Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah mendapatkan dukungan penuh mengenai pembentukan tim pusat antipenipuan keuangan alias anti-scam center.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) pada hari ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam pergelaran itu.

“Kami yang pasti sudah mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholders, terutama dari kementerian/lembaga yang memang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai dan membentuk pusat ini,” katanya kepada wartawan di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dia melanjutkan, proses implementasi satuan tugas (satgas) tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Ketika ditanya kapan peluncuran anti-scam center akan dilakukan, Mahendra hanya mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan soft launching.

“Diharapkan dalam waktu dekat kita sudah bisa semacam soft launching. Nanti kami sampaikan update-nya, ya,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembentukan Anti-Scam Center terinspirasi dari kebijakan yang telah diterapkan di Singapura.

Kiki, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Anti-Scam Center terdiri dari banyak stakeholder, mulai dari OJK, pemerintah, Bank Indonesia, kepolisian, hingga pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. OJK mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam satgas itu.

"Semua stakeholder sepakat harus ada kolaborasi dan pembentukan Anti-Scam Center untuk mencegah kerugian di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, di Singapura sudah ada. Tujuannya menjadi forum koordinasi agar kita bisa cepat menepis penipuan di Indonesia," ujarnya dalam acara Media Briefing Jurnalis yang digelar di Parapat, Kabupaten Toba, Sumatra Utara pada Jumat (9/8/2024) malam.

PARAPAT, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan soft launching pusat antipenipuan atau anti-scam center pada bulan ini. Inisiatif tersebut hadir untuk merespons banyaknya aduan masyarakat terkait pengalaman tidak menyenangkan di sektor keuangan.

Aduan masyarakat tersebut menurut data layanan yang dihimpun OJK per 1 Januari 2024 meliputi lima isu utama. Pertama, menyangkut perilaku penagihan dengan total aduan mencapai 62.406. Kedua, isu tentang sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan total aduan mencapai 56.835.

Isu ketiga terkait penipuan (pembobolan rekening, skimming, phising dan social engineering) dengan total aduan mencapai 14.101. Sementara is lainnya yang sering diadukan masyarakat yaitu restrukturisasi pembiayaan/pinjaman dengan total aduan sebanyak 9.590, dan terakhir mengenai legalitas non-OJK dengan total 9.126 aduan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan anti-scam center merupakan inisiatif lanjutan dari yang sebelumnya dikenal Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti untuk bekerjasama dengan lembaga lain.

"Jadi, di sini (anti-scam center) kami meng-empower lagi. Kita memperbesar lagi jadi 16 kementerian atau lembaga," ujar Kiki, sapaan akrab Friderica di acara media gathering di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Jumat (9/8/2024) malam.

Kementerian atau lembaga yang bersinergi di dalam anti-scam center di antaranya Kemenkumham, BIN, Kementerian Sosial karena banyak kasus yang berkedok undian-undian berhadiah. Kemudian Kominfo, Kementerian Koperasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain.

Menurut Kiki, kementerian dan lembaga tersebut sudah bersepakat untuk mendukung penuh inisiatif pembentukan Anti-Scam Center guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dahsyat lagi.

"Jadi, ini (anti-scam center) adalah salah satu bentuk kerja sama Satgas Pasti dengan lembaga terkait lainnya untuk menjadi forum koordinasi dalam menunjukkan penanganan yang cepat, timely, dan berefek jera terhadap penipuan scam di sektor keuangan di Indonesia," tegas Kiki.

Dalam impelementasinya, anti-scam center ini bukan sekadar memblokir rekening atau mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi juga diharapkan dapat mengejar pelaku penipuan. Namun, untuk sampai pada tahap tersebut akan dilakukan bertahap karena memerlukan banyak waktu.

"Target soft launching (anti-scam center) kami di bulan ini sebetulnya. Tapi softlaunching ini kita ingin running smooth dulu, baru kami akan big launching," sanmbung Kiki.

"Tetapi (anti-scam center) inikan sifatnya seperti kalau ada kejadian, dia akan memberi tahu kami dan kami cegah. Harapannya, ke depan (anti-scam center) ini bisa menjadi preventif," imbuhnya.

Yang jelas, agar keberadaan anti-scam center ini lebih optimal diperlukan kerja sama intensif di antara semua pihak.  Bahkan, OJK sudah berbicara dengan asosiasi perbankan dan mereka ingin supaya anti-scam center segera dibuat.

"Seperti saya sampaikan, ini butuh waktu untuk bisa running smooth dan sesuai harapan. Bahkan, dari kepolisian juga sangat membantu untuk inisiatif ini dan ini akan menjadi satu inisiatif bersama," tandas Kiki.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PARAPAT, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan soft launching pusat antipenipuan atau anti-scam center pada bulan ini. Inisiatif tersebut hadir untuk merespons banyaknya aduan masyarakat terkait pengalaman tidak menyenangkan di sektor keuangan.

Aduan masyarakat tersebut menurut data layanan yang dihimpun OJK per 1 Januari 2024 meliputi lima isu utama. Pertama, menyangkut perilaku penagihan dengan total aduan mencapai 62.406. Kedua, isu tentang sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan total aduan mencapai 56.835.

Isu ketiga terkait penipuan (pembobolan rekening, skimming, phising dan social engineering) dengan total aduan mencapai 14.101. Sementara is lainnya yang sering diadukan masyarakat yaitu restrukturisasi pembiayaan/pinjaman dengan total aduan sebanyak 9.590, dan terakhir mengenai legalitas non-OJK dengan total 9.126 aduan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan anti-scam center merupakan inisiatif lanjutan dari yang sebelumnya dikenal Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti untuk bekerjasama dengan lembaga lain.

"Jadi, di sini (anti-scam center) kami meng-empower lagi. Kita memperbesar lagi jadi 16 kementerian atau lembaga," ujar Kiki, sapaan akrab Friderica di acara media gathering di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Jumat (9/8/2024) malam.

Kementerian atau lembaga yang bersinergi di dalam anti scam-center di antaranya Kemenkumham, BIN, Kementerian Sosial karena banyak kasus yang berkedok undian-undian berhadiah. Kemudian Kominfo, Kementerian Koperasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain.

Menurut Kiki, kementerian dan lembaga tersebut sudah bersepakat untuk mendukung penuh inisiatif pembentukan Anti-Scam Center guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dahsyat lagi.

"Jadi, ini (anti-scam center) adalah salah satu bentuk kerja sama Satgas Pasti dengan lembaga terkait lainnya untuk menjadi forum koordinasi dalam menunjukkan penanganan yang cepat, timely, dan berefek jera terhadap penipuan scam di sektor keuangan di Indonesia," tegas Kiki.

Dalam impelementasinya, anti-scam center ini bukan sekadar memblokir rekening atau mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi juga diharapkan dapat mengejar pelaku penipuan. Namun, untuk sampai pada tahap tersebut akan dilakukan bertahap karena memerlukan banyak waktu.

"Target soft launching (anti-scam center) kami di bulan ini sebetulnya. Tapi soft launching ini kita ingin running smooth dulu, baru kami akan big launching," sanmbung Kiki.

"Tetapi (anti-scam center) inikan sifatnya seperti kalau ada kejadian, dia akan memberi tahu kami dan kami cegah. Harapannya, ke depan (anti-scam center) ini bisa menjadi preventif," imbuhnya.

Yang jelas, agar keberadaan anti-scam center ini lebih optimla diperlukan kerja sama intensif di antara semua pihak.  Bahkan, OJK sudah berbicara dengan asosiasi perbankan dan mereka ingin supaya anti-scam center segera dibuat.

"Seperti saya sampaikan, ini butuh waktu untuk bisa running smooth dan sesuai harapan. Bahkan, dari kepolisian juga sangat membantu untuk inisiatif ini dan ini akan menjadi satu inisiatif bersama," tandas Kiki.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan progres pembentukan tim pusat antipenipuan keuangan alias Anti-Scam Center.

Mahendra menjelaskan, proses pembentukan tim tersebut sedang digodok oleh pemerintah bersama pelaku jasa keuangan, tak terkecuali perbankan.

“Belum, masih proses. Ini adalah upaya kita bersama untuk seluruh kementerian/lembaga, sekaligus melibatkan industri jasa keuangan,” katanya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Dia lantas memaparkan bahwa formulasi Anti-Scam Center tengah disempurnakan, baik dari segi keanggotaan maupun teknologi yang digunakan dalam menjalankan tugas nanti.

Lebih lanjut, Mahendra juga menyinggung perihal investasi untuk platform pendukung kinerja bakal tim yang telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Sebisa mungkin dari lembaga jasa keuangannya ikut serta, sehingga bisa efektif untuk melihat risiko yang dapat terjadi di antara lembaga jasa keuangan,” imbuhnya.

Dirinya lantas berpendapat bahwa peran lembaga jasa keuangan penting demi membuka kemungkinan untuk menindak persoalan lintas lembaga.

“Untuk itu, tentu kita harus dapat dukungan dan keikutsertaan penuh dari semua lembaga jasa keuangan, dan juga pada gilirannya otoritas sertakementerian/lembaga,” tandas mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah disebut bakal segera meresmikan Anti-Scam Center dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat dari penipuan daring.

Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. OJK mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam satuan tugas (satgas) tersebut.

“Iya harus ikut. Apalagi bank-bank yang sering digunakan untuk fraud & scam, kan nama banknya itu-itu saja. Bank yang besar lah pasti,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai konferensi pers Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 di Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu.

Dalam kesempatan terpisah, Kiki—sapaan akrabnya—juga menjelaskan adanya kesenjangan dalam perilaku finansial masyarakat, terlepas dari tingkat pemahaman terhadap literasi keuangan yang cukup tinggi.

SNLIK 2024 mencatatkan indeks literasi keuangan masyarakat berada pada level 65,43%. Namun demikian, celah terjadinya penipuan tetap terbuka karena berbagai faktor.

“[Misal] tingkat pemahaman masyarakat tersebut yang sepertinya sudah cukup tinggi, seringkali masih kalah dengan perilaku yang disebabkan greedy [rakus], serakah, dan maunya serba cepat, instan,” tuturnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJKakan mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam Satgas Anti-Scam Center untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penipuan daring (online).

“Iya harus ikut. Apalagi bank-bank yang sering digunakan untukfraud and scam, kan nama banknya itu-itu saja. Bank yang besar lah pasti,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada 2 Agustus 2024.

Satgas Anti-Scam Center oleh OJK

Satgas Anti-Scam Center dibentuk dengan tujuan dapat mendeteksi berbagai rekening bank yang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, baik sebagai rekening penampungan maupun penerima manfaat terakhir (beneficialowner). Satgas Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga yang mendapat dukungan dari Presiden Jokowi.

Friderica menguraikan, inisiasi pemerintah membentuk Satgas Anti-Scam Center lantaran maraknya kasus penipuan (fraud dan scam) daring oleh masyarakat. Penipuan daring ini merupakan risiko dari inovasi digital yang terus berkembang sampai sekarang. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu membuat solusi aktif untuk menangani kejahatan ini, terutama perbankan.

“Ini sudah sangat sering terjadi hampir setiap hari kita mendengar orang, misalnya OTP-nya kecuri, uangnya hilang dan lain-lain. Ini sudah kita petakan, nanti datanya kita sampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun itu, angka kehilangan masyarakat darifraud and scamitu sangat besar,” terang Kiki.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan, pembentukan Satgas Anti-Scam di Indonesia mengikuti jejak negara lain, seperti Singapura.

“Kita belajar di negara lain, bagaimana semua perbankan ini didudukkan di dalam satu ruangan, kemudian jika terjadifraud and scamyang dilaporkan masyarakat bisa langsung kekejar. Semoga itu bisarecoveryasset-nya lumayan,” tuturnya.

Satgas Anti-Scam Center di Negara Lain

Pembentukan tim Anti-Scam Center sudah banyak dilakukan di negara lain, seperti Singapura. Negara ini membentuk Anti-Scam Center untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis penipuan daring dalam tim The Anti-Scam Centre (ASC) Kepolisian Singapura.

Berdasarkanpolice.gov.sg, ASC bekerja sama dengan empat bank mitra memanfaatkanrobotic process automation(RPA) untuk mengidentifikasi korban penipuan pekerjaan, investasi, dan penipuan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, ASC segera memberitahu calon korban penipuan melalui notifikasi SMS sehingga mengurangi risiko kerugian finansial.

Mengacunasc.gov.au, Australia juga memiliki National Anti-Scam Centre yang mempunyai misi menjadikan negara ini sulit diretas dan dimainkan para penipu. Tim ini dijalankan oleh Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) yang menyatukan para ahli dari pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta menghentikan penipuan sebelum sampai ke konsumen. Tim ini menindaklanjuti tren dari data bersama dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang mengenali dan menghindari penipuan.

Contoh tim pencegahan penipuan daring di negara lain dapat diterapkan di Indonesia melalui Satgas Anti-Scam Center yang dikelola OJK. Dengan hadirnya satgas ini, masyarakat dapat lebih aman mengelola finansial secara digital.

RACHEL FARAHDIBA R | ANTARA