Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

(hal/fdl)

Jakarta -

PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mempromosikan peluang investasi di Indonesia dengan menjadi narasumber pada Indonesia-Malaysia Investment Forum yang berlangsung di Swiss Avenue Hotel, Malaysia.

Forum yang digelar pada hari Selasa, 05 November 2024 mempertemukan berbagai pelaku usaha, investor, dan stakeholders dari Indonesia dan Malaysia, dengan tujuan memperkuat kemitraan ekonomi bilateral dan membuka lebih banyak peluang investasi strategis.

Indri Septa Respati, Direktur Pemasaran dan Pengembangan KITB, menjadi salah satu pembicara utama dalam forum ini. Dalam paparannya yang berjudul "Investment Opportunity in Grand Batang City - Kawasan Industri Terpadu Batang," kata Indri dalam siaran pers, ditulis Kamis (7/11/2024).

Indri mengungkapkan bahwa KITB menawarkan lebih dari sekadar kawasan industri, tetapi juga potensi investasi yang terintegrasi dengan infrastruktur kelas dunia, kebijakan yang pro-bisnis, dan dukungan pemerintah yang kuat. "Grand Batang City atau KITB adalah jawaban bagi investor yang mencari kawasan industri yang siap mendukung ekspansi dan pertumbuhan bisnis dengan fasilitas yang memadai," ujar Indri.

Indri menjelaskan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh KITB, termasuk aksesibilitas strategis ke jalur distribusi domestik dan internasional serta infrastruktur modern yang ramah lingkungan.

Dukungan fasilitas logistik, listrik, gas, serta akses transportasi yang efisien membuat KITB menjadi tempat ideal bagi sektor manufaktur, teknologi, dan industri lainnya yang ingin berkembang di Asia Tenggara.

Dalam presentasinya, Indri juga menekankan kemudahan berinvestasi di Grand Batang City, yang didukung oleh insentif pemerintah serta kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Dengan visi menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Grand Batang City mengedepankan konsep "One-Stop Service" untuk menyederhanakan proses bisnis bagi para investor.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, infrastruktur yang memadai, dan lokasi yang strategis, KITB bertujuan untuk menjadi kawasan industri terkemuka yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Indri juga mengajak para investor Malaysia untuk memanfaatkan peluang di Grand Batang City, yang dikembangkan dengan konsep industrial estate yang terintegrasi dan siap mendukung beragam sektor industri. Indonesia-Malaysia Investment Forum menjadi momen strategis bagi KITB untuk memperluas jangkauan pasar internasional dan mempererat hubungan bisnis dengan pelaku industri dari Malaysia.

Dengan promosi ini, KITB berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub industri utama di kawasan Asia Tenggara. KITB mengajak para investor dan pelaku industri untuk segera memanfaatkan peluang emas ini dan bergabung bersama Grand Batang City sebagai bagian dari masa depan industri yang berkembang pesat

(kil/kil)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kabar terkini pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi bermasalah. Asuransi tersebut antara lain, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembayaran klaim AJB Bumiputera sampai akhir September 2024 telah dilakukan kepada 91.403 nasabah dengan nominal Rp 337,4 miliar.

"Pembayaran klaim ini terdiri dari Asuransi Perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan Asuransi Kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Kemudian Wanaartha Life, Ogi mengatakan, masih dalam proses likuidasi setelah pencabutan izin usaha pada Desember 2022. Dia menuturkan, Tim Likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2.

"Serta sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus memantau secara berkala progress penyelesaian ini," jelasnya.

Sementara kondisi terkini Kresna Life, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung. Pihaknya akan memantau progresnya.

Terkait alasan kasasi yang diajukan OJK ke MA, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

"Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian," urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

"Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen," ungkap Budi.

Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

"Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat," tambah Budi.

Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). "Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia," ungkap Budi.

Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

"Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ujar Budi.

Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. "Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut," pungkas Budi.

(ada/ara)

Reporter: Adrianus Octaviano, Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan industri dana pensiun telah menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Terlebih, peta jalan pengembangan dan dana pensiun baru saja diluncurkan pada Juli lalu.

Lantas, bagaimana kalau OJK sebagai regulator justru memiliki dana pensiun? Akankah, dana pensiun milik OJK ini bisa terbebas dari intervensi, terlebih dalam investasinya juga di saham maupun obligasi milik emiten yang diawasi oleh OJK.

Berdasarkan data investasi dapen OJK tahun 2020 yang diperoleh Kontan, dapen milik regulator ini tercatat berinvestasi di Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 seri B senilai Rp 5 miliar dengan kupon 8,25%. Di mana, obligasi tersebut kini berstatus gagal bayar.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Dana Pensiun Arif Zainuddin Ahmad mengungkapkan bahwa dapen OJK tak tersangkut gagal bayar tersebut. Sebab, pihaknya telah melepas surat utang tersebut lima bulan sebelum gagal bayar.

“Kita sudah jual lima bulan sebelumnya, itu kira-kira di Agustus 2022,” ujar Arif kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Hanya saja, ia mengklaim bahwa itu bukanlah sebuah tanda adanya intervensi dari OJK sebagai pendiri. Di mana, OJK sebagai regulator bisa lebih dulu mencium adanya gagal bayar dari emiten yang mereka awasi.

Ia bilang untuk kasus gagal bayar PT Waskita Karya Tbk ini, semua orang pasti mengetahui adanya pemburukan kinerja sejak 2020. Namun, ia mengaku belum menjual itu karena ada harapan kinerjanya akan membaik.

“Cuma kalau mau dijual waktu itu sayang, karena kuponnya besar,” ujar Arif.

Lebih lanjut, ia bilang baru memutuskan menjual pada Agustus 2022 dikarenakan saat melihat laporan keuangan Waskita, ia menilai berat bagi perusahaan untuk melunasi surat utang tersebut.

Arif menjelaskan dalam melepas aset investasinya, ada beberapa pendekatan yang dimiliki. Jika ada berbenturan dengan kasus hukum dia langsung menjual dan jika berkaitan dengan kinerja maka tidak akan langsung melepas begitu saja.

Ia juga menegaskan bahwa dapen OJK ini merupakan perseroan terbatas yang terlepas dari OJK. Meski, pendiri dapen OJK merupakan dewan komisioner OJK yang saat ini menjabat.

“Kami rapat dengan pendiri juga hanya setahun sekali, itu pun hubungannya dengan aktuaris,” ujar Arif.

Di sisi lain, ia pun menyebutkan bahwa saat ini pihaknya juga obligasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang saat ini sedang dalam restrukturisasi.

Namun, ia bilang kejadian tersebut terjadi kala dirinya belum menjadi sebagai Dirut Dapen OJK.

Lebih lanjut, Arif bilang saat ini Dapen OJK mayoritas berinvestasi di surat berharga sekitar 92%, mayoritas di Surat Berhaga Negara dan Sukuk Negara.

Namun, ia tak menampik bahwa masih berinvestasi di saham dengan sekitar 1% total portofolio. Saham yang dimiliki antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

“Imbal hasil kita rata-rata 7% dan di 2023 kemaren di 9,1%. Kalau di DPLK mungkin tidak sampai segitu,” tandasnya.

Menanggapi kemungkinan adanya konflik kepentingan, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menegaskan bahwa Dapen OJK sama dengan Dapen lainnya. Artinya, tetap diatur dan diawasi oleh OJK.

“Dapen OJK harus mengikuti aturan OJK tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai.

Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada 25 November 2014. Adapun dana pensiun (dapen) tersebut dibentuk OJK untuk kepentingan pegawai OJK dan memperoleh pengesahan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-147/D.05/2014.

Mengenai pembentukan Dapen OJK, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai. Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

Jakarta -

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menekankan Indonesia memegang prinsip bebas aktif selama untuk kepentingan nasional dan memiliki manfaat besar. Hal itu diungkapkan saat menanggapi pertanyaan terkait partisipasi Indonesia di forum BRICS dan potensi gangguan terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional lain seperti OECD.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan BRICS dan OECD memiliki peran yang berbeda, meskipun sama-sama organisasi internasional.

"Tolong jangan disamakan. OECD dan BRICS itu platform yang beda. OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar, bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan, yang ada adalah diskusi, konsultasi," jelas Edi kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

BRICS merupakan kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

Sementara OECD adalah kepanjangan dari Organisation for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang beranggotakan 38 negara. Upaya keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"BRICS sendiri sepertinya tidak hanya isu ekonomi," tutur Edi.

Edi mengungkapkan bahwa BRICS memiliki sejarah yang berbeda dan kini berkembang dengan fokus yang lebih luas. Indonesia disebut pernah ditawari untuk bergabung dengan BRICS, tetapi memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai middle power.

"Kita posisinya seperti di G20, kita middle power, di tengah. Makanya kita menjaga supaya kita selalu bisa menjadi connectors, menjadi jembatan antara semua blok," tutur Edi.

Saat ditanya mengenai langkah BRICS yang fokus pada de-dolarisasi, Edi menegaskan bahwa Indonesia lebih berfokus pada efisiensi ekonomi. Indonesia telah mengembangkan transaksi dengan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) sebagai salah satu langkah efisiensi ekonomi.

Indonesia tidak ingin memihak oleh suatu negara tertentu yang bisa mengganggu keseimbangan dalam perekonomian nasional.

"Kalau kita sebenarnya melihatnya adalah efficient economy. Bagaimana mencari selalu peluang-peluang yang membuat ekonomi kita efisien, tidak kemudian hanya spesifik bicara politik untuk memihak ini, memihak itu," tegasnya.

Saksikan Live DetikSore:

(aid/ara)

Jakarta -

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor keramik asal Tiongkok. Sebab harapan industri yang sudah diutarakan sejak lama itu tak juga direalisasikan.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2024 lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok.

"Asaki mempertanyakan keseriusan dan kehadiran pemerintah dalam hal ini mendesak gerak cepat Ibu Menkeu, karena seperti yang diketahui bersama bahwa sudah lebih dari dua bulan sejak tanggal Surat Keputusan Mendag tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto Dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Edy menyebut bahwa tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Agustus dan September 2024 yang mengalami kontraksi," papar Edy.

Menurutnya, akibat belum dikeluarkannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40 - 50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut, sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan, karena importir telah menyiapkan stock produk keramik dalam jumlah masif untuk membanjiri pasar domestik yang mana pada bulan Agustus sampai November merupakan peak season permintaan keramik setiap tahunnya," papar Edy.

Oleh karena itu, Asaki menyayangkan terhadap Kemenkeu yang tidak memiliki sense of crisis terhadap nasib industri keramik nasional.

(acd/das)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan kualitas ekosistem digital yang mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, hal ini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Beragam potensi yang dimiliki sektor UMKM harus mampu diakselerasi pertumbuhannya antara lain dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai bagian upaya adaptasi di era globalisasi," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Mengutip siaran pers Kementerian Keuangan, Lestari mengatakan peningkatan jumlah UMKM yang bertransformasi digital menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Tanah Air.

Adapun potensi peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, atau mencapai Rp 4.531 triliun pada tahun 2030.

Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie, potensi nilai ekonomi digital harus disertai perluasan akses pasar, serta peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan manajemen, kualitas, dan kuantitas produksi. Ia pun mengajak para pemangku kepentingan memperhatikan catatan tersebut sebagai bagian dari upaya merealisasikan setiap potensi yang diperkirakan.

Rerie menilai pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dalam menjalankan usahanya harus dilakukan secara konsisten demi mencapai pertumbuhan yang signifikan. Dengan pertumbuhan ini, ia menilai kesempatan untuk mewujudkan nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp 4.531 triliun semakin besar.

Lebih lanjut, ia mengimbau persyaratan untuk mendorong sektor UMKM secara signifikan dalam memanfaatkan digitalisasi harus segera direalisasikan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu merealisasikan setiap potensi yang dimiliki negeri ini, termasuk dari sektor UMKM, untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

(anl/ega)

JAKARTA - Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (Perinma) mengirimkan surat resmi kepada Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia. Mereka menyampaikan rasa prihatin atas perselisihan yang terjadi di tubuh Kadin.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum Perinma Rizal Tirta dan Wakil Ketua Umum Perinma Sakaria Wielgosz. Dalam suratnya, mereka menyebutkan rasa bangga ketika datang ke kantor pusat Kadin untuk memperkenalkan Perinma pada 2023. Saat itu mereka disambut dengan sangat baik Kadin.

Ketua Departemen Hukum, Politik, dan Perundang-undangan Perinma Arief Imanuwarta berharap perselisihan Kadin ini tidak dipolitisasi dan dimanfaatkan pihak manapun. Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis.

?Kadin merupakan satu-satunya perhimpunan usaha yang merupakan rekan pemerintah di bidang ekomoni. Oleh karena itu, kita semua mengharapkan situasi Kadin tidak dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh kepentingan manapun,? katanya dalam siaran pers, Selasa (24/9/2024).

Arief juga berharap, jika diperlukan pemerintah dapat mendorong penyelesaian perselisihan ini. ?Pemerintah dapat membantu untuk diselesaikan isu ini secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tujuannya agar Kadin dapat kembali fokus pada program kerjanya demi kemajuan perekonomian Indonesia ,? tuturnya.

Sebagai salah satu rekan dari Kadin di Eropa, Perinma berharap Kadin dapat segera menyelesaikan isu internalnya. Di dalam suratnya, Perinma juga mengingatkan bahwa konflik dan perbedaan pasti pernah dan akan dialami oleh seluruh organisasi besar.

Namun demikian, Perinma berkeyakinan Kadin akan dapat menyelesaikan isu ini dengan cepat dan baik. Perinma juga berharap, insiden tersebut tidak memberikan kendala yang berarti pada program rencana kerja dan pencapaian Kadin secara keseluruhan, oleh karena peranan penting yang dimainkan oleh Kadin sebagai salah satu pelaku utama terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terkait dengan perselisihan yang terjadi, Perinma menyampaikan aspirasinya kepada Kadin agar pengurus periode 2021-2026 dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatannya demi tercapainya target kerja yang sudah diagendakan dalam kepengurusan ini. Namun demikian, Perinma menyadari hal ini sepenuhnya menjadi keputusan Kadin nantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahlil Lahadalia menjamin tidak akan ada konflik kepentingan terkait jabatan barunya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meskipun memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan memiliki tambang.

Menurut Bahlil, sejak masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dirinya sudah melepas seluruh jabatan di berbagai perusahaannya.

"Saya itu sejak dilantik jadi pemerintah, saya sudah enggak lagi jadi pengusaha, sudah dikelola semuanya secara profesional," ujar Bahlil menjawab pertanyaan kemungkinan konflik kepentingan sebagai Menteri ESDM, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia menegaskan, dengan melepas seluruh jabatan di perusahaannya, dirinya bukan lagi seorang pengusaha melainkan bagian dari pemerintahan.

"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan bahwa dirinya tak lagi berbisnis sejak mendapatkan posisi di pemerintahan. Meski begitu, ia menyatakan bahwa dengan pernah menjadi pengusaha, dia mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan untuk pengembangan dunia usaha di Indonesia.

"Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang perlu dilakukan perbaikan, sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Berdasarkan penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam situs resminya, Bahlil pernah mendirikan PT Rifa Finance (2010) yang memiliki holding dari 10 perusahaan. Beberapa di antaranya adalah PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, dan PT Pandu Selaras. Ada pula PT Cendrawasih dan PT Mapsource Mining (2011).

Perusahaan Bahlil bergerak di sektor perkebunan, properti, logistik, pertambangan, dan konstruksi. Namun, sejumlah perusahaan tersebut tidak tercantum di situs Ditjen AHU Kemenkumham RI.

Di sektor pertambangan, Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana. Perusahaan ini memiliki dua izin tambang dengan luas konsesi masing-masing 470 hektar dan 165,5 hektar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan PT Meta Mineral Pradana terdiri dari PT Rifa Capital sebesar 10 persen dan PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa segala urusan perusahaan telah dikelola secara profesional dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM dengan penuh integritas, tanpa ada konflik kepentingan.