Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) buka suara atas desakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) yang meminta PT Bank Commonwealth tidak mencampur dana pensiun dengan uang pesangon pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keluhan tersebut karena pencampuran dana pensiun dengan dana pesangon dianggap bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus mengatakan perlu ada edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait dana pensiun ini atau DPLK ini.

"Secara regulasi, memang iuran DPLK dari pemberi kerja dapat dikompensasikan sebagai uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang ada di PP 35/2021, sebelumnya di UU 13/2003 pun begitu," kata Syarifudin kepada Bisnis, Selasa (24/07/2024).

Dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 1 PP 35/2021, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat PHK.

Dalam Pasal 58 ayat 2 ditambahkan, jika perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Kemudian di Pasal 58 ayat 3 disebutkan, pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 58 ayat 1 tersebut diatur di dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Syarifudin mengatakan pemberi kerja yang sudah mendanakan melalui DPLK akan lebih baik, karena hal itu bisa memastikan ketersediaan dana dari pemberi kerja.

"Kalau di DPLK kan pasti ada karena terpisah dari aset pemberi kerja. Terkait besaran uang pesangon sudah diatur di PP 35/2021, sudah ada aturannya sesuai masa kerja karyawan," kata dia.

Syarifudin juga menegaskan bahwa setiap pemberi kerja atau pengusaha pasti tahu kewajiban atas uang pesangon terhadap pekerjanya.

Karena itu, lanjutnya, didanakan melalui DPLK. Ini agar suatu saat diperlukan, dananya sudah tersedia dan hak karyawan tetap dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Jadi, edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," tandasnya.

Saat ini ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Ada desakan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) agar PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia menilai semestinya kebijakan DPLK dapat menjadi bagian dari pensiun baru, sehingga uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi, yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, hal ini hanya dapat diperhitungkan terbatas untuk iuran yang dibayar pengusaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

“Hanya dapat diperhitungkan terbatas untuk iuran yang dibayar pengusaha saja, sesuai Pasal 58 Pp No.35/2021,” kata Indah kepada Bisnis.com, Selasa (23/7/2024).

Adapun, untuk diketahui, PT Bank Commonwealth dikabarkan melakukan PHK terhadap 1.146 karyawannya di seluruh Indonesia, usai PT Bank OCBC NISP Tbk.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Saepul Tavip menyampaikan, PHK telah dilakukan sejak April 2024 dan bertahap hingga proses akuisisi berakhir pada Desember 2024.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia mengungkapkan, PTBC sempat berjanji agar pekerja yang terdampak ditampung OCBC. Namun janji tersebut menjadi pertanyaan lantaran OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk ke perusahaannya. Itu artinya, janji PTBC sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Diakuinya, sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi dari pihak perusahaan. Pada November 2023, para pekerja secara mendadak dikabarkan bahwa PTBC akan diakuisisi oleh OCBC.

Kemudian secara sepihak manajemen PTBC menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan. Perseroan juga sempat menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon. Padahal, Saepul menilai dana pensiun merupakan hak karyawan sejak salam sebelum diakuisisi.

Apalagi, lanjutnya, ketentuan mengenai DPLK sebagai bagian dari uang pesangon baru berlaku sejak Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terbit.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak PTBC untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon. Mengingat, DPLK sudah menjadi hak karyawan sejak lama bahkan sebelum OCBC mengakuisisi saham PTBC.

Selain itu, rencana manajemen yang memperhitungkan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dinilai tidak adil dan dapat merugikan karyawan.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” ujarnya.

Pun jika DPLK dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, dana pengembangan tidak termasuk di dalamnya lantaran dalam PP No.35/2021 hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

“Yang dihitung tetap adalah berapa akumulasi iuran yang diberikan oleh perusahaan. Itu yang seharusnya diperhitungkan,” usul Sekretaris Jenderal Opsi Timboel Siregar.