BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, maraknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa waktu lalu sejalan dengan banyaknya modus penipuan keuangan yang mengintai masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, modus penipuan keuangan ini juga menyasar korban PHK.

"Pertama yang menawarkan kerja-kerja itu, jadi orang sudah jatuh tertimpa tangga. Dia sudah kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian ditawarkan yang sesi paruh waktu yang pertama bayar uang dulu, nanti disuruh top up, ternyata dia malah jadi korban penipuan," kata dia ketika ditemui di acara Literasi Keuangan indonesia Terdepan (Like It) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2024).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di acara Literasi Keuangan indonesia Terdepan (Like It), Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, di tengah banyak masyarakat yang sedang kesusahan, banyak fasilitas pinjaman makin banyak diminati.

"Mungkin solusi jangka pendek ya," imbuh dia.

Perempuan yang karib disapa Kiki itu menuturkan, masyarakat perlu berpikir ulang sebelum mengambil pinjaman, terutama untuk mereka yang menjadi korban PHK.

"Padahal kalau orang belum tahu kapan dia punya penghasilan, nanti malah utangnya menggulung," terang dia.

Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan, salah satu fasilitas pinjaman industri yang mencatatkan pertumbuhan penyaluran adalah industri fintech peer-to-peer lending. Sayangnya, pertumbuhan pembiayaan ini ditopang oleh sektor konsumtif.

"Untuk itu, kami harus cermati supaya masyarakat ini tidak semakin tergulung. Kalau mereka sudah susah, tidak punya penghasilan, malah mengajukan pinjaman," ungkap dia.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, maraknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa waktu lalu sejalan dengan banyaknya modus penipuan keuangan yang mengintai masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, modus penipuan keuangan ini juga menyasar korban PHK.

"Pertama yang menawarkan kerja-kerja itu, jadi orang sudah jatuh tertimpa tangga. Dia sudah kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian ditawarkan yang sesi paruh waktu yang pertama bayar uang dulu, nanti disuruh top up, ternyata dia malah jadi korban penipuan," kata dia ketika ditemui di acara Literasi Keuangan indonesia Terdepan (Like It) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2024).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di acara Literasi Keuangan indonesia Terdepan (Like It), Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, di tengah banyak masyarakat yang sedang kesusahan, banyak fasilitas pinjaman makin banyak diminati.

"Mungkin solusi jangka pendek ya," imbuh dia.

Perempuan yang karib disapa Kiki itu menuturkan, masyarakat perlu berpikir ulang sebelum mengambil pinjaman, terutama untuk mereka yang menjadi korban PHK.

"Padahal kalau orang belum tahu kapan dia punya penghasilan, nanti malah utangnya menggulung," terang dia.

Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan, salah satu fasilitas pinjaman industri yang mencatatkan pertumbuhan penyaluran adalah industri fintech peer-to-peer lending. Sayangnya, pertumbuhan pembiayaan ini ditopang oleh sektor konsumtif.

"Untuk itu, kami harus cermati supaya masyarakat ini tidak semakin tergulung. Kalau mereka sudah susah, tidak punya penghasilan, malah mengajukan pinjaman," ungkap dia.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Data OJK menunjukkan penyaluran pendanaan fintech di luar Jawa masih rendah. Faktor kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang belum merata menjadi penyebab utamanya.

Berdasarkan data OJK, nilai outstanding pinjaman yang dilayani fintech lending mencapai Rp 72,03 triliun sampai dengan akhir September 2024.

Nilai penyaluran pinjaman tersebut tumbuh 35,62 persen secara tahunan, lebih pesat dari pertumbuhan Juli 2024 sebesar 23,97 pesen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, OJK mencatat, tingkat TWP90 pinjaman online (pinjol) sebesar 2,38 persen, atau turun dari 2,53 persen pada Juli 2024.

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat tidak terlepas dari data yang menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat.

Huda bilang, fenomena seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat, membuat masyarakat harus mencari pendanaan alternatif.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui, ternyata jumlah masyarakat kelas menengah (middle class) mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk kelas menengah di 2024 mencapai 47,85 juta jiwa. Jumlah tersebut tercatat mengalami penurunan dari 2023 yang mencapai 48,27 juta jiwa.

PARAPAT, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan soft launching pusat antipenipuan atau anti-scam center pada bulan ini. Inisiatif tersebut hadir untuk merespons banyaknya aduan masyarakat terkait pengalaman tidak menyenangkan di sektor keuangan.

Aduan masyarakat tersebut menurut data layanan yang dihimpun OJK per 1 Januari 2024 meliputi lima isu utama. Pertama, menyangkut perilaku penagihan dengan total aduan mencapai 62.406. Kedua, isu tentang sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan total aduan mencapai 56.835.

Isu ketiga terkait penipuan (pembobolan rekening, skimming, phising dan social engineering) dengan total aduan mencapai 14.101. Sementara is lainnya yang sering diadukan masyarakat yaitu restrukturisasi pembiayaan/pinjaman dengan total aduan sebanyak 9.590, dan terakhir mengenai legalitas non-OJK dengan total 9.126 aduan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan anti-scam center merupakan inisiatif lanjutan dari yang sebelumnya dikenal Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti untuk bekerjasama dengan lembaga lain.

"Jadi, di sini (anti-scam center) kami meng-empower lagi. Kita memperbesar lagi jadi 16 kementerian atau lembaga," ujar Kiki, sapaan akrab Friderica di acara media gathering di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Jumat (9/8/2024) malam.

Kementerian atau lembaga yang bersinergi di dalam anti-scam center di antaranya Kemenkumham, BIN, Kementerian Sosial karena banyak kasus yang berkedok undian-undian berhadiah. Kemudian Kominfo, Kementerian Koperasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain.

Menurut Kiki, kementerian dan lembaga tersebut sudah bersepakat untuk mendukung penuh inisiatif pembentukan Anti-Scam Center guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dahsyat lagi.

"Jadi, ini (anti-scam center) adalah salah satu bentuk kerja sama Satgas Pasti dengan lembaga terkait lainnya untuk menjadi forum koordinasi dalam menunjukkan penanganan yang cepat, timely, dan berefek jera terhadap penipuan scam di sektor keuangan di Indonesia," tegas Kiki.

Dalam impelementasinya, anti-scam center ini bukan sekadar memblokir rekening atau mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi juga diharapkan dapat mengejar pelaku penipuan. Namun, untuk sampai pada tahap tersebut akan dilakukan bertahap karena memerlukan banyak waktu.

"Target soft launching (anti-scam center) kami di bulan ini sebetulnya. Tapi softlaunching ini kita ingin running smooth dulu, baru kami akan big launching," sanmbung Kiki.

"Tetapi (anti-scam center) inikan sifatnya seperti kalau ada kejadian, dia akan memberi tahu kami dan kami cegah. Harapannya, ke depan (anti-scam center) ini bisa menjadi preventif," imbuhnya.

Yang jelas, agar keberadaan anti-scam center ini lebih optimal diperlukan kerja sama intensif di antara semua pihak.  Bahkan, OJK sudah berbicara dengan asosiasi perbankan dan mereka ingin supaya anti-scam center segera dibuat.

"Seperti saya sampaikan, ini butuh waktu untuk bisa running smooth dan sesuai harapan. Bahkan, dari kepolisian juga sangat membantu untuk inisiatif ini dan ini akan menjadi satu inisiatif bersama," tandas Kiki.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PARAPAT, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan soft launching pusat antipenipuan atau anti-scam center pada bulan ini. Inisiatif tersebut hadir untuk merespons banyaknya aduan masyarakat terkait pengalaman tidak menyenangkan di sektor keuangan.

Aduan masyarakat tersebut menurut data layanan yang dihimpun OJK per 1 Januari 2024 meliputi lima isu utama. Pertama, menyangkut perilaku penagihan dengan total aduan mencapai 62.406. Kedua, isu tentang sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan total aduan mencapai 56.835.

Isu ketiga terkait penipuan (pembobolan rekening, skimming, phising dan social engineering) dengan total aduan mencapai 14.101. Sementara is lainnya yang sering diadukan masyarakat yaitu restrukturisasi pembiayaan/pinjaman dengan total aduan sebanyak 9.590, dan terakhir mengenai legalitas non-OJK dengan total 9.126 aduan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan anti-scam center merupakan inisiatif lanjutan dari yang sebelumnya dikenal Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti untuk bekerjasama dengan lembaga lain.

"Jadi, di sini (anti-scam center) kami meng-empower lagi. Kita memperbesar lagi jadi 16 kementerian atau lembaga," ujar Kiki, sapaan akrab Friderica di acara media gathering di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Jumat (9/8/2024) malam.

Kementerian atau lembaga yang bersinergi di dalam anti scam-center di antaranya Kemenkumham, BIN, Kementerian Sosial karena banyak kasus yang berkedok undian-undian berhadiah. Kemudian Kominfo, Kementerian Koperasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain.

Menurut Kiki, kementerian dan lembaga tersebut sudah bersepakat untuk mendukung penuh inisiatif pembentukan Anti-Scam Center guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dahsyat lagi.

"Jadi, ini (anti-scam center) adalah salah satu bentuk kerja sama Satgas Pasti dengan lembaga terkait lainnya untuk menjadi forum koordinasi dalam menunjukkan penanganan yang cepat, timely, dan berefek jera terhadap penipuan scam di sektor keuangan di Indonesia," tegas Kiki.

Dalam impelementasinya, anti-scam center ini bukan sekadar memblokir rekening atau mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi juga diharapkan dapat mengejar pelaku penipuan. Namun, untuk sampai pada tahap tersebut akan dilakukan bertahap karena memerlukan banyak waktu.

"Target soft launching (anti-scam center) kami di bulan ini sebetulnya. Tapi soft launching ini kita ingin running smooth dulu, baru kami akan big launching," sanmbung Kiki.

"Tetapi (anti-scam center) inikan sifatnya seperti kalau ada kejadian, dia akan memberi tahu kami dan kami cegah. Harapannya, ke depan (anti-scam center) ini bisa menjadi preventif," imbuhnya.

Yang jelas, agar keberadaan anti-scam center ini lebih optimla diperlukan kerja sama intensif di antara semua pihak.  Bahkan, OJK sudah berbicara dengan asosiasi perbankan dan mereka ingin supaya anti-scam center segera dibuat.

"Seperti saya sampaikan, ini butuh waktu untuk bisa running smooth dan sesuai harapan. Bahkan, dari kepolisian juga sangat membantu untuk inisiatif ini dan ini akan menjadi satu inisiatif bersama," tandas Kiki.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pihak terkait akan membentuk anti-scam center atau pusat anti penipuan. Inisiasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat terhadap penipuan secara online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, anti-scam center ini harapannya dapat mengurangi berbagai jenis penipuan keuanganonline yang masih marak terjadi.

"Anti-scam center ini juga Insya Allah akan menengarai rekening-rekening yang digunakan untuk ilegal, baik itu rekening penampungan maupun benefical owner dari itu," kata dia dalam acara Edukasi Keuangan bagi Pelajar, Jumat (26/7/2024).

Ia menambahkan, anti-scam center ini merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian lembaga di bawah Satgas Pasti.

"Tapi OJK yang koordinasikan," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, anti-scam center dibentuk dalam rangka semakin meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat terhadap penipuan secara online.

Saat ini penipuan online memanfaatkan layanan keuangan seperti transfer rekening bank, virtual account, serta top-up pada dompet digital (e-wallet).

"Maka OJK bersama regulator, lembaga, dan pihak terkait akan membentuk anti-scam centre," ungkap dia. Anti-scam center ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat.

"Untuk itu saat ini tengah dilakukan penyiapan dasar hukum, sistem informasi pendukung, mekanisme kerja dan lokasi dari anti-scam centre," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pihak terkait akan membentuk anti-scam center atau pusat anti penipuan. Inisiasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat terhadap penipuan secara online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, anti-scam center ini harapannya dapat mengurangi berbagai jenis penipuan keuanganonline yang masih marak terjadi.

"Anti-scam center ini juga Insya Allah akan menengarai rekening-rekening yang digunakan untuk ilegal, baik itu rekening penampungan maupun benefical owner dari itu," kata dia dalam acara Edukasi Keuangan bagi Pelajar, Jumat (26/7/2024).

Ia menambahkan, anti-scam center ini merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian lembaga di bawah Satgas Pasti.

"Tapi OJK yang koordinasikan," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, anti-scam center dibentuk dalam rangka semakin meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat terhadap penipuan secara online.

Saat ini penipuan online memanfaatkan layanan keuangan seperti transfer rekening bank, virtual account, serta top-up pada dompet digital (e-wallet).

"Maka OJK bersama regulator, lembaga, dan pihak terkait akan membentuk anti-scam centre," ungkap dia. Anti-scam center ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat.

"Untuk itu saat ini tengah dilakukan penyiapan dasar hukum, sistem informasi pendukung, mekanisme kerja dan lokasi dari anti-scam centre," tutup dia.