Jakarta: Program KJP Plus kembali hadir November 2024 ini untuk mendukung kebutuhan pelajar di Jakarta agar bisa terus belajar lebih baik.

Kalau kamu ingin tahu apakah termasuk penerima bantuan ini, ada cara gampang buat cek status penerimanya. Ini penting supaya bantuan bisa tepat sasaran dan benar-benar membantu mereka yang butuh.

Melansir laman UMSU, berikut langkah-langkah cek penerima KJP Plus November 2024 biar kamu bisa tahu statusmu.

Baca juga: Terlibat Judi Online, Penerima KJP dan KJMU Terancam Dicabut

Cara cek status penerima KJP plus

Mengecek status penerimaan KJP Plus bisa dilakukan dengan mudah secara online dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka situs resmi KJP.
2. Pilih opsi “Cek Status Penerimaan KJP”.
3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa.
4. Tentukan tahun “2024” dan pilih tahap yang sesuai.
5. Tekan “Cari” untuk melihat hasilnya.

Informasi lebih lanjut tentang program ini dapat diakses melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Dengan langkah-langkah yang mudah ini, kamu bisa langsung memastikan apakah termasuk penerima KJP Plus di November 2024.

Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi para pelajar Jakarta dalam mendukung pendidikan mereka. Pastikan kamu memanfaatkan bantuan ini dengan baik untuk kebutuhan sekolah agar proses belajar semakin lancar dan maksimal. Tetap semangat belajar dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada. (Nanda Sabrina Khumairoh)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta -

Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Suswono memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang ada di era Anies Baswedan tidak akan dihapus. Alih-alih dihapus, pihaknya justru mengaku akan meningkatkan program tersebut.

"KJP plus di era Pak Anies tidak dihapus, bahkan ditingkatkan," kata Suswono dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta yang dilihat virtual, Minggu (27/10/2024).

Sebagai informasi, KJP Plus merupakan bantuan sosial untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dana bantuan pendidikan ini diberikan untuk siswa dari sekolah negeri atau swasta yang cair setiap bulannya.

Dalam kesempatan yang sama, Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil (RK) menjanjikan jika dirinya terpilih maka pendidikan swasta akan gratis dari SD sampai SLTA.

"Pendidikan tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA," janji Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga meminta agar guru-guru fokus untuk mengajar. Ia mengaku akan mengurangi beban tenaga pendidikan.

"Kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa, ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap pada pendidikan," ucap Ridwan Kamil.

(aid/das)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menjadi salah satu sasaran dari Program Pangan Bersubsidi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI.

Dalam penyediaan pangan bersubsidi, DKPKP DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya dan Badan Usaha Milik Daerah (PT Food Station Tjipinang Jaya). Selain itu, pendistribusian sembako dan bahan pangan lainnya juga dilakukan bersama Perumda Pasar Jaya.

Adapun pemilikKJP Plusdapat mendaftar diri sebagai calon penerima Pangan Bersubsidi. Registrasi dilakukan secara daring atauonlinemelalui laman resmi yang disediakan.

Syarat Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Melansir unggahan akun Instagram @dkpkp.jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021 dan laman resmi KJP Pasar Jaya, berikut persyaratan dan ketentuan calon penerima Pangan Bersubsidi Pemprov DKI Jakarta dari kelompok KJP Plus:

• Penerima KJP Plus yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Membawa hasil unduh bukti pendaftaran daring, fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan KJP Plus.
• Pastikan saldo rekening kartu ATM Bank DKI mencukupi.
• Tidak membawa anak kecil di bawah usia 12 tahun ketika pengambilan sembako.
• Pengambilan bahan pangan hanya dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang tertera saat pendaftaran.
• Apabila penerima manfaat mengalami kesulitan dalam proses registrasi, maka dapat melakukan konfirmasi atau menghubungi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
• Penerima hanya dapat membeli paket pangan bersubsidi satu kali setiap bulan dan tidak dapat diakumulasikan di bulan berikutnya.
• Bagi siswa penerima KJP Plus, anggota keluarga lain dapat mewakilkan untuk datang ke lokasi pembelian paket pangan bersubsidi.
• Pembelian paket sembako tidak dilayani bila penerima tidak mendaftar antrean secara daring.

Cara Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar antrean programPangan BersubsidiKJP Pasar Jaya:

1. Kunjungi laman https://antriankjp.pasarjaya.co.id/index_tanpa_verifikasi.php.
2. Masukkan nomor KK; nomor induk kependudukan (NIK); nomor KJP Plus; serta nama, alamat, dan nomor ponsel penerima manfaat.
3. Pilih wilayah dan lokasi pengambilan.
4. Pilih waktu pengambilan.
5. Centang bagian yang menyatakan bahwa data yang dimasukkan sudah dipastikan benar.
6. Tekan tombol Simpan.
7. Datang ke lokasi pengambilan sesuai dengan jadwal yang tertera dan membawa berkas yang dipersyaratkan.
8. Lakukan pembayaran pembelian paket pangan bersubsidi menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui mesinelectronic data capture(EDC) yang telah disediakan.

Untuk diketahui, selain pemegang KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi juga menyasar beberapa kelompok masyarakat berikut:

• Penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), termasuk pekerja harian lepas (PHL) serta petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dengan gaji maksimal 1,1 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penghuni rumah susun (rusun) yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Orang lanjut usia (lansia) yang tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penyandang disabilitas tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Pekerja atau buruh dengan KTP DKI Jakarta, memiliki gaji maksimal 1,1 kali UMP DKI, dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Guru dan tenaga kependidikan non-aparatur sipil negara (ASN) yang berpenghasilan maksimal 1,1 kali UMP dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) bakal merelokasikan anggaran KJP Plus untuk sekolah swasta gratis.

"Saat ini, Disdik masih melakukan kajian secara komprehensif untuk mematangkan kebijakan sekolah swasta gratis ini, merelokasikan anggaran yang tadinya untuk bantuan pendidikan KJP Plus sekarang untuk sekolah gratis,” kata Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).

Bukan hanya itu, Disdki DKI Jakarta juga disebut tengah menyinkronkan dan merevisi regulasi terakhir agar tahun ajaran 2025/2025 bisa diterapkan program sekolah swasta gratis dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Kendati demikian, wacana program sekolah swasta gratis ini diperuntukkan bagi sekolah swasta yang saat ini menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menganggarkan kebijakan pada APBD 2025, dan meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar membahas revisi Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan.

"Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru dana BOS bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

“Termasuk menyiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD,” lanjutnya.

Ali mengatakan, pihaknya bakal terus mengawal sampai terealisasinya sekolah swasta gratis pada tahun 2025.

"Kami akan kawal terus hal ini agar masuk dalam pembahasan Rancangan APBD 2025 nanti," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, sekolah gratis yang akan bekerja sama dengan Pemprov itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta.

"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Budi di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta.

Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Unggulan (KJMU).

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P Simon Sitorus dalam rapat paripurna pemandangan umum tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 yang naik 4,06 persen atau senilai Rp 85,47 triliun.

"Selama dua sampai tiga bulan terakhir Fraksi PDI-P menerima banyak aduan pengurangan KJP dan KJMU yang jumlahnya cukup signifikan, sekitar 3.000 penerima manfaat KJMU dan 75.000 KJP akan diputus secara bertahap dari 2023," ujar Simon di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Ketika ditelusuri, kata Simon, penjelasan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dengan Penjelasan Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata tidak sama.

"Satu sisi menyampaikan penjelasan dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran, di sisi yang lain menyampaikan penjelasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya," ucapnya.

Masih dalam bidang pendidikan, Simon menyampaikan pandangan terkait polemik pemutusan kontrak 4.127 guru honorer secara mendadak dan sepihak.

"Ini juga menjadi perhatian yang sangat serius karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketersediaan dan sebaran tenaga pendidik di Jakarta masih belum terpenuhi," ucap dia.

Oleh karena itu, Fraksi PDI-P berharap 4.127 guru honorer tersebut bisa diangkat statusnya ke dalam Kontrak Kerja Individu (KKI) Provinsi Jakarta.

Rapat paripurna pemandangan umum tentang rancangan APBD-P 2024 ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

Usai itu, Heru akan menyampaikan jawaban setelah mendengarkan pandangan umum rancangan perubahan APBD 2024 dari sembilan fraksi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD menyetujui rancangan tentang APBD-P 2024 senilai Rp 85,47 triliun.

Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (7/8/2024).

"Total Rancangan APBD-P 2024 senilai 85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," ujar Heru.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Penambahan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024.

"Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU di 2024 (APBD) Perubahan kita tambah lho. Jadi, tidak ada kalimat yang saya memotong. Maka dari itu, APBD-P tambah kurang lebih Rp200 miliar ya," ucapnya di Jakarta Timur, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ia menjelaskan, penambahan anggaran untuk bantuan sosial itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan masyarakat Ibu Kota. Selain itu, penambahan anggaran dilakukan karena ada siswa SD, SMP, dan SMA baru di tahun ajaran 2024/2025.
"Artinya, kami Pemerintah Daerah konsisten terhadap masyarakat, terhadap pendidikan. Itu perlu disampaikan, buktinya 2024 ditambah karena ada siswa baru masuk SD, masuk SMP dan ada juga namanya penduduk dinamis. Ya kami sesuaikan," ungkap Heru.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Pasang Pipa untuk Air Bersih Sepanjang 7 Ribu Km

Sebelumnya total penerima dana KJP Plus tahap I sebanyak 533.649 anak didik. Terdapat dua gelombang pada pencairan KJP Plus tahap I, gelombang pertama terdistribusi 460.143 penerima, sedangkan gelombang kedua sebanyak 73.506 penerima.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin menyebut, program KJP Plus sifatnya dinamis, menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga, jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang terus di-update secara berkala.

Penentu penerima akan selalu dievaluasi dan diverifikasi dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai stakeholder terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardono menilai pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) semrawut dan lemah koordinasi.

Hal itu disampaikan Ahmad dalam rapat pemandangan umum terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

"Fraksi PKS prihatin dengan kebiakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi," ujar Ahmad dalam penyampiannya kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Fraksi PKS berpendapat, akibat pendataan itu, banyak penerima KJP Plus dan KJMU terhapus dari daftar bantuan sosial untuk anak-anak mereka.

"Banyak penerima KJP Plus dan KJMU yang hilang namanya dari daftar penerima. Koordinasi data antar instansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat," tuturnya.

Karena hal itu, banyak warga DKI Jakarta yang terkejut ketika mengetahui nama anak-anak mereka hilang dari daftar penerima KJP Plus dan KJMU.

Masih dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS menyinggung pengurangan anggaran pada program bantuan sosial lainnya, yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

"Pemprov juga melakukan pengurangan anggaran pada hampir semua program bansos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu dan anggaran yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," jelasnya.

Menurut Fraksi PKS, masih banyak masyarakat kecil yang ekonominya belum lagi bangkit setelah diterpa pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat kurang mampu.

Bantuan tersebut diberikan supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK baik di sekolah negeri dan swasta dengan biaya penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Besaran KJP Plus untuk setiap peserta memiliki nilai berbeda-beda. Untuk SD atau sederajat akan menerima sekitar Rp 250.000 dengan rincian Rp Rp 135.000 adalah dana rutin dan Rp 115.000 dana berkala.

Selain itu akan ada tambahan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk murid sekolah swasta sebesar Rp 130.000 per bulan yang diberikan selama enam bulan.

Sementara untuk besaran KJP Plus tingkat SMP atau sederajat yakni Rp 300.000 per bulan dan ditambah SPP untuk peserta didik dari sekolah swasta Rp 170.000 per bulan untuk enam bulan.

Sedangkan untuk SMA/Madrasah Aliyah (MA), besaran KJP Plus yang diterima yakni Rp 420.000 per bulan.

Selain itu akan ada SPP untuk peserta didik dari sekolah swasta Rp 290.000 per bulan yang diberikan selama enam bulan.

Sementara itu, pencairan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) melalui Bank DKI dilakukan pada minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2024.

Penerima Kartu Lansia Jakarta sebanyak 53.709 orang, namun 696 orang dinyatakan tidak layak menerima bantuan ini.

Pada tahun ini, total jumlah data penerima bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dinyatakan layak menerima KLJ sebanyak sebanyak 149.549 orang.

Jakarta: Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut semua fraksi di DPRD DKI setuju dengan rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Khususnya sekolah swasta grade C dan D.

"Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini," kata Jhonny kepada wartawan, Rabu, 17 Juli 2024.

Bahkan, menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Pemprov DKI pun kini tengah mengkaji mekanismenya.
"Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ungkap Jhonny.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu ihwal banyaknya kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," tegas Jhonny.

Penerapan sekolah gratis ini diusulkan Komisi E DPRD DKI dengan tujuan pemerataan pendidikan. Rencananya, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dialihkan untuk menjalankan program sekolah gratis.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan, verifikasi data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I gelombang kedua telah selesai.

Dengan begitu, dana KJP Plus dapat cair dan dimanfaatkan oleh penerima paling cepat pada Jumat (12/7/2024) sore ini.

“Mohon maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP Plus, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memastikan dana bantuan sosial pada sektor pendidikan ini dapat tepat sasaran," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat.

"Kami harap penerima manfaat dapat memaksimalkan penggunaan dana tersebut untuk keperluan pendidikan anak, agar masa depan keluarga nantinya bisa lebih sejahtera melalui kesuksesan anak yang menempuh pendidikan dengan baik dan tuntas,” sambungnya.

Budi memaparkan, total penerima dana KJP Plus Tahap I ada sebanyak 533.649 orang. Terdapat dua gelombang pada pencairan KJP Plus Tahap I, yaitu gelombang pertama terdistribusi 460.143 penerima dan gelombang kedua sebanyak 73.506 penerima.

"Seluruh penerima KJP Plus Tahap I merupakan peserta didik dari golongan tidak mampu yang terverifikasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa program KJP Plus bersifat dinamis dan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat.

Dengan begitu, jumlah penerima dapat bergerak secara fluktuatif, melihat pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diperbarui secara berkala.

Selain itu, sejumlah hal yang berkaitan dengan status ekonomi penerima akan selalu dievaluasi dan diverifikasi di lapangan dengan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari berbagai stakeholder terkait.

Stakeholder tersebut di antaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

“Kami berharap, dana bantuan sosial KJP Plus dapat meningkatkan kualitas SDM, khususnya warga Jakarta," tutur Budi

"Dengan SDM unggul, maka harkat martabat bangsa bisa terangkat untuk menuju Indonesia Emas 2045. PPDB telah berakhir, saat ini proses belajar-mengajar telah dimulai, kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang diterima pada sekolah pilihan masing-masing. Teruslah berprestasi untuk meraih impian,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengenai banjir yang dialami oleh warga di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi berita paling banyak dibaca di kanal megapolitan Kompas.com pada Minggu (7/7/2024).

Warga setempat mengeluh karena mereka mengaku mengalami banjir yang terus terulang dan sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Berita populer lainnya yakni mengenai macet total di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, imbas banjir pada akhir pekan.

Selain itu, artikel soal janji Pemprov DKI yang berjanji pencairan dana kepada penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Gelombang 1 Tahap 2 yang menjadi perhatian pembaca.

Berikut tiga berita populer di Jabodetabek :

1. Puluhan Tahun Kebanjiran, Warga Sukabumi Selatan: Dulu Kali Pernah Dikeruk, Zamannya Pak Ahok

Nahnu (60), warga RT 4 di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengeluh banjir yang terus terulang sudah puluhan tahun.

Terbaru, rumah dan permukiman warga lain di sekitarnya terendam banjir pada Sabtu (6/7/2024).

Nahnu mengatakan, selama ini pemerintah setempat hanya sebatas memantau kondisi banjir yang terjadi.

“Sebatas mantau saja. Tadi PPSU sempat ke sini, tapi ya selfie-selfie saja,” ujar Nahnu.

Selama 38 tahun tinggal di Sukabumi Selatan, Nahnu mengaku dirinya juga langganan terkena banjir.

Ia selalu memilih untuk bertahan di rumah, kecuali saat banjir di tahun 2020.

Baca selengkapnya di sini

2. Sabtu Malam, Jalan Raya Kalimalang Macet Total Imbas Banjir di Kolong Tol Pondok Kelapa

Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, macet total imbas hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Sabtu (6/7/2024).

Kemacetan terjadi mulai dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur, hingga depan Perumahan Grand Kota Bintang, Bekasi Barat.

Kemacetan itu diduga disebabkan akibat banjir imbas curah hujan lebat tersebut.

Pantauan Kompas.com di lokasi, pukul 20.00 WIB, banjir di kolong Tol Pondok Kelapa menuju arah Jakarta itu belum juga surut sejak Sabtu siang.

Sejumlah pengendara motor mematikan mesin kendaraannya dan berhenti di pinggir jalan.

Sebagian memilih untuk putar balik dan melawan arus melewati jalur Kalimalang arah Bekasi.

Baca selengkapnya di sini

Baca juga: Disdik DKI Janji KJP Plus Gelombang 1 Tahap 2 Bakal Cair Pekan Depan

3. Disdik DKI Janji KJP Plus Gelombang 1 Tahap 2 Bakal Cair Pekan Depan

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan mencairkan dana penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Pencairan dana KJP Gelombang 1 Tahap 2 dijadwalkan pada pekan depan.

"Kami lukan pencairan dana melalui transfer pekan depan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kadisdik DKI Budi Awaluddin dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Budi mengatakan, verifikasi dana bansos sektor pendidikan itu telah sampai tahap akhir sehingga pencairan akan segera dilakukan.

"Verifikasi merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan secara ketat dan selektif agar penyaluran bantuan tepat sasaran," kata Budi.

Baca selengkapnya di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan melakukan pencairan dana kepada penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Gelombang 1 Tahap 2 pada pekan depan.

"Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pencairan dana melalui transfer pekan depan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Budi mengatakan, verifikasi dana bansos sektor pendidikan itu telah sampai tahap akhir sehingga pencairan akan segera dilakukan.

"Verifikasi merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan secara ketat dan selektif agar penyaluran bantuan tepat sasaran," ucapnya.

Budi menyampaikan, pihaknya membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan stakeholder terkait dalam proses verifikasi data.

"Kami membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan stakeholder terkait, dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Budi mengatakan, proses verifikasi ini percepat dengan target satu bulan, sehingga jarak penerima Tahap 1 Gelombang 2, tidak terlampau jauh dengan gelombang 1.

"Terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang harus diverifikasi ulang pada Tahap 1 Gelombang 2," kata dia.

Angka tersebut bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diperbarui secara berkala.

"Harapan kami, ke depan masyarakat Jakarta semakin sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan tepat dan cermat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada pekan depan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi bagi penerima tahap I gelombang kedua tahun 2024.

”Proses verifikasi kami percepat dengan target satu bulan. Sehingga jarak penerima tahap I gelombang dua tidak terlampau jauh dengan gelombang satu,” kata Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa proses verifikasi itu kini telah memasuki tahap akhir. Dirinya berpendapat, verifikasi mesti dilakukan secara ketat dan selektif agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Terkait hal ini, Disdik DKI membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Sosial.

“Terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang harus diverifikasi ulang pada tahap I gelombang dua. Angka tersebut bergerak secara fluktuatif, tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala,” sambungnya.

Itu sebabnya, Budi juga berharap kepada masyarakat penerima KJP Plus agar bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan cermat.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Disdik agar mempercepat pencairan dana KJP Plus.

Hal itu disampaikannya usai mendapatkan protes warga yang belum menerima dana bantuan sosial (bansos) itu. Protes itu disuarakan warga kepadanya saat mengunjungi kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu (3/7/2024) lalu.

“Nanti habis ini saya minta percepat,” katanya kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, Heru Budi mengaku sudah meneken Surat Keputusan (SK) pencairan dana KJP Plus sejak dua pekan lalu.