JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendorong program ketahanan pangan nasional melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80 pesen, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektar dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektar.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam memberikan perlindungan melalui asuransi pertanian.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menegaskan, AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

“Bagi para petani, AUTP memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi, sehingga mereka tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Salah satu kelompok yang sudah merasakan manfaat dari AUTP ini adalah 15 Kelompok Tani di Desa Pendolo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menerima pembayaran klaim AUTP secara simbolis dengan nilai total Rp 700 juta.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai, potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar. Menurut data OJK pada 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan.

Per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 252.347 hektar dengan 424.276 petani. Pendapatan premi mencapai Rp 44,84 miliar dengan klaim sebesar Rp 3,17 miliar.

Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12 hektar dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp 55 miliar dengan klaim Rp 36 miliar.

Upaya peningkatan dilakukan melalui evaluasi penerapan syarat dan ketentuan, serta memperbaiki distribusi polis dan pembayaran klaim, salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

“Kami menyadari perlunya sosialisasi yang lebih masif agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosokIndonesia. Meski demikian, perusahaan yakin target AUTP tahun ini akan tercapai, sehingga seluruh petani Indonesia terlindungi oleh asuransi,” tutup Brellian.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendorong program ketahanan pangan nasional melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80 pesen, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektare.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam memberikan perlindungan melalui asuransi pertanian.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menegaskan, AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

“Bagi para petani, AUTP memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi, sehingga mereka tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Salah satu kelompok yang sudah merasakan manfaat dari AUTP ini adalah 15 Kelompok Tani di Desa Pendolo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menerima pembayaran klaim AUTP secara simbolis dengan nilai total Rp 700 juta.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai, potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar. Menurut data OJK pada 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan.

Per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 252.347 hektare dengan 424.276 petani. Pendapatan premi mencapai Rp 44,84 miliar dengan klaim sebesar Rp 3,17 miliar.

Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12 hektare dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp 55 miliar dengan klaim Rp 36 miliar.

Upaya peningkatan dilakukan melalui evaluasi penerapan syarat dan ketentuan, serta memperbaiki distribusi polis dan pembayaran klaim, salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

“Kami menyadari perlunya sosialisasi yang lebih masif agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosokIndonesia. Meski demikian, perusahaan yakin target AUTP tahun ini akan tercapai, sehingga seluruh petani Indonesia terlindungi oleh asuransi,” tutup Brellian.

Bisnis, JAKARTA— Pemerintah memproyeksi rasio klaim jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto.
Rasio klaim tersebut termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tahun ini, seperti yang tertuang dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

Ruang Risiko Fiskal BPJS Ketenagakerjaan Kian Lebar
Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 relatif terkendali. Namun untuk jangka menengah, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19, peningkatan manfaat, dan berlakunya rekomposisi iuran. Demikian seperti yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (3/9/2024).

Dalam program JKK, pemerintah memproyeksi rasio klaim 2024 ini sebesar 39,5% dengan tren menurun, dan rasio likuiditas sebesar 517,21%, serta aset neto sebesar Rp59,95 triliun. Kondisi tersebut dikategorikan aman dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk program JKM, proyeksi pemerintah adalah rasio klaim 2024 ini mencapai 91,4% dan memiliki tren meningkat. Proyeksi aset neto tahun ini sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif. Proyeksi ini dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1% untuk pendanaan program JKP.

PR Asuransi Tani Wujudkan 'Mimpi' Lumbung Pangan Prabowo
Celah perlindungan asuransi pertanian dapat menjadi ‘lubang hitam’ yang menggerus kesejahteraan petani. Perlu upaya ekstra untuk memperluas jangkauan penetrasi asuransi pertanian seiring dengan program lumbung pangan yang digadang-gadang oleh pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Termasuk dalam program lumbung pangan atau food estate di antaranya mencakup mencetak sawah seluas 250.000 hektare (ha), pengembangan kawasan 285.000 ha, pengembangan kawasan jagung 250.000 ha. Lalu, membangun bendungan sebanyak 12 unit, membangun jaringan irigasi 17.000 ha, memperluas lahan pertanian pangan produktif 20,4 km², hingga asuransi pertanian 1 juta ha.

Lebih lanjut, pemerintah Prabowo nantinya juga akan melakukan peningkatan akses pembiayaan petani seperti dengan program KUR pertanian/alsintan hingga subsidi resi gudang. Proyek ketahanan pangan itu akan dijalankan di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bagaimana respons pelaku asuransi pertanian terhadap potensi dari ambisi pembangunan lumbung pangan di Tanah Air di bawah pemerintahan Prabowo Subianto? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Sekuritas Asing hingga Lokal Revisi Naik IHSG
Sejumlah sekuritas merevisi naik target indeks harga saham gabungan (IHSG) di tengah geliat pasar saham di Tanah Air akibat masuknya dana investor asing sejalan dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan pada bulan ini.

Mirae Asset Sekuritas, perusahaan sekuritas asal Korea Selatan merevisi target IHSG menjadi 7.915 sejalan dengan masuknya dana asing. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan, pihaknya telah merevisi proyeksi IHSG hingga akhir 2024 menjadi 7.915, dari sebelumnya 7.585.

Dia juga menyambut positif, adanya potensi penerapan kebijakan pemangkasan suku bunga acuan atau rate cut, dari bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Menurutnya, sentimen itu akan mendorong likuiditas tambahan masuk ke pasar saham sehingga mendorong kinerja indeks komposit.

Gerak Cepat PGEO Akselerasi Potensi Geotermal Kenya
Potensi panas bumi yang melimpah di Kenya menarik perhatian PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. untuk ikut mengelolanya. Agresivitas negara tersebut dalam mengembangkan geotermal diharapkan bisa memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan bakal mengakselerasi proyek pengembangan panas bumi di Kenya. Di negara tersebut, perusahaan berencana untuk menggarap dua proyek berbeda, yakni Suswa dan Langolot.

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan bahwa pihaknya fokus untuk menjadikan emiten Pertamina Group tersebut sebagai produsen panas bumi kelas dunia. Hal tersebut membuat PGEO aktif mencari peluang di luar negeri, sambil tetap menjaga fokusnya mengembangkan panas bumi di Tanah Air.

Amundi AM, MI Asal Prancis Bakal Kuasai Minoritas Saham BRI MI
Manajer investasi asal Prancis, Amundi membeli saham anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) di bidang manajemen investasi, PT BRI Manajemen Investasi dengan porsi minoritas.

Dalam keterbukaan informasinya, manajemen Bank Rakyat Indonesia, termasuk Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Agustya Hendy Bernadi dan Department Head Adi Budiman mengatakan bahwa pada 30 Agustus 2024 perusahaan telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan Amundi Asset Management. Perjanjian itu merupakan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat atau Conditional Share Subscription Agreement.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perjanjian itu bagian dari rencana transaksi pemesanan saham baru PT BRI Manajemen Investasi oleh Amundi. Perusahaan pun menegaskan tetap mengendalikan secara dominan entitas anak di bidang manajemen investasi itu. Berita selengkapnya bisa diakses melalui Bisnisindonesia.id.

Bisnis.com, GARUT - Petani di Kabupaten Garut akan mendapatkan jaminan dari pemerintah atas risiko gagal panen berupa uang ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Haeruman mengatakan jaminan bakal didapatkan kalau petani terdaftar dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Syarat untuk mendapatkan asuransi itu petani harus memiliki tanaman padi berusia duua minggu hingga satu bulan.

"Bila gagal panen, satu hektar mendapat Rp6 juta," kata Haeruman di Kabupaten Garut, Senin (5/4/2024).

Haeruman mengatakan, syarat lainnya untuk mendapatkan asuransi tersebut di antaranya, tanaman padinya mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan atau OPT dengan presentase kerusakan lebih dari 75%.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Garut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Selain itu, petani di Garut akan mendapatkan jaminan asuransi mikro perlindungan yang bisa diklaim sebesar Rp5 juta kalau mengalami kecelakaan. Alokasi perlindungan itu 1.000 petani di 42 wilayah kecamatan.

"Kalau misalnya sakit dirawat, rawat inap itu per hari dibayar 100 ribu," tambahnya.

Bisnis.com, CIREBON - Petani di Kabupaten Cirebon mengharapkan adanya jaminan dari pemerintah atas risiko gagal panen pada musim kemarau ini.

Kosim, petani di Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon menyebutkan jaminan tersebut karena sebagian petani di wilayah tidak mendapatkan akses layanan asuransi.

Menurut Kosim, ia bersama petani lainnya pun menyadari pentingnya asuransi untuk setiap aktivitas tani. Namun, sosialisasi serta pendampingan dari pemerintah terkait tidak diperkuat.

"Di tempat kami ada 22 hektare lahan, yang teraliri air baru empat hektrare. Berarti, ancaman kekeringan dan gagal panen sudah di depan mata," kata Kosim kepada Bisnis.com, Selasa (30/7/2024).

Kekeringan lahan pertanian padi akibat kemarau mulai terjadi di Kabupaten Cirebon. Ancaman gagal panen sepanjang musim tersebut mulai mengancam para petani.

Pantauan Bisnis.com, kondisi tanah di sebagian sawah yang ada di wilayah Watubelah ini mulai mengalami keretakan.

Saluran irigasi yang ada di kawasan tersebut terpantau pula mengalami kekeringan. Petani pun terpaksa menyedot air dari beberapa sumber mata air.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan adanya laporan gagal panen akibat kemarau.

Meskipun begitu, lanjut Alex, sekitar 7.000 hektare sawah di Kabupaten Cirebon rentan mengalami gagal panen pada musim kemarau ini. Kecamatan Suranenggala menjadi salah satu wilayah dengan lahan pertanian padi yang paling luas.

"Kekeringan itu meluas mulai dari wilayah barat hingga timur Kabupaten Cirebon. Tahun lalu di Kecamatan Suranenggala ada 132 hektare lahan yang terkena dampak kekeringan," kata Alex.

Alex mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak akibat fenomena tersebut.