Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Organization for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyepakati peningkatan kemitraan dan kolaborasi dalam memajukan inisiatif edukasi keuangan secara global serta mendukung komitmen G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection.

Demikian kesimpulan pertemuan OECD/INFE Meeting and Conference yang berlangsung pada 6-8 November di Nusa Dua, Bali. OJK menjadi tuan rumah dalam pertemuan dan konferensi yang dihadiri delegasi OECD sebanyak 1.000 peserta dari 30 negara yang hadir secara daring maupun luring.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutannya pada OECD/INFE-OJK Conference dengan tema "Empowering Consumers Through Financial Education", Jumat, menyampaikan bahwa pemberdayaan konsumen melalui literasi keuangan menjadi krusial di tingkat global terutama di era digital dengan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan yang semakin meningkat.

"Kita menyadari peran penting literasi keuangan dalam ekonomi global, terutama di era digital yang berubah dengan cepat. Tema konferensi ini, 'Memberdayakan Konsumen Melalui Edukasi Keuangan' sangat tepat waktu dan relevan. Dengan semakin kompleksnya produk keuangan, penting bagi kita untuk membekali konsumen dengan pengetahuan, keterampilan, dan perangkat untuk membuat keputusan keuangan yang tepat," kata Mirza dalam siaran pers, ditulis Minggu (10/11/2024).

Deputy Secretary-General OECD Yoshiki Takeuchi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa melalui pemahaman terkait keuangan berkelanjutan yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan bertanggungjawab sehingga terhindar dari masalah utang berlebih dan memperkuat ketahanan finansial yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan alam dan ekonomi di masa depan.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengharapkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan OECD/INFE menjadi semakin erat untuk mewujudkan masyarakat dan konsumen yang semakin berdaya dan inklusif sehingga tercipta ketahanan finansial dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

"OJK mendapatkan berbagai manfaat sejak bergabung dengan OECD/INFE. Melalui forum ini para anggota OECD/INFE dapat saling berbagi informasi, pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen. Sehingga dapat dirumuskan program dan kebijakan baru sesuai dengan kebutuhan," kata Friderica.

Dijelaskannya, OJK tidak pernah berhenti melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan untuk semakin meningkatkan literasi dan bisa semakin melindungi konsumen. Sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menyelenggarakan 4.393 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.795.083 peserta di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Chair of the OECD/INFE Magda Bianco menyampaikan komitmen OECD/INFE untuk terus membangun dan mengembangkan strategi terbaik dalam rangka meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peningkatan literasi keuangan dilakukan dengan pengembangan kebijakan yang akomodatif dan memperhatikan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat.

"Literasi keuangan berperan untuk meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk lebih terlibat di sektor jasa keuangan serta membuat keputusan keuangan dengan baik. Selain itu, literasi keuangan juga membuat masyarakat lebih siap secara keuangan dalam menghadapi kemungkinan ketidakpastian di masa depan. Masyarakat pun akan mampu memilih produk/layanan sesuai dengan strategi dan tujuan investasi yang dimiliki," kata Magda.

Rangkaian OECD/INFE-OJK Meeting and Conference telah diselenggarakan sejak 6 November 2024. Rangkaian pertemuan tersebut diawali dengan Advisory Board Meeting pada tanggal 6 November 2024 dihadiri oleh seluruh anggota Advisory Board OECD/INFE. Kemudian, pelaksanaan Technical Committee Meeting pada 7 November 2024 yang membahas tentang Financial Well-being literasi keuangan dalam kerangka keuangan berkelanjutan, pentingnya literasi keuangan melalui kurikulum sekolah, literasi keuangan dan digital payment.

Sebagai puncak dan penutupan rangkaian kegiatan, pada 8 November 2024 dilaksanakan OECD/INFE-OJK Conference dengan tema "Empowering Consumers Through Financial Education" yang terbagi menjadi tiga sesi dengan tema "Empowering Vulnerable Consumers in Uncertain Economic and Financial Times"; "Consumer's Knowledge, Attitudes, and Behaviors on Sustainable Finance"; dan "Empowering Consumers Against Over-Indebtness".

Pada diskusi sesi 1 dibahas mengenai bagaimana edukasi keuangan dapat menjadi tools untuk memberdayakan konsumen khususnya segmen vulnerable, tantangan apa saja yang dihadapi oleh segmen vulnerable serta munculnya berbagai risiko keamanan data sebagai dampak digitalisasi yang menyebabkan ekslusi keuangan digital khususnya bagi segmen vulnerable.

Diskusi pada sesi 2 berkaitan dengan risiko perubahan iklim terhadap masyarakat secara global serta berbagai inisiatif kebijakan dalam rangka mendukung sustainable finance. Pada sesi 3 dibahas mengenai upaya kolaboratif untuk memberdayakan konsumen dalam rangka menghadapi over-indebtness.

Sebagai penutup, Friderica menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak khususnya kepada OECD/INFE atas dukungan dan komitmennya selama ini dalam meningkatkan literasi keuangan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus utang macet UMKM. Dalam PP No 47 Tahun 2024, pemerintah mencantumkan sejumlah kriteria hapus utang macet UMKM.

Dalam salinan PP yang diterima KONTAN Sabtu (9/11), beleid tersebut menjelaskan kredit UMKM yang bisa dihapus tagih tak hanya sebatas untuk kredit yang berasal dari program pemerintah ataupun akibat bencana. Namun, bisa untuk semua kredit yang berasal dari Lembaga Jasa Keuangan, baik bank maupun non bank, BUMN.

Adapun, lembaga jasa keuangan (LJK) bisa melakukan hapus tagih untuk nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah. Serta telah dihapusbukukan minimal lima tahun pada saat PP ini berlaku.

Syarat lainnya, penghapustagihan bisa dilakukan untuk yang bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan.

Penghapustagihan juga mensyaratkan jika kredit tidak terdapat agunan kredit. Bisa juga dilakukan jika agunan kredit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajiban nasabah.

PP tersebut juga menegaskan bahwa kerugian dari langkah hapus tagih bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah terjadi pergeseran penyumbang premi terbesar di industri asuransi jiwa dari unitlink menjadi produk endowment atau dwiguna.

Meskipun demikian, PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia menyampaikan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) atau unitlink kenyataannya masih diminati sampai saat ini.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan produk unitlink kebanyakan diminati oleh segmen affluent atau kalangan menengah ke atas yang memang sudah lebih paham tentang berinvestasi.

"Dengan demikian, mereka lebih memilih Paydi sebagai layanan perlindungan karena jenis dana investasi yang ditawarkan," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (7/11).

Pada produk unitlink, Karin mengatakan nasabah juga sangat dianjurkan untuk dapat melakukan self assessment yang sesuai profil risiko masing-masing. Dia bilang kesesuaian dalam melakukan self assesment profil risiko sangat penting dalam produk yang mengandung unsur investasi.

Sebab, akan membantu nasabah atau calon nasabah dalam memilih instrumen investasi atau subdana yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Selain itu, juga akan membantu dalam membuat keputusan investasi yang bijaksana.

Meski produk unitlink saat ini masih diminati, Karin menyebut ada juga nasabah yang memiliki preferensi untuk memiliki perlindungan tanpa investasi atau produk tradisional.

Dia menjelaskan produk tradisional lebih memprioritaskan kepastian dalam pembayaran premi dan manfaat asuransi yang ditawarkan pada layanan produk perlindungan tertentu.

"Tentunya, semua kembali ke preferensi nasabah atau calon nasabah. Masing-masing jenis produk asuransi didesain khusus untuk segmen nasabah tertentu," kata Karin.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan produk endowment atau dwiguna menggeser produk unitlink sebagai penyumbang pendapatan premi di asuransi jiwa per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menerangkan per September 2024, produk endowment mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 41,66 triliun.

"Porsinya 30,72% dari total pendapatan premi," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Ogi menyampaikan produk unitlink mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 37,21 triliun. Nilai itu memakan porsi sebesar 27,43% dari total pendapatan premi. (*)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandala Multifinance (MFIN) menargetkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bisa berada di level 48% hingga akhir tahun ini.

Managing Director Mandala Multifinance, Christel Lesmana, mengatakan, posisi BOPO perusahaan saat ini masih di bawah rata-rata industri di level 79,61% pada Oktober 2024.

"Posisi saat ini masih di bawah rata-rata industri, masih di bawah angka 79,61%. Beban operasional kami pun tetap dapat dikelola dengan baik, memastikan bahwa rentabilitas dan profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang sehat," kata Christel kepada Kontan, Senin (4/11).

Sebagai upaya untuk menjaga efisiensi BOPO, Mandala secara konsisten mengelola risiko melalui pengendalian NPF dengan tingkat pencadangan yang optimal.

Christel bilang, Mandala menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi pembiayaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan portofolio tetap berkualitas.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2024, BOPO industri multifinance berada di level 79,27%.

Padahal, periode Agustus tahun lalu, rasionya masih berada di level 77,3%.

Adapun Christel menanggapi bahwa kenaikan rasio BOPO industri ini merupakan dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk fluktuasi suku bunga acuan BI Rate yang berimbas pada biaya operasional dan beban bunga perusahaan pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuturkan telah memeriksa dugaan transaksi perdagangan saham semu pada PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). OJK menuturkan tidak menemukan afiliasi antara pemegang saham BREN.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menuturkan pihaknya telah memeriksa transaksi saham BREN sejak tahun lalu. Menurut pemeriksaan tersebut, kedua pihak yang diperiksa tidak terafiliasi.

"Sampai saat ini sih kami melihat kedua pemegang saham tersebut tidak terafiliasi ya," kata Inarno, dihubungi Jumat (8/11/2024).

Akan tetapi, Inarno tidak menyebutkan siapa saja kedua pihak yang dimaksud tersebut.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Aditya Jayaantara mengatakan pemeriksaan sedang dilakukan dari berbagai aspek.

"[Pemeriksaan] sudah beberapa minggu ini dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dijalankan oleh OJK menyasar pada berbagai pola dan periode transaksi. "Ada periode-periodenya. Kita cek," tutur Aditya.

Sebagaimana diketahui, saham BREN menjadi perhatian setelah FTSE Russel melakukan kajian terhadap saham BREN dari sisi panduan 'Free Float Restrictions' atau restriksi batas minimal saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

Kajian itu didasarkan pada 'FTSE Russell Recalculation Policy and Guidelines' untuk menghindari konsentrasi tinggi pemegang saham tertentu dalam saham yang masuk dalam konstituen indeks FTSE.

Hasilnya, BREN dinilai tidak sesuai dengan panduan 'Free Float Restrictions' yang disusun FTSE karena empat pemegang saham pengendali menguasai 97% dari total saham yang diterbitkan oleh Barito Renewables Energy.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyampaikan pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan melampaui pertumbuhan rata-rata industri multifinance. Adapun piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun per September 2024, atau tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan posisi piutang pembiayaan CNAF mencapai Rp 10,57 triliun sampai September 2024.

"Nilai itu tumbuh 40%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,54 triliun," ucapnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance bisa mencapai 10%-12% pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, OJK mendorong perusahaan multifinance meningkatkan piutang pembiayaan yang lebih besar beberapa bulan ke depan.

Mengenai hal itu, Ristiawan optimistis pertumbuhan piutang pembiayaan CNAF akan terus tumbuh sampai akhir 2024 atau mencapai target yang ditentukan OJK. Meskipun demikian, dia tak memungkiri saat ini masih terdapat tantangan di industri multifinance ataupun industri keuangan, yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap penyaluran pembiayaan.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Ristiawan menerangkan CNAF akan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta menjaga kesehatan portofolio perusahaan seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan.

"CNAF terus mengedepankan metode risk based pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Dengan demikian, angka Non Performing Financing (NPF) dapat terjaga dengan baik," kata Ristiawan.

Ristiawan mengatakan per September 2024, NPF CNAF tercatat berada di level 1,15%. Nilai itu membaik, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,26%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong 9 perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

Adapun 9 perusahaan asuransi tercatat belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan keberadaan aktuaris begitu penting dalam mendorong proses pengelolaan risiko asuransi yang memadai.

"Oleh karena itu, terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, telah dikenakan supervisory action sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Selain itu, Ogi menyebut OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Sebagai informasi, pemenuhan aktuaris tersebut penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh, khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74).

Adapun ketentuan perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending.

"Penyusunan RPOJK LPBBTI yang dimaksud, saat ini sedang dalam proses harmonisasi," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Dalam RPOJK LPBBTI, Agusman menerangkan akan diatur rencana penyesuaian batas maksimum pendanaan, terutama bagi pendanaan usaha produktif. Adapun batas maksimum pendanaan produktif fintech lending saat ini masih sebesar Rp 2 miliar dan disebutkan batas atas akan naik menjadi Rp 10 miliar.

Meskipun demikian, Agusman menyampaikan penyesuaian batas maksimum dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara fintech lending yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun sejumlah kriterianya, yaitu memiliki TWP90 maksimal 5% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Selain mengatur batas atas pendanaan untuk produktif, Agusman menyebut akan ada beberapa penyempurnaan yang tertuang dalam ketentuan tersebut. Salah satunya, yaitu penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan proses pembayaran hasil likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) masih berjalan saat ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menerangkan Tim Likuidasi Wanaartha Life telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2 kepada para pemegang polis (pempol).

"Tim Likuidasi sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Ogi mengatakan OJK akan terus memantau secara berkala proses penyelesaian likuidasi Wanaartha Life. Adapun proses likuidasi dilakukan setelah OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada Desember 2022.

Sebelumnya, Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) menyatakan pembagian proporsional hasil likuidasi Tahap Ketiga dilakukan mulai September 2024 dengan nilai pembagian sebesar Rp 80 miliar.

"Dana itu bersumber dari Dana Jaminan Asuransi," tulis Tim Likuidasi Wanaartha Life dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Tim Likuidasi melakukan pembayaran proporsional Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi. Disebutkan pembayaran tersebut akan dilakukan dalam beberapa kloter mulai September 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance makin merekah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan tumbuh signifikan per September 2024 sebesar Rp 8,24 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 103,40%,

Sedangkan untuk Non Performing Financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka itu mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Menanggapi hal ini, Head of Corporate Affairs GoTo Financial, Audrey P Petriny menilai bahwa adanya peningkatan piutang pembiayaan BNPL berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Ditambah, nasabah yang melakukan pinjaman juga masih dalam kondisi yang aman.

“Untuk di Gopay Later sendiri nasabahnya terbilang masih aman, karena pembayarannya selalu dilakukan tepat waktu,” imbuhnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Audrey meyebutkan, berdasarkan laporan kinerja GoTo kuartal ke III-2024, nilai pinjaman konsumen yang disalurkan (outstanding loans) di mana mencakup produk BNPL dan pinjaman tunai, naik tiga kali lipat secara year on year (YoY), mencapai Rp 4,3 triliun, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang stabil dan rendah.

“Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem berjalan dengan baik, dengan berbagai produk dan penggunaan layanan di Grup,” kata dia.

Dia menyebutkan bahwa sebanyak 45% dari jumlah pinjaman yang disalurkan berasal dari pengguna e-commerce, kemudian 40% dari pengguna layanan on-demand, dan sisanya dari pengguna aplikasi GoPay. Adapun pendapatan dari jasa pinjaman tumbuh signifikan sebesar 527% YoY.

“Dengan kondisi yang positif ini, GoTo financial berkomitmen memberikan layanan keuangan yang lengkap dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya layanan buy now pay later(BNPL),” kata Audrey.

Audrey menilai, performa kinerja ini didorong antara lain oleh pertumbuhan transaksi dan pengguna aktif di platform e-commerce dan aplikasi Gojek dan GoPay.

Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa dalam memberikan layanan pinjaman, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

“Kami memberikan informasi yang transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman di awal, memberikan limit sesuai kemampuan konsumen, dan menghadirkan program edukasi literasi keuangan secara rutin,” kata dia.

Audrey juga melihat potensi pertumbuhan yang tinggi untuk layanan pinjaman GoTo. Dia pun menargetkan penyaluran pinjaman bisa meningkat 2 kali lipat pada tahun depan, dibandingkan September 2024.

Selaras dengan hal ini, SVP, Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari menilai adanya peningkatan signifikan pada piutang pembiayaan BNPL tersebut menunjukkan kinerja positif dari industri Paylater yang saat ini semakin populer sebagai metode pembayaran masyarakat.

Indina menuturkan bahwa peningkatan ini juga dirasakan oleh Kredivo, pelopor penyedia layanan Paylater yang memiliki lisensi multifinance. Tercatat, jumlah dan nilai transaksi Kredivo meningkat masing-masing hingga 58,59% (CAGR) dan 78.42% (CAGR) dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, ia menyebut pengguna Kredivo juga meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu yang sama atau kini berjumlah hampir 10 juta.

Menurut dia, pertumbuhan BNPL ini antara lain didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan akses kredit yang mampu dijawab oleh Kredivo dengan menghadirkan layanan Paylater yang mudah, aman, fleksibel dan terjangkau.

Tak hanya itu, faktor lain yang membuat piutang pembiayaan BNPL naik, karena popularitas Paylater juga kini bukan hanya identik sebagai metode pembayaran di platform e-commerce, namun juga sebagai metode pembayaran di sektor belanja offline yang meningkat tajam.

Lebih lanjut, Indina melaporkan bahwa data Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024 dari Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan transaksi offline berkontribusi sebesar 27,7% terhadap total transaksi Paylater atau mengalami kenaikan hingga 169% sepanjang 2023.

“Bahkan, Paylater tetap menjadi kredit pertama bagi mayoritas responden (68%), terutama wanita dan milenial yang mencerminkan inklusivitas dan kemudahan Paylater dalam memberikan akses kredit bagi konsumen,” kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Dengan begitu, Indina mengatakan bahwa Kredivo terus melakukan sejumlah strategi agar piutang pembiayaan BNPL tetap tumbuh diantaranya yakni, dengan melakukan ekspansi jaringan merchan yang berfokus pada merchan lokal di kota-kota tier dua dan tiga di Indonesia.

“Kemudian, Kredivo juga melakukan Integrasi merchant offline di berbagai sektor, mulai dari F&B, fashion, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan inflasi medis masih jauh lebih tinggi dari inflasi umum. Hal itu diungkapkan berdasarkan survei tahunan yang dilakukan beberapa lembaga internasional.

Dengan demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan secara bruto tingkat inflasi medis sangat tinggi, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Dalam upaya mengantisipasi tingginya inflasi medis, Ogi menyebut regulator akan melakukan sejumlah inisiasi untuk ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia.

Dia bilang salah satunya, yakni terus mendorong penguatan dan percepatan proses melalui peningkatan kapabilitas digital yang memungkinkan host to host dengan sistem informasi rumah sakit, lalu meningkatkan kapabilitas tenaga medis untuk dapat menganalisis data yang ada dan memberikan masukan kepada rumah sakit rekanan melalui proses Utilization Review berkala.

"Selain itu, membentuk Medical Advisory Board yang akan memberikan masukan bagi perusahaan asuransi dalam mengelola layanan dari sisi aspek medis dan dalam memberikan masukan bagi rumah sakit rekanan melalui Utilization Review berkala," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Selain inisiatif tersebut, Ogi mengatakan OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan review produk yang ada agar disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan pengelolaan risiko yang memadai.

Ditambah mendorong perusahaan asuransi untuk terus melakukan sosialisasi berkala dan masif melalui kanal digital kepada masyarakat untuk mendorong cara hidup yang sehat.

Secara umum, Ogi menerangkan pertumbuhan produk asuransi kesehatan masih tergolong cukup baik. Pada asuransi jiwa, dia menyebut lini usaha kesehatan berkontribusi 16,28% atau sebesar Rp 21,11 triliun dari total premi asuransi jiwa per September 2024. Nilai premi tersebut tumbuh 32,98% secara Year on Year (YoY).

Pada asuransi umum, Ogi mengatakan pendapatan premi lini usaha kesehatan sebesar Rp 7,16 triliun atau 6,52% dari total premi asuransi umum. Adapun nilai premi tersebut tumbuh 24,24% YoY.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat kredit perbankan tercatat tumbuh hingga dua digit, pemanfaatan terhadap fasilitas kredit yang dimiliki oleh debitur justru masih mini. Hal tersebut tercermin dari masih meningkatnya fasilitas kredit perbankan yang belum ditarik alias undisbursed loan.

Secara industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit menganggur perbankan senilai Rp 2.154 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 2.037 triliun.

Secara rinci, bank-bank dalam Kelompok Bermodal Modal Inti (KBMI) 3 menjadi kontributor terbesar dengan senilai Rp 850 triliun. Selanjutnya, ada bank-bank KBMI 4 yang juga mencatat fasilitas kredit yang belum ditarik senilai Rp 802 triliun.

Hal tersebut sejalan juga dengan apa yang terjadi di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang mencatat kredit menganggur senilai Rp 104,1 triliun per September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu masih senilai Rp 94,7 triliun yang artinya naik 9,9% secara tahunan (YoY).

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menilai kredit menganggur di CIMB Niaga masih tergolong stabil. Di mana, kredit menganggur milik CIMB Niaga tersebar di banyak sektor.

Ia bilang kredit menganggur saat ini lebih banyak dikarenakan pada debitur memiliki kecenderungan menunggu bunga turun. Sebab, awalnya ada harapan agar bunga juga akan segera turun.

“Namun kita lihat perkembangan sekarang dengan situasi secara global dan selesainya pemilu di AS,” ujar Lani, Kamis (7/11).

Hal serupa juga terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) dengan kredit menganggur per September 2024 senilai Rp 7,4 triliun. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan dari periode sama tahun lalu senilai Rp 7,1 triliun.

Hanya saja, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang jika memantau perkembangannya dari pertengahan tahun ini terdapat penurunan kurang lebih 13,1%.

Ia melihat hal ini disebabkan di antaranya oleh mulai terlihatnya arah kebijakan pemerintahan yg baru sehingga para pelaku usaha tidak lagi wait and see.

Hal tersebut juga tercermin dari segmen korporasi yang paling banyak terlihat penarikannya. Di mana kredit menganggur pada segmen ini turun 21.1% lebih tinggi dibandingkan dengan segmen yang lain.

“Korporasi mulai menggunakan fasilitas kredit yg dimiliki baik untuk modal kerja maupun investasi,” ujar Yuddy.

Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan mencatat kredit menganggur senilai Rp 390,6 triliun per September 2024. Adapun, ada pertumbuhan sekitar 4,1% jika dibandingkan pada posisi September 2023.

Menanggapi hal tersebut, EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn bilang pihaknya selalu menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Di mana, hal tersebut tercermin pada total kredit yang disalurkan BCA secara bank only masih mampu naik 14,4% YoY menjadi Rp 851,0 triliun per September 2024. Ditopang oleh meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

“Mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan inflasi yang terkendali, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan,” ujar Hera.