Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menilai industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor.

Aphindo menilai kunci untuk bisa memproduksi produk jadi yang bedaya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Sekjend Aphindo, Henry Chevalier mengatakan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Industri Hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry Chevalier, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, yang sudah direvisi sebanyak 3 kali dnilai sudah cukup baik karena bertujuan memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri.

Sesuai dengan semangat pemerintah yaitu Hilirisasi. "Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah/diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” katanya.

"Dengan perlindungan terhadap produk jadi, khususnya dalam hal ini adalah produk jadi plastik, maka secara otomatis akan meningkatkan utilisasi industri hilir plastik."

Utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) memandang bila pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain perlu dilakukan untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," kata dia, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan barang yang dijual oleh negara tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong supaya pemerintah menerapkan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain menerapkan pengetatan impor di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah dalam hal ini Bea Cukai mesti menindak dengan tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plasik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen, sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp2,67 triliun.