Pemerintahan Prabowo Subianto bertekad meringankan beban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan yang mengalami kredit macet lewat kebijakan pemutihan utang. Saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga mereka dapat kembali produktif di masa depan. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat, terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.

"Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu. Kekuatan mereka bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter," kata Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Ferry menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini nantinya tidak diberikan ke semua petani, nelayan dan UMKM. Mereka yang akan menerima adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Guna mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," jelas Ferry.

Selain itu, Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Prabowo. Peran koperasi dinilai perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Ini kami yakin dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat," tutur Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM dinilai menjadi langkah nyata pemerintah untuk peduli 'wong cilik'.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi," ucap Sadar.

Lihat Video: 71 Nelayan yang Terjebak Ombak di Sukabumi Berhasil Dievakuasi

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk menuju ke sana sedang disiapkan berbagai program pendukungnya.

Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kita kan di dalam APBN 2025 pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Untuk menuju 8% itu kan ada program, ini sedang dipersiapkan," kata Airlangga.

Airlangga membeberkan cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong investasi, membuka pasar ekspor sebanyak-banyaknya dan menggenjot sektor padat karya (labour intensive).

Para menteri Kabinet Merah Putih nantinya disebut akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan mana-mana saja yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Nanti para menteri, kita akan rapat koordinasi mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Airlangga.

Di sisi lain, Prabowo sebelumnya mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinannya. Eks Menteri Pertahanan itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak untuk tunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden RI pertama Soekarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Prabowo optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Bahkan ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5 ya 7. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Prabowo optimis Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur rakyatnya. Tentunya hal itu akan terwujud dengan kerja keras dan membenahi segala sistem yang kurang mulai dari pendidikan, hukum dan peradilan.

"Saya optimis! Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani, bangsa yang optimis, kita insya Allah akan menjadi negara maju, kita akan jadi negara makmur. Tentunya kita harus kerja keras, kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, kita benahi hukum kita, peradilan kita," pungkas Prabowo.

Simak Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang.

Pernyataan ini disampaikan JK di kediamannya pada Rabu (16/10/2024), di tengah rencana pembentukan kementerian dan lembaga untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

“Yang sangat penting karena ini kabinetnya lebih besar maka koordinasinya yang sangat penting,” ujar JK kepada awak media.

Ia menegaskan, efektivitas pemerintahan yang akan datang sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi antar kementerian dan lembaga tersebut.

JK mengatakan, penambahan jumlah kementerian dan lembaga akan memberikan dampak positif jika koordinasi berjalan dengan baik.

“Ya itu lah tergantung koordinasinya, akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki,” tutur JK.

Diketahui, pada masa pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga akan bertambah dari sebelumnya.

Pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024), Prabowo telah memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Sebanyak 100 orang lebih calon menteri, calon wakil menteri dan kepala badan telah menghadap Prabowo selama dua hari.

Setelah pemanggilan tersebut, mereka berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu penting, termasuk geopolitik, produk domestik bruto, dan antikorupsi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jusuf Kalla Ingatkan Koordinasi Antar Kementerian di Kabinet Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/16/21222201/jusuf-kalla-ingatkan-koordinasi-antar-kementerian-di-kabinet-prabowo.

JAKARTA, Investor.id - Dalam beberapa minggu ke depan, pasar saham Indonesia akan menyaksikan transisi penting ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden baru. Ada beberapa saham pilihan yang diprediksi berkibar di era pemerintahan baru.

Menurut Andre Benas, analis BCA Sekuritas, saat ini, IHSG Bursa Efek Indonesia telah stabil pada kisaran 7.500-7.600, setelah sempat mencapai puncak di level 7.900.

“Konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo dan potensi ekonomi populis yang akan dijalankannya, diprediksi memberikan dorongan kuat pada awal masa pemerintahan,” kata Andre dalam riset, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Namun, demikian Andre, pemerintahan Prabowo juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dari sisi fiskal. Defisit anggaran yang diproyeksikan membesar pada tahun pertama, serta implementasi program-program populis seperti makan bergizi gratis (MBG) bisa menambah beban belanja negara.

Jika pengelolaan sisi pendapatan tidak efektif, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat, terutama bagi kelas menengah ke bawah yang diprediksi masih menghadapi tekanan hingga tahun depan.

"Job creation yang stagnan selama 12 bulan terakhir membuat segmen masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap tertekan dan risiko kredit bermasalah (NPL) pada sektor ultra-mikro mungkin masih akan berlanjut," tutur Andre.

Daftar Saham dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, dia menilai, era baru ini menghadirkan peluang dan tantangan yang menarik bagi para investor. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meredakan ketidakpastian yang ada.

“Dengan demikian, pasar saham Indonesia berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi dengan target IHSG mencapai 8.000 dalam jangka menengah,” kata dia.

Adapun saham-saham pilihan BCA Sekuritas adalah MIDI dengan target harga Rp 600, MAPI Rp 2.000, ITMG Rp 32.960, MEDC Rp 1.890, JPFA Rp 2.100, HEAL Rp 2.000, SIDO Rp 890, KLBF Rp 2.040, CTRA Rp 1.600, dan BMRI Rp 7.500. Semuanya mendapatkan rekomendasi buy.  

Dengan strategi yang tepat, investor dapat memanfaatkan peluang yang ada di tengah dinamika pasar yang terus berkembang ini.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

APBN untuk tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai kurang Rp 300 triliun. Sebagai informasi, alokasi belanja pada APBN 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar untuk mendukung banyak program, termasuk menggenjot pertumbuhan.

Pemerintahan Prabowo bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,8-5,9% tahun depan. Ini sebagai batu loncatan mengejar pertumbuhan 8%.

"Bahkan untuk tahun 2025 kita itu masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara sekitar Rp 3.600 triliun. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu nggak cukup," kata Dradjad, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapat duit Rp 300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service (pembiayaan utang)," papar Dradjad.

Dradjad menambahkan salah satu solusi untuk mengisi kekurangan anggaran tersebut ialah melalui Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, BPN mengusung tiga unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan dengan membangun strukturnya. Kedua, transformasi teknologi salah satunya dengan mengurangi face to face meeting antara tax payers dengan pekerjaan pajak.

Lalu yang ketiga, transformasi kultur. Menurutnya, hal Ini yang paling sulit dilakukan. Meski begitu, menurutnya teknologi bisa menjadi solusi transformasi kultur ini.

"Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya," ujar Dradjad.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan jajaran menteri untuk menduduki posisi di kabinet baru usai pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Disebut-sebut, pengumuman menteri itu akan dilakukan pada 21 Oktober.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu sosok yang digadang-gadang akan masuk ke dalam jajaran menteri era Prabowo, tepatnya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu)

Dikonfirmasi terkait kebenaran kabar itu, Budi Gunadi enggan berbicara banyak. Ia menekankan, pemilihan Menteri menjadi hak prerogatif dari Prabowo. Namun ia juga tidak menyangkal kemungkinan menjadi Menteri.

"Hak prerogatif beliau (Prabowo). Saya rasa nanti beliau yang akan umumkan tanggal 21 (Oktober)," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ia juga tidak mau menjawab saat ditanya apakah mendapat tawaran menjadi menteri ataupun bagaimana jalinan komunikasinya dengan Prabowo. Menurutnya, hal ini mesti dipastikan langsung kepada sang menteri pertahanan itu.

"Itu mesti tanya beliau (Prabowo)," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, beberapa bulan lalu nama Budi Gunadi muncul bersama tiga nama pejabat lainnya yang diincar menjadi Menkeu kabinet Capres Prabowo Subianto. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai menteri keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diisukan akan menjadi Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo-Gibran sendiri akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ditanya tentang kabar tersebut, Budi Gunadi enggan berkomentar banyak. Ia menekankan, pemilihan Menteri menjadi hak prerogatif dari Prabowo. Namun ia juga tidak menyangkal kemungkinan menjadi Menteri.

"Hak prerogatif beliau (Prabowo). Saya rasa nanti beliau yang akan umumkan tanggal 21 (Oktober)," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ia juga tidak mau menjawab saat ditanya apakah mendapat tawaran menjadi menteri atau berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Menurutnya, hal ini mesti dipastikan langsung kepada sang menteri pertahanan itu.

"Itu mesti tanya beliau (Prabowo)," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, beberapa bulan lalu nama Budi Gunadi muncul bersama tiga nama pejabat lainnya yang diincar menjadi Menkeu kabinet Capres Prabowo Subianto. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai menteri keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan terus menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menurutnya, APBN 2025 merupakan APBN transisi yang berperan sebagai baseline dalam memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan program kerjanya.

"Kami yang diminta harus menjaga transisi tadi disampaikan bapak Presiden Jokowi, berkomunikasi dengan Presiden Terpilih untuk bisa menyiapkan APBN 2025 sebagai tahun pertama dari presiden terpilih," ujar Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

Hal ini kemudian menjadikan Kemenkeu terus melakukan komunikasi apa program-program dari Presiden-Wapres terpilih dalam bentuk yang bisa diwadahi oleh APBN sehingga transisi tidak perlu lama dan disruptif.

"Sehingga momentum itu terjaga, inilah tema yang terus kami siapkan saat susun APBN 2025, transisi efektif keberlanjutan dan penguatan akselerasi dan APBN tetap terjaga baik," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang akan membantu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Postur APBN 2025 mencakup target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun, dan belanja negara Rp3.621,31 triliun. Defisit APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Untuk itu pembahasan di DPR sudah ada kesepakatan mengenai postur APBN kita dengan asumsi makro yang kadang-kadang 1 minggu sebulan sering berubah, tapi kita tidak bicara bulanan mingguan, tapi kita bicara medium term perkembangan ekonomi 5,2, inflasi di 2,5 persen, nilai tukar di 16 ribu, yield dari 10 tahun SBN kita 7 persen, harga minyak 82, lifting 605 dan lifting gas 1 juta 5 ribu barel," tuturnya.

Pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp121 triliun dalam APBN 2025 untuk melaksanakan program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win.

"Kami terus berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi presiden terpilih agar program-program quick win dari pemerintah baru 2025 dapat terakomodasi," ujar Sri Mulyani.

(Febrina Ratna)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti, dan digantikan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seiring pergantian periode kepemimpinan tersebut, terdapat sejumlah 'pekerjaan rumah' (PR) besar yang dinilai harus segera diselesaikan pemerintahan berikutnya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi Pemerintahan Prabowo di awal kepemimpinannya adalah masalah deflasi yang sudah terjadi selama lima bulan berturut-turut ini.

Sebab menurutnya deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Ini yang kita khawatirkan bahwa beban-beban itu menjadi beban dari pemerintahan yang baru, karena yang ditinggalkan yang pemerintahan lama ini kan banyak juga gitu persoalan-persoalan yang ditinggalkan," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, Sutrisno berpendapat sejumlah aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama kepemimpinan Jokowi juga dapat menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Misalkan saja kebijakan terkait potongan dana Tapera hingga pembatasan atas produk tembakau.

"Banyak sekali regulasi muncul yang menimbulkan kegaduhan gitu ya. Misalnya waktu itu Tapera, kemudian belakangan ini kewajiban untuk menabung dana pensiun ya. Itu kan jadi menimbulkan resistensi ya," ucapnya.

"Kemudian ada lagi tembakau, tembakau kan nanti tidak lagi menunjukkan brand dari rokok. Itu punya implikasi nanti ke tembakau, perusahaan rokok, perdagangan tembakau, bahkan juga pedagang-pedagang yang jual rokok," tambah Sutrisno.

Kemudian ada juga aturan terkait pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Ada lagi masalah yang berkaitan dengan ketentuan dari (Kementerian) Kesehatan juga mengenai pengaturan kadar gula, kadar garam, kadar lemak bagi makanan siap saji misalnya," terang Sutrisno.

"Itu juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sehingga kemudian pelaku usaha ini kan cenderung menahan diri, cenderung wait and see. Nah semuanya tentu akan memberikan dampak bagi pemerintah baru nanti," jelasnya lagi.

Masih belum cukup, Sutrisno juga mengatakan ketersediaan lapangan kerja ke depan juga menjadi PR besar pemerintahan berikutnya. Sebab ketersediaan lapangan kerja ini berpengaruh langsung tidak hanya terhadap penyerapan angkatan kerja, tapi juga terhadap daya beli masyarakat.

"Kalau dia tidak punya uang (karena tidak bekerja) gimana mau belanja? Karena lapangan kerja tidak banyak, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi pekerja mandiri, menjadi pengusaha yang bisa menciptakan kerjaan siri sendiri paling tidak. Jangan berharap berharap nau cari kerjaan di tempat lain, itu agak tidak mudah ke depan ya," jelasnya.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia periode 2024-2029. Ia mengungkan KADIN Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie siap mendukung program-program Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Usai pengumuman Pengurus KADIN Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Bamsoet menuturkan program unggulan Prabowo berupa Makan Bergizi Gratis perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama kalangan usaha.

"KADIN Indonesia memiliki tiga program utama dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, meningkatkan kemitraan publik-swasta dan melibatkan banyak BUMN. Kedua, menjalin kerja sama lebih erat dengan pemangku kepentingan internasional. Ketiga, pemberdayaan usaha kecil dan menengah," papar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Ia memaparkan berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tahun 2023, ada 21 juta warga Indonesia mengalami kekurangan gizi. Sementara, 21,6 persen anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting dan 7,7 persen lainnya menderita wasting atau rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

"Salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak, sehingga berakibat angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Sistem pencatatan kematian ibu pada Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sedangkan, kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945," paparnya.

Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan faktor kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Per Maret 2023, masih ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang pengeluarannya per bulannya di bawah standar garis kemiskinan, yakni Rp 550.458 per kapita per bulan.

"Realisasi program Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentu akan sangat membantu puluhan juta warga miskin sebagai wujud nyata pembangunan manusia Indonesia," tutur Bamsoet.

"Sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana salah satunya memenuhi kebutuhan gizi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia Hashim Djojohadikusumo dan pengusaha senior Aburuzal Bakrie. Hadir pula pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Dewan Penasehat Hashim Djojohadikusumo, Anggota Dewan Kehormatan Aburizal Bakrie.

Hadir juga Wakil Ketua Dewan Penasehat Sharif Cicip Sutardjo, Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung, Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Raffi Ahmad, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Clarissa Tanoesoedibjo serta Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Jokowi, seusai keduanya melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

"Kita juga sepakat. Pasti, saya, untuk memberikan dukungan penuh untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan di bawah Prabowo Subianto," terang Jokowi.

Sebagai informasi, SBY menuturkan bahwa agenda pertemuannya menghadap Jokowiberhubungan dengan peran dan amanah yang ia jalankan sebagai penasehat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria.

“Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik, wakil Asia Pasifik ada dan Afrika ada, dan seluruh dunia ada global council yang ada di New York, dan saya melapor pada Pak Jokowi ,” ungkap SBY

SBY mengatakan bahwa agenda pertemuannya adalah etika politik. Siapapun yang mendapat peran di dunia internasional, menurutnya wajib untuk melapor kepada Presiden.

Terlebih, ia merupakan mantan Presiden, sehingga dinilai wajib untuk menyampaikan tugas tersebut kepada Presiden yang sedang bertugas.

JAKARTA, investor.id – Angka pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusut hingga 54% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibandingkan Tahun Anggaran (TA) 2024.

Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penurunan anggaran memang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dimana nantinya alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kebijakan baru dibawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Terlebih lagi pemerintahan baru mungkin perlu melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keseimbaangan fiskal.