JAKARTA, investor.id–Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau, wajar, dan berkualitas menjadi target yang ingin dicapai Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA). Karena itu, skema operasi pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara konsisten dan beruntun terus dilaksanakan oleh Bapanas bersama pemerintah daerah (pemda) dan pemangku kepentingan pangan di seluruh Indonesia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pelaksanaan GPM dapat lebih mendekatkan kehadiran pemerintah ke masyarakat, terutama tugas pemerintah terkait penyediaan pangan pokok dengan harga wajar dan baik. GPM juga merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

“Bapak Presiden Joko Widodo setiap berkunjung ke daerah pasti selalu cek situasi pangan di pasar dan menanyakan tingkat inflasi. Ini karena naik turunnya harga pangan sangat berkaitan dengan pergerakan inflasi. Jadi, beliau minta harga pangan selalu dijaga dan dikondisikan secara baik dan wajar,” kata Arief dalam keterangan yang dikutip Kamis (11/07/2024).

Melalui GPM di berbagai lokasi Tanah Air, pemerintah hadir lebih dekat ke masyarakat, masyarakat pun bisa memperoleh pangan dengan harga terbaik dan kualitas terjamin. Operasi pasar murah juga terbukti bisa menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi cukup efektif.

Sejak Januari hingga 10 Juli 2024, total GPM mencapai 5.734 kali, yakni Januari 517 kali di 14 provinsi dan 95 kabupaten/kota, Februari 838 kali di 24 provinsi dan 170 kabupaten/kota, Maret 2.049 kali di 35 provinsi dan 339 kabupaten/kota, April 1.008 kali di 34 provinsi dan 352 kabupaten/kota, Mei 443 kali di 20 provinsi dan 88 kabupaten/kota, Juni 564 kali di 29 provinsi dan 167 kabupaten/kota.

GPM di bulan ini sampai 10 Juli dilaksanakan di 127 lokasi, hingga akhir Juli dilanjutkan di 188 lokasi, sehingga total GPM di Juli 315 kali tersebar pada 17 provinsi dan 101 kabupaten/kota. Jumlah itu dapat bertambah seiring kolaborasi Bapanas dengan pemda yang terus bergulir. Capaian GPM di paruh pertama 2024 itu jauh melebihi capaian tahun sebelumnya. Total GPM sampai tengah Desember 2023 ada di 1.591 lokasi, ini bukti komitmen serius pemerintah untuk terus menggerojok pasokan pangan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat luas dengan operasi pasar murah. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk 10 komoditas strategis membutuhkan dana sedikitnya Rp 14,52 triliun tahun depan. Ke-10 komoditas itu adalah gula konsumsi, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, bawang putih, bawang merah, cabai, ikan kembung, dan daging kerbau. Pemerintah telah menugasi Holding BUMN Pangan ID Food menyelenggarakan CPP bagi 10 produk pangan tersebut.

Merujuk Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 379.1/TS.03.03/K/11/2023, besaran CPP untuk 10 komoditas itu adalah gula konsumsi 250 ribu ton (nilai pengadaan Rp 3,55 triliun), daging sapi 20 ribu ton (Rp 1,78 triliun), minyak goreng 100 ribu liter (Rp 1,38 triliun), daging ayam 12 ribu ton (Rp 420 miliar), telur ayam 7.000 ton (Rp 169 miliar), dan bawang putih 20 ribu ton (Rp 454 miliar).

JAKARTA, investor.id–Perum Bulog melalui Program Mitra Tani menjadi pembeli siaga (offtaker) dari hasil padi/gabah para petani peserta Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) yang dimotori PT Pupuk Indonesia (PI). Sinergi Program Mitra Tani Bulog dengan Program Makmur PI itu bagian dari transformasi perusahaan Bulog dalam mewujudkan ekosistem budi daya pertanian yang ideal.

Kolaborasi itu juga sejalan dengan slogan Mengantarkan Kebaikan yang menjadi kiblat Bulog dalam upaya menyejahterakan petani yang sesuai tujuan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, upaya dalam meningkatkan produktivitas, provitas lahan, dan keberlanjutan pertanian harus melibatkan stakeholders terkait. Karena itu, Bulog melalui Program Mitra Tani bersinergi dan berkolaborasi dengan mitra budi daya di penjuru negeri sehingga budi daya pertaninan bisa dirangkai secara ideal dalam ekosistem yang mendukung Program Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan banyak stakeholders, Program Mitra Tani Bulog juga menggandeng mitra pangan pengadaan maupun pihak swasta, khususnya yang concern dalam pendampingan dan pengembangan budi daya pertanian. “Implementasi pilot project budi daya pertanian difokuskan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog, SPP itu nantinya yang melakukan offtake atas hasil panen budi daya,” ungkap Bayu.

Dalam keterangan yang dikutip Rabu (10/07/2024), penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kolaborasi antara Bulog dan PI itu dilakukan di Jakarta pada 9 Juli 2024. Penandatanganan MoU bersama Bulog dengan PI itu menjadi salah satu upaya mewujudkan pembentukan ekosistem budi daya pertanian ideal.

Hal itu dilakukan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi PI. “Terdapat dua hal yang menjadi critical point dalam kolaborasi itu. Pertama, Bulog berharap bisa tahu secara real atas basic cost of production dari para petani. Kedua, memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani,” papar Bayu.

Sedangkan Direktur Utama PI Rahmad Pribadi menyampaikan, potensi hasil panen gabah di Program Makmur relatif besar, sudah ada 100.180,44 hektare (ha) lahan padi yang menjadi binaan program itu. Dengan kolaborasi tersebut, PI berharap bisa menambah tingkat produktivitas dan bersama Bulog bisa mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, MoU kolaborasi itu sebuah upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan. Harapan Bapanas, makin banyak lahan binaan Program Makmur maka Bulog harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut.

MoU antara Bulog dan PI berisi mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui Program Makmur serta budi daya lainnya. Bulog juga meneken MoU dan perjanjian kerja sama dengan stakeholders lain demi membentuk ekosistem budi daya pertanian ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agriinput, pendampingan budi daya dan teknologi, penyediaan asuransi gagal panen, serta offtake hasil budi daya.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News