Bisnis.com, JAKARTA — Adik presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana kenaikan rasio utang dan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada pemerintahan baru mendatang.

Hashim mengklaim, Prabowo tidak khawatir berbagai program unggulannya seperti makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia mengakui, program makan bergizi gratis saja akan memakan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahunnya.

Kendati demikian, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan negara seperti lewat penarikan utang dan pajak. Terkait dengan utang, dia mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara G20.

Sebagai catatan, data terbaru dari Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Batasan rasio utang terhadap PDB yaitu 60% seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jadi kita memiliki banyak potensi dalam hal mengelola utang kita, meningkatkan utang kita dengan hati-hati," ujar Hashim seperti yang ditayangkan kanal YouTube kantor berita Hong Kong RTHK, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Tidak sampai situ, dia turut menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga sangat rendah. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak terhadap PDB berkisar di angka 10% sehingga akan coba digenjot oleh pemerintahan Prabowo nantinya.

"Termasuk pajak, termasuk royalti dari semua komoditas yang kita ekspor, pajak cukai rokok—orang Indonesia terkenal sebagai perokok, dan tentu saja sumber lain seperti bea masuk," jelas Hashim.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu. Dalam postur APBN 2025, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp505,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, dalam APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.

Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Pasalnya, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata:Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Drajad menjelaskan bahwa memang saat ini BPN masih belum banyak didiskusikan. Namun, BPN harus mengandung tiga unsur transformasi.

Ketiga unsur tersebut adalah transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

"Transformasi kultur ini yang paling susah tetapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi," lanjutnya.

Pasalnya, Drajad mengakui bahwa pemerintahan Prabowo kekurangan dana sekitar Rp300 triliun untuk tahun depan, demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Setidaknya, Rp300 triliun tersebut dapat membantu pertumbuhan naik ke level 5,8% hingga 5,9% pada 2025, agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk meraih kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8% dalam lima tahun mendatang.

"Pada 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan badan baru ini bahkan disoroti oleh pihak asing, yakni Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

IMF mengingatkan bahwa pembentukan badan baru ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. IMF menyebut restrukturisasi seperti ini berpotensi memakan biaya besar jika tidak direncanakan dengan cermat.