Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah calon jamaah haji dan umrah yang semakin bertambah setiap tahunnya selalu menjadi angin segar bagi perbankan syariah. Bank Mega Syariah menjadi salah satu yang mengoptimalkan potensi tersebut.

Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan positif dalam layanan tabungan haji. Jumlah dana kelolaan tabungan haji Bank Mega Syariah mengalami peningkatan lebih dari 5% dari posisi Desember 2023, dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 284 miliar.

Jumlah pendaftar haji melalui Bank Mega Syariah juga terus bertumbuh, hampir mencapai 10% dari total pendaftar haji nasional untuk periode Januari hingga September 2024. Dengan pencapaian ini, Bank Mega Syariah berhasil masuk ke dalam jajaran lima besar bank dengan jumlah pendaftar haji terbanyak di Indonesia.

“Melihat besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, Bank Mega Syariah optimistis dapat terus mendukung nasabah dalam mewujudkan impian beribadah serta memperluas pangsa pasar di sektor perbankan syariah nasional,” ujar Sales & Distribution Division Head Bank Mega Syariah Dila Karnela Peter.

Dia bilang, pihaknya telah mengadopsi berbagai strategi inovatif. Perseroan menjalin kerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) serta menggandeng mitra dari sektor pembiayaan multifinance, koperasi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga lembaga pendidikan negeri dan swasta.

Menurutnya, langkah terus memperluas akses melalui program-program inovatif, serta menjalin kolaborasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah dapat memberikan solusi keuangan komprehensif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah.

“Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin menabung untuk ibadah haji dan umrah melalui Bank Mega Syariah,” ujar Dila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengajak para generasi muda, utamanya calon mempelai pria untuk mulai menabung sejak dini. Tujuannya, agar bisa memberi mahar atau mas kawin kepada pasangannya berupa setoran awal haji.

“Ada satu hal yang menurut saya cukup fenomenal kalau kita lihat saat ini, dimana generasi muda yang sudah lulus kuliah itu sebagian besar pikirannya menikah selagi muda. Nah, orang-orang menikah itu biasanya kan mahar dengan seperangkat alat sholat, sekarang diubah maharnya jadi setoran awal haji. Bisa dibayangkan kalau pasangan Indonesia sejak umur 25 tahun sudah berpikir untuk setor haji, berarti pola pikir mereka itu secara fisik dan rohani kan sudah bagus,” katanya di Antara Heritage Center, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Ia menyebutkan saat ini setoran awal minimal yang diperlukan untuk berangkat haji yakni Rp 25 juta.Menurut dia, para generasi muda yang menyetorkan uangnya sebagai mahar untuk naik haji bisa memiliki karier dan rezeki yang lebih baik.

“Jadi kalau karier dan rezekinya baik, maka akhlaknya juga baik. Jadi yang namanya tahun emas 2045 itu tercetus karena ayo haji muda, jadikan setoran awal haji menjadi mahar bagi perkawinan, bisa dibayangkan tahun 2045 bangsa ini akan sebegitu baiknya,” ujar dia.

Ia menjelaskan ada waktu tunggu yang lama untuk naik haji, rata-rata sekitar 20-30 tahun, mengingat terdapat sedikitnya 5,3 juta antrean yang menunggu untuk berangkat haji.

“Sementara kuota kita itu sekarang mungkin sekitar 200 ribuan, jadi kalau dihitung dari 5,3 juta dibagi dengan 200 ribu itu, sekitar 26-27 tahun menunggu, rata-ratanya sekitar 25-30 tahun menunggu. Jadi bisa dibayangkan, kalau selama ini orang naik haji itu pada saat mau pensiun, umur 55 atau 56 tambah 25 tahun aja itu 80 tahun baru berangkat haji,” tuturnya.

Selain itu, Fadlul mengingatkan bahwa berangkat haji memerlukan fisik yang kuat karena harus banyak berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Jamaah harus berjalan kaki dari Mina menuju ke Jamarat pulang pergi.

"Hampir semuanya itu haji itu kegiatan fisik, oleh karena itu, kita mengimbau anak-anak muda, khususnya yang baru lulus kuliah di usia 25 tahun misalnya, untuk setor awal haji, sehingga di usia 50-60 tahun sudah bisa berangkat haji. Insya Allah orang-orang umur segitu fisiknya masih kuat untuk keliling, jalan jauh, dan sebagainya,” paparnya.

Ia juga menegaskan generasi muda tak perlu melihat nominal uang yang harus disetor setiap bulannya untuk menabung, tetapi lebih luas dari itu, yang terpenting adalah niat untuk menyetor awal haji sehingga akan terbuka jalan rezeki yang lebih besar.

“Jangan melihat itu (nominalnya), karena banyak kejadian, sekali kita meniatkan, misalnya setor anggaplah per bulan Rp1 juta, kan berarti 24 bulan bisa setoran awal, tetapi untuk menuju ke situ, sebenarnya yang lebih hebat adalah dalam perjalanan itu, ada kekuatan Tuhan entah dari mana rezekinya siapa tahu sudah bisa diberangkatkan haji lebih awal lagi,” katanya.

Ia menekankan kampanye “Ayo Haji Muda” terus digencarkan oleh BPKH dengan tujuan agar ketika para jamaah haji itu berangkat, mereka bisa langsung melakukan haji tanpa mengalami kekhawatiran fisik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya, BPKH Limited, menandatangani kontrak kerja sama dengan Hilton Makkah Convention Center dalam pengelolaan 200 kamar hotel selama setahun ke depan.

"Dengan inisiatif ini, BPKH Limited mampu memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada jamaah haji," ujar Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sidiq mengatakan kemitraan dengan Hilton Makkah Convention Hotel bertujuan meningkatkan standar layanan perhotelan bagi jamaah haji dan umrah, khususnya dalam persiapan layanan haji 1446 Hijriah.

Melalui kesepakatan ini BPKH Limited mendapatkan allotment atau penjatahan 200 kamar hotel di Hilton Makkah Convention Center, yang terletak di sisi barat pelataran Masjidil Haram.

Ia optimistis investasi tersebut mampu menghasilkan return yang jauh di atas instrumen keuangan tradisional, yakni dalam mata uang riyal Saudi.

"BPKH Limited berharap dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang lebih besar, sambil menyediakan efek hedging alami terhadap fluktuasi mata uang dan risiko finansial lainnya," kata dia.

Selain keuntungan finansial, keberadaan Hilton Convention Hotel di bawah pengelolaan BPKH Limited juga diharapkan dapat memberi akses lebih baik terhadap kebutuhan fasilitas hotel bagi jamaah umroh dan haji Indonesia di masa depan.

"Langkah ini sejalan dengan visi BPKH Limited untuk terus meningkatkan pengalaman beribadah jamaah, dengan menyediakan layanan perhotelan kelas dunia," kata Sidiq.

General Manager Hilton Makkah Convention Hotel Bassam Ammar mengatakan kerja sama ini difokuskan pada persiapan layanan haji 1446 Hijriyah.

"BPKH Limited dan Jabal Omar Group merumuskan rencana komprehensif untuk memastikan fasilitas hotel siap memenuhi kebutuhan jamaah, dengan penekanan pada kualitas layanan dan kenyamanan," kata Ammar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Muslim Madani menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI tidak ada gunanya, sebab jamaah menyebut pelaksanaannya telah berjalan lancar dan mereka mendapat layanan terbaik.

"Jadi untuk apa ada Pansus Haji 2024, kan tidak ada gunanya. Katanya menemukan berbagai macam permasalahan terkait layanan jamaah haji selama di Makkah oleh Timwas DPR yang hanya beberapa hari di sana, faktanya justru terbantahkan oleh banyaknya pengakuan jamaah yang merasa terlayani maksimal," kata Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Syukron mengatakan, adanya Pansus Hak Angket Haji otomatis terpatahkan dengan fakta bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk Indonesia telah berlangsung lancar di tengah tantangan kuota jamaah haji Indonesia terbanyak sepanjang sejarah.

Kendati tim pengawas haji 2024 menemukan sejumlah kendala, menurut Syukron, hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan haji secara keseluruhan.

Ia mengatakan pelayanan Haji 2024 telah maksimal hampir di semua lini, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Meskipun ditemukan kendala, tapi petugas haji sigap memperbaiki kekurangan.

Perihal pembagian kuota tambahan yang dipermasalahkan Pansus Hak Angket Haji 2024, kata dia, sebetulnya telah diatur Pasal 9 UU No.9/2019.

Pembagiannya telah melalui berbagai pertimbangan termasuk daya tampung Mina yang kelebihan kapasitas dan kesiapan teknis lain.

Ia menjelaskan, Timwas DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar awalnya bergerak dari temuan sebagian kasus kecil keluhan over kapasistas jamaah di tenda Mina.

Kemudian Timwas mempermasalahkan layanan konsumsi dan transportasi. Namun bagi Syukron permasalahan tersebut telah terbantahkan dengan banyaknya pernyataan langsung dari jamaah yang merasa puas.

"Para wakil rakyat tersebut kemudian mencari celah dengan menyoal masalah pembagian kuota tambahan jamaah haji tepatnya soal pengalihan 50 persen dari kuota tambahan oleh Kemenag ke haji khusus. Sesuatu yang seharusnya cukup diselesaikan dengan rapat dengar pendapat -RDP- untuk tabayun," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dendy Wijaya Saputra, yang mengatakan isu-isu miring yang diangkat dalam upaya pembentukan Pansus Haji 2024 ini dalam beberapa aspek cenderung melukai para petugas haji.

Pria yang juga terjun langsung sebagai Koordinator Pelayanan Lansia dan Disabilitas Sektor 8 Makkah PPIH Arab Saudi 2024 ini menuturkan pelayanan para petugas haji 2024 telah maksimal, dengan berbagai perjuangannya melayani jamaah haji Indonesia.

"Saya justru bingung dengan adanya Pansus Haji 2024, muncul di tengah kesuksesan yang dielu-elukan masyarakat, khususnya para jamaah," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menjaring masukan dari jamaah soal berbagai bentuk layanan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang nantinya akan dibawa ke dalam rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag).

"Jadi bukan hanya tahun 2024 saja, tapi tahun sebelumnya juga saya lakukan (menjaring masukan). Sudah tahun ketiga saya meminta masukan dari jamaah dengan cara seperti ini. Ini bagian dari tugas saya sebagai anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi," ujar Ace dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun saran dan masukan yang diminta perihal pelayanan transportasi, pemondokan selama di Makkah dan Madinah, katering selama di Makkah, Madinah, Arafah dan Mina, serta pelayanan petugas haji, bimbingan manasik haji, dan lain-lain.

Aspirasi yang diserap, kata dia, selanjutnya akan sampaikan kepada Kemenag dan pihak-pihak terkait agar pelayanan penyelenggaraan haji bisa semakin lebih baik.

Surat Ace Hasan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini direspons oleh jamaah haji. Salah satu haji yang memberikan tanggapan adalah Maman Suherman asal Jawa Barat.

Maman mengatakan secara keseluruhan pemerintah sudah bekerja keras dan memberikan setiap pelayanan. Apabila ada kekurangan merupakan hal yang lumrah.

"Terlebih ibadah haji membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, tergantung sisi mana kita memaknai. Namun sejujurnya kami ikhlas dan bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini," kata Maman.

Menurut Maman, berkaitan transportasi selama di Tanah Suci tidak ada kendala. Saat di Makkah, jamaah mendapat layanan transportasi Bus Shalawat selama 24 jam.Bus ini mengantar jamaah (pergi pulang) dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram.

Untuk konsumsi ia merasakan setiap waktu makan selalu tepat sesuai waktu, bahkan merasa lebih dari cukup.

"Pemondokan (hotel selama di Madinah dan Makkah) bagi kami merasa aman dan nyaman. Pemondokan di Arafah Alhamdulillah tidak ada masalah," kata dia.

Kendati mengapresiasi pelayanan, ia juga memberi masukan kepada pemerintah agar mendorong otoritas Arab Saudi meningkatkan pelayanan di Mina.

"Hal ini Kementerian Agama RI perlu bernegosiasi kembali dengan Pemerintah Arab Saudi supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia agar lebih nyaman dan tidak memaksakan kapasitas (jumlah) yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan haji 2024 telah usai. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily pun menjaring saran, kritik, dan masukan dari jamaah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ace melakukannya melalui surat yang dikirimkan kepada jamaah haji Indonesia.

“Sebagai Wakil Rakyat yang membidangi pelaksanaan Ibadah Haji ini, kami mengharapkan masukan dan kritikan dari Bapak/Ibu terkait dengan pelayanan transportasi, pemondokan selama di Mekkah & Madinah, katering (konsumsi selama di Mekkah, Madinah, Arafah dan Mina), pelayanan petugas haji, bimbingan manasik haji, dan lain-lain,” demikian bunyi penggalan surat Ace sebagaimana dikutip dari teks aslinya, Rabu (7/8/2024).

“Berdasarkan atas pengalaman dan apa yang dirasakan Bapak dan Ibu Haji selama di Tanah Suci, mohon untuk disampaikan melalui SMS atau WhatsApp ke Nomor: 0822-1021-1908 atau Email: [email protected]. Kritikan dan masukan ini akan kami sampaikan langsung ke Kementerian Agama RI dalam Rapat Kerja di DPR RI untuk perbaikan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji agar lebih baik lagi,” lanjut dia.

Menurut Ace, surat itu dia sampaikan kepada jamaah haji dari Kabupaten Bandung dan Kabupatem Bandung Barat. Hal itu dia lakukan di setiap selesai musim haji, khususnya pada daerah pemilihannya.

“Jadi bukan hanya tahun 2024 saja, tapi tahun sebelumnya juga saya lakukan. Sudah tahun ketiga saya meminta masukan dari para jamaah dengan cara seperti ini. İni bagian dari tugas saya sebagai Anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi,” ucap Ace melalui pesan tertulis.

Hal ini, kata Ace Hasan, dia lakukan dalam rangka mendapatkan masukan dari para jamaah untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari para jemaah haji di dapilnya. Aspirasi yang diserap selanjutnya dia sampaikan kepada Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan haji agar lebih baik pelayanannya.

Surat Ace Hasan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini direspons oleh jamaah haji. Salah satu jamaah yang memberikan tanggapan adalah jamaah haji asal Jawa Barat, Maman Suherman.

“Secara keseluruhan Kementerian Agama RI sudah bekerja keras dengan baik, dan jika ada kekurangan bagi kami hal yang sudah lumrah, terlebih ibadah haji membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa (Ibadah pasti selalu ada ujian) tergantung sisi mana kita kenulai. Namun sejujurnya kami ikhlas dan bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini,” kata Maman.

Selain penegasan itu, ada lima poin yang disampaikan Maman Suherman melalui surat balasannya kepada Ace Hasan. Hal itu diawali dengan ucapan terima kasih atas surat yang telah dikirimkan perihal Pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama RI terutama Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja keras melayani jemaah dengan baik. Tahun ini, ada 27.213 jemaah haji asal Jawa Barat yang terbang melalui Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS) dalam 63 kelompok terbang (kloter). Selain itu, ada 12.918 jamaah Jawa Barat yang terbang melalui Embarkasi Kertajati (KJT) dalam 30 kloter.

Kedua, dalam pelaksanaan Haji 2024, selama di Tanah Suci berkaitan transportasi tidak ada kendala. Konsumsi (Katering) alhamdulilah jamaah merasakan setiap waktu makan selalu tepat sesuai waktu bahkan merasa lebih dari cukup.

Selama di Makkah, jamaah haji mendapat layanan transportasi bus salawat selama 24 jam. Bus ini mengantar jamaah (pergi pulang) dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram. Kementerian Agama menyiapkan lebih dari 400 armada bus dan 20 di antaranya adalah citybus dissabilitas dengan deck lebih rendah (tidak ada bagasi bawah), bisa dimiringkan (untuk loading penumpang), dan bisa langsung menaikkan kursi roda.

Sementara terkait katering, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyiapkan makanan jamaah saat di Madinah, Makkah, dan puncak haji (Arafah-Muzdalifah-Mina). Selama berada di Makkah misalnya, total ada 17.492.983 boks didistribuskan dan dinikmati oleh jemaah. Ini belum termasuk katering yang dibagikan saat Armuzna dan di Madinah.

“Ketiga, Pemondokan (Hotel selama di Madinah dan Mekah) bagi kami merasa aman dan nyaman. Keempat, Pemondokan di Arafah alhamdulilah tidak ada masalah,” tulis dia.

“Kelima, sebagai bahan masukan: Pemondokan/tenda di Mina perlu dibenahi. Hal ini Kementrian Agama RI perlu bernegosiasi kembali kepada Pemerintah Arab Saudi supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap Jamaah Haji Indonesia agar lebih nyaman dan tidak memaksakan kapasitas (jumlah) yang ditempati oleh para Jamaah Haji Indonesia,” jelas Maman.

Seperti diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221 ribu jamaah. Selain itu, ada tambahan sebesar 20 ribu kuota sehingga totalnya menjadi 241 ribu jamaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

Sementara area jamaah haji reguler di Mina hanya seluas 172 ribu m2. Sehingga, jika dibandingkan dengan jumlah jemaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2. Tentu ini kondisi yang jauh dari ideal karena sangat padat. Untuk itu, isu kepadatan di Mina terus mewarnai penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, tidak hanya tahun ini. Praksis hanya pada 2022, isu kepadatan di Mina tidak muncul karena saat itu, kuota haji Indonesia hanya 100.051 jemaah, terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah polemik Pansus Haji 2024, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Menurut dia, semua yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji tahun ini sudah maksimal.

"Kami dari Komisi Delapan melalui kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder atas penyelenggaran haji pada tahun ini. Saya kira apapun jerih payah kita, yang penting kita sudah maksimal, dan kita serahkan kepada Allah SWT," ujar Kahfi dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M di Jakarta, Rabu (7/8/2024) malam.

Dalam acara ini, dia pun bersyukur penyelenggaraan haji tahun ini mendapatkan pujian positif dari berbagai pihak. "Penyelenggaraan haji tahun ini alhamdulillah kita telah banyak mendapat pujian yang positif," ucap Kahfi.

Kendati demikian, lanjut dia, ada juga sebagaian pihak yang memberi penilaian negatif dan itu merupakan hal yang biasa. Karena, kata dia, di dunia ini memang tidak ada yang sempurna.

"Nah saya kira yang negatif ini kita sikapi juga secara positif saja. Tentu tujuannya dalam rangka untuk perbaikan pada tahun-tahun ke depan. Saya kira evaluasi ini salah satu tujuannya," kata mantan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Dalam sambutannya, Kahfi juga mengakui bahwa tidak mudah menyelenggarakan ibadah haji. Karena, menurut dia, tidak mudah menggerakkan jamaah haji tahun ini yang jumlahnya mencapai 241 ribu dalam lokus Makkah dan Madinah, dalam waktu yang sama dan tempat yang sama.

"Itu tidak mudah. Butuh perencanaan yang matang, metode, teori, sistem yang mungkin menurut kita sudah bagus. Sebab, bisa saja ternyata di lapangan bertemu kondisi yang menyebabkan kurang maksimal," jelas dia.

Dia pun mencontohkan masalah penerbangan pesawat dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurut dia, dalam proses persiapan, tidak pernah menyangka kalau akan terjadi delay begitu panjang.

"Kita tidak menyangka ada pesawat yang terpercik (api). Saya lagi yang melepas itu pesawat, kloter 5 Kabupaten Gowa," ucap Kahfi.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa dipanggil Gus Men berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin atas kepercayaan dan arahan serta tanggung jawab yang diberikan untuk melaksanakan penyelenggaran ibadah haji, sehingga bisa dilaksanakan dengan sukses dan lancar.

Gus Men juga berterimakasih kepada seluruh mitra strategis Kementerian Agama, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, BPS, BPKH, dan DPD RI.

"Dan banyak sekali stakeholders yang membantu dan menjadi kunci sekaligus atas sukses pelaksanaan haji tahun ini," kata Gus Men.

Secara khusus, dia menyampaikan terima kasih kepada DPR RI melalui Komisi VIII

yang selalu memberikan pengawasan, kritik, masukan, dan saran kepada Kemenag, sehingga setiap kekurangan yang terjadi bisa segera diperbaiki.

"Pak Ashabul Kahfi, tolong disampaikan ke seluruh anggota Komisi VIII terima kasih kami," kata Gus Men.

Evaluasi haji 2024 ini diselenggarakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di Jakarta pada 7-10 Agustus 2024. Pembukaan acara ini juga dihadiri Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, para Staf Khusus, Tenaga Ahli, Pejabat Eselon II pada Ditjen PHU, serta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kabid Haji, dan Kepala UPT Asrama Haji seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, jumlah kuota jamaah haji Indonesia menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah, jumlah totalnya mencapai 241.000 kuota haji. Berbagai transformasi dilakukan dalam penyelenggaraan haji 2024 untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Di samping itu, DPR RI membentuk panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024.

Tokoh Muda Muhammadiyah, Sunanto yang akrab disapa Cak Nanto mengatakan, ada tiga transformasi penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, penyelenggaraan haji kini lebih tersistematika dengan baik.

Ia menambahkan, pelayanan haji juga meningkat dengan adanya penguatan para petugas haji di kalangan anak-anak muda profesional dan cakap secara fisik.

"Para petugas haji ini yang menjadi kunci suksesnya trobosan pelayanan dan penanganan oleh Kementerian Agama kepada para jamaah haji selama di Tanah Suci," kata Cak Nanto saat Diskusi Publik bertema Haji: Antara Transformasi dan Politisasi di Hotel Oasis Amir, Selasa (6/8/2024)

Cak Nanto melanjutkan, yang kedua, transformasi digital dan pelayanan di-upgrade menjadi sebuah sistem digitalisasi yang memudahkan pemantauan atas mitigasi dan pergerakan jamaah indonesia yang notabene paling banyak di dunia.

Cak Nanto mengatakan, yang ketiga, perbaikan pengelolaan Dam yang sangat monumental. Karena memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia dengan penyaluran daging kepada masyarakat di Tanah Air.

Menurut Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, semua itu tidak akan terjadi jika Kemenag tidak memiliki visi yang kuat dalam penyelenggaraan haji selama ini.

"Namun, di tengah transformasi penyelenggaraan haji yang terstruktur dan masif ini, saya melihat ada yang secara politis mempersoalkan pengelolaan penyelenggaraan haji," ujar Cak Nanto.

Cak Nanto mengatakan, yang mempersoalkan pengelolaan penyelenggaraan haji secara politis adalah paradoks dengan realita yang ada. Sebab masyarakat akan melihat sebagai upaya politisasi semata.

"Bagi saya ini tidak elok, di tengah upaya perbaikan penyelenggaraan haji ke arah yang lebih profesional dan modern," ujar Cak Nanto.

Di tempat yang sama, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Lukman Edy merespon positif atas adanya transformasi pelayanan haji yang kian membaik. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan menurunnya angka jamaah haji yang meninggal, jika dibandingkan dengan jumlah jamaah haji yang juga bertambah setiap tahunnya.

"Seiring bertambahnya jumlah jamaah haji yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman," ujar Lukman.

Secara pribadi, Lukman justru menegaskan pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi yang terkandung di dalamnya.

Lukman juga yakin pansus hak angket haji 2024 DPR RI tidak akan berlanjut. Keyakinan pansus haji tak akan berlanjut karena masa kerja DPR RI periode 2019-2024 kurang dari tiga bulan. Terlebih, saat ini DPR juga sedang reses.

"Yakinlah kalau berdasarkan pemahaman saya sekarang, informasi dari berbagai pihak, Insya Allah pansus ini tidak akan berlanjut," ujar Lukman.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, Pansus Haji DPR sudah ada sebelum pelaksanaan haji 2024.

"Sebetulnya pansus itu sudah disebutkan tiga hari sebelum pelaksanaan haji. Jadi dalam rapat kerja di Makkah, waktu itu Pak Menteri Agama dengan para pimpinan timwas dan anggota timwas, kita memberikan paparan kemudian ada banyak pertanyaan terkait dengan petugas, terkait dengan petugas kesehatan dan lain-lain. Kemudian muncullah, waktu itu masih statement lah, statement tentang pansus," jelas Hilman.

Hilman mengatakan, jadi isu pansus muncul sebelum penyelenggaran puncak haji.

Hilman menambahkan, Kemenag berupaya melakukan terbaik untuk mengurus jamaah haji 2024. Persiapannya juga sudah matang dengan jumlah kuota haji 241 ribu orang.

"Tentu dari Kementerian Agama kami sempat kaget ya munculnya pansus ini, dan apalagi sampai pada level pansus angket, karena kita sudah berproses cukup lama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan Penyelenggaran Haji 1445 Hijriah kemarin atau 2024, di mana memang jumlah jamaah yang harus kami layani sangat besar, yaitu dengan kuota 221 ribu plus 20 ribu tambahan jadi 241 ribu orang, dan itu pertama kali dalam sejarah dengan jumlah sebanyak itu," Kata Hilman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang melibatkan banyak lembaga pemerintah meski sudah usai dengan mulus, tetapi tak membuat segelintir elite politik mengapresiasi.

Keberhasilan haji, secara umum, justru berbalas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024) lalu. Pansus ini diinisiasi langsung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, A Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin.

Anggota DPR menyatakan, Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Setidaknya ada dua isu utama yang diangkat Pansus DPR terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, soal pembagian kuota tambahan. Kedua, terkait kepadatan tenda jamaah haji di Mina.

Sejak DPR RI membentuk Pansus tersebut, isu pembagian kuota haji tambahan sangat gencar digulirkan. Di bawah komando Cak Imin, para anggota DPR menduga Kemenag melanggar undang-undang tentang perhajian. Oleh karenanya, perlu dipansukan.

Namun, ada juga yang menyatakan Pansus tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan, karena masalah haji tahun ini sebenarnya bisa diselesaikan lewat rapat Panitia Kerja (Panja). Selain itu, masa kerja DPR RI Periode 2019-2024 juga tinggal dua bulanan lagi.

Karena itu, berbagai pihak pun menilai pembentukan Pansus Haji tersebut mengarah pada tujuan politis. Apalagi, hubungan Cak Imin dengan Gus Yaqut sedang tidak baik-baik saja. Cak Imin diduga tidak mengamini jika Gus Yaqut menjadi Menteri Agama lagi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dugaan itu, terindikasikan kuat dalam Mukernas PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024). Cak Imin sudah menyodorkan nama Waketum PKB Jazilul Fawaid untuk menjadi Menteri Agama. Hal ini disampaikan Cak Imin saat menyinggung soal penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di Jamarat, Mina.

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," kata Cak Imin.

Padahal, pembangunan jamarat atau tempat lempar jumroh itu sendiri sepenuhnya merupakan kewenagan pemerintah Arab Saudi, bukan Kemenag. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa memaksa Arab Saudi untuk segera menambah luas area Mina, seperti pembangunan bertingkat. Memang semua rencana itu ada, tapi semua tergantung Kerajaan Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes), Zaenul Ula melihat aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Pansus Angket Haji tahun ini.

Zaenul melihat seperti ada "udang di balik batu" dari proses terbentuknya Pansus Angket Haji 2024 ini. Sebab, prosedur pembentukannya terkesan buru-buru. Seperti mengejar waktu. Sangat terlihat, bagi awam sekalipun.

Zainul juga melihat ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan. "Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP), Prof Abdul Mu'ti. Dia pun mengingatkan agar pembentukan Pansus Haji DPR RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata. Karena, Prof Mu'ti melihat pelaksanaan haji tahun ini justru berjalan baik dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.

"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” kata Prof Mu'ti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia pun memandang sejauh ini pembentukan Pansus Haji 2024 menuai pro dan kontra. Namun menurut dia, pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR sebagai bagian fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

"Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Prof Mu'ti juga berharap pembentukan Pansus Haji oleh DPR RI tidak bermuatan politis, seperti menyudutkan menteri agama ataupun Kemenag. "Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan menteri agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira itu harus dihindari," ucap dia.

Prof Mu'ti mengatakan Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak pembentukan Pansus Haji. Karena, pembentukan tersebut memang hak dari DPR RI.

Namun ia menggarisbawahi jika pembentukan Pansus demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, maka harus diapresiasi. "Sepanjang dilaksanakan sesuai niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji lebih baik, saya kira itu patut diapresiasi," kata dia.

Prof Mu'ti menambahkan, Pansus Haji harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada agenda-agenda pribadi yang berkaitan dengan persaingan politik antara menteri agama dengan sebagian anggota DPR.

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," jelas Prof Mu'ti.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Sementara itu, Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin memlihat, wajar DPR membentuk Pansus Haji jika memang memiliki bukti yang valid adanya penyelewengan dana haji atau pelanggaran dalam penyelenggaraan haji oleh pihak pemerintah. Karena memang merupakan kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

"Namun apabila motivasinya adalah karena adanya kepentingan politik tertentu di luar dari tugas dan fungsi pengawasan, tentu kita sangat sayangkan. Sebab bisa saja penyelidikan dan investigasinya tidak objektif dan jadi salah fokus," ujar Kiai Jeje kepada Republika.co.id, Kamis (1/8/2024).

Dia pun tidak yakin...

Dalam realiasinya, ada sebanyak 53.863 jamaah haji Indonesia mengikuti skema murur yang diterapkan pemerintah. Dengan skema ini, jamaah haji pun banyak yang merasakan manfaatnya.

Sepeti yang dirasakan salah satu jamaah asal Banjarmasin, Walial Fatah (62 tahun). Sebelum berangkat ke Muzdalifah, ia dan istrinya berdiskusi dulu dengan ketua kloternya untuk murur.

Setelah diperiksa dokter, denyut jantung Fatah ternyata tidak normal. Sehingga, ia pun disarankan untuk mengikuti skema murur yang telah disiapkan Kemenag.

"Setelah diperiksa mau berangkat, diperiksa dokter denyut jantung saya, kemudian melihat riwayat penyakit saya, dia nyarankan harus ikut murur," ujar Fatah saat ditemui Republika.co.idsetelah tiba di Mina pada Rabu (19/6/2024) menjelang Subuh.

Den gan mengikuti murur, ia pun bersyukur tidak nyasar saat menuju ke Mina. Karena, setelah tiba di Muzdalifah ia hanya berdiam dan berdoa di dalam bus, lalu langsung berangkat ke Mina.

"Alhamdulillah kalau ikut murur yang jelas gak sampai nyasar gitu. Sebagian teman-teman banyak yang nyasar dari Arafah ke Mina, yang jalan kaki itu kan agak susah kalau banyak," ucap Fatah.

Untik mabit di Muzdalifah, jamaah haji Indonesia membutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Namun, dengan skema murur Fatah bersama istrinya, Nurhaniwati (58 tahun) bisa melewatinya dengan mudah. Tenaganya ia simpan untuk melontar jumrah di Mina selama empat malam berturut-turut pada 10-13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah.

"Alhamdulillah lempar jumrah lebih lancar, dan lebih fokus beribadah," kata Fatah.

Skema murur ini memang diutamakan bagi jamaah Risiko Tinggi (Risti), Lanjut Usia (Lansia), dan disabilitas. Karena itu, Fatah dan istrinya berterima kasih kepada Kemenag yang telah menerapkan program murur ini.

"Jadi kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan adanya program murur ini," jelas Fatah.

#Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji:

1. Ekspor Bumbu Nusantara. Menurut Gus Yaqut, pada 2023 baru 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia katering jamaah haji Indonesia. Tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari 70 ton. Potensi ke depan masih terbuka lebar karena kebutuhannya mencapai 300 ton.

2. Pengiriman daging Dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan 0,5 kilogram, diperkirakan akan menjadi 15.000 pack.

Sementara daging kambing Dam lainnya, didistribusikan melalui Jam'iyyah Khairiyah, lembaga sosial di Makkah. "Ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting. Semoga di tahun mendatang jumlahnya bisa ditingkatkan," kata Gus Yaqut.

3. Tahun ini, Indonesia mulai mengggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jamaah. Makanan itu didatangkan dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta boks yang tahun ini didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhannya bisa mencapai 5 - 6 juta boks.

"Makanan siap saji ini memenuhi cita rasa Nusantara," ucap Gus Men.

Lima inovasi haji 2024

1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Pendaftaran terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah.

2. Aplikasi Kawal Haji memberi ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat umum, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani.

3. Safari Wukuf Lansia Non Mandiri dan Disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas, maupun layanan konsumsi. Total, tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah.

4. Penggunaan International Patient Summary (IPS) atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS berisikan resume kesehatan jemaah dari sisi demografi, alergi/intoleransi, pengobatan, penyakit, dan imunisasi/vaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur.

5. Penyederhanaan proses tunda/batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jamaah yang sudah terbit visanya namun karena sesuatu hal batal/tunda, diinput oleh tim Kankemenag Kab/Kota ke Siskohat. Sehingga, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota.

"Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 H/2024 M berakhir. Dalam waktu dekat, kita akan menggelar evaluasi sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menambahkan, Arab Saudi sendiri sudah mengumumkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221 ribu. Menurut Gus Yaqut, pada awal September 2024 mendatang, sudah akan dimulai pertemuan persiapan dan rapat dengan perusahaan penyedia layanan konsumsi maupun akomodasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah laporan dugaan korupsi kuota pelaksanaan haji 2024. Hal ini dikatakan KPK sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat termasuk dorongan dari Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil.

“Sikap KPK tetap berjalan di aturan ya, apabila memang ada laporan yang masuk, tadi sebagaimana disampaikan ada empat laporan yang masuk, yang memang objeknya sama, prosesnya sebagaimana yang sudah pernah beberapa kali saya sampaikan tentunya akan ditelaah, akan dicek kelengkapan administrasi, kelengkapan dokumennya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Beberapa waktu terakhir, sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK untuk menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. Beberapa dari mereka mengklaim telah memasukkan laporan pengaduan ke KPK.

Tessa menjelaskan apabila laporan tersebut lengkap administrasi, maka bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan. KPK maupun aparat penegak hukum lain bisa menangani. “Kalau seandainya masih ada yang kurang akan diminta untuk dilengkapi. Nah, imbauan itu akan menjadi salah satu perhatian KPK, tentunya dengan tidak mengabaikan, tetapi memastikan bahwa proses yang ada berjalan dengan baik,” ucap Tessa.

Tessa menyebut pelaksanaan haji merupakan salah satu kegiatan yang masuk ke dalam kategori keuangan negara. Kata dia, pelaksanaan haji pasti diaudit setiap tahunnya.

“Apabila proses audit itu menemukan adanya penyimpangan, adanya dugaan korupsi, tentu hal tersebut bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum: KPK, Polri, atau Kejaksaan untuk menindaklanjuti,” ujar Tessa.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji 2024, Rabu (31/7).

Laporan ini dilakukan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) yang menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen secara sepihak.

Sedangkan pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 20 Mei 2024, Kemenag disebut menetapkan secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680.

Tercatat, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga mendesak KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus tahun 2024 oleh pemerintah.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai KPK tidak perlu menunggu laporan dari Pansus Hak Angket Haji untuk melakukan penyelidikan.

Sementara itu, KPK menyambut baik langkah DPR RI yang membentuk Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024. Pansus dibentuk karena ada temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR mengenai pelanggaran UU dan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah.

"KPK menyambut positif pansus yang dibuat," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Jumat 12 Juli 2024.

KPK akan melihat kapasitasnya jika ada permintaan dari DPR RI untuk mendampingi. KPK siap dilibatkan jika ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif," ucap Tessa.

Adapun pansus Angket Haji 2024 disepakati DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa 9 Juli 2024 kemarin. Anggota Pansus terdiri dari anggota-anggota Fraksi DPR lintas Komisi, yang artinya bukan hanya dari Komisi VIII DPR sebagai mitra dari Kementerian Agama (Kemenag).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 menyampaikan keputusannya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Merespons hal itu, anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan, Amri Yusuf menegaskan BPKH selama ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan haji berdasarkan akad wakalah sebagai landasan syariah dari jamaah yang memercayakan pengelolaan keuangan hajinya kepada BPKH.

"BPKH akan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang menyatakan dana haji dikelola dengan prinsip syariah sesuai Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014," ujar Amri dalam acara BPKH Connect di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Kami mengajak semua pihak untuk mempelajari fatwa MUI tersebut dengan teliti agar memperoleh pemahaman yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya multitafsir," ucap Amri.

Implementasi Fatwa MUI tersebut akan dibahas bersama pemerintah dan DPR, untuk merumuskan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang selaras dengan Fatwa MUI, sambil tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tidak memberatkan jamaah yang akan berangkat pada tahun 2025 dan selanjutnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2018, Pasal 37 Ayat 5, pembagian proporsi penggunaan nilai manfaat atau hasil investasi setoran awal harus mendapatkan persetujuan DPR.

“BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual, dan memberikan prosentase nilai manfaat yang lebih besar kepada jemaah tunggu agar tercapai skema self financing," kata Amri Yusuf.

Sebelumnya, MUI menerbirkan fatwa haram terkait dana investasi haji. MUI mengharamkan hasil investasi setoran awal Bipih calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Hal ini termaktub dalam Fatwa MUI nomor 09/Ijatima Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah haram," dikutip dari buku 'Konsensus Ulama Fatwa' yang diterbitkan MUI.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Viral surat Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bintan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan terkait permohonan video testimoni sukses haji 2024. Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie membantah ada arahan bagi jajaran Kemenag pusat maupun daerah, terkait hal tersebut.

“Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral,” ujar Anna Hasbie dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (30/7/2024).

Anna mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan dengan sukses memang mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jamaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Menurut dia, testimoni kesuksesan haji dari jamaah dan masyarakat ini terus mengalir hingga saat ini, meskipun operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024. Pihaknya pun hanya meminta agar testimoni dari stakeholder dikumpulkan untuk dipublikasikan.

“Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan,” ucap Anna.

Menurut dia, testimoni tersebut penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan. "Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian,” kata Anna.

Anna menambahkan, operasional penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M berjalan sukses. Ada banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan sehingga penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20 ribu.

Tahun ini, untuk pertama kalinya layanan fasttrack juga diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Soetta, juga di Adi Soemarmo Solo dan Djuanda Surabaya. Tahun ini, untuk pertama kalinya juga jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid. Tahun ini, perdana layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah, total 17.492.983 boks didistribuskan.

Tahun ini, kebijakan Murur juga berhasil diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang. Ada sekitar 51.899 jamaah yang terdaftar menjalani skema ini.