JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektare.

Untuk mendukung target ketahanan pangan nasional ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berupaya memperkuat skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari perlindungan bagi para petani.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam menyediakan asuransi pertanian sebagai proteksi bagi para petani terhadap risiko gagal panen.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyampaikan, AUTP merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi para petani, khususnya di sektor padi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Melalui AUTP, petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen yang bisa merugikan nilai ekonomi usaha tani mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” ujar Brellian dalam keterangan resmi, Selasa (6/11/2024).

Ia menambahkan, pemerintah turut memberikan subsidi premi sebesar 80 persen kepada petani, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektare.

Sampai 31 Agustus 2024, Jasindo telah memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen untuk lebih dari 400.000 petani di seluruh Indonesia dengan cakupan luasan lahan lebih dari 250.000 hektare di 22 provinsi.

Ia menuturkan, realisasi klaim AUTP sendiri telah mencapai Rp 3,17 miliar untuk luas lahan sekitar 500.000 hektare, dengan rasio klaim sebesar 7,08 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektare.

Untuk mendukung target ketahanan pangan nasional ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berupaya memperkuat skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari perlindungan bagi para petani.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam menyediakan asuransi pertanian sebagai proteksi bagi para petani terhadap risiko gagal panen.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyampaikan, AUTP merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi para petani, khususnya di sektor padi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Melalui AUTP, petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen yang bisa merugikan nilai ekonomi usaha tani mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” ujar Brellian dalam keterangan resmi, Selasa (6/11/2024).

Ia menambahkan, pemerintah turut memberikan subsidi premi sebesar 80 persen kepada petani, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektare.

Sampai 31 Agustus 2024, Jasindo telah memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen untuk lebih dari 400.000 petani di seluruh Indonesia dengan cakupan luasan lahan lebih dari 250.000 hektare di 22 provinsi.

Ia menuturkan, realisasi klaim AUTP sendiri telah mencapai Rp 3,17 miliar untuk luas lahan sekitar 500.000 hektare, dengan rasio klaim sebesar 7,08 persen.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Sedikit catatan, tiga provinsi dengan keikutsertaan AUTP terbesar adalah Jawa Barat dengan kepesertaan lebih dari 140.000 petani, Jawa Timur 79.000 petani, dan Jawa Tengah 64.000 petani.

“Kami menyadari pentingnya sosialisasi yang lebih luas agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosok Indonesia. Meski ada tantangan, kami optimis target AUTP tahun ini akan tercapai sehingga seluruh petani dapat terlindungi oleh asuransi,” imbuh Brellian.

Namun, Brellian juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTP, antara lain jangkauan area yang luas, keinginan petani untuk membayar 20 persen premi, penggunaan aplikasi SIAP yang masih membutuhkan sosialisasi, dan pengelolaan lahan endemis.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan, pemerintah menargetkan mencetak sawah tiga juta hektar untuk lima tahun ke depan, atau selama periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sudaryono mengatakan, hal itu selaras dengan target menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Dalam waktu dekat, kita targetkan swasembada, dan seterusnya adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," ungkap Sudaryono, Rabu (25/9/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kopi bubuk menjadi salah satu penyumbang inflasi tahunan pada Oktober 2024. Hal itu disebabkan karena terjadi kenaikan harga kopi dalam negeri.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut kenaikan harga itu disebabkan karena terjadi gagal panen di sejumlah daerah penghasil kopi di Indonesia. Adapun andil inflasi kopi bubuk secara tahunan sebesar 0,01%.

"Ini kemudian direspon produsen kopi domestik yang juga menaikkan harga kopi di dalam negeri," kata dia dalam koferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Secara rinci, komoditas yang menyumbang inflasi tahunan 1,71%, di antaranya daging ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, bawang merah 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk 0,02%, serta kopi bubuk, minyak goreng, cigaret kretek mesin, dan telur ayam ras masing-masing 0,01%.

BPS juga mengungkap, penyumbang inflasi secara bulanan selain emas perhiasan, ada tarif gunting rambut pria dan wanita yang disebut mengalami kenaikan. Namu, Amalia menyebut sumbangsinya sangat kecil.

Untuk diketahui, BPS mencatat Indonesia akhirnya mengakhiri deflasi menjadi inflasi sebesar 0,08% pada Oktober 2024.

"Untuk emas perhiasan memang penyumbang utama inflasi. Komoditas lain di kelompok tersebut ada beberapa, tetapi andilnya inflasi kecil, seperti tarif gunting rambut pria dan wanita mengalami inflasi, andilnya relatif sangat kecil," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendorong program ketahanan pangan nasional melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80 pesen, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektar dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektar.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam memberikan perlindungan melalui asuransi pertanian.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menegaskan, AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

“Bagi para petani, AUTP memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi, sehingga mereka tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Salah satu kelompok yang sudah merasakan manfaat dari AUTP ini adalah 15 Kelompok Tani di Desa Pendolo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menerima pembayaran klaim AUTP secara simbolis dengan nilai total Rp 700 juta.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai, potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar. Menurut data OJK pada 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan.

Per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 252.347 hektar dengan 424.276 petani. Pendapatan premi mencapai Rp 44,84 miliar dengan klaim sebesar Rp 3,17 miliar.

Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12 hektar dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp 55 miliar dengan klaim Rp 36 miliar.

Upaya peningkatan dilakukan melalui evaluasi penerapan syarat dan ketentuan, serta memperbaiki distribusi polis dan pembayaran klaim, salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

“Kami menyadari perlunya sosialisasi yang lebih masif agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosokIndonesia. Meski demikian, perusahaan yakin target AUTP tahun ini akan tercapai, sehingga seluruh petani Indonesia terlindungi oleh asuransi,” tutup Brellian.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendorong program ketahanan pangan nasional melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80 pesen, sehingga petani hanya perlu membayar Rp 36.000 per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektare.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam memberikan perlindungan melalui asuransi pertanian.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menegaskan, AUTP adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

“Bagi para petani, AUTP memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi, sehingga mereka tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Salah satu kelompok yang sudah merasakan manfaat dari AUTP ini adalah 15 Kelompok Tani di Desa Pendolo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menerima pembayaran klaim AUTP secara simbolis dengan nilai total Rp 700 juta.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai, potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar. Menurut data OJK pada 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan.

Per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 252.347 hektare dengan 424.276 petani. Pendapatan premi mencapai Rp 44,84 miliar dengan klaim sebesar Rp 3,17 miliar.

Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12 hektare dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp 55 miliar dengan klaim Rp 36 miliar.

Upaya peningkatan dilakukan melalui evaluasi penerapan syarat dan ketentuan, serta memperbaiki distribusi polis dan pembayaran klaim, salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

“Kami menyadari perlunya sosialisasi yang lebih masif agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosokIndonesia. Meski demikian, perusahaan yakin target AUTP tahun ini akan tercapai, sehingga seluruh petani Indonesia terlindungi oleh asuransi,” tutup Brellian.

BEKASI, investor.id – Musim kemarau membuat sejumlah petani pusing. Pasalnya, padi yang telah ditanam di area sawah Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tidak dapat berkembang karena sulitnya mendapatkan air.

Salah satu petani, Warna (40 tahun) mengatakan, padi yang ditanam di area sawah seluas 2,2 hektare tidak dapat dipanen secara maksimal. Kekeringan ini membuat panen padi cuma 4 kwintal saja, dari seharusnya bisa mencapai 14 ton.

“Sedangkan modal saya 20 juta, ini bagaimana mencukupi. Airnya sudah tidak ada sejak dua bulan,” kata Warna saat ditemui di Bekasi, pada Jumat (9/8/2024).

“Padi yang gagal panen itu umurnya dua bulanan, jadi giliran padi mau keluar, airnya gak ada, jadi gak ngisi,” lanjut dia.

Alhasil, kata Warna, hasil panen padi yang didapat hanya cukup untuk dimakan oleh keluarganya. Sebab, jumlah panen yang sedikit tidak bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk tanam padi.

“Modalnya ada kagak keambil pisan. Gak bisa dijual jadinya buat makan aja. Bakal makan tahun ini. Buat modal nyawah-nya udah bingung lagi petani mikirinnya,” pungkas Warna.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, GARUT - Petani di Kabupaten Garut akan mendapatkan jaminan dari pemerintah atas risiko gagal panen berupa uang ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Haeruman mengatakan jaminan bakal didapatkan kalau petani terdaftar dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Syarat untuk mendapatkan asuransi itu petani harus memiliki tanaman padi berusia duua minggu hingga satu bulan.

"Bila gagal panen, satu hektar mendapat Rp6 juta," kata Haeruman di Kabupaten Garut, Senin (5/4/2024).

Haeruman mengatakan, syarat lainnya untuk mendapatkan asuransi tersebut di antaranya, tanaman padinya mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan atau OPT dengan presentase kerusakan lebih dari 75%.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Garut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Selain itu, petani di Garut akan mendapatkan jaminan asuransi mikro perlindungan yang bisa diklaim sebesar Rp5 juta kalau mengalami kecelakaan. Alokasi perlindungan itu 1.000 petani di 42 wilayah kecamatan.

"Kalau misalnya sakit dirawat, rawat inap itu per hari dibayar 100 ribu," tambahnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTH) Provinsi Jawa Barat mengantisipasi terjadinya gagal panen wilayah Pantura karena kemarau.

Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan DTPH Jabar Yanti Hidyatun Zakiah mengatakan pihaknya mulai melakukan antisipasi dengan melakukan pengendalian bersama para petugas dilapangan.

"Kita bersama-sama petugas lapangan melakukan pemantauan dan antisipasi terhadap daerah-daerah yang memang diprediksi berpotensi banyak hama penyakit tanaman misalnya di daerah Pantura," katanya di Bandung, Senin (5/8/2024).

Menurutnya musim kemarau tidak hanya membuat kekeringan di wilayah pertanian warga karena serangan hama wereng dan penyakit lainnya juga berpotensi membuat tanaman pangan mengalami gagal panen.

"Di musim kemarau ini tanaman pangan rawan terhadap hama dan penyakit tanaman. Biasanya banyak penyakit tanaman seperti hama wareng coklat dan tikus," kata Yanti.

Selain hama wereng, tikus mulai banyak menyerang tanaman pertanian hingga lokasi tempat panen. Sehingga, DPTH Jawa Barat mulai melakukan pemantauan langsung di lapangan.

"San juga tentunya kita lakukan monitoring laporan kejadian kekeringan secara berkala sehingga kita bisa secepatnya melakukan mitigasi penanganan dan lebih cepat," jelasnya.

Pemprov Jabar juga memberikan rekomendasi terhadap petani agar bisa menggubakan benih tanaman yang tahan terhadap kondisi kekeringan.

"Banyak sekali varietas yang bisa ditanam di kondisi kering seperti (benih) inpago 5, 8, 9, 10, 11 kemudian benih fortiz, 12, 13, inpago 39, inpari 40, 41, 46 dan varietas lokal lainnya, itu sangat membantu benih-benih yang tahan kekeringan," katanya.

DPTH Jabar memastikan akan selalu memantau kondisi iklim harian sebagai langkah antisipasi dini di daerah rawan kekeringan.

"Kita juga melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan memantau kondisi ikli yang bersumber dari data BMKG dan itu bisa kita akses melalui website BMKG oleh UPTD kita di BPTH," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 111 ton untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah itu.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar mengatakan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumbar belakangan mengalami cuaca panas, sehingga petani mengeluhkan kekeringan pada sawah mereka karena mengakibatkan gagal penen.

"Jadi khusus untuk ketersediaan cadangan beras, Pemko Padang sangat mengatensi melalui Dinas Perikanan dan Pangan, juga sudah disiapkan cadangan 111 ton dari pemerintah," katanya, Rabu (31/7/2024).

Dia menyebutkan sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri, pemerinta daerah harus memastikan seluruh pangan di daerah aman dan cukup.

Namun untuk daerah yang terdampak bencana lama, maka ada Bulog yang turut membantu ketersediaan pangan. Karena kondisi seperti itu penting untuk dilakukan upaya sesegara mungkin, supaya bisa menekan angka inflasi.

"Kami juga telah melihat langsung ke gudang Bulog Wilayah Sumbar dengan ketersediaan stok barang komoditi yang ada di gudang Bulog, dan semuanya cukup," ujarnya.

Menurutnya ke depan Pemkot Padang juga akan rumuskan bersama dengan Bulog Wilayah Sumbar, tentang bagaimana cara membeli panen raya Kota Padang untuk wilayah Padang.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar Sri Muniati menyebutkan untuk kebutuhan stok dari dua gudang di Kota Padang sangat memadai untuk melaksanakan penyaluran yang merupakan tugas dari pemerintah.

"Untuk stok beras di Bulog Kanwil Sumbar ini lebih kurang 4.500 ton," sebutnya.

Dikatakannya untuk wilayah Kota Padang, nanti Bulog bersama Dinas Pangan juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan tahap ke-3 yang akan dimulai tanggal 1 Agustus 2024.

"Jadi mulai Kamis (1/8) besok sudah mulai kami melakukan penyaluran bantuan pangan tahap k-3," tegasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Petani di Kabupaten Cirebon mengharapkan adanya jaminan dari pemerintah atas risiko gagal panen pada musim kemarau ini.

Kosim, petani di Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon menyebutkan jaminan tersebut karena sebagian petani di wilayah tidak mendapatkan akses layanan asuransi.

Menurut Kosim, ia bersama petani lainnya pun menyadari pentingnya asuransi untuk setiap aktivitas tani. Namun, sosialisasi serta pendampingan dari pemerintah terkait tidak diperkuat.

"Di tempat kami ada 22 hektare lahan, yang teraliri air baru empat hektrare. Berarti, ancaman kekeringan dan gagal panen sudah di depan mata," kata Kosim kepada Bisnis.com, Selasa (30/7/2024).

Kekeringan lahan pertanian padi akibat kemarau mulai terjadi di Kabupaten Cirebon. Ancaman gagal panen sepanjang musim tersebut mulai mengancam para petani.

Pantauan Bisnis.com, kondisi tanah di sebagian sawah yang ada di wilayah Watubelah ini mulai mengalami keretakan.

Saluran irigasi yang ada di kawasan tersebut terpantau pula mengalami kekeringan. Petani pun terpaksa menyedot air dari beberapa sumber mata air.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan adanya laporan gagal panen akibat kemarau.

Meskipun begitu, lanjut Alex, sekitar 7.000 hektare sawah di Kabupaten Cirebon rentan mengalami gagal panen pada musim kemarau ini. Kecamatan Suranenggala menjadi salah satu wilayah dengan lahan pertanian padi yang paling luas.

"Kekeringan itu meluas mulai dari wilayah barat hingga timur Kabupaten Cirebon. Tahun lalu di Kecamatan Suranenggala ada 132 hektare lahan yang terkena dampak kekeringan," kata Alex.

Alex mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak akibat fenomena tersebut.

Bisnis.com, PAINAN - Dampak cuaca panas yang melanda wilayah Provinsi Sumatra Barat telah dirasakan oleh petani di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut keterangan salah seorang petani di Sutera, Kambarnis, akibat cuaca panas ini membuat kondisi sawah di desanya itu semakin memprihatinkan.

"Terakhir panen pada Februari 2024 lalu. Biasanya awal Maret sudah mulai ke musim tanam, tapi ketika itu dilanda bencana alam. Sekarang pada bulan Juli ini petani sudah bersiap ke sawah, tapi kondisi sawah sudah kering," katanya, Minggu (28/7/2024).

Dia menceritakan kondisi kekeringan yang dirasakan hamparan ribuan hektare itu diperparah kondisi irigasi yang tidak berfungsi. Padahal kawasan sawah di Sutera itu bukanlah lahan tadah hujan.

"Jadi kondisi cuaca panas ini, semakin memperparah kondisi lahan. Sudah lah irigasi tidak berfungsi, cuaca panas lagi," sebutnya.

Terkait persoalan irigasi di daerah ini, petani telah menyampaikan ke pemerintah nagari, namun tidak ada solusi yang jitu untuk membuat irigasi kembali bisa mengaliri air.

Sebab kalau dilihat dari bagian hulu irigasi itu, masih terdapat air yang mengalir. Ternyata persoalannya adalah tebalnya sedimen tanah atau lumpur dan ditambah tumpukan sampah, membuat air sulit mengalir di irigasi tersebut.

"Irigasi ini dikenal dengan Irigasi Batang Surantih. Solusinya harus ada alat berat yang mengeruk tanah dan sampah-sampah dari dalam irigasi. Cuma untuk alat berat ini, pemerintah nagari belum ada solusinya," ucap dia.

Kini dengan kondisi cuaca panas, membuat lahan sawah menjadi kering. Tidak ada yang bisa diperbuat, dan harapan hanya bisa tertuju kepada perbaikan saluran irigasi.

"Kami berharap betul pemerintah bisa segera menyikapi kondisi pada pertanian kami ini. Lebih dari lima bulan kami tidak turun ke sawah. Seharusnya sudah panen kedua kalinya di tahun ini. Tapi Buktinya, hingga Juli 2024 ini hanya di bulan Februari saja panennya," tegas dia.

Terkait kondisi cuaca panas ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan cuaca panas yang terjadi di wilayah Sumatra Barat hampir merata terjadi di kabupaten dan kota.

Data dari BMKG juga menyebutkan untuk suhu udara di sejumlah wilayah Sumbar tertinggi 32 derajat celcius. Namun dari keterangan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Padang Pariaman, Desindra Deddy Kurniawan kondisi suhu udara di Sumbar terbilang normal.

"Kalau 32 derajat celcius itu masih normal sebenarnya. Namun hal yang membuat kondisi terasa panas yakni sangat minimnya tutupan awan, sehingga suhu udara terasa begitu panas," katanya.

Dia menyatakan untuk kondisi cuaca panas yang terjadi di Sumbar ini berpotensi berlangsung hingga satu pekan kedepan atau sampai memasuki bulan Agustus 2024.

Untuk itu BMKG menyarankan kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sengaja, baik itu membakar sampah apalagi membakar lahan, karena cuaca panas seperti saat ini sangat mudah terjadi kebakaran.

"Kondisi cuaca panas ini hampir merata terjadi di wilayah Sumbar. Karena memang tutup awan sangat sedikit, sehingga terjadi gelombang pendek," jelasnya.

Menurutnya kondisi cuaca panas tersebut berpotensi terjadi karhutla. Sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat tidak dengan sengaja melakukan pembakaran lahan.

"Penting sekali untuk mengedukasi masyarakat, jangan melakukan pembakaran secara sengaja. Jangankan soal karhutla, membakar sampah rumput di halaman rumah saja, sebaiknya jangan dilakukan dalam kondisi cuaca panas ini," tegasnya.

Diakuinya bahwa hasil prakiraan cuaca dari BMKG itu setiap harinya telah dikoordinasikan ke pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi, termasuk instansi pemerintah yang bisa mengambil kebijakan terkait kondisi cuaca panas itu, sehingga ada upaya edukasi ke masyarakat dan langkah-langkah antisipasi potensi dampak dari cuaca tersebut.

"Sudah sepakan cuaca panas ini berlangsung. Kalau sampai 10 hari masih panas, maka Sumbar disebutkan tengah menjalani Hari Tanpa Hujan," tutupnya.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pelaku usaha di sektor swasta untuk mengembangkan bisnis asuransi perkebunan. Hal ini bertujuan untuk memitigasi dampak gagal panen akibat perubahan iklim.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan, Prayudi Syamsuri, mengatakan saat ini pemerintah telah memiliki asuransi pertanian. Namun, baru menyasar komoditas tanaman pangan.

Sedangkan untuk komoditas perkebunan masih belum memiliki asuransi yang serupa.

"Kalau kita bicara asuransi pertanian memang kita masih fokus untuk tanaman pangan, tentu yang bisa kita dorong sektor perkebunan adalah sektor swasta, untuk membangun model-model asuransi yang bisa dikelola secara bisnis," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (26/7/2024).

Prayudi menjelaskan perubahan iklim memang menjadi masalah utama bagi sektor pertanian. Jika hujan yang turun berkepanjangan, tentu menyebabkan banjir yang bisa merusak tanaman. Sedangkan jika kemarau yang datang berkepanjangan, kebakaran lahan turut memberikan ancaman.

"Tantangan perubahan iklim ini mau tidak mau kita harus hadapi, oleh karena itu salah satu yang menjadi perhatian dalam perkebunan yaitu bagaimana kita mengendalikan terjadinya kebakaran lahan dan kebun," kata dia.

Selain asuransi, Prayudi menyebutkan teknik modifikasi cuaca dan keandalan alat pertanian juga memiliki peranan penting dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Kehadiran teknologi, misalnya, mampu memonitor lebih mudah dari udara terkait potensi-potensi lahan yang cukup sensitif terhadap perubahan iklim.

"Teknologi-teknologi yang terbaru apakah itu drone atau ada citra satelit dan sebagainya, nah ini juga bisa menjadi teknik-teknik untuk memitigasi dampak perubahan iklim," kata dia.

(NIA DEVIYANA)