Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pemerintah untuk mengerek tarif cukai rokok minimal sebesar 5% per tahun untuk dua tahun ke depan atau 2025 dan 2026.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal Cukai Hasil Tembakau (CHT).

"BAKN mendorong pemerintah untuk menaikkan Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) minimun 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," tuturnya, Selasa (10/9/2024).

Wahyu menyebutkan bahwa usulan kenaikan tarif tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari CHT. Kenaikan yang lebih rendah dari kenaikan tarif cukai dalam dua tahun terakhir ini berdasarkan pertimbangan industri tembakau.

"Ini dalam rangka membatasi kenaikan Cukai Hasil Tembakau pada jenis Sigaret Kretek Tangan [SKT] untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Selain soal tarif cukai rokok atau CHT, rapat tersebut juga menghasilkan kesimpulan untuk mendorong pemerintah melakukan evaluasi peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar lebih memperhatikan kondisi sosial, geografis, dan kultur masyarakat serta kebutuhan masing-masing daerah.

Wahyu turut meminta pemerintah untuk mengkaji sistem pengendalian pita cukai melalui digitalisasi terhadap produk pita cukai untuk meningkatkan pengawasan peredaran dan pelaporan produksi pita cukai.

Bukan hanya itu, pemerintah diminta untuk merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1—15 tahun serta mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023—2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun.

Adapun untuk tahun depan, Badan Anggaran (Banggar) telah menyepakati postur sementara APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,31 triliun dan rencana pendapatan senilai Rp3.005,13 triliun. Di mana, penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025.

Pasalnya, tarif cukai rokok yang bersifat multiyears secara dua tahunan (2023—2024) berarkhir pada tahun ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan untuk tarif cukai rokok berdasarkan target di APBN, maka menteri keuangan akan membahas usulan tarif di tingkat Kemenko Perekonomian.

"Tentunya sudah [dibahas dengan Kemenko Perekonomian], namun hasil akhir pembahasan pemerintah dan DPR kan belum, maka kita tunggu saja," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Nantinya, hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke Ratas Presiden untuk diputuskan besaran tarifnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 68/2021 Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Terkait target penerimaan cukai pun, pemerintah bersama DPR pun nantinya akan membahas secara detail sasaran pendapatan dari cukai rokok, MMEA, Etil Alkohol, maupun minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Meski demikian, kenaikan tarif ini menjadi pertanyaan karena tak tercantum dalam RAPBN 2025 yang rilis usai Jokowi meyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di DPR beberapa waktu lalu.

Nirwala hanya menekankan, bahwa soal kenaikan tarif tersebut perlu menunggu keputusan pemerintah bersama DPR.

"Kita akan menunggu hasil pembahasan Pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025," tegas Nirwala.

Mengacu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah merencanakan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Sementara dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, langkah tersebut hilang dari rencana kebijakan untuk mendukung penerimaan negara. Padahal, target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2025 diperkirakan senilai Rp2.490,9 triliun, naik Rp181,04 triliun dari target tahun ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memberi sinyal harga rokok kembali naik mulai tahun depan.

Pasalnya, perubahan tarif CHT atau cukai rokok akan berdampak pada kenaikan harga rokok di level eceran atau harga yang dibayar oleh konsumen.

"Kami sudah dapat approval [dari DPR] untuk menyesuaikan tarif cukai [rokok] 2025 intensifikasi," ujarnya kepada wartawan di kompleks DPR, Senin (10/6/2024).

Mengacu data APBN Kita edisi Agustus 2024 yang memuat realisasi kas negara hingga Juli 2024, hasil tembakau menyumbang Rp111,3 triliun dari total penerimaan cukai yang senilai Rp116,1 triliun.

Sumbangan tersebut tumbuh tipis sebesar 0,1% (yoy) karena dipengaruhi kenaikan produksi, utamanya Gol I dan Ill. Sementara produksi rokok golongan I menurun sebagai efek dari tarif cukai yang tinggi.