REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang melibatkan banyak lembaga pemerintah meski sudah usai dengan mulus, tetapi tak membuat segelintir elite politik mengapresiasi.

Keberhasilan haji, secara umum, justru berbalas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024) lalu. Pansus ini diinisiasi langsung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, A Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin.

Anggota DPR menyatakan, Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Setidaknya ada dua isu utama yang diangkat Pansus DPR terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, soal pembagian kuota tambahan. Kedua, terkait kepadatan tenda jamaah haji di Mina.

Sejak DPR RI membentuk Pansus tersebut, isu pembagian kuota haji tambahan sangat gencar digulirkan. Di bawah komando Cak Imin, para anggota DPR menduga Kemenag melanggar undang-undang tentang perhajian. Oleh karenanya, perlu dipansukan.

Namun, ada juga yang menyatakan Pansus tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan, karena masalah haji tahun ini sebenarnya bisa diselesaikan lewat rapat Panitia Kerja (Panja). Selain itu, masa kerja DPR RI Periode 2019-2024 juga tinggal dua bulanan lagi.

Karena itu, berbagai pihak pun menilai pembentukan Pansus Haji tersebut mengarah pada tujuan politis. Apalagi, hubungan Cak Imin dengan Gus Yaqut sedang tidak baik-baik saja. Cak Imin diduga tidak mengamini jika Gus Yaqut menjadi Menteri Agama lagi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dugaan itu, terindikasikan kuat dalam Mukernas PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024). Cak Imin sudah menyodorkan nama Waketum PKB Jazilul Fawaid untuk menjadi Menteri Agama. Hal ini disampaikan Cak Imin saat menyinggung soal penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di Jamarat, Mina.

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," kata Cak Imin.

Padahal, pembangunan jamarat atau tempat lempar jumroh itu sendiri sepenuhnya merupakan kewenagan pemerintah Arab Saudi, bukan Kemenag. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa memaksa Arab Saudi untuk segera menambah luas area Mina, seperti pembangunan bertingkat. Memang semua rencana itu ada, tapi semua tergantung Kerajaan Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes), Zaenul Ula melihat aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Pansus Angket Haji tahun ini.

Zaenul melihat seperti ada "udang di balik batu" dari proses terbentuknya Pansus Angket Haji 2024 ini. Sebab, prosedur pembentukannya terkesan buru-buru. Seperti mengejar waktu. Sangat terlihat, bagi awam sekalipun.

Zainul juga melihat ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan. "Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP), Prof Abdul Mu'ti. Dia pun mengingatkan agar pembentukan Pansus Haji DPR RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata. Karena, Prof Mu'ti melihat pelaksanaan haji tahun ini justru berjalan baik dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.

"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” kata Prof Mu'ti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia pun memandang sejauh ini pembentukan Pansus Haji 2024 menuai pro dan kontra. Namun menurut dia, pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR sebagai bagian fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

"Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Prof Mu'ti juga berharap pembentukan Pansus Haji oleh DPR RI tidak bermuatan politis, seperti menyudutkan menteri agama ataupun Kemenag. "Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan menteri agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira itu harus dihindari," ucap dia.

Prof Mu'ti mengatakan Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak pembentukan Pansus Haji. Karena, pembentukan tersebut memang hak dari DPR RI.

Namun ia menggarisbawahi jika pembentukan Pansus demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, maka harus diapresiasi. "Sepanjang dilaksanakan sesuai niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji lebih baik, saya kira itu patut diapresiasi," kata dia.

Prof Mu'ti menambahkan, Pansus Haji harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada agenda-agenda pribadi yang berkaitan dengan persaingan politik antara menteri agama dengan sebagian anggota DPR.

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," jelas Prof Mu'ti.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Sementara itu, Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin memlihat, wajar DPR membentuk Pansus Haji jika memang memiliki bukti yang valid adanya penyelewengan dana haji atau pelanggaran dalam penyelenggaraan haji oleh pihak pemerintah. Karena memang merupakan kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

"Namun apabila motivasinya adalah karena adanya kepentingan politik tertentu di luar dari tugas dan fungsi pengawasan, tentu kita sangat sayangkan. Sebab bisa saja penyelidikan dan investigasinya tidak objektif dan jadi salah fokus," ujar Kiai Jeje kepada Republika.co.id, Kamis (1/8/2024).

Dia pun tidak yakin...

Dalam realiasinya, ada sebanyak 53.863 jamaah haji Indonesia mengikuti skema murur yang diterapkan pemerintah. Dengan skema ini, jamaah haji pun banyak yang merasakan manfaatnya.

Sepeti yang dirasakan salah satu jamaah asal Banjarmasin, Walial Fatah (62 tahun). Sebelum berangkat ke Muzdalifah, ia dan istrinya berdiskusi dulu dengan ketua kloternya untuk murur.

Setelah diperiksa dokter, denyut jantung Fatah ternyata tidak normal. Sehingga, ia pun disarankan untuk mengikuti skema murur yang telah disiapkan Kemenag.

"Setelah diperiksa mau berangkat, diperiksa dokter denyut jantung saya, kemudian melihat riwayat penyakit saya, dia nyarankan harus ikut murur," ujar Fatah saat ditemui Republika.co.idsetelah tiba di Mina pada Rabu (19/6/2024) menjelang Subuh.

Den gan mengikuti murur, ia pun bersyukur tidak nyasar saat menuju ke Mina. Karena, setelah tiba di Muzdalifah ia hanya berdiam dan berdoa di dalam bus, lalu langsung berangkat ke Mina.

"Alhamdulillah kalau ikut murur yang jelas gak sampai nyasar gitu. Sebagian teman-teman banyak yang nyasar dari Arafah ke Mina, yang jalan kaki itu kan agak susah kalau banyak," ucap Fatah.

Untik mabit di Muzdalifah, jamaah haji Indonesia membutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Namun, dengan skema murur Fatah bersama istrinya, Nurhaniwati (58 tahun) bisa melewatinya dengan mudah. Tenaganya ia simpan untuk melontar jumrah di Mina selama empat malam berturut-turut pada 10-13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah.

"Alhamdulillah lempar jumrah lebih lancar, dan lebih fokus beribadah," kata Fatah.

Skema murur ini memang diutamakan bagi jamaah Risiko Tinggi (Risti), Lanjut Usia (Lansia), dan disabilitas. Karena itu, Fatah dan istrinya berterima kasih kepada Kemenag yang telah menerapkan program murur ini.

"Jadi kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan adanya program murur ini," jelas Fatah.

#Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji:

1. Ekspor Bumbu Nusantara. Menurut Gus Yaqut, pada 2023 baru 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia katering jamaah haji Indonesia. Tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari 70 ton. Potensi ke depan masih terbuka lebar karena kebutuhannya mencapai 300 ton.

2. Pengiriman daging Dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan 0,5 kilogram, diperkirakan akan menjadi 15.000 pack.

Sementara daging kambing Dam lainnya, didistribusikan melalui Jam'iyyah Khairiyah, lembaga sosial di Makkah. "Ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting. Semoga di tahun mendatang jumlahnya bisa ditingkatkan," kata Gus Yaqut.

3. Tahun ini, Indonesia mulai mengggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jamaah. Makanan itu didatangkan dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta boks yang tahun ini didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhannya bisa mencapai 5 - 6 juta boks.

"Makanan siap saji ini memenuhi cita rasa Nusantara," ucap Gus Men.

Lima inovasi haji 2024

1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Pendaftaran terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah.

2. Aplikasi Kawal Haji memberi ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat umum, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani.

3. Safari Wukuf Lansia Non Mandiri dan Disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas, maupun layanan konsumsi. Total, tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah.

4. Penggunaan International Patient Summary (IPS) atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS berisikan resume kesehatan jemaah dari sisi demografi, alergi/intoleransi, pengobatan, penyakit, dan imunisasi/vaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur.

5. Penyederhanaan proses tunda/batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jamaah yang sudah terbit visanya namun karena sesuatu hal batal/tunda, diinput oleh tim Kankemenag Kab/Kota ke Siskohat. Sehingga, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota.

"Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 H/2024 M berakhir. Dalam waktu dekat, kita akan menggelar evaluasi sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menambahkan, Arab Saudi sendiri sudah mengumumkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221 ribu. Menurut Gus Yaqut, pada awal September 2024 mendatang, sudah akan dimulai pertemuan persiapan dan rapat dengan perusahaan penyedia layanan konsumsi maupun akomodasi.