REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan terus membuat perubahan terhadap naskah gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas. Hal ini disebut membuat perundingan menjadi sia-sia karena Netanyahu disebut memang tak ada niat menghentikan agresi ke Gaza.

Media Israel melaporkan pada Jumat bahwa kepala Pusat Tahanan Perang dan Orang Hilang, Nitzan Alon, dan kepala Shin Bet Ronen Bar "tidak akan melakukan perjalanan ke Qatar pekan depan" untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

Komentator urusan militer untuk Channel 12 Israel, Nir Dvori, mengatakan bahwa kedua pejabat senior tersebut percaya bahwa perjalanan itu sia-sia karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin melakukan perubahan pada perjanjian yang tidak akan diterima Hamas. Hanya pimpinan Mossad Yossi Cohen akan ke Qatar.

Hal serupa dilaporkan Reuters mengutip seorang pejabat Barat, seorang sumber dari Palestina dan dua sumber dari Mesir. Israel mengatakan bahwa pengungsi Palestina harus disaring ketika mereka kembali ke wilayah utara wilayah tersebut ketika gencatan senjata dimulai, dan Israel melanggar perjanjian yang mengizinkan warga sipil yang mengungsi ke selatan untuk bebas kembali ke rumah mereka, kata empat sumber tersebut kepada Reuters.

Para perunding Israel “menginginkan mekanisme pemeriksaan bagi penduduk sipil yang kembali ke utara Gaza, karena mereka khawatir penduduk tersebut dapat mendukung” pejuang Hamas yang masih bertahan di sana, kata pejabat tersebut.

Kelompok pejuang Palestina menolak permintaan baru Israel, menurut sumber-sumber Palestina dan Mesir, namun seorang pejabat senior Israel mengatakan Hamas belum melihat proposal terbaru tersebut, yang diperkirakan akan keluar "dalam beberapa jam mendatang".

"Pesan-pesan dari Hamas ini aneh karena kami belum mengirimkannya, belum ada yang membacanya. Bahkan para perunding pun belum mendapatkannya. Mereka akan membacanya sebelum mentransfernya ke Hamas untuk ditanggapi," kata pejabat itu. yang berbicara tanpa menyebut nama karena sensitifnya masalah ini.

Sumber-sumber di Mesir mengatakan ada masalah lain terkait permintaan Israel untuk mempertahankan kendali atas perbatasan Gaza dengan Mesir, yang ditolak Kairo karena dianggap berada di luar kerangka kesepakatan akhir yang diterima kedua belah pihak.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Mesir tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tuntutan Israel.

“Netanyahu masih mengulur waktu. Sejauh ini tidak ada perubahan dalam pendiriannya,” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri, yang tidak mengomentari secara langsung tuntutan Israel.

Masalah baru ini muncul ketika Presiden AS Joe Biden mendesak gencatan senjata dalam pembicaraan di Washington pada Kamis dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan akhir.

"Sekarang kita lebih dekat dengan gencatan senjata dibandingkan sebelumnya,” kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby, seraya menambahkan bahwa kesenjangan masih ada. Dalam pidatonya di Kongres AS pada hari Rabu, Netanyahu mengatakan bahwa Israel terlibat “dalam upaya intensif” untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan di Gaza.

Sumber-sumber yang berbicara kepada Reuters meminta anonimitas untuk membahas tuntutan Israel karena kelancaran perundingan untuk menyelesaikan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditangkap dalam serangan pimpinan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza.

Serangan itu mengakibatkan tewasnya 1.200 orang dan menawan lebih dari 250 orang, menurut perhitungan Israel. Sekitar 120 sandera masih ditahan, meski Israel yakin sepertiga dari mereka tewas.

Otoritas kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 39.000 warga Palestina telah terbunuh dan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi akibat pertempuran yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut dan menciptakan bencana kemanusiaan.

Amerika Serikat, Qatar dan Mesir telah memediasi pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas yang berpusat pada kerangka kerja yang didasarkan pada tawaran Israel dan dipromosikan oleh Presiden AS Joe Biden, yang telah menekan kedua pihak untuk menyelesaikan perbedaan yang masih ada. Kerangka kerja tersebut menyerukan tiga fase, dengan fase pertama berupa gencatan senjata selama enam minggu dan pembebasan sandera perempuan, lansia, dan yang terluka dengan imbalan ratusan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Pembicaraan mengenai fase kedua – yang disebut Biden sebagai “pengakhiran permanen permusuhan” – akan berlanjut pada fase pertama. Rekonstruksi besar-besaran akan dimulai pada tahap ketiga.

Para pejabat AS telah mengatakan selama berminggu-minggu bahwa kesepakatan sudah tercapai, namun masih ada hambatan. Para pejabat Israel mengajukan tuntutan mereka terhadap mekanisme untuk memeriksa warga sipil yang kembali ke utara Gaza pada sesi perundingan terakhir di Kairo awal bulan ini, kata sumber-sumber Barat dan Mesir. Hal ini “tidak disangka-sangka,” kata pejabat Barat.

Israel khawatir tidak hanya terhadap pejuang Hamas yang kembali ke utara, namun juga “operasi” di kalangan warga sipil yang memberikan dukungan rahasia kepada kelompok yang menguasai Gaza, kata pejabat itu. Pihak Israel, kata pejabat tersebut dan tiga sumber lainnya, juga menolak keras penarikan pasukan mereka dari wilayah sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan dengan Mesir yang disebut oleh Israel sebagai koridor Philadelphia.

Pasukan Pertahanan Israel merebut jalur tersebut pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa wilayah strategis tersebut merupakan lokasi terowongan penyelundupan di mana Hamas menerima senjata dan pasokan lainnya. Mesir mengatakan pihaknya menghancurkan jaringan terowongan menuju Gaza beberapa tahun lalu dan menciptakan zona penyangga dan benteng perbatasan yang mencegah penyelundupan.

Beberapa hari terakhir telah terlihat upaya untuk “menyelesaikan” masalah tersebut, baik melalui penarikan Israel “atau mungkin ada pemahaman tentang bagaimana hal itu dikelola,” kata pejabat Barat tersebut, yang tidak menjelaskan lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada hari Kamis mengatakan dia mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Kandidat calon presiden terkuat dari Partai Demokrat itu juga menyoroti penderitaan di Jalur Gaza akibat serangan Israel dalam pertemuan pada Kamis (25/7/2024) waktu AS.

“Apa yang terjadi di Gaza selama sembilan bulan terakhir sungguh menyedihkan. Gambaran anak-anak yang meninggal dan orang-orang yang putus asa dan kelaparan yang melarikan diri demi keselamatan, terkadang mengungsi untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya,” kata Harris selepas pertemuan dengan Netanyahu kemarin. “Kita tidak bisa mengabaikan tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati rasa terhadap penderitaan ini. Dan saya tidak akan diam,” ujarnya dilansir the Associated Press.

Harris mengatakan dia melakukan percakapan yang “terus terang dan konstruktif” dengan Netanyahu di mana dia menegaskan hak Israel untuk membela diri tetapi juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang tingginya angka kematian di Gaza selama sembilan bulan perang dan situasi kemanusiaan yang “mengerikan” di sana.

Amerika Serikat sedianya punya banyak kesempatan mendesak Israel menghentikan agresi ke Gaza saat korban jiwa tak sebanyak sekarang. Namun, negara itu memveto tiga resolusi gencatatan senjata di Dewan keamanan PBB, memberikan lampu hijau bagi Israel untuk meneruskan genosida di Gaza.

Desakan Harris juga muncul di tengah sorotan atas peran AS dalam genosida di Gaza. The New York Times melaporkan pada Kamis, mengutip data dari analisis yang diterbitkan oleh Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika, bahwa AS telah mengirimkan persenjataan dalam jumlah besar kepada Israel sejak 7 Oktober.

Pengiriman tersebut mencakup lebih dari 20.000 bom terarah, sekitar 2.600 bom terpandu, dan 3.000 rudal presisi. AS juga menyediakan pesawat, amunisi, dan sistem pertahanan udara. Banyak dari transfer ini dirahasiakan atau sebagian dirahasiakan, catat laporan tersebut.

Sebuah analisis yang dilakukan oleh Yayasan Pertahanan Demokrasi pada musim semi menemukan bahwa senjata yang dipasok hingga bulan Maret merupakan “senjata dalam jumlah besar dan beragam,” yang sangat penting dalam mendukung aparat keamanan “Israel”.

Harris mengulangi pesan lama Presiden Joe Biden bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perang brutal di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina. Namun dia menyampaikan nada yang lebih tegas mengenai urgensi momen tersebut hanya satu hari setelah Netanyahu memberikan pidato berapi-api di depan Kongres di mana dia membela perang tersebut, bersumpah “kemenangan total” melawan Hamas dan hanya sedikit menyebutkan perundingan gencatan senjata.

“Ada harapan dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata,” kata Harris kepada wartawan tak lama setelah pertemuan dengan Netanyahu. “Dan seperti yang baru saja saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu, inilah saatnya untuk menyelesaikan kesepakatan ini.”

Netanyahu bertemu secara terpisah pada hari sebelumnya dengan Biden, yang juga menyerukan Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan tiga fase yang didukung AS untuk memulangkan sandera yang tersisa dan melakukan gencatan senjata yang diperpanjang.

Harris mengatakan setelah pertemuannya dengan Netanyahu bahwa perang Israel di Gaza lebih rumit daripada sekadar mendukung satu pihak atau pihak lain. “Terlalu sering, percakapannya bersifat pertentangan satu sama lain padahal kenyataannya tidak demikian,” kata Harris. Harris juga mengutuk kebrutalan Hamas.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menegaskan kembali posisi pemerintah bahwa kelompok militan yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada 7 Oktober dan menculik 250 orang dari Israel pada akhirnya bertanggung jawab atas penderitaan di Gaza dan harus berdamai dengan Israel.

Kirby menambahkan bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak dapat diatasi “tetapi ada masalah yang perlu diselesaikan yang memerlukan kepemimpinan dan kompromi.”

Dengan komentar keras Harris, pemerintah AS juga tampaknya meningkatkan tekanan pada Israel untuk tidak membiarkan momen tersebut berlalu begitu saja untuk mencapai kesepakatan.Ribuan orang memprotes kunjungan Netanyahu di Washington, dan Harris mengutuk mereka yang melakukan kekerasan atau menggunakan retorika yang memuji Hamas.

Netanyahu, yang terakhir menjabat di Gedung Putih ketika mantan Presiden Donald Trump masih menjabat, akan menuju ke Florida pada hari Jumat untuk bertemu dengan calon presiden dari Partai Republik. Menjelang pertemuan Harris-Netanyahu pada hari Kamis, Trump mengatakan pada rapat umum di North Carolina bahwa wakil presiden tersebut “sepenuhnya menentang orang-orang Yahudi.”

Harris telah lama berbicara tentang dukungan kuatnya terhadap Israel. Perjalanan luar negeri pertamanya dalam karir Senatnya pada awal tahun 2017 adalah ke Israel, dan salah satu tindakan pertamanya saat menjabat adalah memperkenalkan resolusi yang menentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk Israel.

Dia juga berbicara tentang hubungan pribadinya dengan Israel, termasuk kenangan mengumpulkan uang sebagai seorang anak untuk menanam pohon di Israel dan memasang mezuzah di dekat pintu depan kediaman wakil presiden di Washington – suaminya adalah seorang Yahudi. Dia juga memiliki koneksi dengan kelompok pro-Israel termasuk American Israel Public Affairs Committee yang konservatif dan J Street yang liberal.

Bagi Harris, pertemuan dengan Netanyahu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian untuk menjabat sebagai panglima tertinggi. Dia sedang diawasi oleh kelompok politik kiri yang mengatakan Biden belum berbuat cukup banyak untuk memaksa Netanyahu mengakhiri perang dan oleh Partai Republik yang ingin mencapnya sebagai tidak cukup dalam mendukung Israel.

Pertemuan tatap muka Harris yang terakhir dengan Netanyahu terjadi pada Maret 2021, tetapi dia ikut serta dalam lebih dari 20 panggilan telepon antara Biden dan Netanyahu.

Pemimpin Partai Likud yang konservatif, Netanyahu, dan Biden yang berhaluan tengah dari Partai Demokrat, mengalami pasang surut selama bertahun-tahun. Netanyahu, dalam pertemuan terakhirnya di Gedung Putih dengan Biden, merenungkan sekitar 40 tahun mereka saling mengenal dan berterima kasih kepada presiden atas jasanya.

“Dari Zionis Yahudi yang bangga hingga Zionis Irlandia-Amerika, saya ingin mengucapkan terima kasih atas 50 tahun pelayanan publik dan 50 tahun dukungan untuk negara Israel,” kata Netanyahu kepada Biden.

Proposal yang didukung AS untuk membebaskan sandera yang tersisa di Gaza dalam tiga tahap adalah sesuatu yang akan menjadi pencapaian besar bagi Biden, yang membatalkan upayanya untuk terpilih kembali dan mendukung Harris. Hal ini juga bisa menjadi keuntungan bagi Harris dalam usahanya untuk menggantikannya.