Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti, dan digantikan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seiring pergantian periode kepemimpinan tersebut, terdapat sejumlah 'pekerjaan rumah' (PR) besar yang dinilai harus segera diselesaikan pemerintahan berikutnya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi Pemerintahan Prabowo di awal kepemimpinannya adalah masalah deflasi yang sudah terjadi selama lima bulan berturut-turut ini.

Sebab menurutnya deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Ini yang kita khawatirkan bahwa beban-beban itu menjadi beban dari pemerintahan yang baru, karena yang ditinggalkan yang pemerintahan lama ini kan banyak juga gitu persoalan-persoalan yang ditinggalkan," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, Sutrisno berpendapat sejumlah aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama kepemimpinan Jokowi juga dapat menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Misalkan saja kebijakan terkait potongan dana Tapera hingga pembatasan atas produk tembakau.

"Banyak sekali regulasi muncul yang menimbulkan kegaduhan gitu ya. Misalnya waktu itu Tapera, kemudian belakangan ini kewajiban untuk menabung dana pensiun ya. Itu kan jadi menimbulkan resistensi ya," ucapnya.

"Kemudian ada lagi tembakau, tembakau kan nanti tidak lagi menunjukkan brand dari rokok. Itu punya implikasi nanti ke tembakau, perusahaan rokok, perdagangan tembakau, bahkan juga pedagang-pedagang yang jual rokok," tambah Sutrisno.

Kemudian ada juga aturan terkait pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Ada lagi masalah yang berkaitan dengan ketentuan dari (Kementerian) Kesehatan juga mengenai pengaturan kadar gula, kadar garam, kadar lemak bagi makanan siap saji misalnya," terang Sutrisno.

"Itu juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sehingga kemudian pelaku usaha ini kan cenderung menahan diri, cenderung wait and see. Nah semuanya tentu akan memberikan dampak bagi pemerintah baru nanti," jelasnya lagi.

Masih belum cukup, Sutrisno juga mengatakan ketersediaan lapangan kerja ke depan juga menjadi PR besar pemerintahan berikutnya. Sebab ketersediaan lapangan kerja ini berpengaruh langsung tidak hanya terhadap penyerapan angkatan kerja, tapi juga terhadap daya beli masyarakat.

"Kalau dia tidak punya uang (karena tidak bekerja) gimana mau belanja? Karena lapangan kerja tidak banyak, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi pekerja mandiri, menjadi pengusaha yang bisa menciptakan kerjaan siri sendiri paling tidak. Jangan berharap berharap nau cari kerjaan di tempat lain, itu agak tidak mudah ke depan ya," jelasnya.