Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyebut pembiayaan negara untuk beasiswa dan riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai Rp15 triliun sampai Oktober 2024.

Secara keseluruhan, pria yang akrab disapa Tommy ini melaporkan pembiayaan investasi yang dikucurkan negara menyedot Rp69,66 triliun, termasuk untuk pendanaan beasiswa dan riset LPDP.

Tommy mengklaim fokus pembiayaan investasi yang disalurkan pemerintah ada di sektor prioritas. Ini semua diklaim demi kesejahteraan masyarakat.

"Penyediaan beasiswa pendidikan dan pendanaan riset bagi putra-putri terbaik bangsa (sebesar Rp15 triliun untuk LPDP)," kata Tommy dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Yang per Oktober 2024 telah tercatat memiliki 24.449 orang alumni LPDP," sambungnya.

Pada bahan paparan Tommy, mayoritas alumni LPDP itu diklaim bekerja di sektor publik. Besarannya mencapai 66,61 persen dari lulusan penerima beasiswa tersebut.

Sementara itu, 33,39 persen lulusan LPDP lainnya disebut bekerja pada sektor privat.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat penerima beasiswa LPDP per 20 Oktober 2024 sudah menyentuh 667.420 orang.

Ini termasuk beasiswa hasil kolaborasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Adapun akumulasi pendanaan riset LPDP sejak 2013 menyentuh Rp2,9 triliun. Ini meliputi 3.002 proyek yang dikerjakan.

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

Pengacara mengatakan surat-surat ihwal izin impor gula di masa Tom Lembong hanya meneruskan kebijakan menteri perdagangan sebelumnya.

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 2 November 2024 dimulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara tentang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.

Disusul, pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Berikutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas soal mafia tanah.

Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan tensi geopolitik dan instabilitas di Timur Tengah menjadi ancaman bagi prospek perekonomian global. Harga komoditas yang dianggap safe haven meningkat, begitu juga dengan premi risiko.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. OJK Beberkan Utang Sritex kepada 27 Debitur....

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Eksplanasi tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat tahu konteks dari pernyataan Wamenkeu tersebut.

Lantas mengapa pernyataan Anggito Abimanyu perlu diklarifikasi oleh Kemenkeu?

Sebelumnya, Anggito saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 pada Senin, 28 Oktober 2024 menyebut Presiden Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I dengan mobil Maung.

Menurut ekonom senior dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM ini, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. Kepala negara disebut memberikan arahan agar mulai pekan depan atau awal November ini para pejabat eksekutif mulai menggunakan mobil Maung.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ujar Anggito. “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa.”

Kemenkeu kemudian mengklarifikasi pernyataan Anggito. Menurut Deni, pernyataan tersebut bukan resmi dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Anggito, kata dia, hanya menegaskan pentingnya penggunaan produk buatan sendiri untuk mendukung industri Tanah Air.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata Deni.

Presiden sejauh ini memang belum memberikan pernyataan terkait rencana mengganti kendaraan dinas para menteri dengan mobil Maung. Namun, wacana itu diamini oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Prabowo disebut bangga dengan kendaraan buatan PT Pindad itu. Sehingga, katanya, kepala negara meminta jajaran menggunakan kendaraan dinas serupa.

“Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memang memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, Hasan mengatakan belum mengetahui jenis dan jumlah kendaraan Maung yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas anggota kabinet. Dia menyampaikan saat ini pemerintah masih melakukan perencanaan-perencanaan. Menurut dia, pengadaan mobil Maung ini akan diurus oleh kementerian terkait.

“Kalau totalnya saya belum tahu itu, persisnya. Nanti kan ini melalui tahapan-tahapan ya, sabar dulu, jadi bukan berarti hari ini, kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti,” ujarnya. “Detailnya tentu bukan di saya. Kan pasti ada Kementerian Sekretariat Negara yang mengurus itu nanti sama Kementerian Keuangan.”

Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya. Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | AISHA SHAIDRA | ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengincar pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy seperti judi bola online (judol) dan gim daring. Pernyataan penarikan pajak dari judol dikritik keras.

"Saya rasa Anggito memang tidak pantas mengucapkan hal tersebut. Walau bagaimanapun penyakitnya ada di judi online, yang harusnya diobati agar tidak dijangkiti," kata peneliti ekonomi dari Indef Nailul Huda saat dihubungi, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pengenaan pajak terhadap judol dianggap bukan cara yang baik menambah pemasukan negara. Cara disebut justru dianggap berdampak negatif.
"Pmberian pajak justru akan menimbulkan judi online legal secara pajak dan ilegal secara pajak. Masyarakat akan semakin banyak menggunak judi online, dampak sosialnya besar, negara minim penerimaan karena lebih banyak yang ilegal secara pajak," ungkap dia.

Baca juga: Pejudi Online Cuma Mikir Dapat Untung, Abai Kebutuhan Pokok

Nailul menjelaskan dalam perpajakan tak mengenal istilah halal atau haram terkait objek pajak. Namun, pengenaan pajak terhadap objek yang dinilai haram bakal menimbulkan multitafsir.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk, namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," sebut dia.

Hal itu tentu bakal bertolak belakang dengan upaya pemberantasan judol. Bahkan, bakal dianggap sebagai pelegalan oleh masyarakat.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang aturan pemajakan judi online," ujar dia.

Dia mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Namun, eksekutif harus mencari upaya lain selain mengenakan pajak terhadap judol.

Sebelumnya, Wamenkeu Anggito menyinggung pajak underground economy, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi atau dilaporkan kepada pemerintah. Dalam orasi ilmiah rapat terbuka senat di Vokasi UGM, Sleman, Yogyakarta, Anggito menyebut beberapa contoh kegiatan underground economy, seperti, judol bola yang dilegalkan di Inggris dan gim daring.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 29 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Disusul, Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

Terakhir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex....

<!--more-->

1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Prabowo ingin mengetahui situasi terkini mengenai industri tekstil, termasuk di antaranya mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

“Arahan Prabowo agar perusahaan Sritex tetap berjalan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 29 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Jadi Bank Pemberi Utang Terbanyak ke Sritex, BCA Buka Suara soal Nasib Dana Rp1,12 Triliun Miliknya

Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan BCA menghormati putusan hukum dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk. mengalami kepailitan.

Hera mengatakan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mencapai solusi terbaik bagi debitur dan kreditur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk....

<!--more-->

3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk, Sudah Retret Duluan di Hambalang

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengungkapkan Prabowo sebelumnya pernah mengajak sebuah tim inti yang terdiri dari lulusan universitas top Indonesia untuk mengikuti retret.

Anggito Abimanyu membahas pengalamannya mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25 – 27 Oktober 2024. Lalu, saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin lalu, Anggito Abimanyu berkata model retret seperti itu sudah pernah dilakukan oleh Prabowo.

“Sebetulnya model retret ini sudah dilakukan oleh Presiden terpilih waktu itu. Jadi saya enam bulan itu sudah di-grooming sama beliau,” ujarnya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jalankan Instruksi Prabowo, Maruarar Sirait: Tidak Ada Perumahan Eksklusif di Program 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, keberagaman di Indonesia seharusnya tercermin dalam lingkungan perumahan. Pria yang akrab disapa Ara itu memberi contoh dengan membangun tempat ibadah untuk berbagai agama dalam satu kompleks perumahan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara....

<!--more-->

5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara: Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Mulus

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024. Berbicara empat mata dengan mereka, ia menyampaikan pesan bahwa transisi pemerintahan Indonesia berhasil dilakukan sehingga menjamin stabilitas.

Thomas bertemu dengan menkeu dari beberapa negara mitra yaitu Belanda, Singapura, dan Australia. Selain itu, ia juga menemui presiden Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), juga wakil presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik.

“Wamenkeu menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan,” demikian bunyi siaran pers Kementerian Keuangan pada Senin, 28 Oktober 2024. Transisi pemerintahan yang dimaksut adalah transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 29 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Disusul, Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

Terakhir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex....

<!--more-->

1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Prabowo ingin mengetahui situasi terkini mengenai industri tekstil, termasuk di antaranya mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

“Arahan Prabowo agar perusahaan Sritex tetap berjalan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 29 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Jadi Bank Pemberi Utang Terbanyak ke Sritex, BCA Buka Suara soal Nasib Dana Rp1,12 Triliun Miliknya

Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan BCA menghormati putusan hukum dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk. mengalami kepailitan.

Hera mengatakan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mencapai solusi terbaik bagi debitur dan kreditur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk....

<!--more-->

3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk, Sudah Retret Duluan di Hambalang

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengungkapkan Prabowo sebelumnya pernah mengajak sebuah tim inti yang terdiri dari lulusan universitas top Indonesia untuk mengikuti retret.

Anggito Abimanyu membahas pengalamannya mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25 – 27 Oktober 2024. Lalu, saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin lalu, Anggito Abimanyu berkata model retret seperti itu sudah pernah dilakukan oleh Prabowo.

“Sebetulnya model retret ini sudah dilakukan oleh Presiden terpilih waktu itu. Jadi saya enam bulan itu sudah di-grooming sama beliau,” ujarnya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jalankan Instruksi Prabowo, Maruarar Sirait: Tidak Ada Perumahan Eksklusif di Program 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, keberagaman di Indonesia seharusnya tercermin dalam lingkungan perumahan. Pria yang akrab disapa Ara itu memberi contoh dengan membangun tempat ibadah untuk berbagai agama dalam satu kompleks perumahan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara....

<!--more-->

5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara: Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Mulus

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024. Berbicara empat mata dengan mereka, ia menyampaikan pesan bahwa transisi pemerintahan Indonesia berhasil dilakukan sehingga menjamin stabilitas.

Thomas bertemu dengan menkeu dari beberapa negara mitra yaitu Belanda, Singapura, dan Australia. Selain itu, ia juga menemui presiden Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), juga wakil presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik.

“Wamenkeu menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan,” demikian bunyi siaran pers Kementerian Keuangan pada Senin, 28 Oktober 2024. Transisi pemerintahan yang dimaksut adalah transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.