Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menegaskan bahwa penggabungan komponen dana pensiun dengan dana pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) memiliki landasan hukum yang jelas.

Ketua Umum DPLK, Tondy Suradiredja, menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Dalam kasus dana pensiun menjadi pengurang pesangon pekerja memang diatur dalam PP 35/2021, jadi diperbolehkan," kata Tondy kepada Bisnis pada Rabu (24/07/2024).

Tondy menjelaskan bahwa keputusan tersebut bergantung pada kebijakan pemberi kerja. Mereka memiliki opsi untuk tidak memperhitungkan dana pensiun sebagai bagian dari pesangon.

"Hal ini tergantung tujuan awal pemberi kerja mengikutsertakan pekerjanya dalam dana pensiun, apakah sebagai nilai tambah kesejahteraan pekerja atau untuk pendanaan kewajiban pesangon," ujarnya. "Yang terpenting adalah hak pekerja terhadap besaran pesangon apabila terjadi PHK tidak berkurang, mau itu dibayarkan melalui dana pensiun atau langsung oleh pemberi kerja."

Dalam Pasal 58 ayat 1 PP 35/2021 dijelaskan bahwa pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat PHK. Pasal 58 ayat 3 juga menyatakan bahwa ketentuan ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama antara pemberi kerja dan pekerja/buruh.

"Sebetulnya dengan dibayarkan melalui dana pensiun, pekerja diuntungkan dari sisi perpajakannya, karena pajak manfaat pensiun jauh lebih rendah dibandingkan pajak pesangon," tegas Tondy.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus, menyatakan perlunya edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait dana pensiun atau DPLK ini. Hal ini penting mengingat masih ada keluhan dari pekerja yang menilai pencampuran dana pensiun dengan dana pesangon bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

"Edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," ujarnya.

Saat ini, ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK setelah PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) buka suara atas desakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) yang meminta PT Bank Commonwealth tidak mencampur dana pensiun dengan uang pesangon pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keluhan tersebut karena pencampuran dana pensiun dengan dana pesangon dianggap bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus mengatakan perlu ada edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait dana pensiun ini atau DPLK ini.

"Secara regulasi, memang iuran DPLK dari pemberi kerja dapat dikompensasikan sebagai uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang ada di PP 35/2021, sebelumnya di UU 13/2003 pun begitu," kata Syarifudin kepada Bisnis, Selasa (24/07/2024).

Dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 1 PP 35/2021, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat PHK.

Dalam Pasal 58 ayat 2 ditambahkan, jika perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Kemudian di Pasal 58 ayat 3 disebutkan, pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 58 ayat 1 tersebut diatur di dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Syarifudin mengatakan pemberi kerja yang sudah mendanakan melalui DPLK akan lebih baik, karena hal itu bisa memastikan ketersediaan dana dari pemberi kerja.

"Kalau di DPLK kan pasti ada karena terpisah dari aset pemberi kerja. Terkait besaran uang pesangon sudah diatur di PP 35/2021, sudah ada aturannya sesuai masa kerja karyawan," kata dia.

Syarifudin juga menegaskan bahwa setiap pemberi kerja atau pengusaha pasti tahu kewajiban atas uang pesangon terhadap pekerjanya.

Karena itu, lanjutnya, didanakan melalui DPLK. Ini agar suatu saat diperlukan, dananya sudah tersedia dan hak karyawan tetap dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Jadi, edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," tandasnya.

Saat ini ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Ada desakan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) agar PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia menilai semestinya kebijakan DPLK dapat menjadi bagian dari pensiun baru, sehingga uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi, yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya.