dikenakan bunga. LTV merupakan jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Semakin tinggi LTV, maka jumlah pinjaman yang diberikan semakin besar.

Misalnya, kamu beli rumah Rp 500 juta. Jika LTV 80%, maka DP yang harus dibayar untuk beli rumah tersebut 20% atau sekitar Rp 100 juta dan pinjaman yang diberikan Rp 400 juta. Namun, jika LTV 100% maka pinjaman yang diberikan adalah 100% dari harga properti yang dibeli, alias tidak ada DP.

"Kalau LTV 100%, berarti tidak ada DP (yang dibayar)," tuturnya kepada detikcom, Jumat (25/10/2025).

Di sisi lain, DP Rp 0 berarti tidak ada pembayaran uang muka saat pembelian rumah. Dengan demikian, maka debitur bisa langsung membayar cicilan saja.

DP Rp 0 ini juga pernah diterapkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta saat dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Di era pemerintahan Anies, ada beberapa rusun yang bisa dibeli melalui program DP Rp 0, contohnya seperti Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam catatan detikcom tahun 2022, rumah DP Rp 0 di Cilangkap dibanderol mulai dari Rp 200 jutaan untuk tipe hunian studio seluas 23,8 meter persegi. Sementara hunian tipe 2 kamar tidur seluas 34,3 meter persegi dijual sekitar Rp 400 jutaan. Adapun besaran bunganya 5% flat alias tidak akan berubah-ubah selama masa ciclan.

"Harga Rp 200 jutaan untuk yang tipe studio, kalau cash segitu," kata konsumen yang telah berbincang dengan tim marketing kepada detikcom, Jumat (9/9/2022).

Terkait skema DP Rp 0, konsumen tidak dipungut biaya apapun dari awal pendaftaran hingga serah terima kunci. Untuk transaksinya akan menggunakan bank DKI.

"DP Rp 0 rupiah emang nggak ada DP sama sekali, dari awal kita ikut pendaftaran, sampai nanti lolos seleksi sampai benar-benar serah terima kunci, sampai akad notaris kita nggak ngeluarin uang buat notaris," imbuhnya.

Rano Karno: Hunian Vertikal Perlu, Tapi DP Rp 0 Tak Mungkin

Rano Karno: Hunian Vertikal Perlu, Tapi DP Rp 0 Tak Mungkin

Nama Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menjadi sorotan usai batal maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Jabar). Nama Ono masuk bursa calon wakil gubernur yang diusung PDIP mendampingi Anies Baswedan.

Menurut Ono, Anies sebenarnya sudah setuju diusung PDIP maju di Pilgub Jabar, tapi langkahnya dihambat. Ono menuding 'Mulyono' dan Geng sebagai biang keroknya.

"Pak Anies dari kemarin kami tawari sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui pak Anies didukung PDIP. (Siapa pak?) Ya, Mulyono dan Geng. Ya, tulis aja Mulyono," kata Ono dilansir detikJabar, Jumat (30/8/2024).

Ono menyampaikan pesan untuk sosok 'Mulyono' dan memintanya setop cawe-cawe. Lantas, berapa harta kekayaan Ono Surono?

Daftar Kekayaan Ono Surono

A. Tanah dan Bangunan Rp 2.350.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 171 m2/45 m2 di Kab/Kota Indramayu, hasil sendiri Rp 750.000.000
2. Tanah seluas 5120 m2 di Kab/Kota Indramayu, hasil sendiri Rp 350.000.000
3. Tanah seluas 3452 m2 di Kab/Kota Indramayu, hasil sendiri Rp 250.000.000
4. Tanah dan bangunan seluas 400 m2/200 m2 di Kab/Kota Karanganyar, hasil sendiri Rp 1.000.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 1.339.000.000

1. Lainnya (sepeda kumbang) tahun 2013, hasil sendiri Rp 2.000.000
2. Lainnya (sepeda gunung) tahun 2012, hasil sendiri Rp 7.000.000
3. Motor, Honda Vario Sepeda Motor tahun 2013, hasil sendiri Rp 5.000.000
4. Mobil, Toyota FJ 40 tahun 1965, hasil sendiri Rp 200.000.000
5. Motor, Vespa SPRINT 150 tahun 2016, hasil sendiri Rp 30.000.000
6. Mobil, BMW 381 tahun 1989, hasil sendiri Rp 15.000.000
7. Motor, Vespa PX 200 E tahun 1992, hasil sendiri Rp 30.000.000
8. Mobil, Toyota ALPHARD tahun 2015, hasil sendiri Rp 600.000.000
9. Motor, Ducati Monster 797 tahun 2017, hasil sendiri Rp 200.000.000
10. Mobil, Toyota Innova tahun 2017, hasil sendiri Rp 250.000.000

C. Harta bergerak lainnya Rp 137.000.000
D. Surat berharga -
E. Kas dan setara kas Rp 406.000.000
F. Harta lainnya Rp 50.250.000
Sub Total Rp 4.282.250.000

Ono tercatat memiliki utang Rp 330.000.000. Dengan demikian total harta kekayaan Ono berdasarkan laporan LHKPN yang disampaikan 20 Juli 2024 sebesar Rp 3.952.250.000.

Saksikan Live DetikSore