Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah melakukan prosesi Penandatanganan perjanjian jual beli emas di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Nico Kanter. Proses ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada awalnya menjelaskan saat ini Freeport Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi emas batangan sebanyak 50-60 ton setiap tahun tergantung pada kadar bijih emas yang ditambang.

Melalui perjanjian yang baru ditandatangani itu, PTFI akan menjual sebanyak 30 ton emas kepada Antam setiap tahunnya. Di mana perjanjian jual beli ini berlaku untuk 5 tahun ke depan, sehingga total yang dijual mencapai 150 ton emas batang.

Di luar itu, ia menyebut Antam bisa membeli lebih banyak emas batangan hasil produksi Freeport Indonesia jika memang diperlukan. Artinya Antam akan menjadi prioritas utama pembelian PTFI di luar pesanan 30 ton emas batangan per tahun tadi.

"Ruang lingkupnya (perjanjian penjualan) kira-kira 30 ton yang akan di offtake (setiap tahun). Kalau Antam butuh lebih, kami juga siap dan kontraknya tahap ini 5 tahun," kata Tony dalam sambutannya.

Menurut Tony nilai transaksi pembelian emas batangan antara Freeport dengan Antam ini mencapai US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun. Namun nilai tersebut bisa berubah berdasarkan harga emas yang berlaku.

"Kalau dihitung dengan jumlah nilai (transaksi pembelian emas) US$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 200 triliun, dan ini tentu saja sangat membanggakan emas yang diproduksi (PTFI) dikonsumsi oleh Antam dan memberikan nilai tambah di Indonesia," terangnya.

Tahapan Pembelian Emas

Tahap awal pembelian emas ini akan dilakukan pada Desember 2024 nanti. Di mana untuk tahap ini PTFI akan memproduksi sekitar 500 kilogram emas batangan dan sisanya akan dikirim sepanjang 2025 hingga mencapai total 30 ton.

"Rencananya itu di bulan Desember kita mulai akan produksi 500 kilogram. (Sisanya) bertahap karena dia perlu ramp-up juga nggak bisa langsung produksi kapasitas penuh. Remp-up, berapapun yang kita produksi akan kita prioritas untuk Antam," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Antam Nico Kanter mengatakan pembelian emas batangan dari PT Freeport Indonesia adalah salah satu bukti nyata dari program hilirasi dan industrialisasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebab selama ini Antam melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri alias impor. Sehingga perjanjian pembelian emas senilai Rp 200 triliun tadi dapat menjadi penyelamat pengeluaran devisa negara.

"Kepada importasi (pembelian emas dari luar negeri) tadi sudah sampaikan pak Hendi bisa di-save ratusan triliun," ucapnya.

Meski begitu ia tidak menutup kemungkinan Antam tetap melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri jika ternyata di luar perjanjian tadi Freeport tidak sanggup memproduksi.

"Untuk agreement ini masih dalam kapasitas produksi yang 30 ton. Jadi ya akan kita pakai semua, kalau memang kebutuhannya meningkatkan kita akan impor kalau memang harus impor. Tapi selama ini bisa diproduksi dalam negeri tentu kita ambil dalam negeri," jelas Niko.

Hungaria siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini melalui penyediaan agroteknologi hingga drone pertanian.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pihaknya menyoroti target ambisius Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi tersebut didukung dengan sejumlah program prioritas mulai dari MBG hingga peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan.

"Visi Indonesia Emas 2045 yang menurut saya merupakan langkah yang sangat ambisius dan sangat berani dari pemerintah Indonesia, dan bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan Hungaria ada di sini untuk membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuan ini," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, produk paling strategis yang bisa ditawarkan Hungaria untuk mendukung program-program pemerintah Indonesia saat ini adalah teknologi. Untuk MBG, salah satu teknologi yang ditawarkan seperti agroteknologi.

"Tentang program makanan gratis dan bergizi, kami yakin bahwa kami perlu membantu Indonesia untuk meningkatkan produknya," ujar Lilla.

Agroteknologi menjadi salah satu hal yang akan ia promosikan untuk mendukung program MBG. Selain itu, juga ada teknologi pertanian terpadu (precisionfarming), akuakultur, hingga drone pertanian.

Di samping itu, pihaknya juga menawarkan teknologi keamanan siber. Hal ini berkaca dari beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ke belakangan.

"Setelah tinggal di Indonesia beberapa tahun, saya harus katakan, ada beberapa kendala dalam pertahanan keamanan siber. Jadi (teknologi) itulah yang juga membuat Hongaria terkenal, dan kami memiliki referensi (teknologi keamanan siber) di seluruh dunia," ujarnya.

Menurutnya, menyangkut keamanan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan ketat saat memilih mitra kerja samanya. Lilla yakin, Hungaria bisa menjadi mitra potensial yang sangat baik karena tidak memiliki kepentingan untuk membahayakan.

MLFF juga menjadi teknologi yang ditawarkannya dalam mendukung target-target pemerintah. Teknologi ini dipandang sebagai solusi mengatasi kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US$ 300 juta setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar US$ 4 miliar per tahun

MLFF sendiri di Indonesia digarap oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya telah berupaya membuka komunikasi dengan pemerintahan baru menyangkut dukungan lanjutan untuk sistem MLFF di Indonesia.

"Terkait dengan pemerintahan baru, kami masih menunggu konfirmasi, kami sudah berusaha berkomunikasi. Pemerintah kami pasti akan mendukung dan men-support kebijakan-kebijakan yang ada saat ini," ujar Attila dalam kesempatan yang sama.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan potensi hilirisasi rumput laut menjadi bahan bakar untuk pesawat ramah lingkungan, bioavtur. Menurutnya, potensinya sangat besar.

Trenggono mengatakan, produksi rumput laut di Indonesia kedua terbesar di dunia. Jadi, menurutnya cukup jika komoditas itu juga dikelola menjadi bioavtur.

"Sangat mungkin (bioavtur dari rumput laut), karena rumput laut sendiri kan potensinya untuk kepentingan banyak hal. Untuk makanan, untuk pupuk, untuk farmasi, dan lain sebagainya," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Untuk menindaklanjuti inisiasi itu, domainnya berada di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Trenggono mengatakan, KKP bertugas memperkuat sektor hulunya.

"Kalau hulunya kuat, maka hilirnya pasti akan kuat," jelasnya.

Sebelumnya, terkait bioavtur dari rumput laut dikemukakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Dia mengatakan, akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melihat potensi pengembangan bioavtur dari rumput laut.

"Karena rumput laut ini memang tersebarnya hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kawasan Bali, NTT, dan juga Timur," kata Rosan ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menurut Rosan, potensi pengembangan sangat besar, apalagi produksi rumput laut Indonesia menjadi yang terbesar. Jadi diyakini pasokan rumput laut dalam negeri cukup untuk dikembangkan menjadi bioavtur.

"Sangat cukup. Kita Untuk rumput laut ini, kita ini nomor 2 penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis, kita nomor 1 terbesar di dunia," ujar dia.

Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih. Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Anindya menambahkan, lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumbangsihnya masih kecil. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan ekspor UMKM hanya 11% terhadap total ekspor nasional.

Menurut Roro, masih kecilnya ekspor UMKM disebabkan rendahnya produktivitas hingga lemahnya perencanaan keuangan. Hal ini yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tersebut tidak terlepas dari permasalahan UMKM Indonesia selama ini yaitu rendahnya produktivitas, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta lemahnya perencanaan manajerial dan finansial hingga keberlangsungan UMKM tersebut," kata Roro di acara Women-Ied SMEs Dialogue Forum on Trade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Roro mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, kurang lebih 60,5% dari PDB. Sektor UMKM menyerap kurang lebih 97% dari tenaga kerja nasional.

"Selanjutnya berdasarkan peran perempuan dalam UMKM, dan ini data yang kami raih dari data Kadin Indonesia peran tersebut sangat signifikan di mana pada tahun 2023 dari 66 juta pelaku UMKM 64,5% atau 37 juta pelaku usaha tersebut adalah perempuan. Jadi, perempuan berperan sangat luar biasa," terangnya.

Kementerian Perdagangan berkomitmen membantu UMKM untuk menggenjot ekspor. Roro mengatakan, salah satu yang penting untuk menggenjot ekspor UMKM dengan kemitraan antarnegara

"Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri itu semua bagaimana kita memberikan pendampingan akses networking agar sebuah bisnis itu juga bisa berkembang. Lalu kemudian pengertian pasar di luar negeri itu seperti apa kita punya Indonesia Trade Promotion Center yang ada di luar negeri juga salah satunya di negara Australia," pungkasnya.

Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG. Hal tersebut dilakukan karena terindikasi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun. Artinya, sebesar nilai itulah subsidi yang tidak tepat kepada penerimanya.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun. Tujuan subsidi sendiri untuk diberikan kepada warga negara yang berhak menerima

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," ucapnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit alat mesin pertanian (alsintan) untuk petani. Insentif untuk kredit investasi juga akan dibahas untuk membantu industri padat karya.

"Dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," lanjutnya.

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

"Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu," kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya," ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," terangnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id - PT Kharisma Nusantara Sportindo (KNS) hadir menjadi salah satu distributor peralatan olahraga di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2022 dan berkantor pusat di Depok, Jawa Barat.

Slap Shot dari KNS siap memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan bulutangkis di Indonesia. 

Secara performa dan kualitas Slap Shot tidak perlu diragukan. Selain kualitas, Slap Shot telah lulus uji dan tersertifikasi oleh badan badminton dunia, Badminton World Federation (BWF).

Tepat pada tanggal 1 November 2024, secara resmi toko offline Slap Shot telah dibuka. Toko Slap Shot yang berlokasi di Jalan Wadas Raya No. 8 Pancoran Mas Depok Jawa Barat sudah aktif melayani konsumen. Selain itu, produk-produk SlapShot juga dapat ditemukan di e-Commerce melalui toko knsportindo. 

“PT Kharisma Nusantara Sportindo berkomitmen untuk menyediakan dan melakukan pengembangan produk dan fasilitas olahraga yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Dengan adanya PT KNS ini, kami berharap dapat meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat Indonesia dan turut serta ambil bagian dalam memajukan Olahraga di Indonesia dengan menyediakan peralatan dan fasilitas olahraga yang berkualitas dan terstandarisasi,’ ujar Mohamad Qaedy Adriansyah selaku Managing Director PT KNS dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Selain peralatan bulutangkis, PT KNS juga menyediakan peralatan olahraga dari cabang olahraga seperti pencak silat, tinju (boxing), mixed martial arts (MMA) dan floorball. Semua peralatan olahraga yang dijual oleh PT KNS telah melalui proses riset dan pengembangan agar dapat sesuai dengan standar badan atau federasi internasional.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News