Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para pejabat pemerintahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh kepala daerah serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.

"Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita," ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut, Kamis siang.

Arahan Prabowo ini disampaikan secara tertutup.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo berpesan supaya pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bima bilang, Prabowo tidak ingin ada kebocoran anggaran sebagaimana informasi-informasi yang diterimanya.

“Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif,” kata Bima Arya.

Mantan wali kota Bogor itu menyatakan, momentum Rakornas ini dijadikan kesempatan strategis oleh Presiden untuk memberikan pengarahan soal kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis karena seluruh pembuat kebijakan, pembuat keputusan, ini berkumpul di sini baik pusat maupun daerah,” ucap dia.

Bima menyebutkan, Prabowo juga berpesan kepada pejabat daerah untuk dapat menghemat anggaran. Presiden juga meminta pejabat daerah untuk tidak menghambur-hamburkan uang negara yang tidak bermanfaat bagi rakyat.

“Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat, karena itu presiden memerintahkan kepda seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melalukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur,” kata Bima Arya.

Tindak yang korupsi

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menambahkan, Prabowo tak segan-segan menindak tegas anggota Kabinet Merah Putih yang terlibat korupsi.

Peringatan untuk tidak korupsi uang rakyat ini terus diutarakan Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam berbagai kesempatan.

"Beliau konsisten sekali dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas," kata Hasan.

Hasan menuturkan, Prabowo juga menyampaikan garis-garis besar kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang dalam Rakornas. Kepala Negara menekankan, Indonesia adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan untuk tidak menjadi kaya.

Oleh sebab itu, ia meminta jajarannya bekerja keras, tetapi harus efisien dan lepas dari praktik korupsi.

"Ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran," ucap Hasan.

Tidak hanya itu, Prabowo juga terus menerus meminta jajarannya tidak menggunakan anggaran secara boros serta menghindari kegiatan yang tidak banyak manfaat seperti seremoni dan dinas.

"Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Hasan.

Kepala daerah diminta dukung program Prabowo

Dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan. Tito menyebutkan, hal ini menjadi salah satu tujuan diadakannya Rakornas tersebut.

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito.

Senada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didaulat menutup Rakornas juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara serempak mengikuti visi Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo!” kata Gibran.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah kepada para penyelenggara pemerintahan.

Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi Pimpnan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam acara tersebut, pemerintah daerah turut menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut akan ada 600 ribu petani hingga pengusaha kecil yang utangnya dibebaskan. Pembebasan utang macet pengusaha kecil menjadi gebrakan pertama Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Hasan menerangkan menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu utang macet petani hingga pengusaha kecil yang bakal dihapuskan oleh pemerintah.

"Jadi kalau menurut perhitungan kementerian keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri itu disebut dengan utang kira-kira begitu," beber Hasan Nasbi usai usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan Prabowo ingin agar para petani, nelayan, pekebun, hingga pengusaha kecil dan mikro bisa yang terlilit utang bisa terbebas dari belenggu kredit macet. Dengan begitu produktivitas mereka bisa kembali berjalan dengan baik, dan pada ujungnya ekonomi rakyat pun berputar lagi.

Bila para petani hingga pengusaha kecil terbebas dari catatan utang, Hasan bilang mereka bisa mengajukan kredit produktif lagi untuk berusaha tanpa takut ditolak karena catatan kredit yang buruk.

"Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI Checking, kena blacklist BI Checking sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi, untuk membuka peluang hidup yang lebih baik," beber Hasan.

Di sisi lain, Hasan sempat menyinggung yang kreditnya akan dihapuskan merupakan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mampu membayar utang lebih dari 10 tahun, kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, bahkan restrukturisasi utangnya sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa membayar.

Orang-orang ini, kata Hasan, sebetulnya juga sudah dihapus bukukan utang-utangnya, namun masih ada hak tagih yang membuat rapor merah pada saat mengajukan utang kembali untuk berusaha.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat (utangnya) sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," pungkas Hasan.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tak segan-segan menindak tegas anggota Kabinet Merah Putih yang terlibat korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Beliau konsisten sekali dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas," kata Hasan, Kamis.

Hasan menuturkan, Prabowo juga menyampaikan garis-garis besar kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang dalam Rakornas siang tadi.

Kepala Negara menekankan, Indonesia adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan untuk tidak menjadi kaya.

Oleh sebab itu, ia meminta jajarannya bekerja keras, tetapi harus efisien dan lepas dari praktik korupsi.

"Nah ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran," ucap Hasan.

Prabowo juga meminta jajarannya tidak menggunakan anggaran secara boros serta menghindari kegiatan yang tidak banyak manfaat seperti seremoni dan dinas.

"Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Hasan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, pemerintah pusat hingga daerah harus mengedepankan efisiensi anggaran hingga tak melakukan tindak korupsi dalam menjalankannya tugasnya.

Hal disampaikannya berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

“Penekanan dari beliau itu kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan yang manfaatnya tidak banyak, atau malah tidak bermanfaat sama sekali,” ujarnya.

Hasan mengungkapkan, dengan penghematan anggaran tersebut sejatinya bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Hasan melanjutkan, arahan Presiden agar pemerintah pusat maupun daerah tidak melakukan korupsi.

“Beliau konsisten sekali menyampaikan dalam banyak hal supaya jangan korupsi dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih korupsi akan melakukan tindakan tegas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan, Indonesia merupakan negara yang kaya oleh sebab itu tidak ada alasan Indonesia tidak menjadi negara yang kaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu menggaungkan perang terhadap korupsi. Dia bilang, tidak ada ruang bagi perilaku korup di dalam pemerintahannya.

“Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dengan penegakan hukum yang tegas,” kata Prabowo.

Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga yang bakal mengelola seluruh aset kekayaan pemerintah, tidak dilakukan secara terburu-buru.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kamis.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden," ujar Hasan menambahkan.

Hasan mengungkapkan, proses yang hati-hati akan menentukan hasil yang baik sehingga Prabowo tidak ingin badan besar itu dibentuk secara terburu-buru.

"Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," kata dia.

Hasan menjelaskan, Danantara akan mirip seperti Temasek, sebuah badan investasi global yang berpusat di Singapura.

Ia pun menyebutkan, badan ini nantinya akan menjadi sebuah superholding.

"Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," jelas Hasan.

Sebelumnya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024 hari ini, tetapi ditunda menunggu selesainya lawatan luar negeri Prabowo.

Adapun BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih.

Prabowo diketahui akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru di mana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11).

Anindya menambahkan lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan duta besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97 persen dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih. Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Anindya menambahkan, lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Walhasil, pada Kamis (7/11/2024), Prabowo akan berkumpul bersama semua kepala daerah di Sentul, Jawa Barat.

"Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).

Menurut Hasan, kegiatan seperti itu memang biasa dilakukan di awal-awal tahun sebuah pemerintahan.

Mereka pun melaksanakan kegiatan itu tidak lama setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang," tuturnya.

"Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri berinisiatif mengumpulkan Forkopimda, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk datang ke Jakarta agar bisa mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik cepat," sambung Hasan.

Setelah mendapat pengarahan dari Prabowo, para Forkopimda ini juga akan mendengarkan paparan yang lebih detail dari para menteri koordinator dan menteri-menteri teknis.

Terutama, kata Hasan, yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, program perumahan, program hilirisasi, dan makan bergizi gratis.

Menurutnya, program-program ini akan sangat terkait dengan arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan di daerah.

Untuk itulah, Forkopimda dari daerah-daerah bakal mendengarkan secara langsung dari kementerian-kementerian terkait.

"Nanti pertemuan ini akan diikuti mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, wakil menteri, eselon I di tingkat pemerintahan pusat, sampai kepada Forkopimda di tingkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk mendengarkan supaya arah dan langkah, gerak dan langkah pemerintahan ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bisa selaras, bisa seirama. Jadi begitu," papar Hasan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Eksplanasi tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat tahu konteks dari pernyataan Wamenkeu tersebut.

Lantas mengapa pernyataan Anggito Abimanyu perlu diklarifikasi oleh Kemenkeu?

Sebelumnya, Anggito saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 pada Senin, 28 Oktober 2024 menyebut Presiden Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I dengan mobil Maung.

Menurut ekonom senior dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM ini, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. Kepala negara disebut memberikan arahan agar mulai pekan depan atau awal November ini para pejabat eksekutif mulai menggunakan mobil Maung.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ujar Anggito. “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa.”

Kemenkeu kemudian mengklarifikasi pernyataan Anggito. Menurut Deni, pernyataan tersebut bukan resmi dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Anggito, kata dia, hanya menegaskan pentingnya penggunaan produk buatan sendiri untuk mendukung industri Tanah Air.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata Deni.

Presiden sejauh ini memang belum memberikan pernyataan terkait rencana mengganti kendaraan dinas para menteri dengan mobil Maung. Namun, wacana itu diamini oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Prabowo disebut bangga dengan kendaraan buatan PT Pindad itu. Sehingga, katanya, kepala negara meminta jajaran menggunakan kendaraan dinas serupa.

“Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memang memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, Hasan mengatakan belum mengetahui jenis dan jumlah kendaraan Maung yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas anggota kabinet. Dia menyampaikan saat ini pemerintah masih melakukan perencanaan-perencanaan. Menurut dia, pengadaan mobil Maung ini akan diurus oleh kementerian terkait.

“Kalau totalnya saya belum tahu itu, persisnya. Nanti kan ini melalui tahapan-tahapan ya, sabar dulu, jadi bukan berarti hari ini, kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti,” ujarnya. “Detailnya tentu bukan di saya. Kan pasti ada Kementerian Sekretariat Negara yang mengurus itu nanti sama Kementerian Keuangan.”

Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya. Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | AISHA SHAIDRA | ANTARA

Tugas penting didapatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi. Di rapat itu Bahlil mendapatkan tugas khusus dari Prabowo.

Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Saksikan Live DetikPagi: